TELUK BINTUNI BASELINE SURVEY REPORT - ID
pekerjaan. Para pekerja yang umumnya transmigran yang kehilangan pekerjaan tersebut selanjutnya menjadipengguna sumber daya langsung dengan mengusahakan armada penangkapan skala kecil menggunakan perahujolor serta jaring udang untuk mengumpulkan udang dari sekitar lokasi penangkapan di wilayah Teluk Bintuni.Bagi masyarakat setempat yang merupakan suku asli Papua, usaha penangkapan udang ini juga dipelajari dandijadikan mata pencaharian utama terutama bagi masyarakat pesisir asli Papua yang bermukim di Desa Taroidan di wilayah lainnya di kawasan Teluk Bintuni.Di sisi lain, pengguna sumber daya laut non-hayati (minyak dan gas), perusahan migas international,British Petroleum (BP) menjadikan kawasan Teluk Bintuni sebagai lokasi utama untuk eksplorasi LNG melaluianak perusahaaannya BP Tangguh. BP Tangguh mengoperasikan 2 train lepas pantai dan 1 train lainnya dalamtahap konstruksi. Perusahan migas lainnya yang sedang mengupayakan pemanfaatan gas alam adalah GentingOil, perusahan migas berbasis di Malaysia yang saat ini sedang melakukan tahapan akhir eksplorasi.Pembuatan Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya LautSistem pemanfaatan potensi sumber daya terutama di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Teluk Bintunimenganut konsep property right. Konsep tersebut mengandung unsur-unsur hak ulayat baik di wilayah daratanmaupun laut. Masyarakat di kampung pesisir mempunyai batas yuridiksi hak ulayat laut dengan batas-batashorizontal tanda-tanda alam seperti sungai, tanjung dan pohon besar. Di samping itu, menurut (Yulianto, 2008)batas yuridiksi wilayah laut juga ditentukan berdasarkan kemampuan nelayan dalam mencapai lokasi tangkapdengan catatan bahwa penggunaan armada tangkap yang tradisional dan alat tangkap yang sederhana. Masingmasingmarga memiliki hak ulayat di wilayah tersebut yang dapat dimanfaatkan secara bersama.Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya laut oleh pihak luar di wilayah hak ulayat marga tertentuharus memperoleh izin atau perjanjian dan memberikan kompensasi atas penggunaan hak ulayat tersebut.Perjanjian tersebut dilakukan antara calon pengguna sumber daya dengan pemilik wilayah (hak ulayat). Dari hasilsurvei di Kabupaten Teluk Bintuni pada kampung pesisir target, sistem perizinan penggunaan wilayah terbagidua, yaitu perizinan untuk wilayah tangkap (fishing ground) dan untuk pendaratan hasil perikanan/penyandarankapal/penambatan perahu. Misalnya, pengguna sumber daya di Kampung Banjar Ausoy untuk mendaratkan hasiltangkapan perikanan di pelabuhan/dermaga harus memperoleh izin dari pemilik wilayah, seperti marga Vimbay,Yetu, dan Iba. Sedangkan wilayah tangkap harus memperoleh izin pada marga Manubbui dan Maboro. Sistemperizinan dapat berupa perjanjian dan atau pembayaran sejumlah uang dengan ketentuan tertentu. Ketentuantersebut seperti pembayaran pada wilayah tangkap berdasarkan target lokasi penangkapan yang dibayar perkelompok atau per perahu.Laporan Survei Data Dasar Teluk Bintuni 2017 | 65
Gambar 5-11 Mekanisme Penambatan Perahu Nelayan Tangkap dan Nelayan Pengepul Komoditas Udang di K.Sidomakmur Distrik Aroba Kabupaten Teluk BintuniSedangkan pada level pemerintah dilakukan perizinan hanya pada kategori kapal dengan ukuran >10GT. Namun semenjak adanya UU 23 Tahun 2014 yang menjelaskan kewenangan pemerintah provinsi terhadappengelolaan wilayah laut, sebagian besar perizinan dilakukan di pemerintah provinsi melalui Dinas PerizinanTerpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat. Untuk itu,peran pemerintah daerah kabupaten dalam proses pengambilan keputusan, misalnya sistem perizinan SIUP/SIPIdan seterusnya dilakukan oleh provinsi.Konflik Pemanfaatan Sumber Daya