EFEK DINANTI PAKET DIRACIK EFEK DINANTI
m-130-2015
m-130-2015
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
kunjungan kerja<br />
Tim Panja Pertanahan<br />
Komisi II DPR bersama<br />
Sekda, Kepala BPN<br />
Prov. Lampung<br />
KOMISI II PANTAU PERSIAPAN<br />
PILKADA SERENTAK DAN<br />
PERMASALAHAN TANAH<br />
Di sela-sela kesibukannya menggelar rapat<br />
kerja dan rapat dengar pendapat dengan<br />
mitra kerja membahas RAPBN 2016, Komisi<br />
II tetap melaksanakan tugas konstitusionalnya<br />
dengan mengirim Tim Panja Pertanahan<br />
ke Provinsi Lampung dan Tim Pemantau Pilkada<br />
Serentak ke Provinsi Sumatera Utara.<br />
Kunjungan kerja Spesifik tersebut dilakukan<br />
pada akhir September lalu. Tim Pemantau Pilkada<br />
dipimpinan langsung oleh Ketua Komisi Rambe<br />
Kamarul Zaman sementara Panja Pertanahan<br />
dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Reza Patria.<br />
Menurut Ahmad Riza, kunjungan kerja spesifik<br />
ke Lampung kali ini dilatarbelakangi maraknya<br />
konflik dan sengketa pertanahan di daerah ini dan<br />
juga di daerah lain seluruh Indonesia. Masalah<br />
konflik tanah merupakan persoalan besar bagi<br />
bangsa karena tidak ada kunjung penyelesaian.<br />
Masalahnya bukan makin reda justru bereskalasi<br />
dari waktu ke waktu dan mengarah pada tindakan<br />
anarkis yang merugikan semua pihak.<br />
Konflik dan sengketa tanah ini sudah lama<br />
dibiarkan dan semakin berlarut-larut dan<br />
kemudian menjadi kasus yang sangat kompleks<br />
dan tidak mudah untuk dipecahkan. Dengan akan<br />
dibahasya RUU Pertanahan, dia berharap dapat<br />
mempermudah penyelesaian kasus-kasus tanah .<br />
“Komisi II DPR bertekad akan bisa menyelesaikan<br />
RUU Pertanahan guna menjawab permasalahan<br />
pertanahan yang terjadi. RUU Pertanahan<br />
diharapkan menjadi karya besar DPR yang dapat<br />
mempermudah penyelesaikan kasus-kasus tanah,”<br />
ungkap anggota Tim Budiman Sudjatmiko saat<br />
pertemuan dengan Sekda, Kepala Kanwil Badan<br />
Pertanahan Nasional Provinsi Lampung beserta<br />
jajaran serta Dirjen Penanganan Masalah Agraria<br />
Bambang Tri Suryo Binantoro.<br />
Betapa strategsinya masalah pertanahan yang<br />
harus segera diatasi, sebab berdasarkan data dari<br />
penelitian IPB dan mantan Kepala BPN Joyowinoto,<br />
56% asset nasional kita hanya dikuasai oleh 0,2 %<br />
penduduk atau 400 ribu orang saja dan 240 juta,<br />
orang di Indonesia. Artinya tanah kita, tambang,<br />
hutan, gunung, sungai dikuasai hanya oleh 400<br />
ribu orang. Dimana 87% dalam bentuk penguasaan<br />
atas tanah sehingga tingkat ketimpangan atas<br />
50 EDISI 130 TH. XLV, 2015