EFEK DINANTI PAKET DIRACIK EFEK DINANTI
m-130-2015 m-130-2015
sumbang saran Paket Kebijakan Ekonomi Kabinet Kerja dalam Perspektif Publik Bagi negara-negara penganut sistem ekonomi nonsentralistik seperti Indonesia merupakan sebuah keniscayaan bahwa kita akan mengalami gelombang pasang surut pertumbuhan ekonomi beserta segala indikatornya, seperti kesempatan kerja, investasi, tabungan, tingkat suku bunga, dan besarnya anggaran negara. Selain itu, ada pula konsekuensi-konsekuensi dari perkembangan ekonomi dari masa sebelumnya yang turut juga berkontribusi menentukan posisi ekonomi saat ini. Keadaan inilah yang mula-mula menurut hemat penulis harus dipahami bersama bahwa kondisi ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga bisa didapatkan standing position yang objektif dalam melakukan penilaian. Dalam tulisan ini kami akan mencoba untuk menelaah Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-V yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam kurun waktu 2 bulan (Sep-Okt), dan bagaimana sambutan publik terhadap paket kebijakan ini. PERSEPSI PUBLIK ATAS PAKET KEBIJAKAN PEMERINTAH Kebijakan Paket pertama yang dikeluarkan awal September, awalnya dianggap mengecewakan publik karena tidak menyentuh persoalan jatuhnya nilai tukar rupiah yang mencapai angka Rp. 14.600/U$ Dolar dan IHSG yang bertengger di posisi 4.178. Sementara dalam paket kedua, pemerintah dianggap lambat untuk menahan laju pemutusan hubungan kerja, mengembalikan lagi usaha-usaha yang hampir kolaps. Biaya produksi, termasuk bahan baku impor yang kian mahal karena pelemahan rupiah serta biaya energi lantaran tarif dasar listrik dan elpiji terus naik. Pada fase ini banyak pengusaha yang memang lebih berharap pemerintah fokus pada sisi fiskal dan sisi operasional seperti tarif dasar listrik. Publik seperti terkejut dengan kebijakan paket I-II yang terlalu luas dan banyak, dan khawatir bahwa implementasi dilapangan berubah menjadi tidak efektif. Belajar dari pengalaman paket sebelumnya, kebijakan ekonomi terlihat menjadi khusus saja seperti yang ada dalam kebijakan III-V. Bagi pemerintah, paket I dan II lebih dipandang untuk menyediakan fasilitas kemudahan berusaha, dan baru akan terasa dampaknya pada jangka menengah dan jangka panjang. Sementara untuk paket ke III-V, pemerintah menjalankan resep kontra siklus, terutama menaikkan kemampuan belanja pekerja dan mereka yang berpenghasilan tetap terutama pada kelompok yang paling terdampak, antara lain menyuntik daya tahan ekonomi bagi perusahaan termasuk UMKM, dan membuka peluang lahirnya wirausahawan baru. Program kartu, dana desa dan dan yang menyentuh langsung masyarakat bawah dimasukkan dalam kategori ini. Dalam 3 paket di bulan Oktober ini, negara nampak berusaha untuk hadir dan memastikan bahwa penduduk miskin tidak kian tersingkir. Namun yang mungkin perlu dipertanyakan lebih lanjut adalah bagaimana kelompok-kelompok terdampak yang menerima bantuan, mendaparkan pendampingan yang terstruktur dan programatis? Khususnya mengenai pengelolaan pinjaman (semisal KUR) dan pinjaman dari pihak yang lain agar meningkatkan kapasitas usahanya. Bagaimana pula mengelola hubungan-hubungan kerjasama antara misalnya pemilik kor 26 EDISI 130 TH. XLV, 2015
