bab ii gambaran umum kondisi daerah - Pemerintah Kabupaten ...

2.1. Aspek Geografi dan Demografi
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang
mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat
terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Sumbawa lima
tahun kedepan.
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Sebagai salah satu dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten
Sumbawa terdiri dari 24 kecamatan, 8 kelurahan, 157 desa dan 576 dusun dengan batas-batas
wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Laut Flores
Sebelah Timur : Kabupaten Dompu,
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia,
Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa Barat dan Selat alas.
Luas wilayah keseluruhan mencapai 11.556,44 km² (45,52% NTB), yang terdiri dari daratan
6.643,98 km², dan lautan 4.912,46 km². Dengan luasan tersebut menjadikan Kabupaten Sumbawa
memiliki potensi sumberdaya alam cukup besar dengan posisi geostrategis Kabupaten Sumbawa
pada jalur lalu lintas perdagangan Surabaya-Waingapu dan berada pada koridor lima Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang berorientasi pada
pembangunan pariwisata, perikanan dan peternakan.
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis
kondisi geografis Kabupaten Sumbawa sebagian besar merupakan dataran tinggi dan
berbukit-bukit tandus dengan curah hujan rendah, dan secara astronomis yang ditentukan
berdasarkan garis lintang dan garis bujur, Kabupaten Sumbawa terletak diantara 116 0 42’–118 0 22’
BT, 8 0 8’–9 0 7’ LS, yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil berpenduduk; seperti Pulau Moyo, Pulau
Medang, Pulau Tapan, Pulau Bungin, Pulau Kaung dan Pulau Panjang.
2.1.1.3. Topografi
Menurut karakteristik topografinya, permukaan tanah Kabupaten Sumbawa cenderung
berbukit-bukit dengan ketinggian antara 0-1.730 meter diatas permukaan laut (mdpal). Ketinggian
0-100 mdpalmencapai luas 26,51%; 100-500 m dpal 42,31%; 500-1.000 m dpal 27,69% dan >
1.000 m dpal 3,49%. Adapun berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan, kemiringan 0-2% seluas
33,79%; kemiringan 2-15% seluas 27,96%; kemiringan 15-40% seluas 49,49% dan kemiringan
>40% seluas 54,03% (Data Pokok NTB, 2008).
Dalam konteks pembangunan daerah, kondisi topografi berpengaruh penyediaan
infrastruktur dan fasilitas publik. Wilayah yang didominasi kemiringan lahan >40% seperti
Kecamatan Batulanteh, Ropang, Lenangguar, dan Orong Telu anggaran untuk penyediaan
infrastruktur dan fasilitas publik lebih mahal dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain,
sehingga pada umumnya aksesibilitas masyarakat di wilayah tersebut amat rendah.
Disamping itu, topografi berkaitan erat pula dengan kerentanan erosi. Menurut Data Pokok
NTB, sekitar 64%, lahan di Kabupaten Sumbawa tergolong peka hingga sangat peka terhadap erosi,
sehingga upaya rehabilitasi lahan amat penting dan mendesak dilakukan.
II - 1

2.1.1.4. Geologi
Kabupaten Sumbawa sebagaimana sebagian wilayah Indonesia terletak dalam sabuk gunung
api (ring of fire). Dalam Peta Tatanan Geologi dan Gunung Berapi Indonesia, Kabupaten Sumbawa
tempat pertemuan 2 lempeng aktif dunia yaitu Lempeng Indo-Australia (bagian selatan) dan
Lempeng Eurasia (bagian utara) (Katili, 1994). Kondisi geologis tersebut menyebabkan Kabupaten
Sumbawa kaya akan deposit sumberdaya mineral sekaligus rawan terhadap bencana alam. Prakiraan
potensi sumberdaya mineral potensial yang dimiliki, berupa emas (180 ribu m 3 ), tembaga (1,575
juta m 3 ), lempung/tanah liat (5,9 juta m 3 ), batu gamping (274,29 juta m 3 ) dan marmer (43,06 juta
m 3 ), pasir besi (304,5 m 3 ), sirtu (793 ribu m 3 ) dan batu bangunan (269,22 juta m 3 ).
Potensi lain seperti energi panas bumi juga terdapat di Kecamatan Maronge dengan potensi
6 Mwe untuk pemanfaatan langsung. Potensi angin juga cukup memadai untuk pembangkit listrik
skala kecil terutama pada 6 kecamatan yakni Alas Barat (376,177 watt), Labuhan Badas (612,541
watt), Labangka (525,177 watt), Empang (376,177 watt), Plampang (313,621 watt) dan Lape
(258,415 watt).Demikian pula potensi sumberdaya air, disamping digunakan sebagai air irigasi juga
dapat digunakan untuk pembakit Listrik Mikro Hidro yang terdapat di 16 lokasi potensial dengan
potensi energi 3.082 Kwatt.
2.1.1.5. Hidrologi
Kabupaten Sumbawa memiliki 7 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan 153 titik mata air.
Tingginya sedimentasi, berkurangnya jumlah dan debit mata air, serta semakin meluasnya wilayah
bukaan di bagian hulu DAS menunjukkan kondisi DAS sebagian besar mengalami degradasi
sehingga upaya rehabilitasi mendesak dilakukan. Dalam mendukung pengembangan pertanian,
terdapat 35 Daerah Irigasi (DI) teknis yang terdiri dari 2 DI kewenangan Pusat, 8 DI Kewenangan
Provinsi dan 25 DI kewenangan kabupaten. Disamping itu terdapat pula 534 DI yang dikelola oleh
desa.
Dalam mendukung supply air irigasi terdapat 12 unit bendung teknis, 28 unit embung dan 4
unit bendungan. Permasalahan sedimentasi, biaya operasional dan pemeliharaan DI menjadi aspek
utama dalam pengelolaan DI di Kabupaten Sumbawa. DAS di Kabupaten Sumbawa disajikan pada
tabel berikut.
Tabel 2.1.
Potensi Sumber Daya Air Di Kabupaten Sumbawa
No Kecamatan
Sub Satuan wilayah
Sungai (SSWS)
Luas
(km2)
Ketersediaan Air (Juta
m3)
1 2 3 4 5
1 Lape/Lopok Bako 754 453
2 Lunyuk Beh 2255 2189
3 Moyo Hulu Moyo Hulu 956 290
4 Pelampang/Empang Ampang 1059 399
5 Labuan badas Pulau Moyo 454 214
6 Alas/Alas Barat Rea 1049 415
7 Utan/Rhee Rhee 1335 437
Sumber data : Balai Informasi Sumber Daya Air Dinas P U Prov. NTB Tahun 2010
2.1.1.6. Klimatologi
Kabupaten Sumbawa beriklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim yakni musim hujan
dan kemarau. Dalam kurun waktu 2005-2009, jumlah hari hujan setahun rata-rata 106 hari dengan
hari hujan tertinggi 117 hari (2006) dan terendah 94 hari (2009). Curah hujan tahunan rerata 1.238
mm per tahun dengan tertinggi 1.601,66 mm (2006) dan terendah 970 mm (2009). Curah hujan
tertinggi sebulan berkisar 387,6 mm (antara Januari-Maret), tertinggi 630,4 mm (Februari 2006) dan
terendah 271,1 mm (Februari 2005). Adapun bulan kering setahun rata-rata 2,6 bulan dengan bulan
kering tertinggi 5 bulan (2006) dan terendah 1 bulan (2008).
II - 2

Suhu udara dalam kurun waktu 2005-2009, suhu rata-rata tahunan sekitar 27,2 0 C, sedangkan
suhu maksimum rata-rata 34,8 0 C (tertinggi 34,4 0 C tahun 2009) dan suhu minimum 20,9 0 C
(terendah 18,3 tahun 2009). Adapun tekanan udara rata-rata 1.008 mb dengan kelembaban udara
76,2% dan penyinaran 79,2%. Kondisi klimatologis demikian amat cocok dalam pengembangan
berbagai komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan beberapa jenis komoditi perkebunan.
Dalam 5 tahun terakhir ini di Kabupaten Sumbawa belum menunjukkan terjadinya kondisi
ekstrim pada musim hujan dan musim kemarau. Namun fenomena terjadi La Nina dan El Nino
dalam 3 tahun terakhir yang disertai dengan curah hujan yang lebih tinggi dan musim kemarau yang
lebih pajang perlu diwaspadai.
2.1.1.7. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Sumbawa sampai tahun 2009 terbagi dalam beberapa
kategori penggunaan meliputi: 1) lahan sawah (terdiri dari: irigasi teknis, irigasi ½ teknis, irigasi PU
dan tadah hujan); 2) lahan kering (terdiri dari: kolam/tebat/empang, tegal/kebun, ladang/huma,
pengembalaan/padang rumput, sementara tidak diusahakan, hutan rakyat, tambak, perkebunan dll);
3) lahan lainnya (terdiri dari: rawa-rawa/tidak ditanami, rumah/ bangunan/halaman sekitarnya,
hutan negara dan lainnya).
Tabel 2.2.
Penggunaan Lahan Di Kabupaten Sumbawa
No. Penggunaan
2007
Luas Lahan (Ha)
2008 2009
1 2 3 4 5
1. Luas Lahan Sawah 43.179 46.873 48.254
2. Luas Lahan Kering 338.100 241.160 240.245
3. Luas Lahan Lainnya 283.119 296.945 375.959
Sumber data : Sumbawa Dalam Angka (BPS)
Rendahnya luasan lahan sawah dan masih tingginya luasan lahan kering sebagaimana
ditunjukkan pada Tabel 2.2, menunjukkan bahwa peluang pengembangan pembangunan ekonomi
daerah dari sector pertanian dalam arti luas masih sangat terbuka, diantaranya melalui peningkatan
kemampuan teknologi dan industri ramah lingkungan yang mampu untuk menghasilkan nilai
tambah bagi usaha ekonomi masyarakat di masa depan.
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Berdasarkan kondisi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki
potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya sebagai seperti terlihat pada tabel 2.3.
Tabel 2.3.
Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya Dalam RTRW Kabupaten Sumbawa
No. Jenis Kawasan Lokasi
1 2 3
1 Kawasan Hutan Produksi Tetap Kawasan Hutan Produksi Tetap yaitu Ngali RTK 12 (1.135,10 Ha),
Serading RTK 36 (826 Ha), Pusuk Pao RTK 38 (2.072,30 Ha), Buin
Soway RTK 57 (3.813,90 Ha), Selalu Legini RTK 59 (5.415 Ha),
Klongkang P. Ngengas RTK 60 (976,06 Ha), Batu Lanteh RTK 61
(1.891,40 Ha), Dodo Jaran Pusang RTK 64 (12.571,10 Ha), Ampang
Kampaja RTK 70 (11.113 Ha), Olat Lake/Olat Cabe RTK 78
(3.451,78 Ha), Gili Ngara/Olat Puna RTK 79 (2.617,80 Ha), P. Rai
Rakit Kwangko RTK 80 (4.745,31 Ha), Samoko Lito RTK 89
(251,50 Ha).
2 Kawasan Peruntukan Perikanan,
Kelautan, Pesisir dan Pulau Kecil
Kawasan Alas dan Pantai Utara Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya
sebagai kawasan penangkapan ikan, budidaya laut, budidaya tambak,
pertambangan, cagar wisata, konservasi terumbu karang dan lamun,
perlindungan cagar alam dan pelabuhan;
II - 3

No. Jenis Kawasan Lokasi
Kawasan Teluk Saleh dan sekitarnya sebagai kawasan penangkapan
ikan, budidaya laut, budidaya tambak, pertambangan, wisata bahari,
pelestarian ekosistem dan pelabuhan;
3 Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan pertanian lahan sawah beririgasi terdiri dari beririgasi teknis
seluas 17.714 Ha;
Kawasan pertanian lahan sawah beririgasi setengah teknis seluas
8.839 Ha;
Kawasan pertanian lahan sawah beririgasi sederhana seluas4.602 Ha;
Kawasan pertanian lahan sawah beririgasi non PU seluas 4.397Ha;
Kawasan pertanian lahan sawah tadah hujan seluas 7.627 Ha;
Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering tersebar di seluruh
kecamatan seluas 23.795 Ha.
Kawasan pertanian tanaman hortikultura semusim tersebar di seluruh
wilayah kecamatan seluas 91.905 Ha.
4 Kawasan Peruntukan Perkebunan
Perkebunan dikembangkan di Kawasan Industri Masyarakat
Perkebunan (KIM-Bun): Rhee dengan tanaman unggulan kelapa,
jambu mete; Batulanteh dengan tanaman unggulan kopi,
Komoditi unggulan jambu mete di KIM-Bun : Utan Rhee,
Komoditi kelapa di KIM-Bun : Sumbawa;
Komoditi kopi di KIM-Bun : Batulanteh,
Komoditi kemiri di KIM-Bun : Batulanteh,
Kawasan perkebunan dikembangkan kegiatan agroindustri Hasil
tanaman perkebunan dan tanaman komoditi unggulan;
5 Kawasan Peruntukan Pertambangan WUP operasi produksi di Pulau Sumbawa seluas 100.536,29 Ha
Zona-zona tertentu yang telah dinyatakan layak berdasarkan Hasil
kajian teknis, ekonomi dan lingkungan.
6 Kawasan Peruntukan Peternakan Kec. Rhee (240 Ha), Lape Lopok (1.426 Ha), Moyo Hilir (13.097
Ha), Moyo Hulu (1.175 Ha), Utan (1.025 Ha), Empang (920 Ha),
Tarano (685 Ha), Plampang (1.455 Ha), Labangka (458 Ha), Maronge
(1.700 Ha), Ropang (0.539 Ha), Batu Lanteh (269 Ha).
Sumber : Draf Akhir Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa 2011-2025.
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana
Kabupaten Sumbawa memiliki ancaman bencana kegempaan yang cukup tinggi dan tsunami
terutama di wilayah pesisir bagian Selatan, dikarenakan posisi Pulau Sumbawa diapit oleh dua
lempeng tektonik (utara dan selatan) yang pergerakannya dapat menimbulkan gempa, yang pada
skala dan kedalaman tertentu dapat menyebabkan tsunami.
II - 4

Gambar 2.1
Peta Lempeng Tektonik
Berdasarkan Gambar 2.1, kawasan rawan tsunami terletak pada kawasan pesisir bagian
utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang
dan Plampang bagian Selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang.
Pada musim hujan, ancaman banjir terjadi wilayah dengan catchment area besar dengan
kondisi DAS yang mulai terganggu seperti sepanjang Brang Moyo, Brang Beh di Lunyuk, Brang
Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan, Brang Buer, dan Brang Muir. Ancaman terhadap permukiman
penduduk disepanjang tebing sungai juga menjadi permasalahan tersendiri pada saat musim hujan.
Kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan rawan banjir di Kabupaten Sumbawa terletak
pada sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang
Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu,
Ropang dan Lape Lopok. Demikian pula dengan ancaman tanah longsor. Di Kabupaten Sumbawa,
kawasan rawan longsor dikelompokkan ke dalam 2 (dua) type, yaitu (1) lokasi rawan tanah longsor
type A (Kawasan sekitar Alas, Semongkat, Lenangguar, dan Empang), dan (2) lokasi rawan tanah
longsor type B (Jalur jalan Orong Telu-Ropang-Lunyuk-Jalur ke Sumbawa Barat dan pada desadesa
di Kecamatan Batu Lanteh).
Acaman kekeringan juga berpeluang terjadi pada banyak titik di Kabupaten Sumbawa
terutama pada wilayah lumbung pangan di Kecamatan Labangka, Lunyuk, Moyo Hilir, Moyo
Utara, Utan, Alas dan Alas Barat. Bencana alam lainnya yang perlu diwaspadai adalah tanah
longsor terutama di wilayah Kecamatan Batulanteh, Lunyuk, Ropang, Lantung dan Orong Telu
termasuk di beberapa bagian permukiman padat penduduk di wilayah perbukitan Kecamatan
Sumbawa. Bencana abrasi pantai terutama dirasakan di wilayah permukiman padat penduduk di
pesisir pantai labuhan Kecamatan Labuhan Sumbawa. Sedangkan ancaman angin topan terkadang
menerjang beberapa wilayah permukiman terbuka seperti wilayah Pulau Kaung, Pulau Bungin, dan
wilayah pesisir sepanjang pantai sebelah utara Kabupaten Sumbawa.
Kondisi geologis seperti itu memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten
Sumbawa dalam pembangunan daerah.Pengelolaan potensi sumberdaya geologis yang berwawasan
lingkungan sekaligus mitigasi bencana alam dalam konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable
development) menjadi jawaban untuk dapat mengoptimalkan potensi sumberdaya geologis yang
dimiliki Kabupaten Sumbawa.
II - 5

