TELUK BINTUNI BASELINE SURVEY REPORT - ID
VI.PELUANG DAN TANTANGANPapua Barat mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Konservasi pada tahun 2015. Perwujudan konsepProvinsi onservasi ini dapat dilihat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (RANPERDASUS)Tahun 2015 tentang Provinsi Konservasi. Sejalan dengan konsep tersebut, pemerintah Papua Baratberkomitmen untuk menambah dan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan di wilayah PapuaBarat. Salah satunya adalah inisiasi kawasan konservasi perairan di Teluk Bintuni.Berdasarkan hasil survei data dasar ekologi, perikanan, dan sosial ekonomi yang dilakukan pada bulanSeptember 2017, terdapat berbagai faktor internal & eksternal yang dapat mempengaruhi strategipengembangan kawasan konservasi perairan baru di Kab. Teluk Bintuni. Penjabaran berbagai faktor tersebutadalah sebagai berikut:Faktor InternalKekuatan (+):Keanekaragaman hayati ekosistem pesisir Teluk Bintuni cukup tinggi, dimana terdapat 25 spesiesmangrove (21 species mangrove sejati dan 4 species mangrove asosiasi) dari 52 spesies mangrove di PapuaBarat. Luasan kawasan ekosistem mangrove di Teluk Bintuni sebesar 260.289 Ha, yang merupakan 8,92% daritotal luas mangrove di Indonesia. Selain itu, sering dijumpai spesies penting yang terancam punah dan dilindungi,seperti hiu, pari, lumba-lumba, penyu dan jenis burung laut.Kabupaten Teluk Bintuni merupakan daerah asuhan (nursery ground) bagi berbagai komoditas perikananyang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti udang, kepiting dan jenis ikan lainnya. Adanya sistem pemanfaatansumber daya laut melalui mekanisme perijinan hak ulayat di Teluk Bintuni membuat pemanfaatan potensiperikanan pada wilayah ruang laut dapat terkendali.Produksi perikanan tangkap di Teluk Bintuni mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun2016, jumlah produksi perikanan tangkap di Teluk Bintuni sebesar 2.764 ton, meningkat signifikan dari produksiperikanan tangkap tahun 2012 yang sebesar 2.261 ton (Buku Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2016, DinasKelautan dan Perikanan Propinsi Papua Barat). Komoditas perikanan udang dan kepiting dari Kabupaten TelukBintuni memiliki kualitas yang cukup tinggi untuk menembus pasar ekspor ke mancanegara.Saat ini terdapat berbagai kelompok nelayan setempat yang melakukan aktivitas penangkapan ikansecara tradisional di wilayah perairan Teluk Bintuni. Keberadaan berbagai kelompok nelayan tersebut menjadimodal awal yang paling baik untuk memulai implementasi pengembangan program perbaikan perikanan daninisiasi MPA baru di Teluk Bintuni.Kelemahan (-):Kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan secara berkelanjutandi Teluk Bintuni masih rendah. Hal ini diindikasikan dengan pemanfaatan hasil tangkapan yang belum optimal,pemanfaatan hutan mangrove yang belum terkendali, dan maraknya aktivitas pencemaran di lingkungan pesisirterutama dari pembuangan limbah domestik.Pada beberapa wilayah tertentu, inovasi untuk penambahan nilai atau diversifikasi produk perikanandan hasil laut lain masih tergolong rendah sehingga mempengaruhi rendahnya alternatif pendapatan tambahanbagi nelayan. Hal ini umumnya terjadi di sebagian besar kampung yang tidak secara langsung mendapat bantuandari pihak swasta. Rendahnya kapasitas pengelola sumber daya pesisir menyebabkan belum optimalnyapengaturan pemanfaatan wilayah pesisir. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perlindunganspesies langka, terancam punah dan dilindungi menyebabkan masih terjadinya pemanfaatan terhadap spesiesspesiestersebut.Laporan Survei Data Dasar Teluk Bintuni 2017 | 69