LautKonflik pemanfaatan sumber daya laut di Kawasan Teluk Bintuni merupakan isu penting saat ini. Adanyakeluhan dari pengguna sumber daya, terutama nelayan udang dan nelayan ikan conggek dengan pemanfaatan gasalam oleh perusahan BP Tangguh menjadi indikasi adanya ketegangan. Meskipun belum terjadi konflik terbukaantarpengguna tersebut. Masing-masing mengklaim bahwa wilayah pemanfaatan mereka terganggu olehaktivitas. Nelayan udang dan ikan conggek merasakan bahwa aktivitas mereka terganggu oleh aktivitas kapalkapalperusahan BP Tangguh yang lalu-lalang di perairan sekitar lokasi penangkapan udang dan kakap Cina.Sebaliknya, BP tangguh juga mengeluhkan bahwa aktivitas olah gerak kapal serta keberadaan train lepas pantaiterganggu oleh aktivitas nelayan lokal. Terlebih, dalam wawancara bersama masyarakat nelayan udang di RKI,terungkap bahwa aktivitas seismik saat operasi eksplorasi migas menyebabkan gangguan akustik yang berpotensimenggangu produktivitas sumber daya perikanan, khususnya udang di sekitar perairan Teluk Bintuni. Dengandemikian, penelitian mendalam terkait dampak operasi seismik saat explorasi migas terhadap keberadaan udangdan hasil tangkapan perlu dilakukan.Konflik pemanfaatan nyata yang terjadi saat ini adalah aktivitas konstruksi train 3 BP Tangguh di sekitarperairan kampung Taroi mengharuskan nelayan udang dan kakap Cina menghindari lokasi sekitar lalu lalangnyakapal perusahan. Bagi BP tangguh, himbauan ini disampaikan agar kecelakaan tabrakan kapal dengan nelayandapat dihindari. Namun bagi nelayan, lokasi utama penangkapan ikan conggek dan udang yang produktif telahtereliminasi oleh adanya aktivitas olah gerak kapal perusahan.Konflik pemanfaatan sumber daya juga terjadi pada nelayan asli Papua dan nelayan kepiting serta nelayanudang yang melakukan aktivitas hingga jauh memasuki wilayah sungai. Nelayan asli suku Kuri mengeluhkanLaporan Survei Data Dasar Teluk Bintuni 2017 | 66
- Page 25 and 26: Jenis mangrove minor yang ada di Te
- Page 27 and 28: Jumlah (Individu)Gambar 2-14 Strukt
- Page 29 and 30: ReferensiAgustina Y.S. Arobaya, Fre
- Page 31 and 32: III.STATUS SOSIALPendahuluanWilayah
- Page 33 and 34: Lainnya, 1% Mobil, 1%Pejalan kaki,
- Page 35 and 36: Jenjang Pendidikanberasal dari PLN.
- Page 37 and 38: Health Facilities Health Workersbel
- Page 39 and 40: 3.3.11 KependudukanSebagian besar p
- Page 41 and 42: Ton3,500.003,000.002,500.002,000.00
- Page 43 and 44: Suku IrarutuSuku SumuriSebyar yang
- Page 45 and 46: Sumuri. Masyarakat yang berada di O
- Page 47 and 48: IV.AKTIVITAS PERIKANANPendahuluanPe
- Page 49 and 50: Tabel 4-1 Komoditas perikanan yang
- Page 51 and 52: potensial untuk aktivitas penangkap
- Page 53 and 54: RTP (orang)Nilai Produksi (Rp. 1,00
- Page 55 and 56: jumlah (ekor)jumlah (ekor)504540353
- Page 57 and 58: Tabel 4-7 Harga Udang di Kabupaten
- Page 59 and 60: JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJul
- Page 61 and 62: Gambar 4-8 Rantai Pemasaran Udang d
- Page 63 and 64: ReferensiBadan Perencanaan Pembangu
- Page 65 and 66: V. PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUTPend
- Page 67 and 68: 5.2.1.3 Pemetaan CepatPemetaan cepa
- Page 69 and 70: Gambar 5-3 Peta Sebaran Wilayah yan
- Page 71 and 72: STRUKTUR LEMBAGA MASYARAKAT ADAT SU
- Page 73 and 74: Gambar 5-9 Peta Wilayah Kerja Migas
- Page 75: Sedangkan nelayan Kampung Banjar Au
- Page 79 and 80: ReferensiAinsworth, C. H., Pitcher,
- Page 81 and 82: Faktor ExternalPeluang (+):Kabupate
- Page 83 and 84: Lampiran 2. Data Pohon Mangrove di
- Page 85 and 86: Lampiran 4. Data Semai Mangrove di
- Page 87 and 88: Lampiran Pemanfaataan Sumber Daya L
- Page 89 and 90: % Tutupan Mangrove(Data Ekologi Man
- Page 91 and 92: 2017> Jan: 26.294 kg/trip> Feb: 21.
