EFEK DINANTI PAKET DIRACIK EFEK DINANTI

PEMERINTAH PERLU KELUARKAN
KEBIJAKAN YANG KONSTRUKTIF
Tidak semua Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga Jilid VI mendapat respon positif dari pasar. Bahkan,
akibat dari peluncuran paket yang bertubi-tubi dari Pemerintah, pasar menjadi kurang tertarik. Sehingga,
Pemerintah perlu mengeluarkan paket kebijakan yang konstruktif.
Demikian ditegaskan Anggota
Komisi XI DPR Willgo Zainar,
ketika diwawancarai reporter
Sofyan dan juru foto Andri, di
ruang kerjanya, Gedung Nusantara I,
baru-baru ini.
“Publik sudah tidak terlalu interest
terhadap paket yang dikeluarkan
Pemerintah. Pemerintah perlu mengeluarkan
grand design yang konstruktif,
sehingga problem ekonomi kita secara
khusus, dalam jangka pendek hingga
menengah, bisa teratasi,” nilai Willgo.
Politikus F-Gerindra itu menganalisa,
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I dan
II yang sudah dikeluarkan Pemerintah,
direspon kurang baik oleh pasar. Kemudian
paket Jilid III, direspon cukup baik
karena cukup menyentuh sektor riil. Sementara
paket Jilid IV, tentang pengupahan,
mendapat respon kurang positif.
Ia menilai, jika kebijakan dikeluarkan
dalam bentuk paket, dan sampai berkali-kali,
sehingga terkesan parsial, tidak
terintegrasi, dan tidak konstruktif. Sehingga,
solusi dari permasalahan ekonomi
bangsa ini belum terjawab. Bahkan,
menyentuh permasalahan pun tidak.
“Ke depan, sebaiknya paket-paket ini
tidak turun dalam bentuk paket. Pasar
sudah tidak terlalu interest. Sehingga,
perlu kebijakan yang lebih komprehensif,
karena belum menjawab permasalahan.
Juga perlu keterpaduan di Pemerintah,
Kementerian dan Lembaga, sehingga
perlu kebijakan yang komprehensif,” saran
Willgo.
Bahkan, Willgo menilai, kebijakan ini
hanya sebatas di tataran tingkat pusat,
namun belum mampu diimplementasikan
di tingkat daerah. Bahkan, di Kementerian
dan Lembaga pun belum tentu
bisa menerjemahkan paket-paket itu.
“Kendalanya, paketnya bagus, tapi tidak
implementatif. Sehingga tidak bisa
diaplikasikan. Apa gunanya kalau seperti
itu,” heran Willgo.
JANGAN HANYA RESPON
Politikus asal daerah pemilihan Nusa
Tenggara Barat itu menilai, peluncuran
kebijakan ini sebagai bentuk dari reaksi
dari kondisi perekonomian saat ini. Namun
ia mengingatkan, Pemerintah sebaiknya
bukan hanya sekedar merespon,
tapi kebijakan juga harus berdampak
signifikan, konstruktif dan komprehensif.
“Karena diantara K/L malah tarik
menarik, sehingga di lapangan yang
akan mengeksekusi kebijakan jadi kebingungan.
Yang niatnya menyederhanakan,
malah timbul hal yang pada
posisi itu banyak pihak tidak berani
mengambil keputusan lebih jauh, karena
khawatir berdampak kesalahan,” analisa
Willgo.
Ketika ditanya apakah paket kebijakan
ini sudah terlihat hasilnya, Willgo
menilai masih belum menunjukkan sesuatu
yang signifikan, walaupun tak dipungkiri,
ada progress baik juga. Namun
hal ini bukan semata efek adanya paket
kebijakan, namun juga karena adanya
faktor global.
“Tidak semata karena adanya paket.
Tapi kita apresiasi paket itu ada, untuk
mempermudah investasi
asing. Investor melihat Indonesia
lebih menarik,
The Fed menunda kenaikan
suku bunga,
maka uang kembali
masuk ke
Indonesia dan
dolar AS
menjadi
banyak. Sehingga kurs rupiah terhadap
dolar AS juga turun,” analisa Willgo.
Ia juga merasa aneh, jika Pemerintah
tetap memaksakan mengeluarkan
paket kebijakan terus menerus sampai
ba nyak. Lebih baik, Pemerintah mengeluarkan
grand design, sehingga paket
paket itu sendiri tahapannya menjadi
komprehensif, dan tidak parsial.
“Saya tidak melihat adanya urgensi
untuk mengeluarkan paket-paket kebijakan
ekonomi yang banyak. Cenderung
nanti malah kebingungan. Baru muncul
paket 1, belum terlaksana, namun sudah
muncul lagi paket 2, kemudian paket 3,
sehingga tumpang tindih. Ujung-ujungnya,
paket tidak bisa dieksekusi, dan tidak
memberi manfaat kepada masyarakat,”
tutup Willgo. (SF) FOTO: ANDRI/PARLE/
IW
Anggota
Komisi XI DPR
Willgo Zainar
EDISI 130 TH. XLV, 2015
17