m 2325 - Acehbooks.org

I. m$AHULUAN.
Pm^usunan Rent jana Anggara» ïahunan Propinsi Daerah I&timBwo
At jeh tahun 1969/1970 diselonggaralcan dengan kebidcaksanaaa pokok-
Pemerintah Pusat jaitu sebagaimana dltetapkan dalam Ketetapan IERS
No* 211/1966 ten tang tugas Pokok Kabinet Pembangunah.
Adapun perintjian dari pada tvu^as pokok Kabinet Fembangunan *
jang dikenal dengan naaa Pantja Xrida adalah sebagai berikut :
a. ïléiitjiptakan otabilisasi Politik dan Ekonomi sebagai sja -
rat untuk berhasilnja pelaksanaan Repelita dan Pemilihan -
. Umum.
b» lienjusun dan melaksanakan Itepelita,
é. liélaksanakan Pemilihan Umuti sesuai desgan Ketetapan liPRS -
. No, 2III/1IPRS/196Ö.
d. Ifengembalikan ketertiban dan keamanan masjarakat dengan me
ngilds habis sisa2 G.30,S/P.K,I. dan setiap perongrongan,
penjelev/engan serta pengchianatan terhadap Pantja Sila dan
Undang - Undang Dasar 19A5.
e. Ilrlandjutkan ketertiban óm pembeisihan se tjara menjeluruh
Aparatur Negara dari tingkat Pusat sampai Daerah.
Sebagai pelaksanaan Krida kedua, Pemsrintah Pusat telah menju
sun Repelita ï T
asional jang keseluruhamjc dimuat dalam lampiran Ke
putusan Presiden Republik Indonesia No. 3l6/tahan 196Ö tanggal 30
Desember 196ö ten tang Rentjana Pembangunan Lima Tahun.
Selain dari pada itu Rentjana Tahunan Propinsi D aerah Istime*
va At jeh disesuaikan djuga dengan. pokok Kebidjgisanaan Pemerintah-
Daerah Propinsi D aerah Istimewa Atjeh:
1. Kebidjaksanaan Pemerintah D aerah dalam rangka menghilang -
kan Isolasi Daerah (Pidato Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa At jeh pada sidang Paripuma DÏPJX3R tanggal
21 Hei 196Ö) trengenai beberapa persoalan pokok jang menjang
kut dengan Isolasi Daera h.
2. Pola Dasar Rentjana Pembangunan Lima Tahun Propinsi Daerah
Istimétoa Atjeh jang mendapat pengesahan DPRDGR, dalam masa
sidang ke-, II 196Ö.