bab ii gambaran umum kondisi daerah - Pemerintah Kabupaten ...

Tabel 2.62.
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
Di Kabupaten Sumbawa (2006 s.d 2010)
Uraian
s/d Th. 2006 s/d Th. 2007
Tahun
s/d Th. 2008 s/d Th. 2009 s/d Th. 2010
1 2 3 4 5 6
Jumlah Bangunan ber-
IMB
584
830
1130
1373
1687
Jumlah Bangunan 100355 101193 105568 107679 108938
Rasio bangunan ber-
IMB (1:2)
0.006 0.008 0.011 0.013 0.015
Sumber : Kantor Peyanan Perizinan Terpadu Kab. Sumbawa (beberapa tahun terbitan)
Data tersebut menggambarkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah bangunan dan jumlah
bangunan ber-IMB di Kabupaten Sumbawa, termasuk rasionya telah menunjukkan peningkatan
setiap tahun. Peningkatan rasio tersebut berarti bahwa pertambahan IMB yang diterbitkan lebih
besar dibandingkan dengan pertambahan bangunannya. Meskipun demikian, data tersebut juga
menginformasikan bahwa dengan rasio yang nilainya kurang dari 1 maka masih banyak bangunan
yang belum ber-IMB.
2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan
Sebagai gambaran umum perkembangan sistem perencanan di Kabupaten Sumbawa setelah
dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional sebagai regulasi pertama yang secara khusus mengatur sistem perencanaan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melahirkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2010 dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2005,
serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rancangan RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010. Kedua dokumen tersebut dibentuk setelah melalui proses
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RPJMD, dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah RPJPD.
Terkait dengan dokumen perencanaan, di Kabupaten Sumbawa telah tersedia dokumen
perencanaan jangka panjang daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan dokumen
perencanaan jangka menengah daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah untuk
periode tahun 2005-2010 sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004, sedangkan RPJMD Tahun
2011-2015 ini akan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2004.
Untuk perencanaan tahunan, setiap tahunnya dibentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Berikut ini adalah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten
Sumbawa dalam kurun waktu tahun 2005-2010 sebagai berikut.
Tabel 2.63.
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sumbawa
2006 2007 2008 2009 2010
No Dokumen
Ada Tidak
ada
Ada Tidak
ada
Ada Tidak
ada
Ada Tidak
ada
Ada Tidak
ada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 RPJPD v V V v v
2 RPJM v v v v v
3 RKPD v v v v v
4 LAKIP v v v v v
5 Laporan Evaluasi
Kinerja
v v v v v
II - 43