- Page 93 and 94: Aktivitas & luaran yangbersumber da
- Page 95: Jumlah kasus yangdiinvestigasi/dise
Gambar 5-11 Mekanisme Penambatan Perahu Nelayan Tangkap dan Nelayan Pengepul Komoditas Udang di K.
Sidomakmur Distrik Aroba Kabupaten Teluk Bintuni
Sedangkan pada level pemerintah dilakukan perizinan hanya pada kategori kapal dengan ukuran >10
GT. Namun semenjak adanya UU 23 Tahun 2014 yang menjelaskan kewenangan pemerintah provinsi terhadap
pengelolaan wilayah laut, sebagian besar perizinan dilakukan di pemerintah provinsi melalui Dinas Perizinan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat. Untuk itu,
peran pemerintah daerah kabupaten dalam proses pengambilan keputusan, misalnya sistem perizinan SIUP/SIPI
dan seterusnya dilakukan oleh provinsi.
Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Laut
Konflik pemanfaatan sumber daya laut di Kawasan Teluk Bintuni merupakan isu penting saat ini. Adanya
keluhan dari pengguna sumber daya, terutama nelayan udang dan nelayan ikan conggek dengan pemanfaatan gas
alam oleh perusahan BP Tangguh menjadi indikasi adanya ketegangan. Meskipun belum terjadi konflik terbuka
antarpengguna tersebut. Masing-masing mengklaim bahwa wilayah pemanfaatan mereka terganggu oleh
aktivitas. Nelayan udang dan ikan conggek merasakan bahwa aktivitas mereka terganggu oleh aktivitas kapalkapal
perusahan BP Tangguh yang lalu-lalang di perairan sekitar lokasi penangkapan udang dan kakap Cina.
Sebaliknya, BP tangguh juga mengeluhkan bahwa aktivitas olah gerak kapal serta keberadaan train lepas pantai
terganggu oleh aktivitas nelayan lokal. Terlebih, dalam wawancara bersama masyarakat nelayan udang di RKI,
terungkap bahwa aktivitas seismik saat operasi eksplorasi migas menyebabkan gangguan akustik yang berpotensi
menggangu produktivitas sumber daya perikanan, khususnya udang di sekitar perairan Teluk Bintuni. Dengan
demikian, penelitian mendalam terkait dampak operasi seismik saat explorasi migas terhadap keberadaan udang
dan hasil tangkapan perlu dilakukan.
Konflik pemanfaatan nyata yang terjadi saat ini adalah aktivitas konstruksi train 3 BP Tangguh di sekitar
perairan kampung Taroi mengharuskan nelayan udang dan kakap Cina menghindari lokasi sekitar lalu lalangnya
kapal perusahan. Bagi BP tangguh, himbauan ini disampaikan agar kecelakaan tabrakan kapal dengan nelayan
dapat dihindari. Namun bagi nelayan, lokasi utama penangkapan ikan conggek dan udang yang produktif telah
tereliminasi oleh adanya aktivitas olah gerak kapal perusahan.
Konflik pemanfaatan sumber daya juga terjadi pada nelayan asli Papua dan nelayan kepiting serta nelayan
udang yang melakukan aktivitas hingga jauh memasuki wilayah sungai. Nelayan asli suku Kuri mengeluhkan
Laporan Survei Data Dasar Teluk Bintuni 2017 | 66
Change language