PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN ELSAM 2005

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3
Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP
menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara
alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan
apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan
pemidanaan. 71
Dikaitkan dengan penerapan hukuman mati dengan tujuan pemidanaan sebagaimana
diatur dalam Pasal 54, penerapan hukuman mati ini sangat tidak sesuai dengan tujuan
pemidanaan yang hendak dicapai. Sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pemidanaan,
yakni tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia,
hukuman mati ini justru merendahkan dan menderitakan martabat manusia. Nampak
bahwa pencantuman pidana mati ini sebetulnya tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan
dimana penghukuman bukan merupakan pembalasan.
Ketentuan mengenai hukuman mati ini cenderung melemahkan semangat dari tujuan
pemidanaan yang diorientasikan kepada rehabilitasi atau pemidanaan narapidana
sebagaimana dituntut dalam masyarakat modern. 72 Bahkan para ahli hukum pidana aliran
klasik sekalipun ada penolakan terhadap hukuman mati, misalnya Cesare Beccaria dan
Jeremy Bentham yang menolak hukuman mati. Beccaria secara tegas menolak pidana
mati karena dengan alasan bahwa pidana mati tersebut tidak dapat mencegah orang untuk
melakukan tindak pidana dan bahkan mencerminkan kebrutalan dan kekerasan, selain itu
dia juga berpendapat bahwa pidana mati menggoncangkan dan merusak perasaan moral
masyarakat yang keseluruhan akan melemahkan moralitas umum. Jeremy Bentham
menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan tetapi untuk
mencegah kejahatan. Mengenai pidana mati, pandangan Bentham juga menyatakan
bahwa pidana mati yang disertai kekejaman dan kebrutalan luar biasa tidak merupakan
pidana yang memuaskan karena ia menciptakan penderitaan yang lebih besar daripada
yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut. 73
Di samping itu, masih dicantumkannya hukuman mati ini yang tidak sesuai dengan
tujuan pemidanaan, hukuman mati ini juga bertentangan dengan beberapa ketentuan
dalam UUD Amandemen Kedua yang menegaskan tentang jaminan konstitusional
terhadap hak atas hidup. Bahkan UUD menyebutkan hak ini sebagai hak asasi yang tidak
dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan dengan alasan apa pun (non derogable rights).
71 Penjelasan Pasal 60 RKUHP : Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi umusan pidana yang
bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan,
dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan apabila hal tersebut telah memenuhi tujuan
pemidanaan.
72 Dalam masyarakat modern, sebagaimana dinyatakan oleh Durkheim, masyarakat modern yang heterogen
dan penuh diferensiasi, hukum represif tidak lagi berfungsi secara dominan dimana perannya akan digusur dan banyak
digantikan oleh hukum restitutif yang menekankan arti penting restitusi, pemulihan dan kompensasi untuk menjaga
kelestarian masyarakat. Lihat : Soetandyo Wignyosoebroto, Perspektif Teoritik Para Perintis Sosiologi Hukum dari
Masa Belahan Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX, Penataran Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Kajian Hukum, FH
UI, 10 September 1992.
73 Muladi, op.cit., hlm. 31-31.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 29