TELUK BINTUNI BASELINE SURVEY REPORT - ID

pekerjaan. Para pekerja yang umumnya transmigran yang kehilangan pekerjaan tersebut selanjutnya menjadi
pengguna sumber daya langsung dengan mengusahakan armada penangkapan skala kecil menggunakan perahu
jolor serta jaring udang untuk mengumpulkan udang dari sekitar lokasi penangkapan di wilayah Teluk Bintuni.
Bagi masyarakat setempat yang merupakan suku asli Papua, usaha penangkapan udang ini juga dipelajari dan
dijadikan mata pencaharian utama terutama bagi masyarakat pesisir asli Papua yang bermukim di Desa Taroi
dan di wilayah lainnya di kawasan Teluk Bintuni.
Di sisi lain, pengguna sumber daya laut non-hayati (minyak dan gas), perusahan migas international,
British Petroleum (BP) menjadikan kawasan Teluk Bintuni sebagai lokasi utama untuk eksplorasi LNG melalui
anak perusahaaannya BP Tangguh. BP Tangguh mengoperasikan 2 train lepas pantai dan 1 train lainnya dalam
tahap konstruksi. Perusahan migas lainnya yang sedang mengupayakan pemanfaatan gas alam adalah Genting
Oil, perusahan migas berbasis di Malaysia yang saat ini sedang melakukan tahapan akhir eksplorasi.
Pembuatan Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Laut
Sistem pemanfaatan potensi sumber daya terutama di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Teluk Bintuni
menganut konsep property right. Konsep tersebut mengandung unsur-unsur hak ulayat baik di wilayah daratan
maupun laut. Masyarakat di kampung pesisir mempunyai batas yuridiksi hak ulayat laut dengan batas-batas
horizontal tanda-tanda alam seperti sungai, tanjung dan pohon besar. Di samping itu, menurut (Yulianto, 2008)
batas yuridiksi wilayah laut juga ditentukan berdasarkan kemampuan nelayan dalam mencapai lokasi tangkap
dengan catatan bahwa penggunaan armada tangkap yang tradisional dan alat tangkap yang sederhana. Masingmasing
marga memiliki hak ulayat di wilayah tersebut yang dapat dimanfaatkan secara bersama.
Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya laut oleh pihak luar di wilayah hak ulayat marga tertentu
harus memperoleh izin atau perjanjian dan memberikan kompensasi atas penggunaan hak ulayat tersebut.
Perjanjian tersebut dilakukan antara calon pengguna sumber daya dengan pemilik wilayah (hak ulayat). Dari hasil
survei di Kabupaten Teluk Bintuni pada kampung pesisir target, sistem perizinan penggunaan wilayah terbagi
dua, yaitu perizinan untuk wilayah tangkap (fishing ground) dan untuk pendaratan hasil perikanan/penyandaran
kapal/penambatan perahu. Misalnya, pengguna sumber daya di Kampung Banjar Ausoy untuk mendaratkan hasil
tangkapan perikanan di pelabuhan/dermaga harus memperoleh izin dari pemilik wilayah, seperti marga Vimbay,
Yetu, dan Iba. Sedangkan wilayah tangkap harus memperoleh izin pada marga Manubbui dan Maboro. Sistem
perizinan dapat berupa perjanjian dan atau pembayaran sejumlah uang dengan ketentuan tertentu. Ketentuan
tersebut seperti pembayaran pada wilayah tangkap berdasarkan target lokasi penangkapan yang dibayar per
kelompok atau per perahu.
Laporan Survei Data Dasar Teluk Bintuni 2017 | 65