EFEK DINANTI PAKET DIRACIK EFEK DINANTI

nan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),
dan dalam rangka mewujudkan sistem
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Menengah (RPJPM). “Sekarang ini ada
komitmen dalam melaksanakan program
dana desa, dengan anggaran ratarata
Rp 1,5 milyar per desa. Ini dilaksanakan
secara bertahap, sebagaimana
yang dijanjikan oleh Pemerintah,” ungkap
Sukiman.
Dia menjelaskan terkait konteks
pembahasan anggaran, telah dilakukan
antara DPR RI dan pemerintah dalam
anggaran tahun 2015. Arahannya adalah
supaya dilakukan program-program
peningkatan kapasitas Aparatur Desa.
“Hal tersebut, dilakukan pembekalan
pelatihan, supaya sumber daya manusia
dalam rangka untuk mengelola dana
bantuan desa yang cukup besar, dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya, sebelum
ada UU tentang Desa,” paparnya.
Lebih lanjut ia mengutarakan, anggaran
yang telah disalurkan untuk program
dana desa, sekarang pada tahap
III yang mencapai kurang lebih Rp. 20
Triliun. “Diharapkan akan terus meningkat
pada tahun 2015-2016, karena
hal ini juga diberikan secara bertahap.
Dan supaya perangkat desa siap dalam
melakukan itu, maka diberikan pelatihan,
pembekalan, peningkatan kapasitas
itu,” katanya.
PERLU PELATIHAN
Menurutnya, setelah dilakukan
pembahasan antara Komisi II dengan
Kementerian Dalam Negeri, mengenai
pembekalan aparaturnya, ternyata
masih baru sebagian kecil yang sudah
dilaksanakan. Memang dalam konteks
pendistribusian dalam rangka transfer
dana ke daerah, Sukiman menyampaikan,
hampir semua lapor, seperti dari
Kementerian Keuangan, Kementerian
Pembangunan Daerah tertinggal (PDT)
dan Kementerian Dalam Negeri. “Itu
(Dana Desa) sudah ada di daerah. Cuma
sekarang kalau kita lihat dari UU saja,
itu tidak boleh mengendap sampai berbulan-bulan.
Faktanya di daerah sudah
terjadi, karena sebab Desa/Aparatur
Desa takut mengambil karena masih
belum lengkap petunjuk pelaksanaannya,
waktu itu,” paparnya.
Oleh karena itu, DPR meminta harus
dipercepat pelatihan, dan pembekalan
kepada Aparatur Desa, sehingga mereka
dalam konteks penggunaan dana desa
betul-betul sesuai, dengan arah dan
program yang diinginkan oleh Pemerintah
dalam rangka membantu masyarakat.
Dan penyerapan anggaran inilah
yang masih sangat rendah. pendistribusian
dari Pemerintah Daerah kepada
desa masih terlambat, dan ada yang belum
sama sekali. “Saya pikir pemerintah
harus mendorong itu, sehingga dana ini
harus betul berada di desa dan berada
di masyarakat, sehingga bisa menopang
dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Dengan sendirinya, kalau dana ini
bergulir di masyarakat dan desa, otomatis
ekonomi di desa dan masyarakatnya
bergerak dan meningkat kesejahteraannya,”
tegas dia.
FOTO: /www.dinkes.tolikara.com
Efeknya yang harus dikejar, tapi kalau
ini terlambat, otomatis akan berdampak
dengan perputaran dan pertumbuhan
ekonomi yang ada di desa itu. Pembangunan
yang diinginkan itu, boleh untuk
infrastruktur, air bersih, penerangan,
yang sifatnya tidak tercover oleh APBD
ataupun APBN. DPR dan pemerintah
perlu mendorong pemerintahan di desa
lebih membuat peraturan desanya melalui
program berdasarkan musyawarah
desa, supaya ini betul-betul sesuai dengan
keinginan masyarakat. Selama ini,
kalau buat program pemerintah daerah
takut tidak sesuai dengan masingmasing
wilayah. Ini harus disesuaikan
dengan yang menjadi keinginan di daerah
itu. Jadi program dana desa harus
terencana, dan bisa dilaksanakan, serta
terevaluasi dengan baik, sehingga sehingga
hasilnya betul-betul tercapai dan
bisa terukur nantinya. “Mudah-mudahan
ini berdampak positif dalam rangka
kesejahteraan masyarakat di desa. Itu
harapan kita, sehingga mereka (elemen
masyarakat) kita minta untuk turut
mensukseskan program ini,” katanya.
Ia melanjutkan di Kementerian PDT
juga ada program peningkatan pemberdayaan
masyarakat, termasuk posyandu,
PKK, tokoh masyarakat dan tokoh
agama, dilibatkan untuk diberikan
pelatihan untuk dalam rangka pengelolaan
dana desa yang baik. Jadi jika ini
bisa terencana dan terukur program ini,
dia berharap akan berdampak pada pertumbuhan
ekonomi Indonesia. Kemudian,
yang menjadi kendala adalah keterlambatan
pencairan. Kita (Anggota DPR)
minta kepada Pemerintah Daerah juga
harus konsen terhadap hal ini, agar juga
memberikan pembinaan, sosialisasi, sehingga
akan lebih mudah, terprogram,
terpola dan terukur hasilnya. “Kalau
pembekalan terhadap mereka kurang,
maka di masa transisi ini dikhawatirkan,
mereka akan berurusan dengan aparat
hukum. Oleh karena itu, sejak awal, kami
sebagai anggota DPR sudah mengingatkan
itu, supaya dana desa ini jangan
membuat mala petaka bagi aparatur dan
aparat desa,” demikian Sukiman. (AS/IKY)
FOTO: RIZKA, IST/PARLE/IW
EDISI 130 TH. XLV, 2015
33