Faktor ExternalPeluang (+):Kabupaten Teluk Bintuni memiliki aksesibilitas yang semakin baik dengan tersedianya transportasi darat,laut dan udara. Situasi tersebut didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana seperti pelabuhan, bandarudara dan infrastruktur jalan raya yang memadai. Dukungan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) 7 Suku Besar diKabupaten Teluk Bintuni terhadap pembentukan kawasan konservasi perairan baru cukup positif. Hal ini terlihatmelalui keterlibatan aktif LMA dalam proses inisiasi dan persiapan deklarasi adat untuk pencadangan kawasankonservasi perairan di Teluk Bintuni.Saat ini terdapat pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Teluk Bintuni yang berupa Hutan Lindungdan Cagar Alam Teluk Bintuni. Keberadaaan kawasan-kawasan tersebut dapat mendorong pengelolaan wilayahperairan sekitar sehingga pengelolaan kawasan komprehensif yang memiliki keterkaitan ekologis, sosial danbudaya dapat terwujud.Ancaman (-):Teluk Bintuni termasuk dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu kawasan industristrategis untuk minyak dan gas serta industri pengolahan hasil hutan. Saat ini di Teluk Bintuni telah beroperasiperusahaan gas BP Tangguh yang melakukan eksplorasi gas alam cair (LNG) dalam skala besar. Selain itu,pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorongterbentuknya industri smelter dan petrokimia di Teluk Bintuni. Hal ini dapat menjadi ancaman apabila bentukpemanfaatan kawasan industri tersebut tidak mempertimbangkan keberlanjutan ekologi dan sumber daya yangada. Pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak berkelanjutan dapat mempengaruhi ketersedian stoksumber daya ikan. Penangkapan yang dilakukan secara terus menerus dan masif pada area tertentumenyebabkan menurunnya jumlah tangkapan nelayan dari waktu ke waktu.Eksploitasi ekosistem mangrove seperti pemanfaatan oleh pihak swasta pada skala besar untuk industrikertas dan kayu olahan menyebabkan degradasi fungsi ekosistem mangrove. Selain itu, terdapat alih fungsi lahanmangrove untuk pengembangan kawasan pemukiman dan perluasan kota yang menyebabkan berkurangnyatutupan vegetasi mangrove secara signifikan. Pembuangan limbah domestik ke laut seperti limbah rumah tangga,limbah yang berasal dari aktivitas pelayaran dan perikanan tangkap (pembuangan jaring bekas) berdampak padamenurunnya kualitas sanitasi, perairan dan nilai estetika.Rekomendasi Strategi Pengelolaan1. Inisiasi kawasan konservasi perairan untuk keberlanjutan sumber daya perikanan dan pelayananekosistem di Teluk Bintuni yang melibatkan pihak pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat.2. Pengaturan pemanfaatan sumber daya perikanan melalui strategi pemanfaatan (harvest strategy) yangdidukung oleh kelembagaan pengelola yang memadai.3. Penyusunan regulasi/kebijakan dalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secaraterpadu serta berkelanjutan.4. Peningkatan kapasitas pengelola sumber daya pesisir dan perikanan untuk memastikan pemanfaatanyang optimal.5. Peningkatan kesadartahuan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan perikanan secara lestari.Laporan Survei Data Dasar Teluk Bintuni 2017 | 70
- Page 29 and 30: ReferensiAgustina Y.S. Arobaya, Fre
- Page 31 and 32: III.STATUS SOSIALPendahuluanWilayah
- Page 33 and 34: Lainnya, 1% Mobil, 1%Pejalan kaki,
- Page 35 and 36: Jenjang Pendidikanberasal dari PLN.
- Page 37 and 38: Health Facilities Health Workersbel
- Page 39 and 40: 3.3.11 KependudukanSebagian besar p
- Page 41 and 42: Ton3,500.003,000.002,500.002,000.00
- Page 43 and 44: Suku IrarutuSuku SumuriSebyar yang
- Page 45 and 46: Sumuri. Masyarakat yang berada di O
- Page 47 and 48: IV.AKTIVITAS PERIKANANPendahuluanPe
- Page 49 and 50: Tabel 4-1 Komoditas perikanan yang
- Page 51 and 52: potensial untuk aktivitas penangkap
- Page 53 and 54: RTP (orang)Nilai Produksi (Rp. 1,00
- Page 55 and 56: jumlah (ekor)jumlah (ekor)504540353
- Page 57 and 58: Tabel 4-7 Harga Udang di Kabupaten
- Page 59 and 60: JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJul
- Page 61 and 62: Gambar 4-8 Rantai Pemasaran Udang d
- Page 63 and 64: ReferensiBadan Perencanaan Pembangu
- Page 65 and 66: V. PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUTPend
- Page 67 and 68: 5.2.1.3 Pemetaan CepatPemetaan cepa
- Page 69 and 70: Gambar 5-3 Peta Sebaran Wilayah yan
- Page 71 and 72: STRUKTUR LEMBAGA MASYARAKAT ADAT SU
- Page 73 and 74: Gambar 5-9 Peta Wilayah Kerja Migas
- Page 75 and 76: Sedangkan nelayan Kampung Banjar Au
- Page 77 and 78: Gambar 5-11 Mekanisme Penambatan Pe
- Page 79: ReferensiAinsworth, C. H., Pitcher,
- Page 83 and 84: Lampiran 2. Data Pohon Mangrove di
- Page 85 and 86: Lampiran 4. Data Semai Mangrove di
- Page 87 and 88: Lampiran Pemanfaataan Sumber Daya L
- Page 89 and 90: % Tutupan Mangrove(Data Ekologi Man
- Page 91 and 92: 2017> Jan: 26.294 kg/trip> Feb: 21.