Oleh: Reni Suwarso, Ph.D, Direktur CEPP FISIP UI porasi pertanian/perkebunan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang yang sama. Beberapa pihak menilai paket berjiliid ini terlalu mengistimewakan swasta dan menganaktirikan BUMN yang menjadi salah satu penopang kekuatan ekonomi nasional. Jika kemudahan yang diperoleh swasta seperti pembelian minyak mentah yang termaktub dalam kebijakan ekonomi sebelumnya, tidak demikian dengan BUMN yang harus bersiasat dengan UU tentang BUMN, UU tentang Perseroan Terbatas dan program Corporate Social Responsibility (CSR) sekaligus. Persoalan berikutnya yang menyita perhatian publik secara luas adalah rumusan formula sistem pengupahan dengan memasukkan variabel persentase inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Intinya adalah upah buruh naik setiap tahun dengan besaran yang terukur. PP Pe ngupahan mendapat penolakan dari berbagai elemen buruh, salah satu penyebabnya karena dianggap bertentangan dengan Konvensi ILO Nomor 144 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam konvensi ini disebutkan bahwa pemerintah harus melibatkan pekerja melalui Forum Tripartit yang terdiri dari pengusaha, pemerintah dan pekerja jika hendak membuata peraturan tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, besarnya inflasi nasional yang digunakan dalam PP tersebut dianggap sepihak karena hanya menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS). BAGI SEJUMLAH PENGAMAT, PAKET KEBIJAKAN SEBAIKNYA TIDAK HANYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI PELAKU USAHA TAPI JUGA PERLU MEMPERKUAT DAYA BELI MASYARAKAT. PAKET KEBIJAKAN DAN MASALAH PEMBANGUNAN Bagi sejumlah pengamat, paket kebijakan sebaiknya tidak hanya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha tapi juga perlu memperkuat daya beli masyarakat. Pertimbangannya adalah tanpa kenaikan konsumsi masyarakat, pelaku usaha produksi tetap akan susah berkembang. Banyaknya kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan bisa dipahami sebagai antisipasi terhadap situasi yang tidak pasti di kala krisis global seperti sekarang. Namun kita juga tidak hendak terjebak pada kebijakan business as usual yang tidak melahirkan perubahan signifikan bagi pembagunan Indonesia. Setiap kalangan pelaku usaha tentunya sangat mengapresiasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Namun tuntutan implementasi di lapangan yang konsisten dan terukur akan menjadi konsekuensi-konsekuensi lanjutan. Pemerintah pun harus mampu mewaspadai para pemburu rente dalam perumusan payung hukum perundang-undangan atau pada peluncuran skema program-program baru. Kebijakan yang kita belum tahu akan mencapai di jilid berapa, kiranya diharapkan tidak memperlemah aspek monitoring dan evaluasi dari setiap program yang dikeluarkan. Indonesia kini bersiap-siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan segera diimplementasikan pada 1 Januari 2016. Namun hingga saat ini kita masih sulit bersaing karena kelemahan di berbagai hal seperti SDM yang rendah, kelembagaan yang lemah, kurangnya infrastruktur, biaya logistik tinggi, dan perencanaan yang kurang matang. Pemerintah menurut hemat penulis tidak seharusnya fokus pada aspek pertumbuhan semata, melainkan juga capaian di sektor kesejahteraan masyarakat secara agregat seperti di sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus. Ke sejahteraan yang kami maksudkan disini tidak hanya ditilik melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana lazim terekam dalam Produk Domestik Regional Bruto, tetapi juga diteropong via capaian di sektor sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. Paket Kebijakan Ekonomi yang telah mencapai jilid kelimanya tentu merupakan rumusan-rumusan terbaik dari berbagai pertimbangan pemerintahan. Hasil yang paling nyata dari paket kebijakan pemerintah dalam dua bulan terakhir ini adalah nilai tukar rupiah yang mulai stabil dan masuknya berbagai investasi ke dalam negeri. Ini tentu yang kita harapkan mampu mendorong angka-angka pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Namun rangkaian kebijakan ini masih akan diuji implementasi lapangannya, apakah ia berada tepat di jalur cita-cita bernegara dan berbangsa kita, menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. [PARLE] EDISI 130 TH. XLV, 2015 27
