menerobos%20jalan%20buntu

terbalik dari kondisi ini ialah jika militer tunduk pada pengadilan sipil, maka warga
sipil pun wajib tunduk pada hukum militer. Padahal subjek yang hendak diatur dalam
RUU ini adalah militer, bukan warga sipil. Dan pada prinsipnya peradilan militer
bukanlah bagian dari badan kekuasaan yudikatif. Peradilan militer adalah bagian
internal dari sistem komando organisasi militer yang terpisah dari sistem peradilan
umum di negara ini.154 akibatnya tuntutan perubahan yang diamanatkan dalam
reformasi berjalan tersendat-sendat.
Menunda penuntasan reformasi peradilan militer adalah langkah mundur yang
seharusnya tidak diambil oleh DPR. Secara khusus KontraS meminta DPR dan
pemerintah untuk memberi perhatian terhadap pembahasan yang hampir mencapai
titik kesepakatan, sehingga dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) agenda
peradilan militer ini hendaknya menjadi prioritas utama untuk DPR periode 2009-
2014. Langkah-langkah maju dalam pembahasan sebelumnya harus ditindaklanjuti
dengan mengambil keputusan atas kebuntuan pembahasan kewenangan yurisdiksi
dalam kewenangan penuntutan, dengan mendasarkan diri pada ketertundukan
reformasi militer serta ketaatan terhadap sistem pidana terpadu (criminal justice
system).155
Keberhasilan reformasi TNI adalah keberhasilan normatif. Pelaksanaan norma-norma
reformasi itu baru seperempat perjalanan. Penyebabnya adalah reformasi TNI masih
terbebani dengan cara pandang Orde Baru yang berkaitan dengan pertarungan politik
domestik di masa 1960an dan ancaman komunisme dalam konteks perang dingin.
Tentu saja hal ini tercermin di dalam dokumen resmi negara dan fakta yang
ditemukan di lapangan, termasuk Buku Putih Pertahanan 2008. Persepsi yang
mendominasi selama 11 tahun terakhir ini masih memandang acaman dari dalam
negeri dan hal ini telah menghambat arah transformasi institusi TNI ke arah yang
lebih baik dan profesional. Lebih dalam lagi, segala bentuk kemajuan reformasi TNI
belum sepenuhnya mampu mengubah relasi-relasi eksternal secara signifikan, baik
dengan komponen masyarakat maupun institusi negara lainnya.156
Penundaan revisi UU Peradilan Militer membuat akuntabilitas publik institusi TNI di
muka hukum kian rendah. Anggota TNI dan para purnawirawan masih mendapat
perlakuan istimewa saat berhadapan dengan proses hukum. Berbagai bentuk
penyangkalan dilakukan dengan menggunakan klaim politik sejarah, kesempatan
hukum dan kekuatan. Hal ini merupakan budaya kebal hukum yang terus dilestarikan,
salahsatunya karena UU Peradilan Militer tidak kunjung direvisi. Dalam banyak
154 Siaran Pers KontraS, 4 Oktober 2007, “Elit Sipil tak Serius Tuntaskan PR Reformasi TNI:
Catatan HAM untuk Memperingati HUT TNI ke-62”.
155 Ibid.
156 Siaran Pers KontraS, 13 Oktober 2009, “Satu dekade: keberhasilan Reformasi TNI
Terbebani Paradigma Orde Baru (1998-2008)”.
105