EFEK DINANTI PAKET DIRACIK EFEK DINANTI
m-130-2015
m-130-2015
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
sumbang saran<br />
Paket Kebijakan Ekonomi<br />
Kabinet Kerja dalam Perspektif Publik<br />
Bagi negara-negara<br />
penganut sistem ekonomi<br />
nonsentralistik<br />
seperti Indonesia<br />
merupakan sebuah keniscayaan<br />
bahwa kita akan mengalami<br />
gelombang pasang surut<br />
pertumbuhan ekonomi beserta<br />
segala indikatornya, seperti<br />
kesempatan kerja, investasi,<br />
tabungan, tingkat suku bunga,<br />
dan besarnya anggaran negara.<br />
Selain itu, ada pula konsekuensi-konsekuensi<br />
dari perkembangan<br />
ekonomi dari masa<br />
sebelumnya yang turut juga<br />
berkontribusi menentukan posisi<br />
ekonomi saat ini. Keadaan<br />
inilah yang mula-mula menurut<br />
hemat penulis harus dipahami<br />
bersama bahwa kondisi<br />
ekonomi dipengaruhi oleh<br />
banyak faktor, sehingga bisa<br />
didapatkan standing position yang objektif dalam melakukan<br />
penilaian. Dalam tulisan ini kami akan mencoba untuk menelaah<br />
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-V yang telah dikeluarkan<br />
oleh Pemerintah dalam kurun waktu 2 bulan (Sep-Okt), dan<br />
bagaimana sambutan publik terhadap paket kebijakan ini.<br />
PERSEPSI PUBLIK ATAS <strong>PAKET</strong> KEBIJAKAN<br />
PEMERINTAH<br />
Kebijakan Paket pertama yang dikeluarkan awal September,<br />
awalnya dianggap mengecewakan publik karena tidak<br />
menyentuh persoalan jatuhnya nilai tukar rupiah yang mencapai<br />
angka Rp. 14.600/U$ Dolar dan IHSG yang bertengger di<br />
posisi 4.178. Sementara dalam paket kedua, pemerintah dianggap<br />
lambat untuk menahan laju pemutusan hubungan kerja,<br />
mengembalikan lagi usaha-usaha yang hampir kolaps. Biaya<br />
produksi, termasuk bahan baku impor yang kian mahal karena<br />
pelemahan rupiah serta biaya energi lantaran tarif dasar listrik<br />
dan elpiji terus naik. Pada<br />
fase ini banyak pengusaha<br />
yang memang lebih berharap<br />
pemerintah fokus pada sisi fiskal<br />
dan sisi operasional seperti<br />
tarif dasar listrik. Publik seperti<br />
terkejut dengan kebijakan<br />
paket I-II yang terlalu luas dan<br />
banyak, dan khawatir bahwa<br />
implementasi dilapangan<br />
berubah menjadi tidak efektif.<br />
Belajar dari pengalaman<br />
paket sebelumnya, kebijakan<br />
ekonomi terlihat menjadi khusus<br />
saja seperti yang ada dalam<br />
kebijakan III-V. Bagi pemerintah,<br />
paket I dan II lebih dipandang<br />
untuk menyediakan<br />
fasilitas kemudahan berusaha,<br />
dan baru akan terasa dampaknya<br />
pada jangka menengah<br />
dan jangka panjang. Sementara<br />
untuk paket ke III-V, pemerintah<br />
menjalankan resep kontra siklus, terutama menaikkan<br />
kemampuan belanja pekerja dan mereka yang berpenghasilan<br />
tetap terutama pada kelompok yang paling terdampak,<br />
antara lain menyuntik daya tahan ekonomi bagi perusahaan<br />
termasuk UMKM, dan membuka peluang lahirnya wirausahawan<br />
baru. Program kartu, dana desa dan dan yang menyentuh<br />
langsung masyarakat bawah dimasukkan dalam kategori ini.<br />
Dalam 3 paket di bulan Oktober ini, negara nampak berusaha<br />
untuk hadir dan memastikan bahwa penduduk miskin tidak<br />
kian tersingkir.<br />
Namun yang mungkin perlu dipertanyakan lebih lanjut<br />
adalah bagaimana kelompok-kelompok terdampak yang<br />
menerima bantuan, mendaparkan pendampingan yang terstruktur<br />
dan programatis? Khususnya mengenai pengelolaan<br />
pinjaman (semisal KUR) dan pinjaman dari pihak yang lain agar<br />
meningkatkan kapasitas usahanya. Bagaimana pula mengelola<br />
hubungan-hubungan kerjasama antara misalnya pemilik kor<br />
26 EDISI 130 TH. XLV, 2015