2.1.4. Demografi
2.1.4.1. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu tahun 2005-2010 sebagaimana
tergambar pada tabel berikut, menunjukkan perubahan menurut trend linear y = 5473.x + 38888.
Selanjutnya dinamika populasi penduduk menurut kecamatan disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa (2005-2010)
No Kecamatan
Luas
Wilayah
(km2)
Jumlah Penduduk (Jiwa)
2005 2006 2007 2008 2009 2010*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Lunyuk 513.74 21507 16482 16620 16905 17183 18123
2 Orong Telu 465.97 - 5760 5808 5908 6009 4530
3 Alas 123.04 27291 28223 28460 28948 29417 27993
4 Alas Barat 168.88 18872 19517 19681 20019 20366 18425
5 Buer 137.01 14859 15366 15495 15761 16018 13408
6 Utan 155.42 27027 27950 28185 28669 29187 28828
7 Rhee 230.82 6779 7010 7069 7190 7305 6908
8 Batulanteh 391.40 10008 10350 10437 10616 10788 10127
9 Sumbawa 44.83 50053 50053 52198 53094 53956 56649
10 Labuhan Badas 435.89 25224 26086 26305 26756 27207 28870
11 Unter Iwes 82.38 16999 16999 17728 18032 18341 18108
12 Moyo Hilir 186.79 20433 21131 21308 21674 22027 22238
13 Moyo Utara 90.80 8736 9034 9110 9266 9417 9023
14 Moyu Hulu 311.96 19323 19983 20151 20497 20846 19871
15 Ropang 444.48 13922 14398 5621 5717 5808 5017
16 Lenangguar 504.32 - - 6270 6378 6484 6286
17 Lantung 167.45 - - 2628 2673 2717 2767
18 Lape 204.43 31286 15419 15548 15815 16077 16131
19 Lopok 155.59 - 16936 17078 17371 17652 17550
20 Plampang 418.69 24492 25329 25542 25980 26408 27813
21 Labangka 243.08 8849 9152 9229 9387 9540 10148
22 Maronge 274.75 9467 9790 9872 10041 10205 9767
23 Empang 558.55 20958 21674 21856 22231 22593 21580
24 Tarano 333.71 14086 14567 14689 14941 15199 15203
Kab. Sumbawa 6643.98 390171 401209 406888 413869 420750 415363
Sumber : Sumbawa Dalam Angka, BPS (Beberapa tahun terbitan)
*) Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010
Pada sensus penduduk (SP) tahun 2010, penduduk Kabupaten Sumbawa berjumlah 415.363
jiwa terdiri dari 211.451 laki-laki (50,91%) dan perempuan 203.912 jiwa (49,09%).
Tabel 2.5.
Distribusi, Sex Rasio dan Rata-Rata Anggota Keluarga Penduduk Kab. Sumbawa (2010)
No Kecamatan Kepadatan (Jiwa/Km2) Sex Ratio
Rata-rata Anggota
Keluarga
1 2 3 4 5
1 Lunyuk 35,28 106 3,84
2 Orong Telu 9,72 108 4,04
3 Alas 227,51 102 3,97
4 Alas Barat 109,10 105 3,74
5 Buer 97,86 100 3,82
6 Utan 185,48 102 3,83
7 Rhee 29,93 108 3,95
8 Batulanteh 25,87 108 3,63
9 Sumbawa 1.263,64 100 3,69
10 Labuhan Badas 66,23 101 3,81
11 Unter Iwes 219,81 105 3,79
12 Moyo Hilir 119,05 103 3,85
13 Moyo Utara 99,37 102 3,80
II - 6

No Kecamatan Kepadatan (Jiwa/Km2) Sex Ratio
Rata-rata Anggota
Keluarga
1 2 3 4 5
14 Moyu Hulu 63,70 106 3,62
15 Ropang 11,29 112 3,69
16 Lenangguar 12,47 110 3,75
17 Lantung 16,52 104 3,24
18 Lape 78,91 105 3,93
19 Lopok 112,80 102 3,75
20 Plampang 66,43 105 4,07
21 Labangka 41,75 107 3,52
22 Maronge 35,55 108 3,92
23 Empang 38,64 105 3,90
24 Tarano 45,56 103 3,97
Rata-Rata Kab. Sumbawa 125,52 104,96 3,80
Sumber : Diolah dari DDA dan Sensus Penduduk 2010, BPS 2011
2.1.4.2. Pertumbuhan Penduduk
Tingkat pertumbuhan penduduk dihitung dengan menggunakan data sensus penduduk. Data
sensus penduduk (SP) yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali (sejak tahun 1980). Berdasarkan SP
2010, jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten serta perbandingannya
dengan Provinsi NTB dan Nasional berdasarkan hasil sensus disajikan pada tabel 2.6.
Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Sensus Penduduk
No Jenis Kelamin
1971 1980
Sensus Penduduk
1990 2000 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 Laki-Laki 98.014 123.325 152.871 183.511 211.451
2 Perempuan 95.107 121.058 152.660 177.068 203.912
Jumlah 193.121 244.383 305.531 360.579 415.363
Pertumbuhan Penduduk (%) - 2,38 2,26 1,67 1,42
Pertumbuhan Penduduk NTB - 2,36 2,14 1,82 1,17
Pertumbuhan Penduduk Nasional - 2,3 1,97 1,49 1,48
Sumber : Data Sensus Penduduk, Diolah dari BPS Sbw, BPS NTB dan BPS Pusat.
Laju perkembangan penduduk baik Kabupaten Sumbawa (KS), Provinsi NTB (NTB) dan
Nasional (Nas) memperlihatkan kecenderungan penurunan. Penurunan yang paling tajam terjadi di
tingkat Provinsi NTB antara periode 2000-2010 yakni 1,17% per tahun dibandingkan KS (1,42%)
dan Nasional (1,48%). Yang menarik disini adalah terjadinya karakteristik penurunan pertumbuhan
penduduk antara periode 1990-2000 dengan periode 2000-2010 seperti terlihat melalui Gambar 2.2.
II - 7

Sumber : Data Sensus Penduduk, Diolah dari BPS Sbw, BPS NTB dan BPS Pusat.
Gambar 2. 2
Pertumbuhan Penduduk Tahunan Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB dan Nasional
2.1.4.3. Struktur dan Komposisi Penduduk
Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010, struktur penduduk Kabupaten Sumbawa
berbentuk piramida dari kelompok umur 25-29 tahun ke atas, namun menyempit pada kelompok
umur 15-24 tahun, lalu kembali melebar pada kelompok usia 10-14 tahun kebawah. Penyempitan
pada kelompok umur 15-24 tahun merupakan hasil dari penurunan jumlah kelahiran karena
keberhasilan Program KB di era tahun 1980-1990. Gambaran struktur penduduk Kabupaten
Sumbawa Tahun 2010 seperti terlihat pada gambar 2.3.
Sumber :Diolah dari Sensus penduduk 2010, BPS Kab. Sumbawa 2011
Gambar 2. 3
Piramida Penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2010
Pada gambar 2,3 ditunjukkan bahwa proporsi penduduk usia muda (14 tahun kebawah)
berkisar antara 30,13% sampai dengan 33,43% dengan rata-rata 31,79%, proporsi penduduk
muda/produktif (15-65 tahun) : berkisar antara 62,69% sampai dengan 64,68% dengan rata-rata
64,34%, dan proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) : berkisar antara 3,10 sampai dengan
3,87% dengan rata-rata 3,86%.
II - 8

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
yang merupakan nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor ekonomi
suatu daerah. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah
dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung netto. Dengan
menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor danmenjumlahkan nilai tambah bruto
dari seluruh sektor akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto.
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun ke tahun
menggambarkan perkembangan PDRB yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume
produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya. Untuk mengukur
perubahan volume produksi atau perkembangan produksi secara nyata, faktor pengaruh harga perlu
dihilangkan dengan cara menghitung PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).
Dalam 10 tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Sumbawa ditunjukkan oleh Angka
PDRB ADHB telah tumbuh hampir empat kali lipat yakni Rp.1,17 Trilyun pada tahun 2000
menjadi Rp.3,43 Trilyun pada tahun 2009. Pertumbuhan nilai tambah tersebut belum banyak
disebabkan oleh peningkatan volume barang/jasa, namun lebih disebabkan oleh pengaruh kenaikan
harga, sehingga bila faktor kenaikan harga (factor inflasi) dikeluarkan dari perhitungan maka
perkembangan nilai perekonomian Kabupaten Sumbawa dalam sepuluh tahun terakhir jauh lebih
rendah.
Kondisi sebagaimana ditunjukkan oleh nilai PDRB ADHK yang tumbuh dari Rp. 1,16
Trilyun pada tahun 2000 menjadi Rp. 1,72 Trilyun pada tahun 2009. Data ini menunjukkan bahwa
nilai perekonomian Kabupaten Sumbawa dalam satu dasawarsa terakhir masih dominan disebabkan
oleh faktor kenaikan harga dibandingkan peningkatan jumlah atau volume produk barang atau jasa
yang dihasilkan. Nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Sumbawa tahun 2000-2009
ditunjukkan pada gambar 2.4.
Sumber : Diolah dari PDRB Sumbawa, BPS 2005-2010
Gambar 2. 4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Sumbawa (2000 – 2009)
Gambar 2.4. memperlihatkan perbedaan laju pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK
yang cukup senjang. Oleh karena itu, upaya peningkatan perekonomian daerah kedepan harus
diarahkan pada peningkatan nilai dan volume produk barang atau jasa yang dihasilkan di Kabupaten
Sumbawa.
II - 9

Sumber : Diolah dari BPS Sumbawa 2005-2010
Gambar 2. 5
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sumbawa (2000 – 2009)
Adapun perbandingan laju pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK) Kabupaten Sumbawa
(KS), Provinsi NTB dan Nasional ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 2.7.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Sumbawa, Provinsi NTB Dan Nasional
(2005-2009)
Tahun Kab. Sumbawa Prov. NTB Nasional
1 2 3 4
2005 4,0% 4,1% 5,7%
2006 4,7% 5,0% 5,5%
2007 4,8% 5,7% 6,3%
2008 4,5% 6,7% 6,1%
2009 5,2% 8,1% 6,4%
RERATA 4,7% 5,9% 6,0%
Sumber : Diolah dari BPS Kab.Sbw dan BPS NTB 2010, RPJMN.
Adapun laju pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2.8.
Laju pertumbuhan sektoral memperlihatkan bahwa 7 (tujuh) perekonomian tumbuh diatas rata-rata,
yakni: (1) Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (7,74%); (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran
(6,38%); (3) Pengangkutan dan Komunikasi (5,68%); (4) Bangunan (5,82%); (5) Industri
Pengolahan (5,26%); (6) Pertambangan dan Penggalian (5,02%) dan (7) Keuangan, Persewaan dan
Jasa Usaha (4,98%). Sedangkan 2 (dua) sektor lainnya masih berada dibawah rata-rata, yakni sektor
pertanian (3,33%) dan sektor jasa-jasa lainnya (2,98%).
Tabel 2.8.
Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB ADHK Kab. Sumbawa (2001-2009)
NO Sektoral 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Rerata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pertanian 2,4 2,72 4,64 3,53 1,85 3,6 4,07 3,62 3,53 3,33
2 Pertambangan dan Penggalian 4,91 4,35 4,53 5,02 5,25 5,01 4,65 3,82 7,6 5,02
3 Industri Pengolahan 5,35 4,96 5,04 5,76 5,25 5,27 5,27 4,27 6,14 5,26
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 9,76 8,6 2,6 7,89 7,86 7,38 7,65 8,8 9,08 7,74
5 Bangunan 6,34 4,9 4,76 5,6 6,78 5,68 4,54 6,51 7,31 5,82
6 Perdag, Hotel dan Restoran 5,83 5,81 6,19 6,63 6,07 6,19 6,31 6,47 7,92 6,38
7 Pengangkutan dan Komunikasi 2,12 6,85 4,47 4,22 7,8 8,42 8,34 4,8 4,14 5,68
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa
Usaha
3,2 5,16 5,24 4,99 4,99 5,02 5,33 4,13 6,76 4,98
9 Jasa-Jasa Lainnya 0,74 3,03 1,96 3,45 3,98 3,24 3,14 3,08 4,22 2,98
Kab. Sumbawa 3,36 3,94 4,6 4,49 4,03 4,68 4,79 4,55 5,21 4,41
Sumber : Diolah dari BPS Sumbawa, 2005-2009
II - 10

Data ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sumbawa
didorong oleh laju pertumbuhan sektor non primer yakni terutama sektor tersier dan sekunder,
sedangkan sektor pertanian sebagai sektor primer dan merupakan sektor yang menjadi lapangan
usaha sebagian besar masyarakat Kabupaten Sumbawa justru tumbuh dengan laju dibawah rata-rata
kabupaten. Meskipun demikian pangsa (share) sektor pertanian masih menjadi yang terbesar
diantara 9 sektor perekonomian daerah, sebagaimana ditunjukkan melalui tabel 2.9.
Tabel 2.9.
Pangsa (Share) Sektoral PDRB ADHK Kabupaten Sumbawa (2001-2009)
No Sektoral 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Rata-
Rata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pertanian 46,28 45,85 45,31 45,33 44,91 43,97 43,51 43,21 42,84 42,14 44,34
2
Pertambangan dan
Penggalian
2,10 2,13 2,14 2,14 2,15 2,18 2,18 2,18 2,17 2,21 2,16
3 Industri Pengolahan 4,07 4,14 4,18 4,20 4,25 4,30 4,33 4,35 4,34 4,37 4,25
4
Listrik, Gas dan Air
Bersih
0,42 0,44 0,46 0,45 0,47 0,49 0,50 0,51 0,52 0,55 0,48
5 Bangunan 10,44 10,74 10,84 10,86 10,97 11,26 11,37 11,34 11,56 11,79 11,12
6
7
8
Perdagangan, Hotel
dan Restoran
Pengangkutan dan
Komunikasi
Keuangan, Persewaan
dan Jasa Usaha
15,97 16,35 16,64 16,90 17,24 17,58 17,83 18,08 18,42 18,90 17,39
5,48 5,42 5,57 5,56 5,55 5,75 5,96 6,16 6,17 6,11 5,77
2,73 2,72 2,76 2,77 2,79 2,81 2,82 2,84 2,82 2,87 2,79
9 Jasa-Jasa Lainnya 12,52 12,20 12,09 11,79 11,67 11,67 11,50 11,32 11,14 11,06 11,70
Kabupaten Sumbawa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sumber : Diolah dari BPS Sumbawa, 2005-2009
Kontribusi atau pangsa sektor pertanian adalah yang terbesar (rata-rata 44,34%) namun dari
tahun ke tahun menunjukkan penurunan rata-rata 0,46% per tahun. Sedangkan 5 (lima) sektor
lainnya yakni Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Jasa-jasa dan Sektor Bangunan, Sektor
Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi mencapai
50,23% dengan rata-rata kenaikan 0,42% per tahun. Kondisi ini menunjukkan terjadinya
kecenderungan perubahan struktur ekonomi Kabupaten Sumbawa dari sektor pertanian (sektor
primer) ke sektor sekunder dan tersier, yang wajar terjadi sebagai dampak dari keberhasilan
pembangunan di sector-sektor lainnya yang lebih cepat berkembang. Meskipun demikian, kinerja
sektorpertanian masih perlu ditingkatkan dengan mengoptimalkan potensi dan nilai tambahnya bagi
perekonomian daerah.
Untuk memperoleh gambaran kinerja perekonomian secara regional di luar subsektor
pertambangan non migas, maka disajikan nilai PDRB ADHB dan laju pertumbuhan PDRB ADHK
10 kabupaten/kota dalam Provinsi NTB sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Kabupaten / Kota
Tabel 2.10.
PDRB ADHB dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK
Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB (2004-2009)
(diluar Subsektor Pertambangan Non Migas)
PDRB ADH Berlaku (Milyar Rp) Pertumbuhan Ekonomi (%)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Lombok Barat 1.791,96 2.095,72 2.392,12 2.720,19 3.113,21 3.550,55 5,8 4,61 5,82 5,26 4,58 5,91
2. Lombok Tengah 2.131,04 2.415,63 2.703,06 3.038,47 3.528,36 4.102,55 4,55 4,3 5,09 4,71 6,96 7,26
3. Lombok Timur 3.007,91 3.418,93 3.825,77 4.285,70 4.863,86 5.511,51 4,85 4,57 4,69 5,09 5,47 5,71
4. Sumbawa 1.795,53 2.078,96 2.339,42 2.637,99 3.015,47 3.432,02 4,49 4,03 4,68 4,79 4,52 5,21
5. Dompu 0,98 1.111,86 1.235,21 1.931,72 1.552,67 1.762,22 1,88 2,38 4,11 4,97 4,05 5,1
6. Bima 1.525,62 1.670,15 1.856,38 2.064,07 2.385,75 2.721,15 4,92 1,37 4,26 4,56 5,96 6,43
7. Sumbawa Barat 0,41 0,47 0,54 0,61 0,70 0,82 4,08 4,32 6,99 6,74 6,84 8,04
8. Lombok Utara 0,69 0,79 0,89 1.010,96 1.143,21 1.259,12 5,04 2,74 4,91 4,94 3,52 4,97
II - 11

