TELUK BINTUNI BASELINE SURVEY REPORT - ID

III.
STATUS SOSIAL
Pendahuluan
Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni tersebar dalam 24 distrik dimana 12 distrik diantaranya terletak
di wilayah pesisir (BPS Kabupaten Teluk Bintuni, 2017). Luas Kabupaten Teluk Bintuni adalah 18.637 km2
yang mencakup wilayah laut termasuk muara dan sungai. Potensi sumber daya laut untuk perikanan cukup
besar dan telah dimanfaatkan sejak tahun 1970-an (Atlas Sumber daya Pesisir Teluk Bintuni, 2003).
Komoditas perikanan yang menjadi primadona dan berkembang hingga sekarang adalah udang. Aktivitas
pemanfaatan potensi perikanan udang sejak tahun 1990 oleh perusahaan PT. Bintuni Mina Raya telah banyak
menyerap lapangan kerja. Hingga saat ini aktivitas penangkapan udang masih terus dilakukan dengan
menggunakan armada <10 GT. Diketahui sekitar 1.469 rumah tangga perikanan di Kabupaten Teluk Bintuni
memproduksi 405,8 ton udang pada tahun 2017. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya (BPS Kab.
Teluk Bintuni, 2017). Selain udang, komoditas kepiting bakau (mud crab), ikan demersal dan pelagis kecil
termasuk komoditas dominan yang dimanfaatkan nelayan Kabupaten Teluk Bintuni.
Ditinjau dari kondisi sosial masyarakatnya, penduduk Kabupaten teluk Bintuni terbagi dalam 7
kelompok suku yang tersebar di daerah pegunungan dan pesisir. Lima di antara suku tersebut tersebar di
wilayah pesisir yaitu Suku Kuri, Wamesa, Sebyar, Irarutu dan Sumuri. Masyarakat pesisir tersebut masih
sangat bergantung pada potensi sumber daya perikanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Diketahui pula bahwa wilayah perairan pesisir laut Kabupaten Teluk Bintuni telah diperuntukkan untuk
kawasan industri, blok migas, konservasi dan hutan lindung. Tekanan terhadap wilayah perairannya semakin
banyak dan tentunya berdampak pada aktivitas perikanan tangkap. Di samping itu, kebijakan pengendalian
penangkapan dan pengaturan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut belum diformulasikan. Isu dan
permasalahan mengenai hilangnya daerah penangkapan (fishing ground), jumlah tangkapan semakin menurun
serta wilayah tangkap yang semakin jauh menjadi kendala yang harus dihadapi masyarakat terutama nelayan
tradisional. Padahal komoditas perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 adalah komoditas
ekspor yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.
Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan mengenai pengaturan pemanfaatan sumber daya pesisir
dan laut di Kabupaten Teluk Bintuni. Pengaturan tersebut harus memperhatikan berbagai macam aspek di
mana salah satunya aspek sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Atas dasar tersebut kondisi sosial dan
ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Teluk Bintuni penting untuk diketahui. Untuk mengetahui kondisi
sosial dan ekonomi masyarakat peisisr, perlu dilakukan survei lapangan untuk menjadi referensi awal dalam
inisiasi program pelestarian sumber daya laut dan pengendalian pemanfaatan perikanan di Kabupaten Teluk
Bintuni.
Metode
Pelaksanaan pengambilan data lapangan dilakukan selama 7 hari di 5 lokasi kampung target. Kampung
target dipilih berdasarkan tingginya tingkat aktivitas perikanan dan pemanfaatan sumber daya laut (Tabel 3-
1).
Tabel 3-1 Lokasi Pengambilan Data di Masing-Masing Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni
No. Distrik Target Kampung/Kelurahan
1. Manimeri Kampung Banjar Ausoy
2. Bintuni Kampung Nelayan (RT1 RW3) Kel. Bintuni Timur
3. Taroi Kampung Taroi
Laporan Survei Data Dasar Teluk Bintuni 2017 | 20