EFEK DINANTI PAKET DIRACIK EFEK DINANTI

pengawasan
DANA DESA,
JANGAN SAMPAI
SALAH KELOLA
Ada 74.000 desa di negeri ini. Bayangkan seperti apa
pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia, jika semua desa
tersebut bisa menjadi desa yang maju dan sejahtera. Itulah
amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau
sering disebut UU Desa. UU ini memberikan kesempatan bagi
desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya
sendiri. Karena memang masyarakat desalah yang lebih tahu
apa saja yang dibutuhkan untuk lebih maju dan sejahtera.
Pemerintah setelah mendapat
persetujuan DPR selanjutnya
mengucurkan anggaran yang
pada saatnya akan mencapai
Rp1,5 miliar untuk setiap desa. Nah, itu
kalau dilihat dari kacamata positif. Pesan
bijak mengatakan setiap pihak harus
siap pada kemungkinan terburuk. Apa
jadinya ketika mekanisme pengawasan
tidak berjalan, lalu dana
yang dikucurkan
di puluhan ribu
desa itu jadi
bancakan, tikus
koruptor
baru yang
mendadak
muncul di
desa.
Waduh jangan sampai itu terjadi.
“Kita sebagai wakil rakyat harus
menjalankan perannya mengawasi dan
melakukan evaluasi, sehingga jangan
sampai salah dalam tata kelola keuangan
desa itu,” kata anggota Komisi II DPR Sukiman
kepada Parle dalam kesempatan
wawancara di Jakarta beberapa waktu
lalu. Itulah sebabnya komisi yang membidangi
masalah dalam negeri ini dari
awal sudah mewanti-wanti agar dana
desa ini betul-betul tepat sasaran,
sesuai dengan rencana, program,
dan sesuai dengan keinginan masyarakat
di mana desa itu berada.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan
Kalimantan Barat ini
menegaskan terkait pelaksanaan
program dana desa ini, DPR akan
melakukan evaluasi melalui
fungsi pengawasan terhadap
pemerintah. DPR akan melihat
data yang diberikan
Kementerian Keuangan,
Kementerian PDT dan
Kementerian Dalam
Negeri. Ia juga
meminta aparat
desa, jangan
keluar dari
pedo­
man-
30 EDISI 130 TH. XLV, 2015