Kabupaten / Kota
PDRB ADH Berlaku (Milyar Rp) Pertumbuhan Ekonomi (%)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9. Mataram 1.894,37 2.312,22 2.651,94 3.078,20 3.624,34 4.140,35 9,53 7,77 7,86 7,92 7,76 8,47
10. Kota Bima 0,46 0,53 0,59 0,68 0,77 0,88 4,21 3,41 4,74 5,97 4,46 6,38
NTB 14.563,96 16.828,63 18.980,59 21.405,07 25.042,50 29.641,83 4,97 4,05 4,95 5,70 6,69 8,07
Sumber :PDRB NTB, BPS NTB, 2010
Berdasarkan tabel 2.10, bahwa nilai PDRB ADHB Kabupaten Sumbawa pada tahun 2004,
berada pada posisi terbesar ke-4 dengan nilai Rp.1,79 Trilyun setelah Lombok Timur (Rp.3
Trilyun), Lombok Tengah (Rp.2,13 Trilyun), dan Kota Mataram (Rp.1,8 Trilyun). Sedangkan pada
tahun 2009, mengalami penurunan menjadi posisi ke-5 dengan nilai Rp.3,42 Trilyun setelah
Lombok Timur (5,51 trilyun), Lombok Tengah (4,10 Trilyun), Kota Mataram (4,14 Trilyun) dan
Lombok Barat (Rp.2,55 Trilyun).
Dari laju pertumbuhan PDRB ADHK, pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Sumbawa 4,49% berada pada urutan ke-7 tertinggi setelah Mataram (9,53%), Lombok
Barat (5,80%), Bima (4,92%), KLU (5,04%), Lombok Timur (4,85%) dan Bima (4,92%), namun
pada tahun 2009, posisi tersebut mengalami penurunan menjadi urutan ke-8 dengan tingkat
pertumbuhan 5,21% dibawahKota Mataram (8,47%), Sumbawa Barat (8,04%), Lombok Tengah
(7,26%), Bima (6,43%), Kota Bima (6,38%), Lombok Barat (5,91%) dan Lombok Timur (5,71%).
Berdasarkan data tersebut berarti terjadi penurunan kinerja perekonomian Kabupaten Sumbawa
dibandingkan dengan 9 kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Melihat perkembangan tersebut, maka perlu dilakukan identifikasi sektor ekonomi mana
yang akan menjadi daya ungkit perekonomian daerah. Sebagai gambaran digunakan hasil analisis
studi komparatif ekonomi antar kabupaten/kota se-Provinsi NTB Tahun 2007 yang dilakukan oleh
BPS NTB kerjasama dengan Bappeda Provinsi NTB (BPS NTB, 2008).Studi komparatif ekonomi
tersebut menggunakan metode analisis Location Quotient (LQ) dan Shift-Share (SS).
Berdasarkan hasil perhitungan nilai LQ, terdapat 5 (lima) sektor ekonomi Kabupaten
Sumbawa dengan LQ>1, yaitu : (1) sektor pertanian (1,72); (2) sektor listrik, gas dan air bersih
(1,61); sekor bangunan (1,62); sektor perdagangan (1,24) dan sektor jasa-jasa (1,14), sedangkan
keempat sektor lainnya memiliki nilai LQ

Adapun hasil analisis Shift-Share dengan melakukan ploting nilai Different Shift (DS) dan
Proportionality Shift (PS) pada empat kuadran kategori pertumbuhan, diperoleh hasil seperti
ditunjukkan tabel berikut.
Tabel 2.12.
Kategori Pertumbuhan Sektoral Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB
Berdasarkan Plot Nilai DS dan PS Metode Shift-Share (2000-2007)
Pertumbuhan
Sektor
Pesat (I)
Tertekan Yang
Berkembang (II)
Tertekan Yang
Potensi (III)
Terbelakang (IV)
1 2 3 4 5
Lombok Barat 3,4,5 1,2,9 6,7,8 -
Lombok Tengah 3,6,7 2 4,5,8 1,9
Lombok Timur 7 2,9 3,4,5,6,8 1
Sumbawa 4 1,2,3,9 5,6,7,8 -
Dompu 5,7,8 2,9 3,4,6 1
Bima - 1,2,9 3,4,5,6,7,8 -
Sumbawa Barat 4,5 9 3,6,7,8 1,2
Kota Mataram 3,5,6,7,8 1,9 4 2
Kota Bima 5,6,7 1,2 3,4,5,8 9
Sumber : Analisis Komparatif Ekonomi, BPS NTB 2008
Berdasarkan analisis LQ dan Shift-Share tersebut dapat disimpulkan sektor yang dapat
menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa terhadap sektor perekonomian
Kabupaten/Kota lainnya se-NTB sebagai berikut.
a. Sektor Pertanian, merupakan sektor yang memiliki keunggulan komparatif dengan peranan
paling besar terhadap sektor sejenis namun dalam kondisi tertekan yang berkembang.
b. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, merupakan sektor dalam kondisi berkembang pesat namun
baru memiliki peranan terbesar ketiga dari sektor sejenis.
c. Sektor Jasa-Jasa, merupakan sektor tertekan yang berkembang namun memiliki peranan positif
secara regional.
d. Sektor-sektor lainnya, merupakan sektor potensial namun dalam kondisi tertekan dan belum
memperlihatkan peranan signifikan.
2.2.1.2. PDRB per kapita
Pendapatan per kapita dihitung dengan pendekatan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk,
meskipun pendekatan tersebut memiliki kelemahan namun telah dianggap dapat memberikan
gambaran tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dari waktu kewaktu atau perbandingannya
dengan daerah lain. Angka PDRB yang digunakan disini adalah PDRB ADHB. Gambaran
pendapatan per kapita Kabupaten Sumbawa dengan memasukkan Subsektor Pertambangan Non
Migas dan tanpa Subsektor Pertambangan Non Migas dalam kurun waktu 2004-2009 dan
perbandingannya dengan pendapatan per kapitan NTB terlihat pasa gambar berikut.
II - 13

Sumber : Diolah dari PDRB NTB, BPS NTB 2010
Gambar 2. 6
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sumbawa
Gambar 2.6. memberikan informasi yang menarik sebagai berikut : 1) pendapatan per kapita
Kabupaten Sumbawa dengan dan tanpa Subsektor Pertambangan Non Migas sama besar, hal ini
karena kontribusi subsektor tersebut amat kecil dalam struktur PDRB Kabupaten Sumbawa. 2)
adapun pendapatan per kapita NTB dengan dan tanpa memasukan Subsektor Pertambangan Non
Migas amat berbeda, terlihat bila subsektor tersebut dimasukkan maka pendapatan per kapita NTB
diatas Kabupaten Sumbawa, bila subsektor tersebut dikeluarkan dari perhitungan maka pendapatan
per kapita NTB dibawah Kab. Sumbawa. 3) Pendapatan per kapita Kabupaten Sumbawa bergerak
dari Rp. 4,75 juta per orang per tahun (2004) menjadi Rp.8,16 juta per orang per tahun (2009) atau
meningkat rata-rata 11,45% per tahun. 4) Pendapatan per kapita NTB dengan tambang meningkat
dari Rp.5,43 juta per orang per tahun (2004) menjadi Rp.9,42 juta per orang per tahun (2009)
dengan rata-rata peningkatan 11,76% per tahun.
Sedangkan pendapatan per kapita NTB tanpa tambang tumbuh mulai Rp.3,57 per orang per
tahun (2004) menjadi Rp.6,69 juta per orang per tahun (2009) dengan rata-rata pertumbuhan
13,37% per tahun.Tabel berikut memberikan gambaran laju perubahan pendapatan per kapita
khususnya berdasarkan PDRB ADHB tanpa tambang untuk Kabupaten Sumbawa dan Provinsi
NTB.
Tabel 2.13.
Laju Peningkatan PDRB ADHB, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Laju Pertumbuhan
PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Sumbawa dan Provinsi NTB (2005-2009)
(Tanpa Subsektor Pertambangan Non Migas)
Tahun
PDRB ADHB
KS NTB
Penduduk
KS NTB
PDRB Per Kapita
KS NTB
1 2 3 4 5 6 7
2005 15,79% 15,55% 3,12% 1,65% 12,28% 13,67%
2006 12,53% 12,79% 3,42% 2,75% 8,81% 9,77%
2007 12,76% 12,77% 0,84% 0,83% 11,82% 11,85%
2008 14,31% 16,99% 1,72% 1,66% 12,38% 15,08%
2009 13,81% 18,37% 1,66% 1,61% 11,95% 16,49%
Rerata 13,84% 15,29% 2,15% 1,70% 11,45% 13,37%
Sumber : Diolah dari PDRB NTB, BPS NTB 2010
Tabel tersebut memperlihatkan fakta meskipun pendapatan per kapita Kabupaten Sumbawa
berada diatas NTB, namun laju pertumbuhannya di bawah NTB. Hal ini disebabkan oleh 2 hal : 1)
Laju peningkatan PDRB Kabupaten Sumbawa dibawah NTB (13,84% terhadap 15,29%); 2) Laju
peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa lebih tinggi dari NTB (2,15% terhadap 1,70%).
Bila kondisi ini terus berlanjut, maka sangat mungkin pendapatan per kapita tanpa tambang NTB
diatas Kabupaten Sumbawa.
II - 14

2.2.1.3. Laju Inflasi
Laju inflasi sebagai gambaran kenaikan harga umum barang-barang di Kabupaten Sumbawa
menurut lapangan usaha disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.14.
Laju Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumbawa (2005-2009)
NO. LAPANGAN USAHA 2005 2006 2007 2008 2009
1 2 3 4 5 6 7
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN
PERIKANAN
10,34 9,00 9,21 8,96 7,60
a. Tanaman Bahan Makanan 12,45 12,02 10,42 8,58 9,47
b. Tanaman Perkebunan Rakyat 8,99 5,32 7,40 6,54 5,11
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 13,57 6,08 11,16 12,88 6,33
d. Kehutanan 9,93 6,10 1,96 3,61 5,38
e. Perikanan 1,98 2,86 5,40 8,44 3,33
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 8,34 6,51 7,85 8,84 7,54
a. Minyak dan Gas Bumi
b. Pertambangan Tanpa Migas
c. Penggalian 8,34 6,51 7,85 8,84 7,54
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 6,33 3,28 5,32 5,05 4,25
a. Industri Dengan Migas
b. Industri Tanpa Migas 6,33 3,28 5,32 5,05 4,25
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 9,94 3,98 7,44 3,63 3,70
a. Listrik 11,44 3,92 8,83 4,00 4,49
b. Gas Kota
c. Air Bersih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. BANGUNAN 5,87 4,21 5,92 14,04 8,99
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 13,45 8,00 8,11 7,96 6,94
a. Perdagangan Besar dan Eceran 13,81 8,14 8,11 7,95 6,89
b. Hotel 5,23 2,26 2,42 6,40 7,56
c. Restoran 6,14 5,22 9,48 8,37 7,97
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 29,42 2,96 3,06 6,42 2,95
a. Pengangkutan 39,75 3,44 3,54 7,94 3,46
1. Angkutan Rel Kereta Api
2. Angkutan Jalan Raya 42,13 3,10 3,38 7,91 3,31
3. Angkutan Laut 15,87 5,54 2,18 10,53 6,80
4. Angk. Sungai, Danau & Penyeberangan
5. Angkutan Udara 4,55 8,67 3,20
6. Jasa Penunjang Angkutan 15,12 8,67 8,64 6,57 5,19
b. Komunikasi 0,12 1,26 1,12 0,84 1,22
1. Pos dan Telekomunikasi 0,12 1,26 1,12 0,84 1,22
2. Jasa Penunjang Komunikasi
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUS. 7,38 5,25 3,99 7,88 6,87
a. Bank 5,21 3,12 3,38 11,90 5,20
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank 2,98 3,72 2,19 5,50 5,12
c. Jasa Penunjang Keuangan
d. Sewa Bangunan 9,12 -92,64 7,22 6,33 7,47
e. Jasa Perusahaan 5,81 10273,59 4,79 9,97 7,91
9. JASA – JASA 10,72 9,01 6,81 12,34 14,71
a. Pemerintahan Umum 10,98 9,31 6,91 12,81 15,30
1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan 10,98 9,31 6,91 12,81 15,30
2. Jasa Pemerintahan Lainnya
b. Swasta 7,17 5,02 5,60 5,95 6,36
1. Sosial Kemasyarakatan 10,23 6,43 7,10 6,99 6,51
2. Hiburan dan Rekreasi 5,89 4,62 3,79 5,13 6,13
3. Perorangan dan Rumahtangga 3,98 3,49 4,12 4,89 6,38
P D R B 11,30 7,49 7,61 9,35 8,03
Sumber :PDRB, BPSKabupaten Sumbawa,(Beberapa Tahun Terbitan)
II - 15

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak dalam
kandungan hingga lanjut usia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa kualitas manusia
yang baik ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangannya sejak dalam kandungan. Selama
periode tahun 2006-2010 berbagai program telah dilaksanakan untuk dapat meningkatkan
sumberdaya manusia Kabupaten Sumbawa, yang gambaran kinerja dalam penyelenggaran
pemerintahan daerah atas fokus tersebut terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut.
2.2.2.1. Angka Melek Huruf (AMH)
Angka melek huruf Kabupaten Sumbawa pada masing-masing kecamatan menunjukkan
bahwa kecamatan dengan angka melek huruf terendah adalah Kecamatan Rhee yang baru mencapai
76,71 (jumlah penduduk buta aksara mencapai 1131 warga belajar) sedangkan kecamatan tertinggi
adalah Kecamatan Sumbawa dengan angka melek huruf mencapai 98,08 (jumlah penduduk buta
aksara 701 warga belajar).
Tabel 2.15.
Angka Melek Huruf Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sumbawa (2010)
No Kecamatan
Jumlah Penduduk Usia
diatas 15 Tahun yang
bisa membaca dan
menulis
Jumlah penduduk usia
15 tahun keatas
Angka melek huruf
1 2 3 4 5
1 Lunyuk 9.974 11.651 85.61
2 Alas 17.688 19.994 88.47
3 Utan 16.211 19.789 81.92
4 Batu lanteh 6.395 7.306 87.53
5 Sumbawa 35.813 36.514 98.08
6 Moyo hilir 14.450 15.794 91.49
7 Moyo hulu 13.537 14.720 91.96
8 Ropang 4.122 4.338 95.02
9 Lape 10.229 11.235 91.05
10 Plampang 16.285 17.958 90.68
11 Empang 15.089 15.932 94.71
12 Labuhan badas 16.396 18.661 87.86
13 Alas barat 13.420 14.346 93.55
14 Labangka 4.939 6.344 77.85
15 Rhee 3.726 4.857 76.71
16 Buer 10.208 10.983 92.94
17 Moyo utara 6.065 6.756 89.77
18 Maronge 6.372 6.874 92.70
19 Tarano 9.387 10.336 90.82
20 Lopok 11.393 12.459 91.44
21 Lenangguar 4.315 4.743 90.98
22 Orong telu 3.300 3.975 83.02
23 Unter iwis 12.199 13.229 92.21
24 Lantung 1.800 1.999 90.05
Jumlah 263.313 290.793 90.55
Sumber : Diknas Kab. Sumbawa Tahun 2010, diolah
Angka melek huruf Kabupaten Sumbawa hingga tahun 2010 adalah 90,55 (jumlah buta
aksara 27.480). Kondisi seperti pada tabel tersebut menunjukkan bahwa hingga pada tahun 2010 di
Kabupaten Sumbawa masih terdapat sebanyak 9,5% penduduk usia 15 tahun ke atas dalam keadaan
belum dapat membaca dan menulis. Angka tersebut masih separuh dari target nasional yang
menetapkan angka buta aksara dibawah 5%. Dengan demikian, maka penuntasan buta aksara
menjadi upaya penting dan ditarget penuntasannya harus ditangani sejak tahun 2011, dengan tetap
memperhitungkan peluang pertumbuhan penduduk pada tahun-tahun berikutnya.
II - 16

2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah menunjukkan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang
pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan. Berikut
data rata-rata lama sekolah Kabupaten Sumbawa pada masing-masing jenjang pendidikan selama
rentang waktu 2006 – 2010.
Tabel 2.16.
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sumbawa (2006 – 2010)
No Jenjang Pendidikan 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 SD / MI 6.21 6.21 6.21 6.21 6.23
2 SMP / MTs 3.01 3.00 3.00 3.00 3.01
3 SMA / MA / SMK 3.15 3.01 3.00 3.00 3.01
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
Dari data tersebut, SD/MI adalah jenjang pendidikan yang relatif lebih lama rata-rata waktu
yang dibutuhkan. Tahun 2005 sisa waktu untuk pendidikan SD/MI adalah 0,21 kemudian tahun
2010 meningkat menjadi 0,23. Jenjang pendidikan SMP / MTS rata-rata dapat ditempuh tepat
waktu 3 tahun (Tahun 2007, 2008 dan 2009), Tahun 2006 selisih waktu hanya 0,1 begitu pula
Tahun 2010 hanya selisih 0,1 tahun.
2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka partisipasi kasar (APK) menunjukkan persentase jumlah siswa pada jenjang
pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah. Kelompok usia sekolah
untuk tingkat PAUD (< 6 tahun), SD/MI (7-12 tahun), SMP/MTs (13-15 tahun) dan
SMA/MA/SMK (16-18 tahun). Indikator APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia
sekolah yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak
usia sekolah yang bersekolah disuatu daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia
sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100%
karena adanya sisiwa di luar usia sekolah, daerah kota, atau daerah perbatasan. APK Kabupaten
Sumbawa, rata-rata selama kurun waktu 2006 – 2010 untuk tingkat PAUD disajikan pada tabel
berikut.
Tabel 2.17.
Angka Partisipasi Kasar PAUD Kab. Sumbawa (2006-2010)
No Tahun APK
1 2 3
1 2006/2007 42,82
2 2007/2008 36,63
3 2008/2009 44,17
4 2009/2010 45,97
5 2010/2011 41,91
Sumber : Profil Pendidikan. Dinas Diknas Kab. Sumbawa (Beberapa Tahun Terbitan)
Selanjutnya rata-rata sepanjang tahun 2006-2010, APK SD 105,78, APK SMP/MTS 89,67
dan SMA/MA/SMK adalah 55,54, yang selengkapnya disajikan sebagai berikut.
II - 17

