EFEK DINANTI PAKET DIRACIK EFEK DINANTI
m-130-2015
m-130-2015
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
perekonomian negara. Dampak<br />
mem besarnya commitment fee dan<br />
beban utang akibat selisih kurs akan<br />
berdampak kepada kemampuan fiskal<br />
untuk membiayai program/kegiatan<br />
pelayanan publik terutama untuk sektor<br />
pendidikan, kesehatan, listrik, gas, air<br />
bersih, pertahanan dan pembangunan<br />
atau pengeluaran untuk sektor-sektor<br />
strategis akan semakin kecil dan<br />
terpaksa dikurangi.<br />
Lindung nilai (hedging) yang saat<br />
ini telah dilakukan pemerintah untuk<br />
mengurangi kerugian selisih kurs,<br />
me rupakan salah satu cara untuk<br />
me ngurangi dampak kerugian di<br />
masa yang akan datang. Akan tetapi,<br />
perencanaan yang lebih matang dengan<br />
memperhatikan secara detail visibilitas<br />
proyek-proyek yang akan didanai merupakan<br />
cara yang paling ampuh untuk<br />
menghindari resiko dampak kerugian<br />
dimasa yang akan datang.<br />
HARUS JADI PERTIMBANGAN<br />
Ada berbagai permasalahan dalam<br />
pelaksanaan proyek pinjaman luar<br />
negeri yang selama ini masih sering<br />
kali terjadi. Permasalahan-permasalahan<br />
ini, dikhawatirkan akan berdampak<br />
pada keberhasilan atau kelancaran<br />
pelaksanaan proyek dan sekaligus juga<br />
menentukan tingkat penyerapan dana<br />
pinjaman luar negeri.<br />
Pertama, permasalahan pada tahap<br />
persiapan pengadaan. Permasalahan<br />
yang timbul antara lain disebabkan<br />
oleh keterlambatan dalam penyelesaian<br />
pekerjaan Detail Engineering Design<br />
(DED) atau adanya perubahan di dalam<br />
desain proyek, Project Management Unit<br />
(PMU) belum terbentuk, keterlambatan<br />
penerbitan dokumen anggaran berupa<br />
Daftar Isian Proyek (DIP), sedangkan<br />
pinjaman sudah ditandatangani dan<br />
sudah efektif sehingga pelaksanaan<br />
pengadaan menjadi tertunda yang<br />
akhirnya menyebabkan keterlambatan<br />
pelaksanaan konstruksi.<br />
Kedua, pada proses pengadaan<br />
barang dan jasa sering terjadi beberapa<br />
masalah, diantaranya keterlambatan<br />
dalam proses pelaksanaan pengadaan,<br />
kesalahan dalam proses pengadaan<br />
(misprocurement) dan kecurangan<br />
berupa kolusi (collusive), penipuan<br />
(fraudulent), dan korupsi (corruption)<br />
yang berdampak pada pengadaan yang<br />
tidak sesuai dengan standar pengguna<br />
jasa.<br />
Ketiga, permasalahan pada tahap<br />
pelaksanaan konstruksi. Permasalahan<br />
yang sering muncul adalah keterlambatan<br />
di dalam pelaksanaan proyek<br />
yang disebabkan oleh kurang matangnya<br />
perencanaan proyek, keterlambatan<br />
dalam pekerjaan fisik, lambatnya proses<br />
pembebasan lahan (antara lain karena<br />
kurangnya alokasi dana pembebasan<br />
tanah), keterlambatan di dalam proses<br />
perekrutan tenaga kerja, serta pemahaman<br />
yang kurang terhadap petunjuk<br />
pelaksanaan dan petunjuk teknis<br />
proyek.<br />
Keempat, terkait dengan pihak<br />
pemberi pinjaman luar negeri.<br />
Permasalahan yang sering muncul<br />
adalah adanya pembatalan beberapa<br />
komponen proyek, adanya keputusan<br />
penghentian proyek sementara dari<br />
pihak pemberi pinjaman, adanya keharusan<br />
melibatkan masyarakat (atau<br />
orang dalam jumlah tertentu) di dalam<br />
pelaksanaan proyek, persyaratan-persyaratan<br />
proyek lainnya yang terlalu<br />
ketat seperti harus ada dana pendamping,<br />
analisis dampak lingkungan, dan<br />
harus adanya undang-undang tertentu,<br />
pedoman pengadaan yang berbeda dari<br />
setiap donor dan lamanya persetujuan<br />
yang dikeluarkan oleh kreditor setelah<br />
semua persyaratan terpenuhi.<br />
Kelima, terkait dengan badan<br />
pelaksana proyek (Executing Agency).<br />
Permasalahan yang sering muncul<br />
adalah pembuatan petunjuk teknis dan<br />
petunjuk pelaksanaan yang kurang<br />
jelas, kesalahan dalam menafsirkan<br />
dan menerapkan pedoman terhadap<br />
pelaksanaan proyek akibat kurang<br />
memadainya pemahaman pelaksana<br />
proyek mengenai proses dan prosedur<br />
pelaksanaan proyek dan keterlambatan<br />
sosialisasi petunjuk teknis dan petunjuk<br />
pelaksanaan proyek.<br />
Terakhir, adanya konflik sosial di<br />
daerah yang menghambat pelaksanaan<br />
proyek, hal untuk proyek-proyek<br />
pinjaman luar negeri di daerah-daerah<br />
tertentu di Indonesia.<br />
Penarikan pinjaman proyek luar<br />
negeri bisa saja menjadi solusi<br />
yang ampuh mengatasi minimnya<br />
sumber pembiayaan pembangunan<br />
infrastruktur. Namun di sisi lain, pena<br />
rikan pinjaman luar negeri juga<br />
bisa menjadi potensi masalah yang<br />
menimbulkan kerugian bagi keuangan<br />
dan perekonomian negara, maka<br />
permasalahan ini terlebih dahulu harus<br />
diselesaikan pemerintah.<br />
Menyelesaikan daftar permasalahan<br />
yang selama ini terjadi, dan perencanaan<br />
pinjaman proyek yang lebih<br />
matang harus dilakukan pemerintah,<br />
agar pinjaman proyek luar negeri dapat<br />
memberikan manfaat yang optimal bagi<br />
perbaikan kualitas infrastruktur Indonesia,<br />
aksele rasi pembangunan ekonomi<br />
Indonesia dan lebih lagi memberikan<br />
manfaat bagi tingkat kesejahteraan masyarakat.<br />
DITULIS OLEH: MARTHA CAROLINA DAN ROBBY<br />
ALEXANDER SIRAIT (TIM SUB BAGIAN ANALISA<br />
BELANJA NEGARA)<br />
DISUNTING OLEH: SF (PARLEMENTARIA) FOTO:<br />
DENUS, IST/PARLE/IW<br />
EDISI 130 TH. XLV, 2015<br />
37