RANCANGAN - Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA.
BUPATI SUMBAWA
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2,
pasal 10, pasal 25 dan pasal 39 Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa, maka
rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Sumbawa perlu diatur dengan
Peraturan Bupati ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sumbawa tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa .
1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1665);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741);
2

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah
Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 532).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG RINCIAN
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Sumbawa.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
3

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
a. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
1) Seksi Perencanaan Prasarana Jalan;
2) Seksi Pembangunan Prasarana Jalan;
3) Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan.
b. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
2) Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air;
3) Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
1) Seksi Perencanaan Cipta Karya;
2) Seksi Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
3) Seksi Pembangunan Gedung dan Perumahan.
d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
2) Seksi Pemanfaatan Ruang;
3) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
a. Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis ;
b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
4

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 3
(1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah,
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan
penataan ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum, perumahan dan
penataan ruang;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan
dan penataan ruang;
c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang;
d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan
kegiatan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan tata
ruang;
e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum;
f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan umum.
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
SEKRETARIAT
Pasal 4
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan
perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan
kepegawaian.
5

(3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi
keuangan dan administrasi kepegawaian ;
c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan
hubungan masyarakat ;
d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan ;
e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 5
(1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
(2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan
program dan kegiatan Dinas.
(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sub Bagian Program mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dinas;
b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen
pelaksanaan anggaran ;
c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan.
Pasal 6
Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;
b. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan
dinas;
c. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan
kegiatan tahunan dinas;
6

d. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari
masing-masing unit kerja ;
e. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja ;
f. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
g. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
perencanaan.
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Pasal 7
(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan
dinas;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan
administrasi keuangan dinas.
Pasal 8
Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan
keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
b. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan ;
c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran ;
d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan
keuangan.
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
7

Pasal 9
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Dinas.
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi
kepegawaian.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi;
a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan
administrasi kepegawaian ;
b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi
kepegawaian ;
c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan
pengelolaan administrasi kepegawaian.
Pasal 10
Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan
rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas;
b. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
c. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan
kebersihan di lingkungan kerja;
d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan
dan perlengkapan kantor dan asset lainnya;
e. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan
prasarana di lingkungan dinas;
f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian
dan inventarisasi barang-barang inventaris;
g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ;
h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan
pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan dinas;
i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun,
serta pemberian penghargaan;
8

j. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian
pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala
dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
k. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
l. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian
dinas;
m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin
pegawai;
n. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga
teknis dan fungsional;
o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan sub bagian
umum dan kepegawaian ;
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
BIDANG BINA MARGA
Pasal 11
(1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain bina
marga, pembangunan prasarana jalan dan pemeliharaan prasarana
jalan, .
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain bina
marga, pembangunan prasarana jalan dan pemeliharaan prasarana
jalan;
b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam survey,
investigasi dan desain bina marga, pembangunan prasarana jalan dan
pemeliharaan prasarana jalan;
c. penyelenggaran survey, investigasi dan desain bina marga,
pembangunan prasarana jalan dan pemeliharaan prasarana jalan;
9

d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain
bina marga, pembangunan prasarana jalan dan pemeliharaan
prasarana jalan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 12
(1) Seksi Perencanaan Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina
Marga.
(2) Seksi Perencanaan Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan
kebijakan teknis survey, investigasi dan desain bina marga.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Perencanaan Bina Marga mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan survey, investigasi dan
desain bina marga;
b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi survey,
investigasi dan desain bina marga;
c. penyelenggaraan survey, investigasi dan desain bina marga;
d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain
bina marga.
Pasal 13
Rincian tugas Seksi Perencaan Bina Marga adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja seksi survey, investigasi dan desain bina marga;
b. melaksanakan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan;
c. melaksanakan inspeksi kondisi jalan dan jembatan;
d. melaksanakan penyusunan sistem informasi / database jalan dan
jembatan;
e. melaksanakan pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan gedung,
peralatan dan perlengkapan laboratorium kebinamargaan;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
10

Pasal 14
(1) Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Bina Marga.
(2) Seksi Pembangunan Prasarana Jalan mempunyai tugas pokok
melaksanakan kebijakan teknis pembangunan jalan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Pembangunan Jalan mempunyai fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pembangunan jalan;
b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
pembangunan jalan;
c. penyelenggaraan pembangunan jalan;
d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan.
Pasal 15
Rincian tugas Seksi Pembangunan Prasarana Jalan adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja seksi pembangunan prasarana jalan;
b. melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan;
c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
pembangunan jalan dan jembatan;
d. melaksanakan peningkatan jalan dan jembatan;
e. melaksanakan penanggulangan darurat terhadap jalan dan jembatan
akibat bencana alam;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Pasal 16
(1) Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Bina Marga.
(2) Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan mempunyai tugas pokok
melaksanakan kebijakan teknis pemeliharaan jalan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Pemeliharaan Prasarana Jalan mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan jalan;
11

. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan
jalan;
c. penyelenggaraan pemeliharaan jalan;
d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jalan.
Pasal 17
Rincian tugas Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja seksi pemeliharaan prasarana jalan;
b. melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan;
c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
pemeliharaan jalan dan jembatan;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
BIDANG SUMBER DAYA AIR
Pasal 18
(1) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain sumber
daya air, pembangunan prasarana sumber daya air dan rehabilitasi
prasarana sumber daya air.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain sumber
daya air, pembangunan prasarana sumber daya air dan rehabilitasi
prasarana sumber daya air;
b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam survey,
investigasi dan desain sumber daya air, pembangunan prasarana
sumber daya air dan rehabilitasi prasarana sumber daya air;
c. penyelenggaran survey, investigasi dan desain sumber daya air,
pembangunan prasarana sumber daya air dan rehabilitasi prasarana
sumber daya air;
12

d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain
sumber daya air, pembangunan prasarana sumber daya air dan
rehabilitasi prasarana sumber daya air;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Pasal 33
(1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Sumber Daya Air.
(2) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok
melaksanakan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain sumber
daya air.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis survey, investigasi
dan desain sumber daya air;
b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi survey,
investigasi dan desain sumber daya air;
c. penyelenggaraan survey, investigasi dan desain sumber daya air;
d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain
sumber daya air.
Pasal 34
Rincian tugas Seksi Perencanaan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja seksi perencanaan sumber daya air;
b. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan basis data prasarana
sumberdaya air;
c. menyusun perencanaan pembangunan dan rehabilitasi prasarana
sumber daya air;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
perencanaan pembangunan dan rehabilitasi prasarana sumber daya air;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
13

Pasal 35
(1) Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Sumber Daya Air.
(2) Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas
pokok melaksanakan kebijakan teknis pembangunan prasarana sumber
daya air.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pembangunan prasarana
sumber daya air;
b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
pembangunan prasarana sumber daya air;
c. penyelenggaraan pembangunan prasarana sumber daya air;
d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan prasarana
sumber daya air.
Pasal 36
Rincian tugas Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air adalah
sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja seksi pembangunan prasarana sumber daya
air;
b. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi;
c. melaksanakan pembangunan prasarana pengambilan dan saluran
pembawa;
d. melaksanakan pembangunan sumber air baku;
e. melaksanakan pembangunan embung dan bangunan penampung air
lainnya;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
pembangunan jaringan irigasi, pengelolaan air baku dan sumber daya air
lainnya;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
14

Pasal 37
(1) Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Sumber Daya Air.
(2) Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok
melaksanakan kebijakan teknis pemeliharaan prasarana sumber daya
air.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan prasarana
sumber daya air;
b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan
prasarana sumber daya air;
c. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana sumber daya air;
d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan prasarana
sumber daya air.
Pasal 38
Rincian tugas Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air adalah
sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja seksi pemeliharaan prasarana sumber daya air;
b. melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi;
c. melaksanakan pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran
pembawa;
d. melaksanakan pemeliharaan embung dan bangunan penampung air
lainnya;
e. melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai;
f. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya air;
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
pemeliharaan jaringan irigasi, pengelolaan air baku dan sumber daya air
lainnya;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
15

Bagian Kelima
BIDANG CIPTA KARYA
Pasal 25
(1) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain cipta
karya, penataan lingkungan perumahan dan pemukiman, pembangunan
gedung dan perumahan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang
Cipta Karya mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain cipta
karya, penataan lingkungan perumahan dan pemukiman,
pembangunan gedung dan perumahan;
b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam survey,
investigasi dan desain cipta karya, penataan lingkungan perumahan
dan pemukiman, pembangunan gedung dan perumahan;
c. penyelenggaran survey, investigasi dan desain cipta karya, penataan
lingkungan perumahan dan pemukiman, pembangunan gedung dan
perumahan;
d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain
cipta karya, penataan lingkungan perumahan dan pemukiman,
pembangunan gedung dan perumahan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 26
(1) Seksi Perencanaan Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta
Karya.
(2) Seksi Perencanaan Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan
kebijakan teknis survey, investigasi dan desain cipta karya.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Perencanaan Cipta Karya mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis survey, investigasi
dan desain cipta karya;
16

. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi survey,
investigasi dan desain cipta karya;
c. penyelenggaraan survey, investigasi dan desain cipta karya;
d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain
cipta karya.
Pasal 27
Rincian tugas Seksi Perencanaan Cipta Karya adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja seksi survey, investigasi dan desain cipta karya;
b. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan
lingkungan dan pembangunan gedung, perumahan dan pemukiman;
c. melaksanakan perencanaan pembangunan dan rehabilitasi drainase;
d. melaksanakan perencanaan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi
e. melaksanakan inventarisasi bangunan gedung milik pemerintah;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan
lingkungan dan pembangunan gedung, perumahan dan pemukiman;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Pasal 28
(1) Seksi Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Cipta Karya.
(2) Seksi Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman mempunyai
tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis penataan lingkungan
perumahan dan pemukiman.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan penataan lingkungan
perumahan dan pemukiman;
b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penataan
lingkungan perumahan dan pemukiman;
c. penyelenggaraan penataan lingkungan perumahan dan pemukiman;
d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penataan lingkungan
perumahan dan pemukiman.
17

Pasal 29
Rincian tugas Seksi Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman
adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja seksi penataan lingkungan perumahan dan
pemukiman;
b. melaksanakan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama
bagi masyarakat miskin;
c. melaksanakan penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat
perumahan;
d. melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan dan penataan areal
pemakaman;
e. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pemakaman;
f. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi drainase dan jalan
lingkungan;
g. menyelenggarakan standar pelayanan minimum bidang perumahan dan
permukiman;
h. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan
lingkungan perumahan dan pemukiman;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Pasal 30
(1) Seksi Pembangunan Gedung dan Perumahan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Cipta Karya.
(2) Seksi Pembangunan Gedung dan Perumahan mempunyai tugas pokok
melaksanakan kebijakan teknis pembangunan gedung dan perumahan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Pembangunan Gedung dan Perumahan mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pembangunan gedung dan
perumahan;
b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
pembangunan gedung dan perumahan;
c. penyelenggaraan pembangunan gedung dan perumahan;
d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan gedung dan
perumahan.
18

Pasal 31
Rincian tugas Seksi Pembangunan Gedung dan Perumahan adalah sebagai
berikut:
a. menyusun rencana kerja seksi pembangunan gedung dan perumahan;
b. melaksanakan pemberian bantuan teknis dalam pembangunan gedung
milik pemerintah;
c. melaksanakan koordinasi perijinan pemanfaatan gedung;
d. melaksanakan sosialisasi dan pengendalian pelaksanakan peraturan
perundang-undangan di bidang perumahan;
e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan;
f. melaksanakan koordinasi pembangunan perumahan dengan
lembaga/badan usaha;
g. melakukan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu;
h. memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman
berbasis masyarakat;
i. melakukan fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana
alam dan bencana sosial;
j. melaksanakan sosialiasi pembangunan rumah sehat dan konstruksi
tahan gempa;
k. melaksanakan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
pembangunan gedung dan perumahan;
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam
BIDANG TATA RUANG
Pasal 18
(1) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaataan ruang.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang
Tata Ruang mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaataan ruang;
19

. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaataan
ruang;
c. penyelenggaran perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaataan ruang;
d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaataan ruang;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 19
(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata
Ruang.
(2) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan
kebijakan teknis perencanaan tata ruang.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan tata ruang;
b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perencanaan
tata ruang;
c. penyelenggaraan perencanaan tata ruang;
d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan tata ruang.
Pasal 20
Rincian tugas Seksi Perencanaan Tata Ruang adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja seksi perencanaan tata ruang;
b. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan rencana tata
ruang;
c. menyusun rencana tata ruang wilayah;
d. melaksanakan revisi rencana tata ruang wilayah;
e. menyusun rencana umum tata ruang perkotaan(RUTRK), rencana teknis
tata ruang perkotaan dan rencana detail tata ruang perkotaan;
f. menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
perencanaan tata ruang;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
20

