menerobos%20jalan%20buntu

3 Prof. Dr. Satya Arinanto,
SH, MH
100
pidana militer atau tindak pidana yang
berkaitan dengan tindak pidana militer ke
dalam kompetensi relatif peradilan militer di
dalam RUU Peradilan Militer.
Sepakat dengan perubahan undang-undang
tentang militer didahului dengan perubahan
KUHPM dan UU terkait dan KUHAP
diberlakukan bagi prajurit TNI yang
melakukan tindak pidana umum kecuali
penyidikan dan pelaksanaan putusan
pengadilan tetap dilakukan berdasarkan UU
No 31 Tahun 1997.
4 Prof. Dr. Muladi, SH Tidak perlunya koordinasi dan penyampaian
hasil penyidikan antara ANKUM, PAPERA
atau Penyidik POM dengan penyidik Polri
karena keduanya memiliki level of playing
field yang sama dan bersifat independen.
Pengawasan hasil penyidikan dilakukan oleh
Jaksa dan Pengadilan umum. Revisi terhadap
UU No 31 Tahun 1997 tidak perlu menunggu
pembaharuan KUHP, KUHPM dan KUHAP
serta secara teoritik, konseptual dan empiris
teknik perundang-undangan di atas tidak
menyalahi hukum secara pidana nasional.
Sumber: Dokumentasi KontraS 2009
Dari empat pernyataan di atas, terlihat bahwa beberapa dari pakar belum memiliki
ketegasan sikap untuk mendudukperkarakan status perubahan RUU ini. bahkan
pernyataan dari salahsatu pakar (Prof. Dr. Muladi, SH) memberikan dukungan positif
kepada pemerintah yang tetap menginginkan penyelidikan kasus pidana yang
dilakukan oleh prajurit TNI tetap dilakukan oleh Polisi Militer (POM).144
Ambiguitas ini tentunya menjadi sebuah angin segar bagi institusi TNI. Sebagaimana
dikutip dari pernyataan Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo (KSAD) yang dilansir
oleh Media Indonesia,
“Setiap UU yang berlaku akan dipatuhi oleh tentara. Tidak ada kekhawatiran
akan keluarnya undang-undang (baca: Peradilan Umum, ed) itu. Karena TNI
aktif, yang memeriksa ya POM (baca: Polisi Militer, ed). Tidak ada bedanya.
144 Kompas, 24 Oktober 2008, “Pakar Dukung Penyelidikan oleh Polisi Militer”.