menerobos%20jalan%20buntu

kasus, mekanisme peradilan militer menjadi alat peredam gejolak publik, tanpa bisa
memastikan adanya penghukuman. Proses promosi pangkat atau jabatan strategis di
dalam lingkungan TNI kurang memperhatikan reputasi seseorang dari sudut pandang
HAM. akibatnya terjadi situasi impunitas atas kekerasan militer yang berlanjut dan ini
membuktikan masih kuatnya pengaruh TNI dalam pentas politik nasional.157
Namun kini KontraS menyayangkan atas pilihan DPR yang tidak memasukkan RUU
Peradilan Militer sebagai bagian dari agenda Prolegnas 2010. Pilihan ini tentu bukan
pilihan populis di tengah desakan elemen masyarakat sipil pegiat reformasi sektor
keamanan dan reformasi peradilan agar DPR dan pemerintah segera merealisasikan
kebijakan-kebijakan pro HAM dan demokratis. Untuk itu KontraS mendorong Komisi
III DPR RI untuk segera melakukan re-orientasi terhadap draf dan menindak lanjuti
pembahasan rencana perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
yang telah dikerjakan oleh Pansus sebelumnya.158
157 Ibid
158 Siaran Pers KontraS, 14 Desember 2009, “Respon Terhadap Pengesahan Prolegnas 2010”.
106