EFEK DINANTI PAKET DIRACIK EFEK DINANTI

pertahankan usahanya. Selain itu, misalnya
diberikan kebijakan tentang tax
holiday, yang memberikan keringanan
kepada perusahaan sehingga perusahaan
ini dapat bertahan. Perusahaanperusahaan
ini tetap dapat berproduksi,
sehingga ini akan dikonsumsi oleh masyarakat
menegah ke bawah,” papar
Agus.
Imbasnya, jika konsumsi produksi
dalam negeri tetap ada, maka roda perusahaan
akan tetap berjalan, sehingga
tidak ada pemutusan hubungan kerja
(PHK) lagi. Sebagaimana diketahui,
kurang bersahabatnya ekonomi ini turut
berimbas pada jumlah PHK.
“Ekonomi secara keseluruhan, tidak
growth up, justru malah menurun. Sehingga
PHK meningkat tajam. Jadi sekali
lagi, paket kebijakan ekonomi ini bagus,
namun tidak menjadi obat yang mujarab
untuk perekonomian kita yang sedang
mengalami penurunan,” imbuh Agus.
TINGKATKAN PERHATIAN
EKONOMI MENENGAH KE BAWAH
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III diarahkan
pada penurunan tingkat bunga
KUR dari sekitar 22 persen menjadi 12
persen. Dalam paket ini, pemerintah
juga memperluas penerima KUR. Agus
menilai hal ini cukup memberi dampak
pada ekonomi, namun masih sebatas
ekonomi menengah ke atas.
“Masalah bunga KUR diturunkan ini
cukup bagus, tapi itu masih fokus pada
ekonomi menengah ke atas. Padahal,
sebagian besar masyarakat kita berada
di ekonomi menengah ke bawah. Dan
sektor ini pula yang cukup menentukan
kondisi ekonomi tanah air,” ujar Agus.
Ketika ditanya terkait kemudahan
layanan investasi 3 jam dalam Paket
Kebijakan Ekonomi II, Agus menilai
ini kebijakan yang bagus. Melalui
paket ini, kebijakan yang akan dilakukan
adalah memberikan layanan cepat
dalam bentuk pemberian izin investasi
dalam waktu tiga jam di Kawasan Industri.
Hal ini bertujuan untuk menarik
penanaman modal.
Dikabarkan, dengan mengantongi
izin tersebut, investor sudah bisa langsung
melakukan kegiatan investasi.
Regulasi yang dibutuhkan untuk layanan
cepat investasi 3 jam ini adalah
Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan
Pemerintah mengenai Kawasan Industri
serta Peraturan Menteri Keuangan.
“Itu kebijakan yang bagus. Cuma saya
tegaskan, bagus itu kan belum tentu recovery
ekonomi kita. Sehingga dengan
kemudahan investasi, investor bisa masuk,
dan memproduksi produk dan jasa.
Tapi bagaimana kalau tidak ada yang
mengonsumsi, karena tidak ada daya
beli di masyarakat,” kata Agus seolah
bertanya.
“EKONOMI SECARA
KESELURUHAN, TIDAK
GROWTH UP, JUSTRU MALAH
MENURUN. SEHINGGA
PHK MENINGKAT TAJAM.
JADI SEKALI LAGI, PAKET
KEBIJAKAN EKONOMI
INI BAGUS, NAMUN
TIDAK MENJADI OBAT
YANG MUJARAB UNTUK
PEREKONOMIAN KITA
YANG SEDANG MENGALAMI
PENURUNAN,”
Untuk itu, saran politikus asal dapil
Jawa Tengah itu, daya beli masyarakat
perlu tetap ditingkatkan. Ia menyarankan,
Pemerintah perlu memberikan
bantuan sosial. Bahkan jika dibutuhkan,
skema bantuan seperti pemerintahan
sebelumnya. Yakni melalui Bantuan
Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha
Rakyat (KUR), pembangunan infrastruktur
pedesaan, atau insentif ke masyarakat
bawah secara langsung.
“Karena masyarakat ekonomi menengah
ke bawah, tidak mempunyai kemampuan
secara langsung, sehingga
perlu diperkuat. Hal-hal yang terbaik
adalah memperkuat daya beli masyarakat
ekonomi menengah ke bawah.
Pemerintah belum kearah sana. Pemerintah
memperkuat UKM, mempermudah
kredit UMKM, termasuk menurunkan
bunga KUR, ini bagus. Tapi tidak
cukup ini saja,” analisa Agus.
Menyinggung formulasi pengupahan
pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV,
Agus memberi catatan. Formulasi pengupahan
ini memang memudahkan,
karena dapat ditetapkan. Namun yang
paling penting, yang perlu mendapatkan
perhatian Pemerintah adalah perlu
dibuat formulasi agar upah meningkat.
“Tapi ini dilema juga. Karena nanti
pengusaha keberatan. Makanya perusahaan
diberi insentif, sehingga upah
buruh dapat dinaikkan. Namun di satu
sisi, sektor ekonomi menengah ke bawah
perlu diperhatikan,” imbuhnya.
PERLU KEBIJAKAN BERIKUTNYA
Ketika ditanya apakah launching kebijakan
ini terlambat atau tidak, Agus
mengakui memang ada keterlambatan.
Namun yang harus menjadi perhatian
adalah ketepatan. Menurutnya, belum
ada kebijakan yang menyentuh masyarakat
ekonomi menengah ke bawah
dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Tapi, tetap kita dukung berbagai kebijakan
yang diambil Pemerintah, apalagi
untuk memperkuat masyarakat,”
imbuh Agus.
Ia juga memberi catatan, agar kebijakan
yang dikeluarkan, adalah kebijakan
yang mudah diaplikasikan. Sehingga
langsung berdampak pada pasar.
“Menurut saya, Pemerintah juga
perlu mengeluarkan kebijakan berikutnya.
Karena justru Pemerintah belum
mengeluarkan kebijakan yang mengenai
sasarannya. Pemerintah harus
menguatkan daya beli, ini yang belum
tersentuh,” tutup Agus. (SF) FOTO: DENUS,
ANDRI/PARLE/IW
EDISI 130 TH. XLV, 2015
13