RANCANGAN - Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
BUPATI SUMBAWA
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 33
ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah
Kabupaten Sumbawa, maka dipandang perlu
membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas
Daerah Kabupaten Sumbawa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sumbawa tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa.
1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1665);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;
2

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 530);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah
Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 532).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT merupakan
unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja
satu atau beberapa kecamatan.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
3

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT)
pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;
(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai wilayah kerja satu atau
beberapa kecamatan;
(3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
ayat (2) adalah sebagai berikut :
A. UPT Dinas Pendidikan Nasional, terdiri dari :
1. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Tarano, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tarano ;
2. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Empang, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Empang;
3. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Plampang,
yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang dan
Kecamatan Maronge;
4. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Labangka,
yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labangka;
5. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Lape, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lape;
6. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Lopok, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lopok;
7. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Moyo Hulu,
yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hulu ;
8. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Ropang, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Ropang dan Kecamatan
Lantung;
9. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Lenangguar,
yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lenangguar;
10. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Lunyuk, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk ;
11. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Orong Telu,
yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Orong Telu ;
4

12. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Batu Lanteh,
yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Batu Lanteh ;
13. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Sumbawa,
yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sumbawa dan
Kecamatan Untir Iwes;
14. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Labuhan
Badas, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labuhan
Badas;
15. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Moyo Hilir,
yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hilir dan
Kecamatan Moyo Utara;
16. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Utan, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee;
17. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Alas, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas dan Kecamatan Buer;
18. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Alas Barat,
yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas Barat ;
19. UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan se Kabupaten Sumbawa.
B. UPT Dinas Kesehatan, terdiri dari :
1. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tarano, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tarano ;
2. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Empang, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Empang ;
3. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Plampang, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang ;
4. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Labangka, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labangka ;
5. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Maronge, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Maronge ;
6. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lape, yang wilayah
kerjanya meliputi Kecamatan Lape ;
7. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lopok, yang wilayah
kerjanya meliputi Kecamatan Lopok ;
8. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Moyo Hulu, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hulu ;
5

9. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ropang, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Ropang ;
10. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lenangguar, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lenangguar ;
11. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lantung, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lantung ;
12. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lunyuk, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk ;
13. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Orong Telu, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Orong Telu ;
14. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Batu Lanteh, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Batu Lanteh ;
15. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Untir Iwes, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Untir Iwes ;
16. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sumbawa, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sumbawa ;
17. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Labuhan Badas,
yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labuhan Badas ;
18. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Moyo Utara, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Utara ;
19. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Moyo Hilir, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Kecamatan Moyo Hilir ;
20. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Rhee, yang wilayah
kerjanya meliputi Kecamatan Rhee ;
21. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Utan, yang wilayah
kerjanya meliputi Kecamatan Utan ;
22. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Buer, yang wilayah
kerjanya meliputi Kecamatan Buer ;
23. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Alas, yang wilayah
kerjanya meliputi Kecamatan Alas ;
24. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Alas Barat, yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas Barat;
25. UPT Instalasi Farmasi, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan
se Kabupaten Sumbawa;
26. UPT Laboratorium Kesehatan, yang wilayah kerjanya meliputi
kecamatan se Kabupaten Sumbawa;
6

