29.12.2015 Views

EFEK DINANTI PAKET DIRACIK EFEK DINANTI

m-130-2015

m-130-2015

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

JANGAN TAMBAH<br />

<strong>PAKET</strong> KEBIJAKAN<br />

EKONOMI LAGI<br />

Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah diluncurkan Pemerintah,<br />

tanpa didukung perencanaan maupun pemahaman yang benar,<br />

dan didukung sumber daya manusia yang baik, maka akan sia-sia.<br />

Sehingga, paket kebijakan dirasa tak perlu ditambah lagi, karena<br />

dikhawatirkan malah kebijakan menjadi tumpang tindih.<br />

kebijakan itu sudah<br />

cukup. Kalau terlalu banyak<br />

juga, nantinya ituitu<br />

saja kebijakannya. “Paket<br />

Pe rencanaan dan mindset yang benar,<br />

perbaikan dari sumber daya dan tata kelola.<br />

Merubah dari mentalitas dan mindset<br />

itu yang paling dibutuhkan, dan fokus<br />

pada pelaksanaannya,” kata Anggota<br />

Komisi XI DPR Nurdin Tampubolon, ketika<br />

ditemui Parlementaria, baru-baru ini.<br />

Nurdin menilai, paket kebijakan ini<br />

sudah cukup berdampak, namun masih<br />

sedikit. Misalnya di nilai tukar rupiah<br />

terhadap dolar Amerika Serikat. Namun<br />

yang lebih penting, Nurdin mengingatkan<br />

agar kebijakan ini dapat mendorong<br />

daya saing industri nasional.<br />

“Jika kita sudah mendorong daya saing<br />

nasional, itu menjadikan pertumbuhan<br />

industri semakin meningkat. Artinya,<br />

pendapatan dari industri itu bisa<br />

mencapai standar yang sesuai dengan<br />

negara industri atau minimal negara<br />

berkembang menjadi industri. Jadi,<br />

pendapatan negara industri bisa sampai<br />

70 sampai 80 persen Produk Domestik<br />

Bruto (PDB),” analisa Nurdin.<br />

Berikutnya, imbuh Nurdin, kebijakan<br />

juga diharapkan dapat mempercepat<br />

daripada pelaksanaan industri strategis,<br />

seperti kedaulatan pangan, kedaulatan<br />

energi, infrastruktur, dan lain-lain. Sehingga,<br />

dapat mengurangi impor terhadap<br />

pangan, energi, dan infrastruktur.<br />

Termasuk meningkatkan investasi di<br />

bidang properti, dan dapat membangun<br />

sentra ekonomi baru.<br />

“Kalau para menteri bisa menerjemahkan<br />

dan mengimplementasikan<br />

Paket Kebijakan Ekonomi itu, saya sangat<br />

yakin, perekonomian kita berjalan<br />

dengan baik. Namun juga perlu diimbangi<br />

dengan penegakan hukum, terhadap<br />

pelaksana-pelaksana pro ject. Perlu<br />

dipikirkan juga strategi untuk melaksanakan<br />

kebijakan, dan melakukan pengawasan<br />

terhadap pelaksanaannya, agar<br />

tidak terjadi korupsi,” papar Nurdin.<br />

Politikus F-Hanura itu juga mengkritisi<br />

suku bunga perbankan Indonesia<br />

yang berada di angka 12-15 persen.<br />

Sementara di negara tetangga, misalnya<br />

Malaysia, hanya 3-4 persen. Hal ini<br />

menyulitkan industri Indonesia berdaya<br />

saing dengan industri negara tetangga.<br />

Sehingga, mindset perlu diubah oleh<br />

Pemerintah sendiri. Dan stakeholder<br />

juga perlu menyesuaikan dengan kebijakan<br />

itu, dengan menyiapkan sumber<br />

daya.<br />

“Selama itu dikombinasikan, dan diramu<br />

menjadi satu untuk mendukung<br />

paket kebijakan, akan pengaruh daripada<br />

perbaikan ekonomi, seperti peningkatan<br />

pertumbuhan ekonomi, pendapatan<br />

masyakat meningkat, termasuk<br />

juga pajak untuk membiayai APBN kita.<br />

Pendapatan negara juga semakin besar,”<br />

yakin Nurdin.<br />

Nurdin menambahkan, akibat dari<br />

tingginya suku bunga perbankan itu,<br />

menyebabkan produksi dalam negeri<br />

akan kalah murah dibanding dari negara<br />

lain. Akhirnya Indonesia kebanjiran<br />

barang impor, karena mahalnya produk<br />

lokal.<br />

HARUS DIHITUNG PROPORSIONAL<br />

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III, diarahkan<br />

pada penurunan harga Bahan<br />

Anggota Komisi XI DPR Nurdin Tampubolon<br />

Bakar Minyak, gas, dan tarif dasar listrik.<br />

Nurdin mengingatkan, jangan sampai<br />

menurunkan harga BBM terlalu jauh,<br />

karena akan memberikan pengaruh terhadap<br />

pendapatan negara.<br />

“Sehingga kalau pendapatan negara<br />

turun, darimana kita akan mendapatkan<br />

APBN kita. Ini juga harus dihitung. Jadi<br />

proporsional antara penurunan harga<br />

BBM, dengan kumulatif dari pendapatan<br />

negara perlu dijaga. Supaya pendapatan<br />

negara tidak menurun, yang dikhawatirkan<br />

tidak bisa membiayai APBN kita,”<br />

ingat Nurdin.<br />

Politikus asal dapil Sumatera Utara<br />

ini juga menyoroti mengenai formulasi<br />

pengupahan pada Paket Kebijakan Ekonomi<br />

Jilid IV, yang digadang-gadang untuk<br />

peningkatan kesejahteraan pekerja.<br />

Ia mengakui, formulasi ini memberikan<br />

kepastian kepada pengusaha terhadap<br />

besaran pengeluaran perusahaan, terkait<br />

gaji pekerjanya.<br />

“Masalah pengupahan itu ada benarnya.<br />

Tapi pengupahan yang profesional<br />

adalah yang seimbang dengan produktifitas<br />

pekerja professional itu. Jangan<br />

sampai gajinya profesional, tapi hasilnya<br />

amatiran. Selama Pemerintah hanya<br />

menaikkan gaji, tanpa memperbaiki permasalahan<br />

hulu yang mengakibatkan ini<br />

tidak bagus profesional dan daya saingnya,<br />

maka dunia usaha juga akan kolaps,”<br />

pesan Nurdin sambil tetap mengingatkan<br />

untuk meningkatkan daya saing industri.<br />

(SF) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/IW<br />

EDISI 130 TH. XLV, 2015<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!