menerobos%20jalan%20buntu

Kesepakatan Antara Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dalam Pansus RUU
Peradilan Militer
102
1. Panja menyepakati untuk memindahkan rumusan Penjelasan Pasal 9 huruf a
yang berbunyi, “Tindak pidana militer adalah tindak pidana sebagaimana
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer”, ke dalam Bab I
Ketentuan Umum, menjadi Pasal 1 angka 7
2. Panja menyepakati untuk membuat rumusan mengenai definisi Penyidik
Polisi Militer yang berbunyi “Penyidik Polisi Militer adalah Polisi Militer
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU ini untuk melakukan
penyidikan tindak pidana militer dan tindak pidana umum yang pelakunya
prajurit Tentara Nasional indonesia atau yang berdasarkan UU dipersamakan
dengan prajurit. Catatan: Frasa tindak pidana umum dalam rumusan masih
digarisbawahi dan dibawa dalam Rapat Pansus karena termasuk dalam
kelompok 2 (dua) substansi yang belum disepakati
3. Panja menyepakati untuk menghapus rumusan dalam Bab Ketentuan Umum,
yaitu definisi Penyidik Pembantu sebagai konsekuensi dari dihapuskannya
Penyidik Pembantu dalam Pasal 69 ayat (2). Juga menghapus definisi
mengenai pengaduan, karena pembatasan kewenangan peradilan militer yang
menangani tindak pidana militer, kecuali jika Pansus menyetujui bahwa
penyidikan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum
dilakukan oleh POM TNI
4. Panja menyepakati untuk menghapus rumusan Pasal 67 huruf c, yang
berbunyi:
Oditur Jenderal mempunyai tugas dan wewenang selaku:
c. penyampai pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi
dalam hal pidana mati, permohonan atau rencana pemberian amnesti, abolisi
dan rehabilitasi.148
5. Panja menyepakati untuk menggunakan frasa “demi hukum”, untuk
menggantikan frasa “demi kepentingan hukum” dalam Pasal 125 ayat
(1).149
memperoleh persetujuan Panja. Selanjutnya, hasil itu akan dibawa ke tingkat Rapat Pansus
untuk mendapat persetujuan Pansus.
148
Penghapusan itu dilakukan karena tidak relevan dan tidak sesuai dengan Pasal 14 UUD
1945.
149
Namun, setelah diteliti kembali, frasa “demi kepentingan hukum” terdapat dalam Pasal 7
yang tidak mengalami perubahan dalam draf RUU (Pasal 1 angka 23, Pasal 123 ayat (1) huruf
a, Pasal 126 ayat (1 huruf c, judul paragraf dalam bab IV Hukum Acara Pidana Militer
mengenai Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi Kepentingan Hukum (istilah disesuaikan
KUHAP), Pasal 245 ayat (1) dan ayat (2)) dan dalam penjelasan pasal (pasal 101 ayat (2) dan
Pasal 245 ayat (1). Pasal-pasal tersebut tidak mengalami perubahan.