TELUK BINTUNI BASELINE SURVEY REPORT - ID

Gambar 5-9 Peta Wilayah Kerja Migas Status Mei 2016. (Sumber: Peta Rencana Penawaran WK 2016 dan Wilayah Kerja
Aktif Migas di Papua Barat)
Selain konsesi area perairan, pemanfaatan hasil hutan kayu di darat juga menjadi hal yang penting.
Pemanfaatan hutan kayu di wilayah Teluk Bintuni sebagian besar beroperasi dengan memanfaatkan hutan
mangrove. Dengan demikian, aktivitas pemanfaatan hutan mangrove ini akan berpengaruh terhadap kondisi
sumber daya kelautan di wilayah Teluk Bintuni.
Unit pengelola yang mencakup Teluk Bintuni disebut oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di level
regional sebagai KPH Bakau. Berdasarkan fungsi hutan di Kabupaten Teluk Bintuni, terdapat 3 izin pemanfaatan
kawasan hutan di Teluk Bintuni berdasarkan izin pemanfaatan kawasan hutan tahun 2014 yang dikeluarkan oleh
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tiga perusahaan yang memperoleh izin tersebut adalah Hutan
Tanaman Industri (HTI) kepada PT. Kesatuan Mas Abadi dengan luas konsesi 100.960 ha. Sementara untuk
Hutan Alam (HA), terdapat tiga perusahaan yang memegang hak pemanfaatan, yaitu PT. Bintuni Utama Murni
dengan luas konsesi 83.014,62 ha, PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya dengan luas konsesi 39.217,08 ha, dan
PT. Wukirasari dengan luas konsesi 30.417,85 ha. Adapun total luas konsesi pemanfaatan kawasan hutan di
Teluk Bintuni adalah seluas 253.608 ha yang tersebar di bagian selatan dari Kabupaten Teluk Bintuni.
Pemanfaatan kawasan hutan di Teluk Bintuni dapat dilihat pada Gambar 5-9
Laporan Survei Data Dasar Teluk Bintuni 2017 | 62