EFEK DINANTI PAKET DIRACIK EFEK DINANTI
m-130-2015
m-130-2015
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
JANGAN TAMBAH<br />
<strong>PAKET</strong> KEBIJAKAN<br />
EKONOMI LAGI<br />
Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah diluncurkan Pemerintah,<br />
tanpa didukung perencanaan maupun pemahaman yang benar,<br />
dan didukung sumber daya manusia yang baik, maka akan sia-sia.<br />
Sehingga, paket kebijakan dirasa tak perlu ditambah lagi, karena<br />
dikhawatirkan malah kebijakan menjadi tumpang tindih.<br />
kebijakan itu sudah<br />
cukup. Kalau terlalu banyak<br />
juga, nantinya ituitu<br />
saja kebijakannya. “Paket<br />
Pe rencanaan dan mindset yang benar,<br />
perbaikan dari sumber daya dan tata kelola.<br />
Merubah dari mentalitas dan mindset<br />
itu yang paling dibutuhkan, dan fokus<br />
pada pelaksanaannya,” kata Anggota<br />
Komisi XI DPR Nurdin Tampubolon, ketika<br />
ditemui Parlementaria, baru-baru ini.<br />
Nurdin menilai, paket kebijakan ini<br />
sudah cukup berdampak, namun masih<br />
sedikit. Misalnya di nilai tukar rupiah<br />
terhadap dolar Amerika Serikat. Namun<br />
yang lebih penting, Nurdin mengingatkan<br />
agar kebijakan ini dapat mendorong<br />
daya saing industri nasional.<br />
“Jika kita sudah mendorong daya saing<br />
nasional, itu menjadikan pertumbuhan<br />
industri semakin meningkat. Artinya,<br />
pendapatan dari industri itu bisa<br />
mencapai standar yang sesuai dengan<br />
negara industri atau minimal negara<br />
berkembang menjadi industri. Jadi,<br />
pendapatan negara industri bisa sampai<br />
70 sampai 80 persen Produk Domestik<br />
Bruto (PDB),” analisa Nurdin.<br />
Berikutnya, imbuh Nurdin, kebijakan<br />
juga diharapkan dapat mempercepat<br />
daripada pelaksanaan industri strategis,<br />
seperti kedaulatan pangan, kedaulatan<br />
energi, infrastruktur, dan lain-lain. Sehingga,<br />
dapat mengurangi impor terhadap<br />
pangan, energi, dan infrastruktur.<br />
Termasuk meningkatkan investasi di<br />
bidang properti, dan dapat membangun<br />
sentra ekonomi baru.<br />
“Kalau para menteri bisa menerjemahkan<br />
dan mengimplementasikan<br />
Paket Kebijakan Ekonomi itu, saya sangat<br />
yakin, perekonomian kita berjalan<br />
dengan baik. Namun juga perlu diimbangi<br />
dengan penegakan hukum, terhadap<br />
pelaksana-pelaksana pro ject. Perlu<br />
dipikirkan juga strategi untuk melaksanakan<br />
kebijakan, dan melakukan pengawasan<br />
terhadap pelaksanaannya, agar<br />
tidak terjadi korupsi,” papar Nurdin.<br />
Politikus F-Hanura itu juga mengkritisi<br />
suku bunga perbankan Indonesia<br />
yang berada di angka 12-15 persen.<br />
Sementara di negara tetangga, misalnya<br />
Malaysia, hanya 3-4 persen. Hal ini<br />
menyulitkan industri Indonesia berdaya<br />
saing dengan industri negara tetangga.<br />
Sehingga, mindset perlu diubah oleh<br />
Pemerintah sendiri. Dan stakeholder<br />
juga perlu menyesuaikan dengan kebijakan<br />
itu, dengan menyiapkan sumber<br />
daya.<br />
“Selama itu dikombinasikan, dan diramu<br />
menjadi satu untuk mendukung<br />
paket kebijakan, akan pengaruh daripada<br />
perbaikan ekonomi, seperti peningkatan<br />
pertumbuhan ekonomi, pendapatan<br />
masyakat meningkat, termasuk<br />
juga pajak untuk membiayai APBN kita.<br />
Pendapatan negara juga semakin besar,”<br />
yakin Nurdin.<br />
Nurdin menambahkan, akibat dari<br />
tingginya suku bunga perbankan itu,<br />
menyebabkan produksi dalam negeri<br />
akan kalah murah dibanding dari negara<br />
lain. Akhirnya Indonesia kebanjiran<br />
barang impor, karena mahalnya produk<br />
lokal.<br />
HARUS DIHITUNG PROPORSIONAL<br />
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III, diarahkan<br />
pada penurunan harga Bahan<br />
Anggota Komisi XI DPR Nurdin Tampubolon<br />
Bakar Minyak, gas, dan tarif dasar listrik.<br />
Nurdin mengingatkan, jangan sampai<br />
menurunkan harga BBM terlalu jauh,<br />
karena akan memberikan pengaruh terhadap<br />
pendapatan negara.<br />
“Sehingga kalau pendapatan negara<br />
turun, darimana kita akan mendapatkan<br />
APBN kita. Ini juga harus dihitung. Jadi<br />
proporsional antara penurunan harga<br />
BBM, dengan kumulatif dari pendapatan<br />
negara perlu dijaga. Supaya pendapatan<br />
negara tidak menurun, yang dikhawatirkan<br />
tidak bisa membiayai APBN kita,”<br />
ingat Nurdin.<br />
Politikus asal dapil Sumatera Utara<br />
ini juga menyoroti mengenai formulasi<br />
pengupahan pada Paket Kebijakan Ekonomi<br />
Jilid IV, yang digadang-gadang untuk<br />
peningkatan kesejahteraan pekerja.<br />
Ia mengakui, formulasi ini memberikan<br />
kepastian kepada pengusaha terhadap<br />
besaran pengeluaran perusahaan, terkait<br />
gaji pekerjanya.<br />
“Masalah pengupahan itu ada benarnya.<br />
Tapi pengupahan yang profesional<br />
adalah yang seimbang dengan produktifitas<br />
pekerja professional itu. Jangan<br />
sampai gajinya profesional, tapi hasilnya<br />
amatiran. Selama Pemerintah hanya<br />
menaikkan gaji, tanpa memperbaiki permasalahan<br />
hulu yang mengakibatkan ini<br />
tidak bagus profesional dan daya saingnya,<br />
maka dunia usaha juga akan kolaps,”<br />
pesan Nurdin sambil tetap mengingatkan<br />
untuk meningkatkan daya saing industri.<br />
(SF) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/IW<br />
EDISI 130 TH. XLV, 2015<br />
15