Tabel 2.18.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sumbawa (2006 – 2010)
No Jenjang Pendidikan 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 SD / MI
1.1 Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD / MI 54199 53537 53136 53381 53143
1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun 51432 51479 51594 50468 47982
1.3 APK SD / MI 105.38 104.00 102.99 105.77 110.76
2 SMP / MTs
2.1 Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP / MTs 21161 21522 22259 22444 21911
2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun 25318 25604 25863 24889 20969
2.3 APK SMP / MTs 83.58 84.06 86.07 90.18 104.49
3 SMA / MA / SMK
3.1 Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA / MA / SMK 13198 5541 14482 14365 15746
3.2 Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun 23320 24028 24274 22839 20857
3.3 APK SMA / MA / SMK 56.60 23.06 59.66 62.90 75.50
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
2.2.2.4. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing jenjang pendidikan menunjukkan
persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk
kelompok usia sekolah. APM digunakan Untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang
bersekolah disuatu jenjang pendidikan. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah
yang bersekolah disuatu daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah
tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM Kabupaten Sumbawa tahun 2006-2010
menurut jenjang pendidikan disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.19.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Sumbawa (2006-2010)
No Jenjang Pendidikan 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 SD / MI
1.1 Jumlah siswa kelompok usia 7 - 12 tahun yang bersekolah di jenjang
pendidikan SD / MI
54199 53537 53136 53381 53143
1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun 51432 51479 51594 50468 47982
1.3 APM SD / MI 90,04 91,10 90.81 91,75 96,80
2 SMP / MTs
2.1 Jumlah siswa kelompok usia 13 - 15 tahun yang bersekolah di jenjang
pendidikan SMP / MTs
21161 21522 22259 22444 21911
2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun 25318 25604 25863 24889 20969
2.3 APM SMP / MTs 66,34 63,19 66.45 68,65 80,61
3 SMA / MA / SMK
3.1 Jumlah siswa kelompok usia 16 - 18 tahun yang bersekolah di jenjang
pendidikan SMA / MA / SMK
13198 5541 14482 14365 15746
3.2 Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun 23320 24028 24274 22839 20857
3.3 APM SMA / MA / SMK 44,01 44,61 43.51 45,94 48,86
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa, diolah berbagai tahun
Pada tabel 2.19, diperoleh gambaran bahwa dari beberapa jenjang pendidikan di Kabupaten
Sumbawa, baru APM SD/MI yang saat ini telah memenuhi Standard Pelayanan Minimum bidang
pendidikan, yakni sebesar 96,80 dimana standard pelayanan minimum pendidikan jenjang SD/MI
adalah 95% penduduk kelompok usia 7 – 12 tahun bersekolah di SD/MI. Sedangkan APM
SMP/MTS dan SMA sederajat masih berada dibawah standard pelayanan minimum. SPM
SMP/MTS sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 129a/U/2004 adalah 90%,
dan untuk SMA sederajat adalah 60%. Capaian APM Kab. Sumbawa untuk SMP/MTS baru
mencapai 80,61, dan SMA sederajat adalah 48,86.
II - 18

2.2.2.5. Angka Kematian Bayi (AKB)
AKB menunjukkan jumlah bayi meninggal dalam usia kurang satu tahun tiap 1.000
kelahiran hidup dalam kurun satu tahun. Kematian bayi di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2005
tercatat sebanyak 31 kasus bayi lahir mati atau 0.42% dari jumlah kelahiran, dengan perincian
penyebab kematian sebagai berikut; aspexya: 13 Orang, BBLR : 11 Orang, Infeksi : 2 Orang, dan
mati dalam kandungan ada 5 Orang. Penyebab kematian bayi tertinggi adalah disebabkan oleh
aspexya.
Bila dibandingkan dengan angka kematian bayi pada tahun 2004 sebanyak 59 Orang maka
ada perubahan positif yaitu penurunan angka kematian bayi dan peningkatan derajat kesehatan
dalam penanganan ibu melahirkan serta Bayi lahir. Tahun 2007 angka kematian bayi adalah 9,26
per 1.000 kelahiran hidup (87 kasus), kemudian Tahun 2008 kembali terjadi penurunan derajat
kesehatan dalam penangan bayi lahir yang ditunjukkan oleh meningkatnya AKB menjadi 12,37.
Tahun 2009 tercatat angka kematian bayi adalah 6,36 (49 kasus) dengan jumlah kasus kematian
balita 21 kasus, sedangkan rata-rata NTB 54,5 dan 39,2. Perbandingan jumlah kematian bayi
Kabupaten/kota se-NTB terlihat pada tabel berikut.
Tabel 2.20.
Angka Kematian Bayi dan Balita Kabupaten/Kota se-NTB (2009)
No Kabupaten/ Kota
Kelahiran Bayi Usia: 0-1 Tahun
Lahir Mati Hidup
Kelahiran Balita Usia: 1-5 Tahun
Lahir Mati Hidup
Bedah/Cesar
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kota Mataram 7.921 26 7.895 34.000 5 33.995 -
2 Lombok Barat 11.841 77 11.764 65.909 82 65.827 -
3 Lombok Tengah 17593 116 17.477 92.217 38 92.179 -
4 Lombok Timur 23.913 177 23.736 111.634 201 111.433 -
5 Lombok Utara 4.233 34 4.199 26.685 0 26.685 -
6 Sumbawa Barat 2.266 4 2.658 13.036 4 13.032 -
7 Sumbawa 7.705 49 7.656 40.506 21 40.485 -
8 Bima 9.33 7 5.159 29.014 2 29.012 -
9 Dompu 5.166 44 9.286 54.354 30 54.324 -
10 Kota Bima 2.917 11 2.906 16.000 9 15.991 -
Jumlah 93.281 545 92.736 483.355 392 392 -
Sumber : Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (2009)
2.2.2.6. Angka Kematian Ibu (AKI)
AKI merupakan jumlah kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun
satu tahun. AKI Kabupaten Sumbawa tahun 2005 mencapai 136 dan pada Tahun 2010 menurun
menjadi 19. Jumlah kematian ibu terbesar di kecamatan Plampang ada 4 Orang dari jumlah
Kabupaten ada 19 Orang penyebab kematian dengan perincian sebagai berikut : Perdarahan 7
Orang, Lain-lain 6 Orang, Infeksi 3 Orang Partus Lama 1 Orang dan Eklampsia / Pre Eklampsia 2
Orang.
Dengan demikian penyebab kematian ibu karena perdarahan paling tinggi yaitu ada 7 orang.
Terjadi angka penurunan bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2007 dimana kematian ibu
berjumlah 17 Orang. Sementara pada tahun 2009 angka kematian ibu terlaporkan 12 orang yang
keseluruhannya merupakan kematian ibu bersalin, dengan kelahiran hidup sebanyak 7705, sehingga
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2009 sebesar 1,56. adapun jumlah
kematian ibu terlaporkan rata-rata NTB 10,3 orang. Secara rinci disajikan pada tabel berikut.
II - 19

Tabel 2.21.
Jumlah Kematian Ibu Maternal Kabupaten/Kota se-NTB (2009)
Kabupaten/Kota
Ibu Hamil
Kematian Ibu Marternal
Ibu bersalin Ibu nifas Jumlah
1 2 3 4 5
1. Lombok Barat 4 5 9 18
2. Lombok Tengah - 13 - 13
3. Lombok Timur - 15 - 15
4. Sumbawa - 12 - 12
5. Dompu
- - 4 4
6. Bima
2 6 1 9
7. Sumbawa Barat - 4 - 4
8. Lombok Utara - 6 4 10
9. Kota Mataram 2 8 4 14
10. Kota Bima 4 - - 4
Jumlah
Sumber : Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (2009)
12 69 22 103
2.2.2.7. Persentase Balita Gizi Buruk
Status gizi balita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan
masyarakat dan juga dapat menunjukkan kualitas fisik penduduk. Status gizi buruk tidak mengalami
perubahan dari tahun 2004 sebanyak 255 orang sama dengan tahun 2005 sebanyak 255 orang dan
yang mendapat perawatan sebanyak 194 orang atau 76.08 % dari jumlah balita yang berstatus gizi
buruk. Status gizi buruk pada tahun 2007 sebanyak 223 orang dan tahun 2008 sebanyak 204 orang.
Sedangkan tahun 2009 tercatatat jumlah balita gizi buruk 115 merupakan angka diatas rata-rata
NTB yang berjumlah 92,6. Secara lengkap penderita gizi buruk disajikan melalui tabel berikut.
No Kabupaten/ Kota
Tabel 2.22.
Jumlah Balita Gizi Buruk Kabupaten/Kota Se-NTB (2009)
Kelahiran Balita Usia: 1-5 Tahun
Lahir Mati Hidup
Gizi Buruk
1 2 3 4 5 6
1 Kota Mataram 34.000 5 33.995 48
2 Lombok Barat 65.909 82 65.827 156
3 Lombok Tengah 92.217 38 92.179 75
4 Lombok Timur 111.634 201 111.433 307
5 Lombok Utara 26.685 0 26.685 58
6 Sumbawa Barat 13.036 4 13.032 7
7 Sumbawa 40.506 21 40.485 115
8 Bima 29.014 2 29.012 43
9 Dompu 54.354 30 54.324 86
10 Kota Bima 16.000 9 15.991 31
Jumlah 483.355 392 392 926
Sumber : Statistik Provinsi NTB (Beberapa tahun terbitan)
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Pembangunan seni budaya di Kabupaten Sumbawa dilakukan dalam rangka melestarikan
dan mengembangkan seni budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya
daerah ditengah semakin derasnya arus informasi dan kebudayaan global, Pemerintah dan
masyarakat telah berkomitmen untuk menghidupkan kembali aktivitas yang berakar dari tradisi
lokal masyarakat Samawa. Salah satunya diwujudkan melalui dihidupkannya kembali Dewan
Kesenian Daerah Sumbawa (DKS) dan fasilitasi pembentukan Lembaga Adat Tana Samawa
(LATS) serta penobatan Sultan Muhammad Kaharuddin IV sebagai Sultan Sumbawa. Sultan dan
LATS diharapkan mampu menjadi pilar penting untuk menjaga dan menghidupkan tradisi adat dan
budaya tana Samawa yang tercermin dari semboyan “adat bersendikan sara, sara bersendikan
kitabullah”, dan saat ini hal tersebut mulai tergerus perkembangan dan perubahan jaman.
II - 20

2.2.3.1. Rasio lembaga seni budaya per 10.000 penduduk
Rasio keberadaan lembaga seni budaya seperti group kesenian/sanggar seni, Pusat Latihan
Kesenian, Dewan Kesenian Daerah Sumbawa (DKS) dan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) di
Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.23.
Rasio Lembaga Seni Budaya Per 10.000 Penduduk Kabupaten Sumbawa (2006-2010)
Tahun
No Lembaga Seni dan Budaya
2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 Grup Kesenian/Sanggar Seni 43 46 46 49 52
2 Pusat Latihan Kesenian 1 1 1 1 1
3 Dewan Kesenian Daerah 1 1 1 1 1
4 Lembaga Adat Tana Samawa(Kab dan Kec) 1 1 1 1 25
5 Jumlah lembaga 46 49 49 52 79
6 Jumlah penduduk 403.500 406.888 413.869 420.750 415.363
Rasio lembaga per 10000 penduduk 1,14 1,20 1.18 1,24 1,80
Sumber : Dinas Pariwisata, Senibudaya, Pemuda dan Olahraga, Kab. Sumbawa (2010)
Rendahnya jumlah lembaga seni budaya khususnya grup kesenian terdaftar sebagaimana
ditunjukkan pada Tabel 2.23, sehingga rasio lembaga seni budaya per 10000 penduduk menjadi
rendah dan ketersediaannya hanya 1-2 lembaga seni budaya dalam 10.000 penduduk diantaranya
disebabkan oleh masih minimnya tenaga pelatih seni, sarana dan prasarana pertunjukan kesenian.
Selain itu, masih kurangnya event kesenian dan budaya baik yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah maupun atas prakarsa masyarakat yang secara tidak langsung akan dapat menstimulasi
munculnya group-group kesenian baru. Meskipun demikian, kegiatan berkesenian yang dilakukan
secara perorangan masih tetap hidup di tengah-tengah masyarakat.
2.2.3.2. Rasio Klub dan Prasarana Olahraga
Dalam pembangunan olah raga ditengah minimnya kemampuan anggaran, pemerintah
daerah senantiasa terus berupaya meningkatkan prestasi pemuda dengan melakukan pembenahan
pada berbagai aspek, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Selain itu, dilakukan pula fasilitasi
dan dukungan terhadap organisasi induk olah raga beserta organisasi cabang olah raga,
penyelenggaraan pertandingan olahraga antarsekolah, serta pertandingan olahraga antar klub serta
antar kecamatan. Berikut ini disajikan data fasilitas olahraga di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010,
sebagai berikut.
Tabel 2.24.
Rasio Klub dan Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk Kab. Sumbawa (2006-2010)
No Uraian
2006 2007
Tahun
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 Klub olahraga 637 665 674 674 674
3 Gedung olahraga 5 5 6 6 7
4 Jumlah penduduk 403.500 406.888 413.869 420.750 415.363
5 Rasio klub olahraga 15,79 16,34 16,29 16,02 16,23
7 Rasio gedung olahraga 0,12 0,12 0,14 0,14 0,17
Sumber : Dinas Pariwisata, Senibudaya, Pemuda dan Olahraga, Kab. Sumbawa (2010) (Diolah)
Rasio klub olah raga pada tahun 2010 sebesar 16,23 menunjukkan bahwa tersedia sebanyak
16-17 klub tiap 10.000 penduduk, hanya tersedia sebanyak 0-1 gedung olahraga untuk setiap 10.000
penduduk. Untuk kondisi tersebut, di masa mendatang diperlukan peningkatan peran masyarakat
II - 21

dan dunia usaha disamping pemerintah daerah. Selanjutnya gambaran rasio lapangan olahraga per
10.000 penduduk di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.25.
Rasio Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk Kab. Sumbawa (2006-2010)
No Cabang Olahraga
2006 2007
Tahun
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 Lapangan sepak bola 53 53 53 53 53
2 Lapangan volley ball 102 102 102 102 102
3 Lapangan sepak takraw 23 34 56 66 66
4 Lapangan Bulu tangkis 68 84 113 136 138
5 Lapangan tenis 19 19 23 23 23
6 Lapangan atletik 17 29 49 49 49
7 Kolam renang 4 5 6 6 6
8 Lapangan basket 27 31 34 34 34
9 Jumlah Penduduk
Rasio per 10000 penduduk:
403500 406888 413869 420750 415363
10 Lapangan sepak bola 1.31 1.30 1.28 1.26 1.28
11 Lapangan volley ball 2.53 2.51 2.46 2.42 2.46
12 Lapangan sepak takraw 0.57 0.84 1.35 1.57 1.59
13 Lapangan Bulu tangkis 1.69 2.06 2.73 3.23 3.32
14 Lapangan tenis 0.47 0.47 0.56 0.55 0.55
15 Lapangan atletik 0.42 0.71 1.18 1.16 1.18
16 Kolam renang 0.10 0.12 0.14 0.14 0.14
17 Lapangan basket 0.67 0.76 0.82 0.81 0.82
Sumber : Dinas Pariwisata, Senibudaya, Pemuda dan Olahraga, Kab. Sumbawa (2010) (Diolah)
Data tersebut pada table di atas menunjukkan bahwa adanya kecenderungan peningkatan
rasio lapangan olah raga per 10.000 penduduk di Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya, meskipun
secara umum rasio tersebut sangat rendah. Ini berarti bahwa masih diperlukan peningkatan
ketersediaan lapangan olahraga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka
mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.
Demikian pula dengan ketersediaan gedung olahraga, yang secara rinci disajikan menurut
kecamatan pada tahun 2010.
Tabel 2.26.
Rasio Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk Menurut Kecamatan di Kab. Sumbawa (2010)
No Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa)
Jumlah Gedung Olag
Raga (Unit)
Rasio per 10000
Penduduk
1 2 3 4 5
1 Lunyuk 18123 0 0
2 Orong Telu 4530 0 0
3 Alas 27993 1 0,36
4 Alas Barat 18425 0 0
5 Buer 13408 0 0
6 Utan 28828 0 0
7 Rhee 6908 0 0
8 Batulanteh 10127 0 0
9 Sumbawa 56649 2 0,35
10 Labuhan Badas 28870 1 0,35
11 Unter Iwes 18108 0 0
12 Moyo Hilir 22238 1 0,45
13 Moyo Utara 9023 0 0
14 Moyu Hulu 19871 0 0
15 Ropang 5017 0 0
16 Lenangguar 6286 0 0
17 Lantung 2767 0 0
18 Lape 16131 0 0
19 Lopok 17550 0 0
20 Plampang 27813 0 0
21 Labangka 10148 0 0
II - 22

