menerobos%20jalan%20buntu

Mereka sama-sama penyidik. Akan lebih bagus. Tidak ada beban moral atau
beban moral bagi polisi memeriksa kami.”145
Sementara kelompok masyarakat sipil yang mengawal Pansus ini mengingatkan
Pansus DPR RI agar tidak terjebak permainan pemerintah. Kelompok masyarakat
sipil melihat adanya upaya tarik ulur waktu pembahasan dengan mempermasalahkan
hal-hal yang menjadi prinsip dari sebuah peradilan militer, seperti perluasan
pemeriksaan koneksitas terhadap warga sipil serta tugas dan fungsi kedudukan polisi
militer dalam memeriksa tindak pidana umum. Persoalan kedudukan polisi militer
dijadikan pemerintah untuk mengganjal yurisdiksi peradilan umum terkait dengan
tindak pidana umum. DPR sebagai pembuat undang-undang harus secara tegas
melihat persoalan kendala psikologis tidak dapat dijadikan alasan dalam upaya
penegakan hukum. Bagaimanapun juga, Polri merupakan aktor utama pada sistem
peradilan pidana (integrated criminal justice system) dalam penyelidikan tindak
pidana umum dan bukan polisi militer. Sehingga menempatkan polisi militer ke
dalam sistem peradilan pidana menjadikan mereka seakan-akan memiliki yurisdiksi
dalam peradilan umum dan berakhir pada kekacauan penerapan hukum acara pidana.
146
V.3 Pembahasan Akhir di Dalam Pansus
Menjelang pembahasan yang hampir mencapai kata kesepakatan itu, Panja
memutuskan untuk membentuk Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin)
yang akan memfinalisasi poin-poin penting dari RUU ini. Berikut adalah hasil
kesepakatan mereka:147
145
Media Indonesia, 2 Juli 2008, “TNI-AD Tetap Minta Pelanggaran Hukum Ditangani Polisi
Militer”.
146
Siaran Pers KontraS, Imparsial, INFID, Elsam, IDSPS, P2D dan Praxis di DPR RI, “Pansus
Militer jangan Terjebak Permainan Pemerintah”.
147
Timus beranggotakan 17 orang anggota, dibentuk pada tanggal 14 Februari 2008 dalam
Rapat Panitia Kerja ke-14. Timus bertugas untuk melakukan pembahasan redaksional dan
penyempurnaan dari segi tata bahasa. Pembahasan di tingkat timus dilakukan sejak tanggal 15
Februari 2008 sampai dengan tanggal 1 Maret 2008, sebanyak 4 kali. Sedangkan, Timsin
dibentuk pada tanggal 19 Maret 2008 dalam Rapat Kerja ke-15 dan beranggotakan 17 orang
anggota. Tugas Timsin adalah melakukan sinkronisasi terhadap hasil keputusan Pansus, Panja
dan Timus yang meliputi batang tubuh RUU dan penjelasan umum serta penjelasan pasal per
pasal, baik dari segi teknik perundang-undangan termasuk penomoran pasal, ayat maupun segi
bahasa. Pembahasan Timsin telah dilakukan sebanyak 8 kali, terhitung tanggal 22 April 2009
hingga 3 Juni 2009.
Mekanisme kerja Timus dan Timsin yang langsung berada di bawah Panja diharapkan bisa
mengakomodasi masukan-masukan baru yang memiliki relevansi dengan pasal-pasal dan ayatayat
yang sudah dibahas. Hasilnya harus dilaporkan terlebih dahulu dalam Rapat Panja untuk
101