- Page 1 and 2: EDISI 130 130 TH. TH. XLV, XLV, 201
- Page 3 and 4: PROLOG Paket Diracik Efek Dinanti 6
- Page 5 and 6: REVISI UNDANG- UNDANG NO.6 TAHUN 20
- Page 7 and 8: ILUSTRASI: JONK PAKET DEREGULASI DI
- Page 9 and 10: PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID V, DI
- Page 11 and 12: uh, kredit usaha rakyat (KUR) hingg
- Page 13 and 14: pertahankan usahanya. Selain itu, m
- Page 15 and 16: JANGAN TAMBAH PAKET KEBIJAKAN EKONO
- Page 17 and 18: PEMERINTAH PERLU KELUARKAN KEBIJAKA
- Page 19 and 20: lama. Dan satu lagi, banyak peratur
- Page 21 and 22: BUNGA KUR BISA SEMBILAN PERSEN Peng
- Page 23 and 24: KENAIKAN UPAH BURUH SANGAT REALISTI
- Page 25: APA YANG DISAMPAIKAN PEMERINTAH LEW
- Page 29 and 30: us malu-malu menyampaikan kalau ini
- Page 31 and 32: FOTO: http://tataruangpertanahan.co
- Page 33 and 34: nan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
- Page 35 and 36: kan untuk pembangunan rusun dan pen
- Page 37 and 38: perekonomian negara. Dampak mem bes
- Page 39 and 40: memiliki hak paten. Kemudian UU itu
- Page 41 and 42: EDISI 130 TH. XLV, 2015 41
- Page 43 and 44: TINJAU TOL Tim Komisi V DPR dipimpi
- Page 45 and 46: memiliki kesempatan yang lebih baik
- Page 47 and 48: aro ada Taro Gau merupakan peribaha
- Page 49 and 50: terlebih lagi ketika ia memenangi k
- Page 51 and 52: tanah adalah 0,6 artinya melampaui
- Page 53 and 54: UKM dan desentralisasi jadi usulan
- Page 55 and 56: Kunker Spesifik Komisi X DPR yang d
- Page 57 and 58: kan,” tegas Esti dengan menambahk
- Page 59 and 60: “Sebenarnya semua itu tidak akan
- Page 61 and 62: hatan seksual pada anak. Sebagai la
- Page 63 and 64: dilakukan oleh anggota parlemen dal
- Page 65 and 66: untuk memperbaiki keadaan. Sebagai
- Page 67 and 68: garda terdepan dalam situasi kemanu
- Page 69 and 70: Konferensi Pers telah usai, sang su
- Page 71 and 72: tidak pernah surut,” kata Sekjen
- Page 73 and 74: karena menurut kepercayaan orang tu
- Page 75 and 76: penduduknya berbicara dengan bahasa
Oleh: Reni Suwarso, Ph.D, Direktur CEPP FISIP UI<br />
porasi pertanian/perkebunan dan kelompok-kelompok masyarakat<br />
yang bergerak di bidang yang sama. Beberapa pihak<br />
menilai paket berjiliid ini terlalu mengistimewakan swasta dan<br />
menganaktirikan BUMN yang menjadi salah satu penopang<br />
kekuatan ekonomi nasional. Jika kemudahan yang diperoleh<br />
swasta seperti pembelian minyak mentah yang termaktub<br />
dalam kebijakan ekonomi sebelumnya, tidak demikian dengan<br />
BUMN yang harus bersiasat dengan UU tentang BUMN, UU<br />
tentang Perseroan Terbatas dan program Corporate Social<br />
Responsibility (CSR) sekaligus.<br />
Persoalan berikutnya yang menyita perhatian publik secara<br />
luas adalah rumusan formula sistem pengupahan dengan<br />
memasukkan variabel persentase<br />
inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Intinya<br />
adalah upah buruh naik setiap<br />
tahun dengan besaran yang terukur.<br />
PP Pe ngupahan mendapat penolakan<br />
dari berbagai elemen buruh, salah satu<br />
penyebabnya karena dianggap bertentangan<br />
dengan Konvensi ILO Nomor 144<br />
yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.<br />