Pasal 21
(1) Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata
Ruang.
(2) Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan
kebijakan teknis pemanfaatan ruang.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan ruang;
b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan
ruang;
c. penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan ruang.
Pasal 22
Rincian tugas Seksi Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja seksi pemanfaatan ruang;
b. melaksanakan pengembangan pemanfaatan ruang untuk kawasan
strategis dan cepat tumbuh;
c. melaksanakan pemanfaatan ruang secara terpadu pada kawasan
khusus;
d. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pengembangan
kawasan khusus seperti kawasan pesisir dan Daerah Aliran Sungai;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
pemanfaatan ruang;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Pasal 23
(1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Tata Ruang.
(2) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas pokok
melaksanakan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan ruang.
21

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengendalian pemanfaatan
ruang;
b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengendalian
pemanfaatan ruang;
c. penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian
pemanfaatan ruang.
Pasal 24
Rincian tugas Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah sebagai
berikut:
a. menyusun rencana kerja seksi pengendalian pemanfaatan ruang;
b. melaksanakan sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan rencana tata
ruang;
c. menyusun rekomendasi penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
d. melaksanakan penertiban dalam pemanfaatan ruang;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
pengendalian pemanfaatan ruang;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuh
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 39
(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengamat Pengairan dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
(2) Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Pengamat Pengairan mempunyai tugas
pokok melaksanakan operasional tata guna air irigasi sesuai wilayah
kerjanya.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengamat Pengairan menyelenggarakan
fungsi :
22

a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPT Pengamat
Pengairan sesuai wilayah kerjanya;
b. penyusunan perencanaan operasional UPT Pengamat Pengairan
sesuai wilayah kerjanya;
c. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan operasional UPT Pengamat Pengairan sesuai wilayah
kerjanya.
Pasal 40
Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengamat Pengairan adalah
sebagai berikut :
a. menyusun rencana kerja UPT Pengamat Pengairan sesuai wilayah
kerjanya;
b. mengatur tata guna air di Daerah Irigasi yang menjadi wilayah kerjanya;
c. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan rutin jairngan irigasi tersier
pada daerah irigasi yang menjadi wilayah kerjanya;
d. melaksanakan pembinaan terhadap P3A- GP3A dalam wilayah kerjanya;
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam wilayah
kerjanya;
f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang data tanaman,
curah hujan, debit air dan kondisi jaringan irigasi sesuai wilayah
kerjanya;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 41
(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Bahan dan Peralatan dipimpin
oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
(2) Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Pengujian Bahan dan Peralatan
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian bahan dan
pemeliharaan peralatan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Bahan dan Peralatan
menyelenggarakan fungsi :
23

a. penyusunan bahan kebijakan Teknis UPT Pengujian Bahan dan
Peralatan;
b. penyusunan perencanaan UPT Pengujian Bahan dan Peralatan;
c. koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
operasional UPT Pengujian Bahan dan Peralatan.
Pasal 42
Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Bahan dan Peralatan
adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana kerja UPT Pengujian Bahan dan Peralatan;
b. menyusun pola tata tanam dalam wilayah kerjanya;
c. melaksanakan pengujian bahan dan pemeliharaan peralatan;
d. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Bahan dan
Peralatan;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasional
pengujian bahan dan pemeliharaan peralatan;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 43
1) Sub Bagian Tata Usaha UPT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
2) Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan
administrasi keuangan .
3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2), Sub
Bagian Tata Usaha UPT menyelenggarakan fungsi :
a. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan
administrasi keuangan ;
b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian tata usaha
UPT.
24

Pasal 44
Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana kerja ;
b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ;
c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
e. menyelenggrakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit
kerja;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bagian Kedelapan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 45
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Pasal 46
(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pasal 45, terdiri dari sejumlah
tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1)
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh
Bupati;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perudang-undangan yang
berlaku.
BAB IV
ESELONERING
Pasal 47
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
25

(4) Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV a.
(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
merupakan jabatan struktural eselon IVb.
BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 48
Para pejabat dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 49
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan
Umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 50
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan
kerja Dinas Pekerjaan Umum dan kelompok jabatan fungsional, wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum serta instansi lain sesuai dengan tugas
masing-masing.
Pasal 51
(1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka
dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas ;
(2) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya,
maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.
26

Pasal 52
Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum,
wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 53
Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.
Pasal 54
Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan
tugas dilaporkan tepat pada waktunya.
Pasal 55
Kepala Dinas dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka
pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
Pasal 56
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan
kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja
perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.
27

BAB V
P E N U T U P
Pasal 57
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang
telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 58
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 59
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa.
Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
A. KAHAR KARIM
Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 Januari 2008
BUPATI SUMBAWA,
JAMALUDDIN MALIK
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2008 NOMOR 12
28