menerobos%20jalan%20buntu

Penjelasan UUD 1945 khususnya pada bagian ‘Sistem Pemerintahan Negara’ Bab I
angka 1, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum
(Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).
Menindaklanjuti hal di atas, Pemerintah RI dan DPR RI 1999-2004 mengesahkan
sejumlah undang-undang yang menegaskan agenda-agenda politik nasional di bidang
keamanan, dan pertahanan yakni melalui pengesahan UU No 2 Tahun 2002 tentang
Polri dan UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta UU No 34 Tahun
2004 tentang TNI. Ketiga undang-undang ini mengatur sejumlah hal yang terkait
dengan tugas, fungsi dan wewenang institusi keamanan dan pertahanan khususnya
dari institusi Polri dan TNI. Selain itu, khusus mengenai TNI diatur pula pentingnya
melakukan reformasi TNI yang terkait dengan sistem dan strategi pertahanan,
penghapusan era praktik politik praktis serta bisnis yang dilakukan oleh TNI serta
pemisahan atau restrukturisasi lembaga peradilan militer dalam kerangka sistem
peradilan umum.
Salah satu agenda penting tersebut adalah pembenahan peraturan dan penerapan dari
sistem peradilan militer bagi anggota TNI dan warga sipil yang tersangkut dalam
kejahatan atau tindak pidana umum.3 Reformasi sistem peradilan militer menjadi
salah satu agenda penting dalam reformasi sistem hukum dan peradilan yang lebih
luas di tingkat nasional. Ini merupakan produk dari reformasi politik serta hukum dan
keamanan yang lebih luas. Runtuhnya Orde Baru di bawah rezim kekuasaan Suharto
yang identik dengan praktik KKN, militerisme dan pelanggaran HAM, melahirkan
berbagai prakarsa untuk mereformasi sistem keamanan dan sistem kebijakan negara
yang lebih akomodatif terhadap norma HAM. Ini kemudian telah menjadi agenda
mendesak yang tak terhindarkan. Reformasi sistem peradilan militer sendiri
merupakan salah satu agenda utama yang hingga kini belum berhasil diraih.4
Di sisi lain, reformasi politik juga membuat rezim-rezim baru untuk semakin
mengadopsi norma-norma HAM universal di dalam kebijakan formalnya, termasuk di
dalamnya Amandemen Konstitusi UUD 1945,5 Ketetapan-Ketetapan MPR, dan
undang-undang khusus tentang HAM. Pemerintah RI juga semakin berani untuk
berpartisipasi dalam mekanisme atau rezim HAM internasional, seiring dengan
pertambahan ratifikasi instrumen HAM internasional pokok. Hingga kini Pemerintah
RI telah meratifikasi 6 instrumen HAM pokok, yaitu Kovenan Internasional Hak-Hak
3 Untuk institusi kepolisian ditegaskan dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 29 ayat
(1) yang menyatakan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan
peradilan umum.”
4 Beberapa agenda utama lainnya dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia adalah
pemisahan peran, fungsi, dan kewenganan TNI dengan Polri, depolitisasi TNI/Polri dari ruang
politik formal, dan penghapusan praktik bisnis militer.
5 Lihat UUD 1945 Amandemen II, Pasal 28A-28J, 2000.
10