C. UPT Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
1. UPT Pengujian Bahan dan Peralatan, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan se Kabupaten Sumbawa;
2. UPT Pengamat Pengairan Empang, yang wilayah kerjanya
meliputi Daerah Irigasi Gapit, Daerah Irigasi Semangi, Daerah
Irigasi Paria, Daerah Irigasi Embung Lamenta dan Daerah Irigasi
Embung Kaswangi;
3. UPT Pengamat Pengairan Plampang, yang wilayah kerjanya
meliputi Daerah Irigasi Embung Pemasar, Daerah Irigasi Tiu Kulit,
Daerah Irigasi Embung Brang Kolong, Daerah Irigasi Embung
Muer, Daerah Irigasi Embung Jompong, Daerah Irigasi Embung
Sejari I, Daerah Irigasi Embung Sejari II, Daerah Irigasi Embung
Selante, Daerah Irigasi Usar dan Daerah Irigasi Embung Sepayung
Dalam;
4. UPT Pengamat Pengairan Lape, yang wilayah kerjanya meliputi
Daerah Irigasi Mamak, Daerah Irigasi Pungkit dan Daerah Irigasi
Embung Serading;
5. UPT Pengamat Pengairan Batu Bulan, yang wilayah kerjanya
meliputi Daerah Irigasi Bendungan Batu Bulan;
6. UPT Pengamat Pengairan Moyo, yang wilayah kerjanya meliputi
Daerah Irigasi Embung Olat Rawa, Daerah Irigasi Embung
Penyaring, Daerah Irigasi Pungka dan Daerah Irigasi Aji;
7. UPT Pengamat Pengairan Lunyuk, yang wilayah kerjanya meliputi
Daerah Irigasi Plara dan Daerah Irigasi Kuang Rako;
8. UPT Pengamat Pengairan Utan, yang wilayah kerjanya meliputi
Daerah Irigasi Beringin Sila, Daerah Irigasi Tarusa dan Daerah
Irigasi Aik Putik;
9. UPT Pengamat Pengairan Alas, yang wilayah kerjanya meliputi
Daerah Irigasi Tiu Bulu, Daerah Irigasi Lekong, Daerah Irigasi
Marente, Daerah Irigasi Penringganis dan Daerah Irigasi Buer
Komplek.
D. UPT Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
1. UPT Pasar Wilayah I, yang wilayah kerjanya meliputi Pasar
Langam, Pasar Plampang dan Pasar Empang;
7

2. UPT Pasar Wilayah II, yang wilayah kerjanya meliputi Pasar
Seketeng, Pasar Brangbiji, Pasar Brangbara, Pasar Labuhan
Sumbawa dan Pasar Lenangguar;
3. UPT Pasar Wilayah III, yang wilayah kerjanya meliputi Pasar
Alas, Pasar Pernang dan Pasar Utan.
E. UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
1. UPT Balai Benih Utama, yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan se Kabupaten Sumbawa;
2. UPT Pusat Informasi Agribisnis Empang, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Tarano dan Kecamatan Empang;
3. UPT Pusat Informasi Agribisnis Plampang, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Plampang dan Kecamatan Labangka;
4. UPT Pusat Informasi Agribisnis Maronge, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Maronge;
5. UPT Pusat Informasi Agribisnis Lape, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Lape dan Kecamatan Lopok;
6. UPT Pusat Informasi Agribisnis Lantung, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung;
7. UPT Pusat Informasi Agribisnis Moyo Hulu, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Moyo Hulu;
8. UPT Pusat Informasi Agribisnis Lenangguar, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Lenangguar dan Kecamatan Orong Telu;
9. UPT Pusat Informasi Agribisnis Lunyuk, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Lunyuk;
10. UPT Pusat Informasi Agribisnis Untir Iwes, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Untir Iwes dan Kecamatan Batulanteh;
11. UPT Pusat Informasi Agribisnis Sumbawa, yang wilayah kerjanya
meliputi kecamatan Sumbawa dan Kecamatan Labuhan Badas;
12. UPT Pusat Informasi Agribisnis Moyo Hilir, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara;
13. UPT Pusat Informasi Agribisnis Utan, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee;
14. UPT Pusat Informasi Agribisnis Buer, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Buer;
15. UPT Pusat Informasi Agribisnis Alas, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Alas dan Kecamatan Alas Barat.
8

