bab ii gambaran umum kondisi daerah - Pemerintah Kabupaten ...

More documents

Recommendations

Info

mencapai 30% dari luas kawasan di perkotaan. Selanjutnya gambaran rasio ketersediaan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.61. Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumbawa (2011) No Uraian Luas (Ha) Rasio (%) 1 2 3 4 1 Ruang terbuka hijau 58,046.08 2 Luas wilayah 6.643,980 Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa (2011) Memperhatikan rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Sumbawa hanya sebesar 8,74% sedangkan standar minimal sebesar 30%. Ini menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau di Kabupaten Sumbawa sangat kecil dan masih jauh dari standar yang ditentukan. b. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Sesuai dengan ketentuan bahwa setiap orang/badan usaha yang akan mendirikan/ membangun gedung baru, memperluas. Mengubah, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku wajib memiliki izin (IMB). Perkembangan penerbitan IMB di Kabupaten Sumbawa serta pertumbuhannya sejak tahun 2003 disajikan pada gambar berikut. Gambar 2.7 Jumlah IMB per tahun di Kabupaten Sumbawa Gambar tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan penerbitan IMB pada tahun 2004 dan tahun 2009, namun trendnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Selanjutnya bila dibandingkan dengan jumlah bangunan yang ada dan wajib ber-IMB, maka rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Sumbawa (2006-2010) dihitung secara kumulatif, disajikan sebagai berikut. 8,74 II - 42
Tabel 2.62. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Di Kabupaten Sumbawa (2006 s.d 2010) Uraian s/d Th. 2006 s/d Th. 2007 Tahun s/d Th. 2008 s/d Th. 2009 s/d Th. 2010 1 2 3 4 5 6 Jumlah Bangunan ber- IMB 584 830 1130 1373 1687 Jumlah Bangunan 100355 101193 105568 107679 108938 Rasio bangunan ber- IMB (1:2) 0.006 0.008 0.011 0.013 0.015 Sumber : Kantor Peyanan Perizinan Terpadu Kab. Sumbawa (beberapa tahun terbitan) Data tersebut menggambarkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah bangunan dan jumlah bangunan ber-IMB di Kabupaten Sumbawa, termasuk rasionya telah menunjukkan peningkatan setiap tahun. Peningkatan rasio tersebut berarti bahwa pertambahan IMB yang diterbitkan lebih besar dibandingkan dengan pertambahan bangunannya. Meskipun demikian, data tersebut juga menginformasikan bahwa dengan rasio yang nilainya kurang dari 1 maka masih banyak bangunan yang belum ber-IMB. 2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan Sebagai gambaran umum perkembangan sistem perencanan di Kabupaten Sumbawa setelah dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai regulasi pertama yang secara khusus mengatur sistem perencanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melahirkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2010 dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2005, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rancangan RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010. Kedua dokumen tersebut dibentuk setelah melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RPJMD, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD. Terkait dengan dokumen perencanaan, di Kabupaten Sumbawa telah tersedia dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah untuk periode tahun 2005-2010 sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004, sedangkan RPJMD Tahun 2011-2015 ini akan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2004. Untuk perencanaan tahunan, setiap tahunnya dibentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Berikut ini adalah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu tahun 2005-2010 sebagai berikut. Tabel 2.63. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sumbawa 2006 2007 2008 2009 2010 No Dokumen Ada Tidak ada Ada Tidak ada Ada Tidak ada Ada Tidak ada Ada Tidak ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 RPJPD v V V v v 2 RPJM v v v v v 3 RKPD v v v v v 4 LAKIP v v v v v 5 Laporan Evaluasi Kinerja v v v v v II - 43
Page 1 and 2: 2.1. Aspek Geografi dan Demografi B
Page 3 and 4: Suhu udara dalam kurun waktu 2005-2
Page 5 and 6: Gambar 2.1 Peta Lempeng Tektonik Be
Page 7 and 8: No Kecamatan Kepadatan (Jiwa/Km2) S
Page 9 and 10: 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Page 11 and 12: Data ini menunjukkan bahwa laju per
Page 13 and 14: Adapun hasil analisis Shift-Share d
Page 15 and 16: 2.2.1.3. Laju Inflasi Laju inflasi
Page 17 and 18: 2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekol
Page 19 and 20: 2.2.2.5. Angka Kematian Bayi (AKB)
Page 21 and 22: 2.2.3.1. Rasio lembaga seni budaya
Page 23 and 24: 22 Maronge 9767 0 0 23 Empang 21580
Page 25 and 26: No Kecamatan Jumlah Gedung Sekolah
Page 27 and 28: Tabel 2.33. Angka Putus Sekolah (Dr
Page 29 and 30: gedung sekolah jenjang pendidikan m
Page 31 and 32: a. Rasio Sarana Kesehatan Aksesibil
Page 33 and 34: Tabel 2.45. Jumlah Posyandu dan Bal
Page 35 and 36: No Kecamatan Jumlah Penduduk Dokter
Page 37 and 38: 17 Unter Iwes 4.766 2171 15 562 3 -
Page 39 and 40: Tabel 2.56. Daerah Irigasi Kewenang
Page 41: a. Rasio ruang terbuka hijau Ruang
Page 45 and 46: atau mencapai 77,38%, dengan rasio
Page 47 and 48: 2.3.1.9. Penanaman Modal Gambaran u
Page 49: Tabel 2.69. Jumlah BPR dan LKM di K

bab ii gambaran umum kondisi daerah - Pemerintah Kabupaten ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?