TELUK BINTUNI BASELINE SURVEY REPORT - ID

II.
STATUS EKOSISTEM PESISIR
Pendahuluan
Hutan mangrove di Provinsi Papua Barat dengan luas kurang lebih 2,25 juta hektar merupakan
hutan mangrove terluas di Indonesia serta merupakan contoh terbaik dari tipe habitat ini di kawasan Asia
Tenggara. Sementara itu, hutan mangrove di Teluk Bintuni seluas ± 260 ribu hektar dan mencakup 10%
dari total luas hutan mangrove Indonesia (Wibowo dan Suyatno, 1998:94). Berdasarkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) No. 2 Tahun 2009 mengenai inisiasi Kawasan Konservasi Perairan
(KKP), diperlukan suatu data dasar yang meliputi data ekologi, sosial dan ekonomi dalam menyusun
dokumen awal iniasasi calon KKP. Oleh karena itu, inisiasi calon KKP Teluk Bintuni membutuhkan
pengambilan data ekologi di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Adapun jenis data yang diambil terdiri atas
data: 1) kondisi vegetasi mangrove, 2) tingkat kesehatan mangrove, 3) zonasi sebaran pertumbuhan
mangrove, 4) jenis dan kerapatan mangrove dan 5) biota asosiasi kawasan.
Metodologi
Survei ini dilakukan mencakup 4 (empat) distrik di wilayah pesisir Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu
Bintuni, Aroba, Babo dan Taroi (Gambar 2-1). Pemilihan lokasi sampling dilakukan dengan metode acak
bertingkat yang terdiri dari 5 stasiun pengamatan dengan mempertimbangkan pola zonasi hutan mangrove
(Zona Depan, Zona Tengah dan Zona Belakang) dan berdasarkan pola pemanfaatan lahan (Hutan Lindung,
Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi).
Gambar 2-1 Stasiun Pengamatan Baseline Survei Teluk Binuni
Laporan Survei Data Dasar Teluk Bintuni 2017 | 3