Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2. Perumusan Masalah<br />
Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3<br />
Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP<br />
Selama ini belum ada rumusan tentang tujuan pemidanaan dalam hukum positif<br />
Indonesia. Sebagai akibat tidak adanya rumusan pemidanaan ini menyebabkan banyak<br />
sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih. 6<br />
RKUHP yang telah disusun ini nampaknya akan mengalami problem yang sama dimana<br />
kecenderungan adanya pencampuran konsep pemidanaan dan penetapan sanksi.<br />
Persoalan penetapan sanksi (bentuk-bentuk pidana) dalam RKUHP Indonesia, dalam<br />
sejarahnya, mengalami beberapa kali perubahan. Tercatat terdapat lebih dari delapan<br />
konsep RKUHP yang dalam beberapa konsepnya mempunyai persamaan namun juga<br />
terdapat beberapa perbedaan. 7 Hal ini menunjukkan bahwa konsep pemidanaan dan<br />
penetapan sanksi dalam RKUHP selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.<br />
Adanya perubahan yang cukup mendasar dari konsep awal sampai dengan konsep yang<br />
terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian sanksi dalam RKUHP selalu<br />
disesuaikan dengan perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.<br />
Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi<br />
pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi<br />
perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan<br />
untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. 8 Kebijakan<br />
menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaktidaknya<br />
mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai<br />
alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana<br />
yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif<br />
merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminil, maka tidak<br />
terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat<br />
disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. 9<br />
Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RKUHP, jika dibandingkan dengan KUHP yang<br />
saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian mengenai pemidanaan<br />
di antaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan alasan-alasan<br />
mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. Pengaturan ini<br />
6 M. Solehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 131.<br />
7 Delapan konsep RKUHP ini dimulai sejak Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1968, tahun 1971,<br />
Konsep Tim Harris, Basaroeddin dan Situmorang tahun 1981 yang isinya sama dengan konsep tahun 1968 dan 1971,<br />
Konsep RKUHP tahun 1981/1982 yang diketuai Prof. Soedarto, Konsep RKUHP tahun 1982/1983, Konsep RKUHP<br />
tahun 1982/1983 yang mengalami perbaikan, Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang merupakan hasil penyempurnaan<br />
tim sampai dengan 27 April 1987 dan disempurnakan lagi sampai pada November 1987, Konsep RKUHP tahun<br />
1991/1992 yang diketuai oleh Prof. Marjono Reksodiputro. Lihat : Mohammad Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum<br />
Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk<br />
Pemidanaan, Kreasi Wacana, <strong>2005</strong>, hlm. 107-113.<br />
95.<br />
8 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, PT ALUMNI, Bandung, 1998, hlm.<br />
9 Ibid, hlm. 89.<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, <strong>ELSAM</strong> 5