menerobos%20jalan%20buntu

6. Panja menyepakati penggunaan istilah pemohon atau para pemohon dan
termohon atau para termohon diganti menjadi pemohon dan termohon seperti
yang tercantum dalam Pasal 335B, 335C, 335D, 335E, 335F, 335G, 335I,
335M, 336A, 336A, 336B, 336C dan 336H
7. Panja menyepakati perubahan frasa “Perwira Tinggi” dalam Pasal 54 huruf a
menjadi frasa, “paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal tentara Nasional
Indonesia, Laksamana Pertama tentara Nasional Indonesia, atau Marsekal
Pertama Tentara Nasional Indonesia”
8. Panja menyepakati dalam Pasal 131 ayat (2) mengenai penyampaian salinan
perubahan surat dakwaan diberi batas waktu.150
Hal lain yang harus dicermati di sini adalah belum ditemukan titik kesepakatan antara
DPR dan Pemerintah dalam dua persoalan utama, yakni perihal penyidikan dan
pelaksanaan putusan pengadilan, oleh karena itu disepakati dalam rapat kerja bahwa
Timsin akan tetap melanjutkan pembahasan terhadap hal-hal yang belum selesai
dibahas, kecuali dua hal yaitu:
1. Penyidikan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum
dilakukan oleh penyidik polisi militer atau Polri
2. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap prajurit TNI yang melakukan
tindak pidana umum yang tidak dipecat dilaksanakan di lembaga
pemasyarakatan militer.
Ketidakbulatan suara di tubuh pansus semakin menambah panjang daftar masalah.
Sebagian fraksi memandang penting untuk melibatkan institusi kepolisian sebagai
pihak penyidik perkara, sebagaimana yang disampaikan oleh Nursyahbani
Katjasungkana selaku juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa. Berikut pernyataannya
yang dilansir dalam pemberitaan media massa,
“Anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum harus ditangani oleh
penyidik dan penuntut umum, yakni oleh Polri dan Kejaksaan. Ketentuan ini
penting untuk menciptakan asas persamaan setiap orang di depan hukum.
Selain itu, penyidikan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum
oleh penyidik Polri dinilai sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Tentara
Nasional Indonesia.”151
150 Pasal 131: (1). Oditur dapat mengubah surat dakwaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
sidang Pengadilan pada tingkat pertama/Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dimulai
dengan tujuan untuk menyempurnakan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. (2). Salinan
perubahan surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa, penasihat hukum dan/atau
advokatnya, dan Perwira Penyerah Perkara paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.
151 Koran Tempo, 15 Februari 2009, “Penyidik Anggota TNI Belum Disepakati.”
103