22 Maronge 9767 0 0
23 Empang 21580 1 0,46
24 Tarano 15203 1 0,66
Jumlah 415363 7 0,17
Sumber : Dinas Pariwisata, Senibudaya, Pemuda dan Olahraga, Kab. Sumbawa (2010) (Diolah)
Fakta yang disajikan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa hanya tersedia 0-1 unit
gedung olah raga di Kabupaten Sumbawa setiap 10.000 penduduk.
2.3. Aspek Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah
2.3.1. Urusan Wajib
Urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan wajib
pemerintah kabupaten sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebanyak 26 urusan.
2.3.1.1. Pendidikan
Urusan wajib pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah dari
pendidikan pra sekolah hingga pendidikan menengah. Gambaran kinerja layanan urusan wajib
pendidikan yang selama ini telah diselenggarakan di Kabupaten Sumbawa secara lebih rinci sebagai
berikut.
a. Pendidikan Dasar
1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka partisipasi sekolah pada berbagai jenjang pendidikan menunjukkan proporsi
penduduk usia tertentu dan sesuai dengan usia sekolah yang bersekolah pada jenjang tersebut. APS
digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat
memanfaatkan fasilitas pendidikan, yang dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada
umur tertentu. Untuk melihat angka pasrtisipasi sekolah di Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu
indikator dalam mengukur keberhasilan wajib belajar 9 tahun, maka disajikan angka pasrtisipasi
sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada table berikut.
Tabel 2.27.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kab. Sumbawa (2006 – 2010)
No Jenjang Pendidikan
2006 2007
Tahun
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 SD / MI
1.1 Jumlah murid usia 7 - 12 th 46311 46895 46852 46302 46382
1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun 51432 51479 51594 50468 47982
1.3 APS 90,04 91,09 90,81 91,75 96,67
2 SMP / MTs
2.1 Jumlah murid usia 13 - 15 th 16797 16180 17187 17087 16893
2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 thn 25318 25604 25863 24889 20969
2.3 APS 66,34 63,19 66,45 68,65 80,56
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
Tabel 2.27 menunjukkan bahwa kinerja pembangunan pendidikan khususnya dalam
program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu 2006-2010 dari tahun ke
tahun semakin meningkat untuk setiap jenjang. Hal ini berarti bahwa proporsi masyarakat usia
sekolah yang memanfaatkan fasilitas layanan pendidikan serta sebagai gambaran partisipasi
masyarakat dalam mensukseskan program tersebut semakin meningkat. Lebih rendahnya angka
partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs dibandingkan dengan jenjang SD/MI antara lain
disebabkan oleh masih adanya kasus putus sekolah, atau dapat juga sebagai akibat terjadinya
perpindahan anak didik untuk melanjutkan pendidikannya ke daerah lain.
II - 23

2. Rasio Ketersediaan Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10000 jumlah
penduduk usia pendidikan tertentu yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini
mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pada jenjang pendidikan
tersebut. Rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Sumbawa tahun 2006-2010 untuk jenjang SD/MI
dan SMP/MTs disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.28.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kab. Sumbawa (2006 – 2010)
No Jenjang Pendidikan
2006 2007
Tahun
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 SD / MI
1.1 Jumlah gedung sekolah 357 361 362 362 379
1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun 51432 51479 51594 50468 47982
1.3 Rasio 69.41 70.13 70.16 71.73 78.99
2 SMP / MTs
2.1 Jumlah gedung sekolah 80 91 96 104 107
2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun 25318 25604 25863 24889 20969
2.3 Rasio 31.60 35.54 37.12 41.79 51.03
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
Tabel 2.28 menggambarkan bahwa ketersediaan sekolah baik pada jenjang SD/MI maupun
SMP/MTs di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun menunjukkan rasio yang semakin tinggi.
Selanjutnya untuk ketersediaan sekolah di setiap kecamatan disajikan pada table berikut.
No Kecamatan
Tabel 2.29.
Ketersediaan Gedung Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa (2010)
Jumlah
Gedung
Sekolah
SD / MI SMP / MTs
Jml Pddk usia
7-12 thn
Rasio
Jumlah
Gedung
Sekolah
Jml Pddk
usia 13-15
thn
Rasio
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lunyuk 20 2018 99.11 5 758 65.96
2 Alas 20 3715 53.84 5 1668 29.98
3 Utan 23 3481 66.07 6 1501 39.97
4 Batu lanteh 18 1501 119.92 6 575 104.35
5 Sumbawa 27 5420 49.82 7 2882 24.29
6 Moyo hilir 26 2357 110.31 6 1101 54.50
7 Moyo hulu 22 2169 101.43 7 908 77.09
8 Ropang 7 565 123.89 1 254 39.37
9 Lape 15 1836 81.70 5 725 68.97
10 Plampang 25 3140 79.62 8 1309 61.12
11 Empang 19 2468 76.99 5 1110 45.05
12 Lab. Badas 22 3127 70.35 9 1373 65.55
13 Alas barat 16 2459 65.07 3 1130 26.55
14 Labangka 7 1137 61.57 4 495 80.81
15 Rhee 6 889 67.49 2 334 59.88
16 Buer 11 1952 56.35 4 825 48.48
17 Moyo utara 12 1011 118.69 3 463 64.79
18 Maronge 6 1227 48.90 2 462 43.29
19 Tarano 19 1765 107.65 4 735 54.42
20 Lopok 17 1982 85.77 4 702 56.98
21 Lenangguar 10 631 158.48 3 283 106.01
22 Orong telu 11 819 134.31 2 284 70.42
II - 24

No Kecamatan
Jumlah
Gedung
Sekolah
SD / MI SMP / MTs
Jml Pddk usia
7-12 thn
13 Alas barat 277 2,433 113.85 136 896 1517.86
14 Labangka 73 1,515 48.18 67 475 1410.53
II - 25
Rasio
Jumlah
Gedung
Sekolah
Jml Pddk
usia 13-15
thn
Rasio
1 2 3 4 5 6 7 8
23 Unter iwis 17 2042 83.25 6 980 61.22
24 Lantung 3 271
0 112 0.00
Jumlah 379 47.982 78.99 107 20.969 51.03
Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
3. Rasio guru/murid
Rasio guru/murid disebut juga sebagai rasio siswa per guru (R-S/G) merupakan
perbandingan antar jumlah siswa dengan guru pada jenjang pendidikan tertentu. Angka tersebut
diperlukan untuk mengetahui rata-rata ketersediaan guru yang dapat melayani siswa disuatu
sekolah. Untuk Kabupaten Sumbawa, disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.30.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kab. Sumbawa (2006 – 2010)
No Jenjang Pendidikan
Tahun
2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 SD / MI
1.1 Jumlah Guru 4412 4404 5078 4839 4999
1.2 Jumlah murid 53292 54092 53391 53381 53143
1.3 Rasio 827.89 814.17 951.10 906.50 940.67
2 SMP / MTs
2.1 Jumlah guru 1629 1727 1881 1894 2016
2.2 Jumlah murid 21161 21587 22259 22444 21911
2.3 Rasio 769.81 800.02 845.05 843.88 920.09
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
Tabel 2.30 menggambarkan bahwa terjadi peningkatan rasio guru/murid di setiap jenjang
pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Kondisi ini berarti bahwa beban guru untuk melayani siswa di
suatu sekolah semakin besar. Selanjutnya untuk setiap kecamatan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.31.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa (2010)
SD / MI SMP / MTs
No Kecamatan
Jumlah
Guru
Jumlah
Murid
Rasio
Jumlah
Guru
Jumlah
Murid
Rasio
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lunyuk 235 2,611 90.00 89 1,260 706.35
2 Alas 262 3,754 69.79 98 1,557 629.42
3 Utan 298 3,895 76.51 131 1,421 921.89
4 Batu lanteh 190 1,590 119.50 53 368 1440.22
5 Sumbawa 484 6,474 74.76 236 3,083 765.49
6 Moyo hilir 345 2,577 133.88 134 1,080 1240.74
7 Moyo hulu 260 2,242 115.97 106 1,021 1038.20
8 Ropang 70 567 123.46 11 121 909.09
9 Lape 187 2,067 90.47 95 1,162 817.56
10 Plampang 301 3,846 78.26 152 1,425 1066.67
11 Empang 325 2,859 113.68 130 1,589 818.12
12 Labuhan badas 351 3,742 93.80 139 1,742 797.93

15 Rhee 56 1,082 51.76 19 259 733.59
16 Buer 122 1,749 69.75 70 770 909.09
17 Moyo utara 157 1,160 135.34 53 532 996.24
18 Maronge 76 1,263 60.17 36 502 717.13
19 Tarano 225 2,108 106.74 63 662 951.66
20 Lopok 225 2,035 110.57 56 683 819.91
21 Lenangguar 92 650 141.54 38 294 1292.52
22 Orong telu 82 668 122.75 5 57 877.19
23 Unter iwis 274 1,941 141.16 99 952 1039.92
24 Lantung 32 315 101.59 0 0 0
Jumlah 4,999 53,143 94.07 2,016 21,911 920.09
Sumber : Diknas Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
4. Kualifikasi Guru
Kondisi SDM guru di Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenjang pendidikan formalnya
dalam periode tahun 2006-2010 sebagaimana ditunjukkan pada berikut.
Tabel 2.32.
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Berdasarkan Jenjang Pendididkan
Di Kabupaten Sumbawa (2006 – 2010)
No Jenjang Pendidikan
2006 2007
Tahun
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 SD/MI
1.1 S1 Keguruan 366 357 366 1117 1140
1.2 S1 Non Keguruan 0 0 0 0 0
2 SMP/MTs
2.1 S1 Keguruan 863 961 863 1409 1555
2.2 S1 Non Keguruan 116 131 116 96 90
Sumber : Diknas Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
Kondisi SDM guru di Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenjang pendidikan formalnya
dalam periode tahun 2006-2010 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.29, menunjukkan bahwa
dari 4999 orang guru di tingkat SD/MI pada tahun 2010, hanya 1140 orang berkualifikasi
pendidikan S1 keguruan. Pada jenjang SMP/MTs terdapat sebanyak 1645 orang guru berjenjang
pendidikan S1, diantaranya 1555 orang S1 keguruan dan 90 orang S1 non keguruan, sementara
jumlah guru SMP/MTs pada tahun 2010 mencapai 2016 orang. Demikian pula guru di jenjang
SMA/MA/SMK.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah ketersediaan guru berpendidikan S1 pada
masing-masing jenjang pendidikan menunjukkan peningkatan namun masih ditemukan guru-guru
yang belum memenuhi kualifikasi S1.
5. Angka Putus Sekolah (Drop Out)
Angka drop out menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah sebelum lulus pada jenjang
pendidikan tertentu untuk setiap 1000 siswa di suatu daerah. Makin kecil nilainya makin baik
berarti putus sekolah makin kecil. Nilai ideal = 0, berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. Angka
putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Sumbawa tahun 2006-2010 disajikan
sebagai berikut.
II - 26

Tabel 2.33.
Angka Putus Sekolah (Drop Out) Pada Jenjang Pendidikan Dasar
di Kabupaten Sumbawa (2006-2010)
No Jenjang Pendidikan
2006 2007
Tahun
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 SD/MI
1.1 Angka 98 37 39 74 63
1.2 Persen (%) 0,18 0.07 0.07 0.14 0.12
2 SMP/MTs
2.1 Angka 201 208 113 283 123
2.2 Persen (%) 1.00 0.98 0.52 1.32 0.55
Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Sumbawa (Beberapa Tahun Terbitan)
Dari tabel 2.33 menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang SD/MI masih lebih
rendah dibandingkan dengan jenjang SMP/MTs.
6. Tingkat Kerusakan Kelas
Pada tahun 2009, dari ruang kelas yang ada di Kabupaten Sumbawa, diantaranya 68,01%
adalah ruang kelas SD/MI, 22,11% ruang kelas SMP/MTs. Kondisi ruang kelas yang dikategorikan
sebagai ruang kelas rusak berat untuk tingkat SD/MI sebesar 9,48%, SMP/MTs sebesar 5,8% dari
total ruang kelas di Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2010, dari 2031 unit ruang kelas SD
sederajat,, 1.511 (74,39%) kondisi baik, 371 (18,26%) rusak ringan dan 149 (7,33%) dalam keadaan
rusak berat. Adapun ruang kelas SMP sederajat, dari 716 ruang kelas, dalam kondisi baik 568
(79,33%), rusak ringan 123 (17,18%), dan rusak berat 25 (3,49%).
b. Pendidikan Menengah
1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah menunjukkan proporsi
penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah. APS digunakan
untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia 16-18 tahun yang sudah dapat memanfaatkan
fasilitas pendidikan, yang dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada usia tersebut. Untuk
melihat angka pasrtisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Sumbawa
disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.34.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/SMK Kab. Sumbawa
(2006 – 2010)
No Jenjang Pendidikan
Tahun
2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1.1 Jumlah murid usia 16 - 18 th 12846 14219 14482 14351 15114
1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 6 - 18 tahun 23320 24028 24275 22840 20857
1.3 APS 55,09 59,18 59,66 62,83 72,46
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
Selanjutnya untuk melihat angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah
(SMA/MA/SMK) pada setiap kecamatan pada tahun 2010 disajikan sebagai berikut.
II - 27

Tabel 2.35.
APS SMA/MA/SMK Menurut Kecamatan di Kab. Sumbawa (2010)
No Kecamatan
Murid usia 16 - 18
tahun
Jumlah
Penduduk usia 16-18
tahun
APS
1 2 3 4 5
1 Lunyuk 550 736 74.73
2 Alas 1693 1588 106.61
3 Utan 606 1312 46.19
4 Batu lanteh 61 453 13.47
5 Sumbawa 4857 3606 134.69
6 Moyo hilir 312 1011 30.86
7 Moyo hulu 416 864 48.15
8 Ropang 0 261 0.00
9 Lape 760 731 103.97
10 Plampang 930 1241 74.94
11 Empang 995 1126 88.37
12 Labuhan badas 390 1495 26.09
13 Alas barat 567 1084 52.31
14 Labangka 222 452 49.12
15 Rhee 0 315 0.00
16 Buer 211 707 29.84
17 Moyo utara 300 430 69.77
18 Maronge 0 448 0.00
19 Tarano 270 742 36.39
20 Lopok 351 598 58.70
21 Lenangguar 148 291 50.86
22 Orong telu 105 266 39.47
23 Unter iwis 1370 996 137.55
24 Lantung 0 104 0.00
Jumlah 15114 20857 72.46
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional (Beberapa tahun terbitan)
Berdasarkan data pada Tabel 2.35, maka penduduk usia 16-18 tahun yang banyak dapat
memanfaatkan fasilitas layanan pendidikan SMA/MA/SMK di Kabupaten Sumbawa secara
berturut-turut adalah di Kecamatan Unter Iwes, Sumbawa, Alas, dan Lape. Sedangkan angka
terendah adalah di Kecamatan Lantung, Rhee, dan Ropang.
2. Rasio Ketersediaan Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK adalah jumlah sekolah jenjang
SMA/MA/SMK per 10000 jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Rasio ini mengindikasikan
kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio
ketersediaan sekolah jenjang SMA/MA/SMK di Kabupaten Sumbawa tahun 2006-2010 disajikan
sebagai berikut.
Tabel 2.36.
Rasio Ketersediaan Sekolah SMA/MA/SMK di Kab. Sumbawa (2006 – 2010)
No Jenjang Pendidikan
2006 2007
Tahun
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah gedung sekolah 36 40 44 43 47
2 Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun 23,320 24,028 24,275 22,839 20,857
Rasio 15.44 16.65 18.13 18.83 22.53
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
Pada Tabel 2.36 terlihat bahwa rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan menengah di
Kabupaten Sumbawa menunjukkan peningkatan. Hal ini berarti bahwa kemampuan sekolah
menampung siswa semakin meningkat dari tahun ketahun. Selanjutnya gambaran ketersediaan
II - 28

gedung sekolah jenjang pendidikan menengah di masing-masing kecamatan disajikan pada tabel
berikut.
Tabel 2.37.
Ketersediaan Gedung Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Menurut Kecamatan Kabupaten Sumbawa (2010)
No Kecamatan
Jumlah Gedung
Sekolah
SMA / MA / SMK
Jml penduduk usia
16-18 tahun
Rasio
1 2 3 4 5
1 Lunyuk 3 736 40.76
2 Alas 4 1588 25.19
3 Utan 3 1312 22.87
4 Batu lanteh 1 453 22.08
5 Sumbawa 11 3606 30.50
6 Moyo hilir 2 1011 19.78
7 Moyo hulu 2 864 23.15
8 Ropang 0 261 0.00
9 Lape 1 731 13.68
10 Plampang 3 1241 24.17
11 Empang 3 1126 26.64
12 Lab. Badas 2 1495 13.38
13 Alas barat 2 1084 18.45
14 Labangka 1 452 22.12
15 Rhee 0 315 0.00
16 Buer 1 707 14.14
17 Moyo utara 1 430 23.26
18 Maronge 0 448 0.00
19 Tarano 1 742 13.48
20 Lopok 1 598 16.72
21 Lenangguar 1 291 34.36
22 Orong telu 1 266 37.59
23 Unter iwis 3 996 30.12
24 Lantung 0 104 0.00
Jumlah 47 20,857 22.53
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
3. Rasio guru terhadap murid
Rasio guru/murid atau rasio siswa per guru (R-S/G) merupakan perbandingan antar jumlah
siswa dengan guru pada jenjang pendidikan tertentu. Angka tersebut diperlukan untuk mengetahui
rata-rata ketersediaan guru yang dapat melayani siswa disuatu sekolah. Gambaran pada pendidikan
menengah di Kab. Sumbawa, disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.38.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pend. Menengah Di Kab Sumbawa (2006 – 2010)
No Jenjang Pendidikan
2006 2007
Tahun
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah guru 1038 1129 1288 1304 1446
2 Jumlah murid 13198 14183 14482 14365 15114
3 Rasio 786.48 796.02 889.38 907.76 956.73
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
Tabel 2.38 mennunjukkan bahwa terjadi peningkatan rasio guru/murid pada jenjang
pendidikan menengah di Kabupaten Sumbawa. Kondisi ini berarti bahwa beban guru untuk
melayani siswa di suatu sekolah semakin besar.
II - 29