Dalam konvensi ini disebutkan bahwa<br />
pemerintah harus melibatkan pekerja<br />
melalui Forum Tripartit yang terdiri<br />
dari pengusaha, pemerintah dan pekerja<br />
jika hendak membuata peraturan tentang Ketenagakerjaan.<br />
Selain itu, besarnya inflasi nasional yang digunakan dalam PP<br />
tersebut dianggap sepihak karena hanya menggunakan data<br />
Badan Pusat Statistik (BPS).<br />
BAGI SEJUMLAH PENGAMAT,<br />
<strong>PAKET</strong> KEBIJAKAN SEBAIKNYA<br />
TIDAK HANYA MEMBERIKAN<br />
KEMUDAHAN BAGI PELAKU<br />
USAHA TAPI JUGA PERLU<br />
MEMPERKUAT DAYA BELI<br />
MASYARAKAT.<br />
<strong>PAKET</strong> KEBIJAKAN DAN MASALAH PEMBANGUNAN<br />
Bagi sejumlah pengamat, paket kebijakan sebaiknya tidak<br />
hanya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha tapi juga<br />
perlu memperkuat daya beli masyarakat. Pertimbangannya<br />
adalah tanpa kenaikan konsumsi masyarakat, pelaku usaha<br />
produksi tetap akan susah berkembang. Banyaknya kebijakan<br />
yang nantinya akan dikeluarkan bisa dipahami sebagai antisipasi<br />
terhadap situasi yang tidak pasti di kala krisis global<br />
seperti sekarang. Namun kita juga tidak hendak terjebak pada<br />
kebijakan business as usual yang tidak melahirkan perubahan<br />
signifikan bagi pembagunan Indonesia. Setiap kalangan<br />
pelaku usaha tentunya sangat mengapresiasi kebijakan-kebijakan<br />
yang dikeluarkan pemerintah. Namun tuntutan implementasi<br />
di lapangan yang konsisten dan terukur akan menjadi<br />
konsekuensi-konsekuensi lanjutan. Pemerintah pun harus<br />
mampu mewaspadai para pemburu rente dalam perumusan<br />
payung hukum perundang-undangan atau pada peluncuran<br />
skema program-program baru.<br />
Kebijakan yang kita belum tahu akan mencapai di jilid berapa,<br />
kiranya diharapkan tidak memperlemah aspek monitoring<br />
dan evaluasi dari setiap program yang dikeluarkan. Indonesia<br />
kini bersiap-siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN<br />
(MEA) yang akan segera diimplementasikan<br />
pada 1 Januari 2016. Namun hingga<br />
saat ini kita masih sulit bersaing karena<br />
kelemahan di berbagai hal seperti SDM<br />
yang rendah, kelembagaan yang lemah,<br />
kurangnya infrastruktur, biaya logistik<br />
tinggi, dan perencanaan yang kurang<br />
matang. Pemerintah menurut hemat<br />
penulis tidak seharusnya fokus pada<br />
aspek pertumbuhan semata, melainkan<br />
juga capaian di sektor kesejahteraan<br />
masyarakat secara agregat seperti di<br />
sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus.<br />
Ke sejahteraan yang kami maksudkan disini tidak hanya<br />
ditilik melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana lazim<br />
terekam dalam Produk Domestik Regional Bruto, tetapi juga<br />
diteropong via capaian di sektor sosial, seperti pendidikan dan<br />
kesehatan. Paket Kebijakan Ekonomi yang telah mencapai jilid<br />
kelimanya tentu merupakan rumusan-rumusan terbaik dari<br />
berbagai pertimbangan pemerintahan. Hasil yang paling nyata<br />
dari paket kebijakan pemerintah dalam dua bulan terakhir<br />
ini adalah nilai tukar rupiah yang mulai stabil dan masuknya<br />
berbagai investasi ke dalam negeri. Ini tentu yang kita harapkan<br />
mampu mendorong angka-angka pertumbuhan ekonomi<br />
dalam jangka pendek. Namun rangkaian kebijakan ini masih<br />
akan diuji implementasi lapangannya, apakah ia berada tepat<br />
di jalur cita-cita bernegara dan berbangsa kita, menuju masyarakat<br />
yang adil dan sejahtera. [PARLE]<br />
EDISI 130 TH. XLV, 2015<br />
27
Change language