- Page 93 and 94: Aktivitas & luaran yangbersumber da
- Page 95: Jumlah kasus yangdiinvestigasi/dise
Faktor External
Peluang (+):
Kabupaten Teluk Bintuni memiliki aksesibilitas yang semakin baik dengan tersedianya transportasi darat,
laut dan udara. Situasi tersebut didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana seperti pelabuhan, bandar
udara dan infrastruktur jalan raya yang memadai. Dukungan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) 7 Suku Besar di
Kabupaten Teluk Bintuni terhadap pembentukan kawasan konservasi perairan baru cukup positif. Hal ini terlihat
melalui keterlibatan aktif LMA dalam proses inisiasi dan persiapan deklarasi adat untuk pencadangan kawasan
konservasi perairan di Teluk Bintuni.
Saat ini terdapat pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Teluk Bintuni yang berupa Hutan Lindung
dan Cagar Alam Teluk Bintuni. Keberadaaan kawasan-kawasan tersebut dapat mendorong pengelolaan wilayah
perairan sekitar sehingga pengelolaan kawasan komprehensif yang memiliki keterkaitan ekologis, sosial dan
budaya dapat terwujud.
Ancaman (-):
Teluk Bintuni termasuk dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu kawasan industri
strategis untuk minyak dan gas serta industri pengolahan hasil hutan. Saat ini di Teluk Bintuni telah beroperasi
perusahaan gas BP Tangguh yang melakukan eksplorasi gas alam cair (LNG) dalam skala besar. Selain itu,
pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong
terbentuknya industri smelter dan petrokimia di Teluk Bintuni. Hal ini dapat menjadi ancaman apabila bentuk
pemanfaatan kawasan industri tersebut tidak mempertimbangkan keberlanjutan ekologi dan sumber daya yang
ada. Pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak berkelanjutan dapat mempengaruhi ketersedian stok
sumber daya ikan. Penangkapan yang dilakukan secara terus menerus dan masif pada area tertentu
menyebabkan menurunnya jumlah tangkapan nelayan dari waktu ke waktu.
Eksploitasi ekosistem mangrove seperti pemanfaatan oleh pihak swasta pada skala besar untuk industri
kertas dan kayu olahan menyebabkan degradasi fungsi ekosistem mangrove. Selain itu, terdapat alih fungsi lahan
mangrove untuk pengembangan kawasan pemukiman dan perluasan kota yang menyebabkan berkurangnya
tutupan vegetasi mangrove secara signifikan. Pembuangan limbah domestik ke laut seperti limbah rumah tangga,
limbah yang berasal dari aktivitas pelayaran dan perikanan tangkap (pembuangan jaring bekas) berdampak pada
menurunnya kualitas sanitasi, perairan dan nilai estetika.
Rekomendasi Strategi Pengelolaan
1. Inisiasi kawasan konservasi perairan untuk keberlanjutan sumber daya perikanan dan pelayanan
ekosistem di Teluk Bintuni yang melibatkan pihak pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat.
2. Pengaturan pemanfaatan sumber daya perikanan melalui strategi pemanfaatan (harvest strategy) yang
didukung oleh kelembagaan pengelola yang memadai.
3. Penyusunan regulasi/kebijakan dalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara
terpadu serta berkelanjutan.
4. Peningkatan kapasitas pengelola sumber daya pesisir dan perikanan untuk memastikan pemanfaatan
yang optimal.
5. Peningkatan kesadartahuan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya pesisir dan perikanan secara lestari.
Laporan Survei Data Dasar Teluk Bintuni 2017 | 70
Change language