4. Kualifikasi Guru
Kondisi SDM guru di Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenjang pendidikan formalnya
dalam periode tahun 2006-2010 sebagaimana ditunjukkan pada berikut.
Tabel 2.39.
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Jenjang Pendididkan SMA/MA/SMK
Di Kabupaten Sumbawa (2006 – 2010)
No Uraian
2006 2007
Tahun
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 S1 Keguruan 756 750 756 1,003 1,200
2 S1 Non Keguruan 123 162 123 124 112
Sumber : Diknas Kab. Sumbawa diolah beberapa tahun
Kondisi SDM guru di Kabupaten Sumbawa pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK dalam
periode tahun 2006-2010 sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa masih
terdapat guru dari latar belakang non pendidikan sebagaimana ditunjukkan pada table tersebut.
5. Angka Putus Sekolah (Drop Out)
Angka drop out (angka putus sekolah) pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten
Sumbawa tahun 2006-2010 disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.40.
Angka Putus Sekolah (Drop Out) Pada Jenjang Pendidikan Menengah
di Kabupaten Sumbawa (2006-2010)
No Jenjang Pendidikan
2006 2007
Tahun
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah 25 220 22 261 235
2 Persen (%) 0.21 1.89 0.15 1.80 1.64
Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Sumbawa (Beberapa Tahun Terbitan)
Dari tabel 2.40 menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang pendidikan
menengah masih cukup tinggi.
6. Tingkat Kerusakan Kelas
Pada tahun 2009 jumlah sekolah di Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan pada semua
jenjang pendidikan sebanyak 671 sekolah dengan jumlah ruang kelas milik (RKM) sebanyak 3.127
ruang kelas, dengan rincian 2.333 (74,61%) dalam kondisi baik, 537 (17,17%) dalam kondisi rusak
ringan, 257 (8,22%) dalam kondisi rusak berat. Dari ruang kelas yang ada di Kabupaten Sumbawa,
diantaranya 9,89% adalah ruang kelas SMA/MS/SMK. Pada tahun 2010, tingkat kerusakan ruang
kelas SMA sederajat tidak terlalu tinggi. Dari 355 unit ruang kelas, dalam kondisi baik 325
(91,54%), rusak ringan 27 (7,61%) dan rusak berat 3 (0,84%).
2.3.1.2. Kesehatan
Pembangunan urusan kesehatan di Kabupaten Sumbawa hingga saat ini sudah menunjukkan
perkembangan dari tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, dapat dilihat kondisi sarana
kesehatan pada Tahun 2005, Posyandu berjumlah 513 buah, Puskesmas 15 Unit, Puskesmas
Pembantu 83 Unit, Puskesmas Keliling ada 16 Unit, jumlah Polindes ada 56, Rumah Bersalin
Swasta 2 Buah, balai Pengobatan / Klinik ada 2 Buah, Apotek 12 Buah, dan Toko Obat 17 Buah.
Sejak Tahun 2009 hingga saat ini, di Kabupaten Sumbawa sudah dibangun Rumah Sakit Propinsi
NTB Rujukan Pulau Sumbawa. Perkembangan akses ini mutlak diperlukan, mengingat jumlah
penduduk dari tahun ke tahun yang terus bertambah.
II - 30

a. Rasio Sarana Kesehatan
Aksesibilitas terhadap sarana kesehatan dapat dilihat rasionya terhadap jumlah penduduk.
Untuk melihat perbandingan rasio sarana kesehatan Kabupaten Sumbawa dan Provinsi NTB,
berikut disajikan data tahun 2009 pada melalui tabel berikut.
Tabel 2.41.
Jumlah dan Rasio Sarana Kesehatan Kab. Sumbawa dan Prov. NTB (2009)
Sarana Kesehatan
KS
Jumlah (unit)
NTB KS
Rasio (1:x)
NTB
1 2 3 4 5
Puskesmas 24 147 17.531 30.163
Pustu 95 534 4.429 8.303
Polindes 37 565 12.021 7.848
Posyandu 606 5.881 694 754
Sumber: data Dinas Kesehatan kab. Sumbawa, 2010
Selanjutnya mengenai distribusi pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Sumbawa
untuk tahun 2010 disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.42.
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan (2010)
No Kecamatan
Jumlah
Penduduk
Puskesmas
Jumlah Rasio
Poliklinik
Jumlah Rasio
Pustu
Jumlah Rasio
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Lunyuk 18,123 1 0.06 - 5 0.28
2 Orong Telu 4,530 1 0.22 - 2 0.44
3 Alas 27,993 1 0.04 - 2 0.07
4 Alas Barat 18,425 1 0.05 - 4 0.22
5 Buer 13,408 1 0.07 - 1 0.07
6 Utan 28,828 1 0.03 - 4 0.14
7 Rhee 6,908 1 0.14 - 1 0.14
8 Batulanteh 10,127 1 0.10 - 5 0.49
9 Sumbawa 56,649 2 0.04 1 0.018 0 -
10 Labuhan Badas 28,870 1 0.03 - 7 0.24
11 Unter Iwis 18,108 1 0.06 - 6 0.28
12 Moyo Hilir 22,238 1 0.04 - 6 0.27
13 Moyo Utara 9,023 1 0.11 - 4 0.33
14 Moyo Hulu 19,871 1 0.05 - 9 0.45
15 Ropang 5,017 1 0.20 - 2 0.40
16 Lenangguar 6,286 1 0.16 - 3 0.48
17 Lantung 2,767 1 0.36 - 2 0.72
18 Lape 16,131 1 0.06 - 4 0.19
19 Lopok 17,550 1 0.06 - 3 0.11
20 Plampang 27,813 1 0.04 - 7 0.25
21 Labangka 10,148 1 0.10 - 5 0.49
22 Maronge 9,767 1 0.10 - 4 0.31
23 Empang 21,580 1 0.05 - 6 0.23
24 Tarano 15,203 1 0.07 - 6 0.39
Kabupaten 415,363 25 0.06 1 0.0024 97 0.22
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (2010)
b. Rasio pos pelayanan terpadu (Posyandu) per satuan balita
Posyandu sebagai tempat pelayanan kesehatan untuk balita di Kabupaten Sumbawa sejak
beberapa tahun yang lalu sudah menunjukkan kiprahnya. Di Kabupaten Sumbawa, Posyandu tetap
aktif dan berusaha memberikan layanan terbaik serta terdekat dengan masyarakat. Kondisi terakhir
II - 31

jumlah Posyandu di masing-masing kecamatan di Kabupaten Sumbawa menurut stratanya disajikan
sebagai berikut.
Tabel 2.43.
Jumlah Dan Persentase Posyandu Menurut Strata dan Kecamatan
di Kabupaten Sumbawa (2010)
Kriteria Posyandu %
NO Kecamatan
Pratama Madya Purnama Mandiri
Posyandu
Aktif
1 2 4 5 6 7 8
1 Tarano 15 10 1 0 3.85
2 Empang 9 12 12 2 53.85
3 Plampang 3 33 2 0 7.69
4 Labangka 10 6 0 0 -
5 Maronge 1 5 7 0 26.92
6 Lape 0 16 9 0 34.62
7 Lopok 2 20 4 0 15.38
8 Moyo Hilir 4 6 26 1 103.85
9 Moyo Utara 1 2 13 1 53.85
10 Moyo Hulu 4 14 13 5 69.23
11 Ropang 0 0 8 0 30.77
12 Lenangguar 8 5 0 0 -
13 Lantung 5 0 0 0 -
14 Lunyuk 6 15 3 0 11.54
15 Orong Telu 13 0 0 0 -
16 Batu Lanteh 0 8 8 1 34.62
17 Unter Iwes 0 17 10 4 53.85
18 Sumbawa 22 31 3 2 19.23
19 Lab. Badas 2 35 2 0 7.69
20 Rhee 0 7 4 5 34.62
21 Utan 15 35 0 0 -
22 Buer 0 7 9 4
23 Alas 9 21 2 0 6.25
24 Alas Barat 1 11 13 4 58.62
Jumlah 130 316 149 29 100
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa (2010)
Selanjutnya mengenai rasio jumlah Posyandu dan balita terlayani di Kabupaten Sumbawa
sepanjang tahun 2007-2010 adalah sebagai berikut.
Tabel 2.44.
Jumlah Posyandu dan Balita di Kab. Sumbawa (2007-2010)
No Uraian
2007 2008
Tahun
2009 2010
1 2 3 4 5 6
1. Jumlah Posyandu 580 610 624 624
2. Jumlah Balita 46.831 42.780 49.319 55.388
3. Rasio 12,38 14,27 12,65 11,27
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa (beberapa tahun terbitan)
Adapun sebaran Posyandu dan jumlah balita menurut kecamatan di Kabupaten Sumbawa
disajikan sebagai berikut.
II - 32

Tabel 2.45.
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan di Kab. Sumbawa (2010)
No Kecamatan Jumlah Posyandu Jumlah Balita Rasio
1 2 3 4 5
1 Lunyuk 24 2,148 11.18
2 Orong Telu 13 537 24.22
3 Alas 32 3,317 9.65
4 Alas Barat 29 2,183 13.28
5 Buer 20 1,589 12.59
6 Utan 50 3,416 14.64
7 Rhee 16 819 19.55
8 Batulanteh 17 1,200 14.17
9 Sumbawa 58 6,713 8.64
10 Labuhan Badas 39 3,421 11.40
11 Unter Iwis 31 2,146 14.45
12 Moyo Hilir 37 2,635 14.04
13 Moyo Utara 17 1,069 15.90
14 Moyo Hulu 36 2,355 15.29
15 Ropang 8 595 13.46
16 Lenangguar 13 745 17.45
17 Lantung 4 328 12.20
18 Lape 25 1,912 13.08
19 Lopok 26 2,080 12.50
20 Plampang 38 3,296 11.53
21 Labangka 17 1,203 14.14
22 Maronge 13 1,157 11.23
23 Empang 35 2,557 13.69
24 Tarano 26 1,802 14.43
Kabupaten 624 49,221 12.68
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa (beberapa tahun terbitan)
c. Ketersediaan Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Ketersediaan Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu di tengah-tengah masyarakat
terutama Kabupaten Sumbawa yang secara topografis memiliki wilayah berbukit dan luas dengan
kepadatan penduduk masih tergolong jarang dengan akses prasarana transportasi belum memadai
memang sangat dibutuhkan masyarakat. Hingga saat ini perkembangan ketersediaan sarana layanan
kesehatan tersebut memang belum dapat mengalahkan laju pertumbuhan penduduk, sehingga
rasionya selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini digambarkan pada table berikut.
Tabel 2.46.
Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Di Kabupaten Sumbawa (2006-2010)
No Uraian
2006 2007
Tahun
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Puskesmas 20 22 23 24 25
2 Jumlah Poliklinik - - - 37 37
3 Jumlah Pustu 92 92 92 95 97
Jumlah 112 114 115 156 159
4 Jumlah Penduduk 403,500 406,888 413,869 420,750 415,363
5 Rasio Puskesmas per satuan Pendduk 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06
6 Rasio Poliklinik per satuan Penduduk - - 1.00 1.00 1.00
7 Rasio Pustu per satuan penduduk 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22
8
Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu
per satuan penduduk
2.78 2.80 2.78 3.71 3.83
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa (beberapa tahun terbitan)
II - 33

Memperhatikan data yang tersaji pada Tabel 2.46 menunjukkan bahwa Poskesdes maupun
Pustu meskipun sudah berperan berkontibusi dalam membuka akses layanan kesehatan, namun
ketersediaannya belum dapat merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.
d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat
diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar
sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk atau 4
orang dokter melayani 10.000 penduduk. Sebagai gambaran ketersedian dokter di Kabupaten
Sumbawa disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.47.
Jumlah Dokter dan Penduduk di Kabupaten Sumbawa (2006-2010)
No Uraian
2006 2007
Tahun
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Dokter 47 53 69 86 95
2 Jumlah Penduduk 403,500 406,888 413,869 420,750 415,363
Rasio 1.16 1.30 1.67 2.04 2,29
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (Diolah)
Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah dokter dari tahun
ke tahun di Kabupaten Sumbawa, namun bila memperhatikan rasio jumlah dokter terhadap
penduduk, hanya tertinggi di tahun 2010 yaitu mencapai 2,29. Hal ini berarti bahwa untuk melayani
setiap 10.000 penduduk di Kabupaten Sumbawa tersedia dokter sebanyak 2-3 orang. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga dokter masih sangat kurang. Secara lebih rinci
mengenai ketersediaan dokter pada masing-masing kecamatan disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.48.
Rasio Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Kabupaten SumbawaTahun 2010
No Kecamatan
Jumlah
Penduduk
Dokter (termasuk PTT
dan tenaga sukarela) Jumlah Rasio
Dikes RSUD
1 2 3 4 5 6 (7=6/3*10000)
1 Lunyuk 18123 3
3 1.66
2 Orong Telu 4530 2
2 4.42
3 Alas 27993 3
3 1.07
4 Alas Barat 18425 4
4 2.17
5 Buer 13408 2
2 1.49
6 Utan 28828 2
2 0.69
7 Rhee 6908 1
1 1.45
8 Batulanteh 10127 4
4 3.95
9 Sumbawa 56649 7 28 35 6.18
10 Labuhan Badas 28870 3
3 1.04
11 Unter Iwes 18108 3
3 1.66
12 Moyo Hilir 22238 2
2 0.90
13 Moyo Utara 9023 1
1 1.11
14 Moyu Hulu 19871 1
1 0.50
15 Ropang 5017 1
1 1.99
16 Lenangguar 6286 1
1 1.59
17 Lantung 2767 3
3 10.84
18 Lape 16131 3
3 1.86
19 Lopok 17550 1
1 0.57
20 Plampang 27813 4
4 1.44
21 Labangka 10148 5
5 4.93
22 Maronge 9767 3
3 3.07
II - 34

No Kecamatan
Jumlah
Penduduk
Dokter (termasuk PTT
dan tenaga sukarela) Jumlah Rasio
Dikes RSUD
1 2 3 4 5 6 (7=6/3*10000)
23 Empang 21580 5
5 2.32
24 Tarano 15203 3
3 1.97
Kabupaten Sumbawa 415363 67 28 95 2.29
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (2010) dan RSUD Kab. Sumbawa (2010)
Memperhatikan data pada tabel tersebut, terlihat bahwa ketersediaan jumlah dokter di
kecamatan-kecamatan belum dapat dikatakan merata, meskipun setiap kecamatan sudah tersedia
tenaga dokter, namun rasio ideal sebesar 4,0 belum terwujud.
e. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Pelayanan kesehatan selain ditentukan oleh ketersediaan tenaga dokter juga dipengaruhi
oleh ketersediaan tenaga medis. Perkembangan rasio ketersediaan tenaga medis di Kabupaten
Sumbawa terhadap penduduk pada beberapa tahun terakhir disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.49.
Rasio Tenaga Medis dan Paramedia per 10.000 Penduduk
di Kabupaten Sumbawa (2006-2010)
No Uraian
2006 2007
Tahun
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Tenaga Medis 789
2 Jumlah Penduduk 403,500 406,888 413,869 420,750 415,363
Rasio per seribu penduduk 19,00
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (2010) dan RSUD Kab. Sumbawa (2010)
Memperhatikan perkembangan rasio ketersediaan tenaga medis dan paramedic di Kabupaten
Sumbawa dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, selalu terjadi
peningkatan meskipun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pula
ketersediaan SDM dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di
Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya mengenai ketersediaan tenaga medis dan paramedic menurut
kecamatan di Kabupaten Sumbawa untuk keadaan tahun 2010, disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.50.
Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sumbawa (2010)
No Kecamatan
Jumlah
Penduduk
Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis
Dinas Kesehatan RSUD Jumlah
Rasio
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=6/3*10000)
1 Lunyuk 18123 21 21 11.59
2 Orong Telu 4530 12 12 26.49
3 Alas 27993 36 36 12.86
4 Alas Barat 18425 23 23 12.48
5 Buer 13408 21 21 15.66
6 Utan 28828 31 31 10.75
7 Rhee 6908 16 16 23.16
8 Batulanteh 10127 18 18 17.77
9 Sumbawa 56649 47 203 250 44,13
10 Labuhan Badas 28870 43 43 14.89
11 Unter Iwes 18108 36 36 19.88
12 Moyo Hilir 22238 30 30 13.49
13 Moyo Utara 9023 19 19 21.06
II - 35