F. UPT Dinas Peternakan, terdiri dari :
1. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Empang, yang wilayah
kerjanya meliputi Kecamatan Tarano dan Kecamatan Empang;
2. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Plampang, yang wilayah
kerjanya meliputi Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge;
3. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Labangka, yang wilayah
kerjanya meliputi Kecamatan Labangka;
4. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lape, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Lape dan Kecamatan Lopok;
5. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lantung, yang wilayah
kerjanya meliputi Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung ;
6. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lunyuk, yang wilayah
kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk;
7. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lenangguar, yang wilayah
kerjanya meliputi Kecamatan Lenangguar dan Kecamatan Orong
Telu ;
8. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Moyo Hulu, yang wilayah
kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hulu;
9. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Untir Iwes, yang wilayah
kerjanya meliputi Kecamatan Untir Iwes dan Kecamatan
Batulanteh ;
10. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Labuhan Badas , yang
wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan
Labuhan Badas;
11. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Moyo Hilir, yang wilayah
kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo
Utara ;
12. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Utan, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee ;
13. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Alas, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Alas, Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan
Buer;
G. UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
1. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampangsili, yang wilayah
kerjanya meliputi kelompok hutan ampang kampaja;
9

2. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Santong Labubaron, yang
wilayah kerjanya meliputi kelompok hutan santong labubaron;
3. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Batu Lanteh, yang wilayah
kerjanya meliputi kelompok hutan batu lanteh;
4. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Brangbeh, yang wilayah
kerjanya meliputi kelompok hutan slalulegini bagian selatan dan
dodo jaran pusang bagian selatan;
5. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinti Labangka, yang wilayah
kerjanya meliputi kelompok hutan dodo jaran pusang bagian
utara;
6. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Jaran Pusang, yang wilayah
kerjanya meliputi kelompok hutan dodo jaran pusang bagian
timur;
7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Puncak Ngengas, yang wilayah
kerjanya meliputi kelompok hutan klongkang puncak ngengas dan
kelompok hutan planing;
8. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu, yang wilayah
kerjanya meliputi kelompok hutan krawak utuk, dan kelompok
hutan slalulegini bagian utara;
9. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Moyo, yang wilayah
kerjanya meliputi kelompok hutan pulau moyo.
H. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
1. UPT Balai Benih Ikan Air Tawar yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan se Kabupaten Sumbawa.
2. UPT Balai Benih Ikan Pantai yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan se Kabupaten Sumbawa.
3. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Empang, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Empang dan
Kecamatan Tarano;
4. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Plampang, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang,
Kecamatan Maronge dan Kecamatan Labangka;
5. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lape,
yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lape, Kecamatan
Lopok, Kecamatan Lantung dan Kecamatan Ropang;
10

6. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Moyo,
yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan
Moyo Hulu dan Kecamatan Moyo Utara;
7. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lunyuk, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk,
Kecamatan Lenangguar dan Kecamatan Orong Telu;
8. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Labuhan Badas, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan
Labuhan Badas, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Untir Iwis
dan Kecamatan Batulanteh ;
9. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Utan,
yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Utan dan Kecamatan
Rhee;
10. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Alas,
yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas, Kecamatan Alas
Barat dan Kecamatan Buer;
11. UPT Laboratorium Kelautan dan Perikanan, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan se Kaupaten Sumbawa.
I. UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
1. UPT Loka Latihan Kerja, yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan se Kabupaten Sumbawa.
J. UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
1. UPT Terminal Sumer Payung, yang wilayah kerjanya meliputi
Terminal Sumer Payung dan Terminal Brang Bara;
2. UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan se Kabupaten Sumbawa;
3. UPT Radio Pemerintah Daerah (RPD), yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan se Kabupaten Sumbawa.
K. UPT Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri
dari :
1. UPT Museum Daerah, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan
se Kabupaten Sumbawa.
11

BAB III
P E N U T U P
Pasal 3
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang
telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa.
Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
A. KAHAR KARIM
Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 Januari 2008
BUPATI SUMBAWA,
JAMALUDDIN MALIK
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2008 NOMOR 1
12