14 Moyu Hulu 19871 27 27 13.59
15 Ropang 5017 15 15 29.90
16 Lenangguar 6286 15 15 23.86
17 Lantung 2767 15 15 54.21
18 Lape 16131 24 24 14.88
19 Lopok 17550 20 20 11.40
20 Plampang 27813 29 29 10.43
21 Labangka 10148 21 21 20.69
22 Maronge 9767 20 20 20.48
23 Empang 21580 29 29 13.44
24 Tarano 15203 18 18 11.84
Jumlah 415363 586 203 789 19,00
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (2010) dan RSUD Kab. Sumbawa (2010)
Pada tahun 2010, secara umum rasio ketersediaan tenaga medis dan paramedic di Kabupaten
Sumbawa mencapai 19,00. Ini berarti bahwa tersedia 19 tenaga untuk melayani setiap 10.000
penduduk. Bila dibandingkan dengan rasio rata-rata per kecamatan pada tahun 2010 yang mencapai
19,54, menunjukkan bahwa secara statistic rasio ketersediaan tenaga medis dan paramedic pada
masing-masing kecamatan sudah cukup merata. Adanya perbedaan antarkecamatan dipandang tidak
terlalu signifikan dan untuk kecamatan-kecamatan yang karena kondisi geografis cukup sulit serta
aksesibilitas yang yang rendah perlu mendapat perhatian di masa mendatang. Langkah terpenting
yang tetap perlu dikembangkan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, selain upaya fasilitasi yang menjadi kewajiban
pemerintah daerah.
2.3.1.3. Lingkungan Hidup
a. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih
Perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat juga sangat tergantung kepada
kemampuan layanan penyediaan air bersih ataupun tinggi rendahnya akses masyarakat untuk
memperoleh air bersih, disamping usaha yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat atas inisiatif
sendiri. Secara umum kondisi terkini mengenai keluarga yang memperoleh akases air bersih di
Kabupaten Sumbawa menurut kecamatan disajikan sebagai berikut.
NO Kecamatan
Tabel 2.51.
Jumlah Keluarga Yang Memperoleh Akses Air Bersih Perkecamatan
Kabupaten Sumbawa (2010)
Jumlah
Keluarga
ledeng
Spt
Akses Air Bersih % Akses Air Bersih
sgl
Pah
kemasan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16
1 Tarano 3.543 790 14 579 - 0 1.383 57,12 1,01 41,87 0,00 0,00 0,00 100
2 Empang 5.415 1352 28 505 - - 0 1.885 71,72 1,49 26,79 0,00 0,00 0,00 100
3 Plampang 7.408 1156 5 1.077 36 - 0 2.274 50,84 0,22 47,36 1,58 0,00 0,00 100
4 Labangka 2.834 509 - 83 47 - 0 639 79,66 0,00 12,99 7,36 0,00 0,00 100
5 Maronge 2.641 483 - 617 - - 0 1.1 43,91 0,00 56,09 0,00 0,00 0,00 100
6 Lape 4.364 1006 10 1.447 - - 0 2.463 40,84 0,41 58,75 0,00 0,00 0,00 100
7 Lopok 4.735 1011 21 1.541 - - 2 2.575 39,26 0,82 59,84 0,00 0,00 0,08 100
8 Moyo Hilir 5.941 224 51 1.111 - - 0 1.386 16,16 3,68 80,16 0,00 0,00 0,00 100
9 Moyo Utara 2.4 538 66 672 - - 0 1.276 42,16 5,17 52,66 0,00 0,00 0,00 100
10 Moyo Hulu 5.414 1117 154 933 - - 0 2.204 50,68 6,99 42,33 0,00 0,00 0,00 100
11 Ropang 872 343 - 50 - - 0 393 87,28 0,00 12,72 0,00 0,00 0,00 100
12 Lenangguar 1.456 519 1 324 - - 6 850 61,06 0,12 38,12 0,00 0,00 0,71 100
13 Lantung 1.803 285 - 289 - - 0 574 49,65 0,00 50,35 0,00 0,00 0,00 100
14 Lunyuk 4.348 175 - 1.285 - - 0 1.46 11,99 0,00 88,01 0,00 0,00 0,00 100
15 Orong Telu 1.166 13 - 190 - - 0 203 6,40 0,00 93,60 0,00 0,00 0,00 100
16 Batu Lanteh 2.77 234 101 135 - - 73 543 43,09 18,60 24,86 0,00 0,00 13,44 100
Lainnya
jumlah
ledeng
spt
Sgl
pah
kemasan
lainnya
Jumlah
II - 36

17 Unter Iwes 4.766 2171 15 562 3 - 5 2.756 78,77 0,54 20,39 0,11 0,00 0,18 100
18 Sumbawa 13.052 6511 800 1182 0 1 0 8.494 76.65 9.42 0.08 0 0.01 0 100
19 Lab. Badas 6.669 1477 147 1.239 29 1 0 2.893 51,05 5,08 42,83 1,00 0,03 0,00 100
20 Rhee 1.779 291 91 272 16 - 0 670 43,43 13,58 40,60 2,39 0,00 0,00 100
21 Utan 7.471 2142 54 1.12 - - 0 3.316 64,60 1,63 33,78 0,00 0,00 0,00 100
22 Buer 3.818 994 144 423 - - 0 1.561 63,68 9,22 27,10 0,00 0,00 0,00 100
23 Alas 7.279 2426 240 923 - - 1 3.59 67,58 6,69 25,71 0,00 0,00 0,03 100
24 Alas Barat 5.267 2210 112 463 - - 0 2.785 79,35 4,02 16,62 0,00 0,00 0,00 100
Jumlah (KAB/KOTA) 107.211 2.054 17.022 131 2 87 47.273 59,18 4,34 36,01 0,277 0,004 0,18 100
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa
b. Sarana Dan Prasarana Persampahan
Masalah persampahan sebagai bagian dari permasalahan lingkungan hidup juga menjadi
fokus pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dalam beberapa tahun
terakhir diupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana seperti Tempat
Pembuangan Sampah (TPS). Pada 2006 TPS berjumlah 25 unit dengan kapasitas tampung rata-rata
10 ton, pada tahun 2007 jumlah TPS bertambah menjadi 46 unit dengan kapasitas tampung rata-rata
18,40 ton, tahun 2008 menjadi 116 unit dengan kapasitas tampung TPS rata-rata 46,40 ton, dan
tahun 2009 dengan 116 unit TPS dengan daya tampung menjadi 73,44 ton. Selanjutnya jumlah daya
tamping TPS di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.52.
Jumlah Daya Daya Tampung TPS di Kabupaten Sumbawa
No Uraian
2006 2007
Tahun
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah TPS (unit) 25 46 116 116 116
2. Rata-rata Daya Tampung TPS (m3) 10 18,40 46,40 73.44
3. Jumlah daya tampung TPS (m3) 250 846,4 5.382.4 8,519,04
Sumber : BPMLH Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
c. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk
Pertumbuhan penduduk dan dinamika populasi penduduk di era global, diyakini akan
meningkatkan kebutuhan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya cenderung menimbulkan ekses
lain diantaranya berupa hasil sisa/sampah (west product). Masalah persampahan tersebut semakin
menjadi luas dan memberikan pengaruh bagi sebagian besar aspek kehidupan manusia. Selain
pentingnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan seluruh komponen
yang ada, peran pemerintah daerah tetap diperlukan dalam rangka menyediakan fasilitas
penanganan dan pengolahan persampahan dimaksud. Hingga saat ini, penanganan persampahan di
Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.53.
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
di Kabupaten Sumbawa
No Uraian
2006 2007
Tahun
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah TPS (unit) 25 46 116 125 134
2 Rata-rata Daya Tampung TPS (m3) 10 18.4 46.4 73.44 73.44
3 Jumlah Daya Tampung TPS (m3) 250 846.4 5382.4 9180 9840.96
4 Jumlah penduduk 401209 406888 413869 420750 415363
5 Rasio TPS Penduduk 0.62 1.13 2.80 2.97 3.23
6 Rasio Daya tampung-penduduk 0.62 2.08 13.01 21.82 23.69
Sumber : BPMLH Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
II - 37

2.3.1.4. Pekerjaan Umum
a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan prasarana jalan di Kabupaten
Sumbawa disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.54.
Status dan Panjang Jalan Kabupaten Sumbawa (2006-2010) (km)
Status Jalan
2006 2007
Tahun
2008 2009 2010
Peningkatan
1 2 3 4 5 6 7
Jalan Nasional 182,81 223,32 223,32 223,32 223,32 40,51 22%
Jalan Provinsi 279,96 379,05 379,05 379,05 406,88 126,92 45%
Jalan Kabupaten 914,37 936,81 936,81 939,87 906,08 37,14 4%
TOTAL 1377,14 1539,18 1539,18 1542,24 1535,28 204,57 15%
Proporsi panjang jalan kab.
terhadap panjang jalan
66.40 60.86 60.86 60.94 60.16 309.22 61.84
Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
Dari 906,08 km panjang jalan kabupaten pasa tahun 2010, maka kondisi permukaan jalan
saat ini adalah sepanjang 368,78 km (38,76%) berupa jalan aspal, 206,90 km (21,74%) merupakan
jalan kerikil dan 375,83 km (39,50%) merupakan jalan tanah. Kondisi kematapan jalan kabupaten
sebagaimana terlihat melalui tabel berikut.
Tabel 2.55.
Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten (2010)
Kondisi
Aspal
Km %
Kerikil
Km %
Tanah
Km %
Total
Km %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jalan Mantap 250.52 69.08 116.74 55.90 1.52 0.42 368.78 40.70
Jalan Tidak Mantap 29.61 8.16 86.27 41.31 69.02 21.95 184.9 20.41
Jalan Kritis 82.54 22.76 5.84 2.80 264.02 77.63 352.4 38.89
Total
Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa (2010)
362.67 40.03 208.85 23.05 334.56 36.92 906.08 100
Berdasarkan data kondisi kemantapan jalan tersebut, terlihat bahwa sebagian besar jalan
kabupaten masih dalam kondisi tidak mantap dan kritis. Penanganan jalan dari tahun ke tahun
menjadi tugas berat pemerintah yang dihadapkan pada keterbatasan anggaran, juga kualitas
pengerjaan jalan dan kondisi geografis turut memperburuk kemampuan daerah dalam meningkatkan
kondisi kemantapan jalan. Berdasarkan kondisi tersebut, penanganan jalan penting menjadi
perhatian, dan antara lain untuk menghasilkan kepastian anggaran dan kualitas jalan maka
pembiayaan secara tahun jamak (multiyears) perlu ditempuh dalam lima tahun mendatang.
b. Rasio Jaringan Irigasi
Kabupaten Sumbawa memiliki 34 Daerah irigasi (DI) dengan luas total 29.843 Hektar. 2 DI
dengan luas >3.000 Ha menjadi kewenangan pusat 2 seluas 9.535 Ha (31,95%), 8 DI luasan antara
1.000-3000 Ha dengan luas keseluruhan 13.873 Ha (38,70%) menjadi kewenangan provinsi dan 25
DI luasan

Tabel 2.56.
Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (>3000 Ha)
No Kab/Daerah Irigasi Nama WS Nama DAS Luas Baku Luas Irigasi
Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa , 2011
Selanjutnya Daerah Irigasi (DI) yang masih di bawah kewenangan pemerintah provinsi di
wilayah Kabupaten Sumbawa disajikan pada table berikut.
Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa , 2011
Panjang Saluran Bangunan pada sal pembawa
Tabel 2.57.
Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (>1000-3000 Ha)
Induk Sekunder bagi bagi sadap sadap Pengatur
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
1 Bend. Batu bulan Sumbawa Br. Pulit 5,576 4,822 60,419 44,122 73 0 60 0
2 Mamak Kakiang Sumbawa Br. Pulit 5,416 4.713 11,632 92,403 4 22 93 1
10.992 9,535 72,051 136,525 77 22 153 1
Daerah irigasi yang masih dalam kewenangan provinsi di wilayah Kabupaten Sumbawa
selama ini cukup memberikan kontribusi dalam rangka memenuhi kebutuhan air bagi lahan
pertanian penduduk. Persoalan mendasar yang masih dihadapi selama ini adalah lamanya musim
kering dibandingkan musim hujan menyebabkan persediaan air yang belum dapat memadai
sepanjang tahun. Sedangkan Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Sumbawa yang menjadi kewenangan
pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah sebanyak 25 DI, yang secara rinci disajikan sebagai
berikut.
II - 39

Tabel 2.58.
Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (

a. Rasio ruang terbuka hijau
Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu
wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat
langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkannya, seperti keamanan, kenyamanan,
kesejahteraan dan keindahan kawasan/wilayah. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya
(ekologis, sosial, ekonomi dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan
lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan
biotic pada wilayah tersebut, tetapi juga akan dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas wilayah
tersebut.
Ruang terbuka hijau di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011, seluruhnya seluas 58.046,08
Ha yang tersebaur pada 36 lokasi. Secara rinsi disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.60.
Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumbawa
NO Nama RTH
2010
Luas (m2)
2011
1 2 3 4
1 Hutan Kota Olat Rarang 11,413.00 11,413.00
2 Hutan Kota Pungka - 9,545.00
3 Hutan Kota Simpang Moyo - 1,572.86
4 Hutan Kota Wisma Daerah 10,150.00 10,150.00
5 Taman Kota Bantaran Sungai Kampung Mande I 1,034.00 1,034.00
6 Taman Kota Bantaran Sungai Kampung Mande II 320.00 320.00
7 Taman Kota Bugis 2,228.00 2,228.00
8 Taman Kota Depan Asrama Lama 660.00 660.00
9 Taman Kota Depan PLN I 135.00 135.00
10 Taman Kota Depan PLN II 36.00 36.00
11 Taman Kota Jam Gadang 28.00 28.00
12 Taman Kota Jembatan Lempeh - 362.20
13 Taman Kota Labuhan Sumbawa I 570.00 570.00
14 Taman Kota Labuhan Sumbawa II 586.25 586.25
15 Taman Kota Labuhan Sumbawa III 1,551.00 1,551.00
16 Taman Kota Lapangan Kerato - 4,370.00
17 Taman Kota Lapangan Pahlawan 6,900.00 6,900.00
18 Taman Kota Lawang Desa 665.00 665.00
19 Taman Kota Median Jl. Depan Kantor Bupati 525.00 525.00
20 Taman Kota Patung Keraci 108.00 359.40
21 Taman Kota Patung Kerbau 40.00 40.00
22 Taman Kota Patung Kuda 17.70 17.70
23 Taman Kota Patung Menjagan 94.50 94.50
24 Taman Kota Samping Kantor Bupati 322.44 322.44
25 Taman Kota Simpang Boak - 461.20
26 Taman Kota Simpang Dam Aji - 238.74
27 Taman Kota Simpang Moyo - 206.87
28 Taman Kota Simpang Nijang - 93.38
29 Taman Kota Simpang Sering - 448.06
30 Taman Kota Simpang Sernu 90.57 90.57
31 Taman Kota Simpang Tano - 48.00
32 Taman Kota Tugu Adipura 240.40 112.74
33 Taman Kota Tugu Lilin 719.60 719.60
34 Taman Kota Ujung Jembatan Brang Biji 123.50 123.50
35 Taman Simpang Seroja - 7.07
36 Taman Terusan Kamboja 112.74 -
Jumlah 40,680.70 58,046.08
Sumber : Bappeda Kabupaten Sumbawa (2011)
Sesuai dengan standar lingkungan hidup, agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya
dukung dan daya tampung lingkungan maka pengembangan ruang terbuka hijau paling sedikit
II - 41

mencapai 30% dari luas kawasan di perkotaan. Selanjutnya gambaran rasio ketersediaan ruang
terbuka hijau pada kawasan perkotaan di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.61.
Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumbawa (2011)
No Uraian Luas (Ha) Rasio (%)
1 2 3 4
1 Ruang terbuka hijau 58,046.08
2 Luas wilayah 6.643,980
Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa (2011)
Memperhatikan rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Sumbawa hanya sebesar 8,74%
sedangkan standar minimal sebesar 30%. Ini menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau di Kabupaten
Sumbawa sangat kecil dan masih jauh dari standar yang ditentukan.
b. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
Sesuai dengan ketentuan bahwa setiap orang/badan usaha yang akan mendirikan/
membangun gedung baru, memperluas. Mengubah, mengurangi dan/atau merawat bangunan
gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku wajib memiliki
izin (IMB). Perkembangan penerbitan IMB di Kabupaten Sumbawa serta pertumbuhannya sejak
tahun 2003 disajikan pada gambar berikut.
Gambar 2.7
Jumlah IMB per tahun di Kabupaten Sumbawa
Gambar tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan penerbitan IMB pada
tahun 2004 dan tahun 2009, namun trendnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
Selanjutnya bila dibandingkan dengan jumlah bangunan yang ada dan wajib ber-IMB, maka rasio
bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Sumbawa (2006-2010) dihitung secara
kumulatif, disajikan sebagai berikut.
8,74
II - 42

Tabel 2.62.
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
Di Kabupaten Sumbawa (2006 s.d 2010)
Uraian
s/d Th. 2006 s/d Th. 2007
Tahun
s/d Th. 2008 s/d Th. 2009 s/d Th. 2010
1 2 3 4 5 6
Jumlah Bangunan ber-
IMB
584
830
1130
1373
1687
Jumlah Bangunan 100355 101193 105568 107679 108938
Rasio bangunan ber-
IMB (1:2)
0.006 0.008 0.011 0.013 0.015
Sumber : Kantor Peyanan Perizinan Terpadu Kab. Sumbawa (beberapa tahun terbitan)
Data tersebut menggambarkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah bangunan dan jumlah
bangunan ber-IMB di Kabupaten Sumbawa, termasuk rasionya telah menunjukkan peningkatan
setiap tahun. Peningkatan rasio tersebut berarti bahwa pertambahan IMB yang diterbitkan lebih
besar dibandingkan dengan pertambahan bangunannya. Meskipun demikian, data tersebut juga
menginformasikan bahwa dengan rasio yang nilainya kurang dari 1 maka masih banyak bangunan
yang belum ber-IMB.
2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan
Sebagai gambaran umum perkembangan sistem perencanan di Kabupaten Sumbawa setelah
dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional sebagai regulasi pertama yang secara khusus mengatur sistem perencanaan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melahirkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2010 dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2005,
serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rancangan RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010. Kedua dokumen tersebut dibentuk setelah melalui proses
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RPJMD, dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah RPJPD.
Terkait dengan dokumen perencanaan, di Kabupaten Sumbawa telah tersedia dokumen
perencanaan jangka panjang daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan dokumen
perencanaan jangka menengah daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah untuk
periode tahun 2005-2010 sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004, sedangkan RPJMD Tahun
2011-2015 ini akan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2004.
Untuk perencanaan tahunan, setiap tahunnya dibentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Berikut ini adalah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten
Sumbawa dalam kurun waktu tahun 2005-2010 sebagai berikut.
Tabel 2.63.
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sumbawa
2006 2007 2008 2009 2010
No Dokumen
Ada Tidak
ada
Ada Tidak
ada
Ada Tidak
ada
Ada Tidak
ada
Ada Tidak
ada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 RPJPD v V V v v
2 RPJM v v v v v
3 RKPD v v v v v
4 LAKIP v v v v v
5 Laporan Evaluasi
Kinerja
v v v v v
II - 43

6 Laporan Midterm
Review
v v v v v
7 LKPJ v v v v v
8 LPPD v v v v v
9 SIMRENAS v v v v v
10 Statistik Ekonomi
Daerah
v v v v v
11 Kebijakan Umum
Anggaran
v v v v v
12 Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
v v v v v
Sumber : Bappeda Kab. Sumbawa (2010)
2.3.1.7. Perumahan
a. Rumah layak huni
Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah
perlu tetap berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat
berpenghasilan randah dan tidak mampu, dengan tujuan untuk mendorong masyarakat lainnya
untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama. Hingga tahun 2010 kondisi rumah penduduk yang
dikelompokkan ke dalam rumah layak huni dan rumah tidak layak huni disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.64.
Jumlah dan Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Sumbawa (2010)
No Kecamatan Penduduk Jumlah Rumah (unit) Rumah Layak Huni (unit)
1 2 3 4 5
1 Sumbawa 56649 15,082 13,961
2 Lab. Badas 28870 6,572 5,457
3 Utan 28828 7,771 5,830
4 Alas 27993 7,359 5,466
5 Alas Barat 18425 5,309 4,196
6 Lape 16131 4,289 3,673
7 Lopok 17550 4,693 0
8 Plampang 27813 7,045 5,034
9 Labangka 10148 2,834 1,872
10 Empang 21580 5,651 4,524
11 Lenangguar 6286 1,754 1,453
12 Lantung 2767 911 643
13 Orong Telu 4530 1,128 863
14 Lunyuk 18123 4,721 3,671
15 Batulanteh 10127 2,714 2,416
16 Rhee 6908 1,838 1,248
17 Buer 13408 3,593 2,790
18 Unter Iwes 18108 4,594 3,903
19 Moyo Hilir 22238 5,928 5,321
20 Moyo Utara 9023 2,833 2,437
21 Moyo Hulu 19871 5,819 5,039
22 Ropang 5017 1,394 1,159
23 Maronge 9767 2,459 2,215
24 Tarano 15203 3,662 1,910
Total 415363 109953 85,081
Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa (2010)
Rasio rumah layak huni merupakan jumlah rumah yang memenuhi kriteria layak huni untuk
setiap 1000 penduduk. Dari jumlah 109.953 rumah, sebanyak 85.081 rumah tergolong layak huni
II - 44

atau mencapai 77,38%, dengan rasio rumah layak huni terhadap 1000 penduduk mencapai 204,84.
Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap seribu penduduk terdapat rumah layak huni sebanyak 205
unit.
b. Rumah tangga pengguna air bersih
Layanan air bersih di Kabupaten Sumbawa dilakukan melalui PDAM Sumbawa, Dinas
Pekerjaan Umum, dunia usaha dan swadaya masyarakat. PDAM melayani penyediaan air minum di
perkotaan dan beberapa kecamatan dengan memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air
permukaan dan mata air dengan system gravitasi. Hingga saat ini jumlah pelanggan PDAM di
Kabupaten Sumbawa baru mencapai 12.663 pelanggan (11,52% dari jumlah rumah yang ada) yang
tersebar pada 9 kecamatan.
Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan layanan air bersih dengan membangun prasarana dan
sarana penyediaan air bersih, diantaranya melalui penyediaan sumur bor serta pemasangan pompa
air. Pelayanan oleh dunia usaha dilakukan melalui air kemasan, serta swadaya masyarakat melalui
pembuatan sumur gali, pemasangan pompa/mesin air. Sebagai gambaran mengenai kondisi terkini
terkait dengan rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut.
Tabel 2.65.
Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Sumbawa (2010)
No Kecamatan Penduduk Jumlah rumah
Jumlah
Keluarga
Ledeng
Spt
sgl
Akses Air Bersih
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11
1 Tarano 15203 3,662 3.543 790 14 579 - 0 1.383
2 Empang 21580 5,651 5.415 1352 28 505
- 0 1.885
3 Plampang 27813 7,045 7.408 1156 5 1.077 36 - 0 2.274
4 Labangka 10148 2,834 2.834 509 - 83 47 - 0 639
5 Maronge 9767 2,459 2.641 483 - 617 - - 0 1.100
6 Lape 16131 4,289 4.364 1006 10 1.447 - - 0 2.463
7 Lopok 17550 4,693 4.735 1011 21 1.541 - - 2 2.575
8 Moyo Hilir 22238 5,928 5.941 224 51 1.111 - - 0 1.386
9 Moyo Utara 9023 2,833 2.4 538 66 672 - - 0 1.276
10 Moyo Hulu 19871 5,819 5.414 1117 154 933 - - 0 2.204
11 Ropang 5017 1,394 872 343 - 50 - - 0 393
12 Lenangguar 6286 1,754 1.456 519 1 324 - - 6 850
13 Lantung 2767 911 1.803 285 - 289 - - 0 574
14 Lunyuk 18123 4,721 4.348 175 - 1.285 - - 0 1.460
15 Orong Telu 4530 1,128 1.166 13 - 190 - - 0 203
16 Batu Lanteh 10127 2,714 2.77 234 101 135 - - 73 543
17 Unter Iwes 18108 4,594 4.766 2171 15 562 3 - 5 2.756
18 Sumbawa 56649 15,082 13.052 6511 800 1182 0 1 0 8.494
19 Lab. Badas 28870 6,572 6.669 1477 147 1.239 29 1 0 2.893
20 Rhee 6908 1,838 1.779 291 91 272 16 - 0 670
21 Utan 28828 7,771 7.471 2142 54 1.12 - - 0 3.316
22 Buer 13408 3,593 3.818 994 144 423 - - 0 1.561
23 Alas 27993 7,359 7.279 2426 240 923 - - 1 3.59
24 Alas Barat 18425 5,309 5.267 2210 112 463 - - 0 2.785
Jumlah (KAB/KOTA) 415363 109953 978.339 107.211 2.054 17.022 131 2 87 47.273
Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa (2010)
2.3.1.8. Kepemudaan dan Olah Raga
a. Jumlah Organisasi Pemuda
Pembangunan kepemudaan sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan kepemudaan, seperti Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra),
penyelenggaraan upacara bendera, pendidikan pemuda produktif, kegiatan pemuda pelopor, dan
kegiatan lainnya. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu
perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hingga tahun
2010 jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Sumbawa sebanyak 21 unit organisasi.
Pah
kemasan
Lainnya
Jumlah
II - 45

Selain itu juga terdapat grup kesenian sebanyak 52 group dan klub olahraga sebanyak 674 klub
yang tersebar di kecamatan dan desa di Kabupaten Sumbawa.
b. Jumlah Organisasi Olahraga
Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat
olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan,
untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Di Kabupaten Sumbawa terdapat 25
cabang olahraga yang secara formal organisasinya bernaung di bawah Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) Cabang Sumbawa. Setiap cabang terdapat beberapa organisasi olahraga yang
dibentuk oleh masyarakat dan secara formal diakui. Selain 25 pengurus cabang olahraga, tingkat
kabupaten, juga sudah terbentuk sebanyak 674 klub olahraga yang tersebar di kecamatan dan desa
di Kabupaten Sumbawa.
c. Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang diselenggarakan
dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis.
Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk
berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi
merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Secara umum frekwensi kegiatan kepemudaan di Kabupaten Sumbawa khususnya yang
merupakan kegiatan bersifat tetap sebagai agenda rutin tahunan organisasi kepemudaan antara lain
kegiatan yang dilaksanakan oleh KNPI, OKP-OKP, dan organisasi kepemudaan lainnya seperti
kegiatan mahasiswa dapat dikatakan cukup tinggi.
d. Jumlah Kegiatan Olahraga
Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “event” olahraga yang diselenggarakan baik oleh
pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk
pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Banyaknya jumlah kegiatan
olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta
dalam pembangunan daerah.
Dengan jumlah kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan
organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Sebagai upaya peningkatan
prestasi olahraga masyarakat, sepanjang tahun 2005-2007 melalui Dinas Pendidikan secara rutin
dilaksanakan event olahraga dalam bentuk pekan olahraga antar sekolah. Demikian pula dengan
upaya pengembangan iklim keolahragaan masyarakat yang diselenggarakan oleh organisasi dari
masing-masing cabang olahraga yang ada di Kabupaten Sumbawa.
Pada tahun 2008 dan tahun 2009 diadakannya lomba-lomba di tingkat kabupaten dan
provinsi. Pada tahun 2009 dilaksanakan kompetisi olahraga tingkat SMA se Kabupaten Sumbawa,
pembinaan manajemen organisasi olahraga yang diikuti oleh 25 pengurus cabang olahraga, serta
peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang dilakukan dalam bentuk distribusi bantuan kepada
masyarakat. Beberapa even yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa meliputi sepak bola
antarpelajar, Suratin Cup, Cenderawasih Cup, seleksi Persisum, pertandingan bulu tangkis,
pertandingan olahraga antarpelajar, dan lain-lain.
II - 46

2.3.1.9. Penanaman Modal
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan penanaman modal dapat dilihat dari
beberapa indikator sebagai berikut.
a. Jumlah investor berskala nasional
Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi
pelaksanaan pembangunan di daerah. Pada prinsipnya penanaman modal diyakini akan dapat
memberikan keuntungan kepada semua pihak dan bukan hanya investor, tetapi juga bagi
perekonomian local serta bagi Negara asal investor. Kebijakan daerah untuk mengundang investor
asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi import, serta diharapkan akan terjasi
alih teknologi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan peluang
bagi peningkatan mutu SDM daerah. Dalam kurun waktu 2008-2010 jumlah perusahaan yang
berinvestasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk pengusaha
lokal, dan Penanaman Modal dari Luar Negeri dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) ratarata
di atas 5.700 perusahaan dengan tingkat realisasi 98,24%, seperti terlihat pada gambar dibawah
ini.
Sumber : BPM-LH Kab. Sumbawa (2011) ( Diolah)
Gambar 2. 8
Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA yang Berinvestasi di Kabupaten Sumbawa (2008-2010)
Secara umum perkembangan rencana dan realisasi investasi di Kabupaten Sumbawa baik
PMDN maupun PMA disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.66.
Nilai Rencana dan Realisasi Investasi di Kab. Sumbawa (2008-2010) (Milyar Rupiah)
Tahun
PMA
Rencana Investasi
PMDN Jumlah PMA
Realisasi Investasi
PMDN Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
2008 46 1.274 1.319 2 579 581
2009 320 692 1.012 62 692 755
2010 271 8.267 8.538 46 626 672
Rerata 212 3.411 3.623 37 632 669
Sumber : BPM-LH Kab. Sumbawa (2011) ( Diolah)
Investasi tersebut terealisasi pada beberapa sector usaha seperti sector perikanan,
peternakan, kehutanan dan perkebunan, pariwisata, pertanian, perindustrian dan perdagangan, serta
pertambangan.
b. Rasio daya serap tenaga kerja
Secara umum bilamana investasi meningkat, maka daya serap tenaga kerja akan meningkat
pula, karena peningkatan investasi cenderung akan membuka tambahan lapangan kerja sehingga
secara tak langsung akan membutuhkan tenaga kerja baru. Daya serap tenaga kerja secara umum
dimaknai sebagai kemampuan penyerapan tenaga kerja dalam setiap satu satuan investasi yang
II - 47

ditanam pada suatu usaha. Untuk tahun 2010, daya serap tenaga kerja di Kabupaten Sumbawa
disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.67.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa (2010)
No Uraian Jumlah
1 2 3
1 Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN 791
2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 24
Rasio daya serap tenaga kerja 32,96
Sumber : BPM-LH Kab. Sumbawa (2011) ( Diolah)
2.3.1.10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)
Upaya mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat juga telah dilakukan melalui
pemberdayaan Usaha Ekonomi Rakyat dan Perkoperasian. Gambaran umum kondisi daerah terkait
dengan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai
berikut.
a. Persentase Koperasi Aktif
Dalam rangka pemberdayan ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja, peran koperasi
serta usaha kecil dan menengah sangat diperlukan. Semakin banyak koperasi aktif, maka
diharapkan semakin berdaya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya angka kemiskinan serta
angka pengangguran. Sebagai gambaran kondisi perkoperasian di Kabupaten Sumbawa, disajikan
sebagai berikut.
Tabel 2.68.
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Sumbawa (2010)
No Uraian
2006 2007
Tahun (Unit)
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah koperasi 308 316 333 338 344
2 Jumlah koperasi aktif 155 162 177 178 163
3 Jumlah koperasi tidak aktif 153 154 156 160 181
4 % Koperasi Aktif 50.32 51.27 53.15 52.66 47.38
Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa (beberapa tahun terbitan)
Dengan kondisi menurunnya jumlah koperasi aktif dalam tahun terakhir, maka diperlukan
upaya-upaya yang lebih intensif agar pertumbuhan koperasi dapat menjadi lebih bergairah kembali.
b. Jumlah BPR/LKM
BPR sebgai salah satu lembaga keuangan bank yang menrima simpanan masyarakat hanya
dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
menjadikan penyaluran dana sebagai usaha. Sedangkan lembaga keuangan mikro merupakan
lembaga keuangan non bank baik berupa koperasi maupun non koperasi yang bergerak pada usaha
simpan pinjam atau di dalamnya adalah unit simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan mikro
kecil.
BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberi jasa keuangan bagi
masyarakat miskin dan usaha kecil. Semakin banyak ketersediaan BPR dan LKM akan semakin
terbuka akses keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan
perekonomiannya. Adapun jumlah BPR/LKM di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.
II - 48

Tabel 2.69.
Jumlah BPR dan LKM di Kabupaten Sumbawa
No Uraian
2006 2007
Tahun (Unit)
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah BPR 11 11 23 23 23
2 Jumlah LKM 18 18 23 23 23
Total 29 29 46 44 46
Sumber : Bank Indonesia (Beberapa tahun terbitan)
Adanya kecenderungan peningkatan jumlah BPR/LKM di Kabupaten Sumbawa
menunjukkan bahwa semakin banyak tersedianya layanan pendukung untuk menggerakkan
perekonomian daerah.
c. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM
Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang
dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan.
Semakin banyak jumlah UKM menunjukkan semakin besar kapsitas layanan pendukung yang
tersedia untuk menggeliatkan perekonomian daerah. Sebagai gambaran ketersediaan UKM di
Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.
II - 49