Nomor - Sumbawanews

More documents

Recommendations

Info

2 1. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah “Surat Tamat Belajar SR – Negeri 6 Tahun No.; 05/1986 atas nama Zulkifli Nomor Stanbuk 519 tanggal 30 Nopember 1968” yang dikeluarkan oleh Tergugat 1, mengetahui Tergugat 2, dan Tergugat 3 sebagai institusi hirarkis atasan dari Tergugat 1 ; 2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN, bahwa syarat utama seseorang /Badan hukum dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara “ apabila kepentingannya dirugikan” sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan KTUN tersebut “menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan Hukum Perdata” ; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka nampak dengan jelas tidak ada hubungan/kepentingan hukum Para Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN (obyek sengketa) dimaksud, sebab obyek sengketa tersebut dikeluarkan dan diberikan khusus untuk kepentingan pribadi Zulkifli (Tergugat 6), atas dasar itu maka Para Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara in cassu (legal standing Para Penggugat abscuurlibel) ; 4. Bahwa selain itu, Penggugat sama sekali tidak memiliki kewenangan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi untuk menguji dan menilai sah tidaknya Surat Tamat Belajar SR – Negeri 6 Tahun No.; 05/1986 atas nama Zulkifli Nomor Stanbuk 519 tanggal 30 Nopember 1968 (Obyek Sengketa) tersebut sebagai persyaratn calon Bupati pada Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010, seperti didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya. Adapun lembaga yang memiliki otoritas kewenangan untuk itu adalah Komisi Pemilihan Umum Kabuapaten Sumbawa Barat (KPU KSB) dan hal itu telah dilakukan dengan cermat dan teliti melalui verifikasi/penelitian administrasi dan verifikasi factual kepada institusi yang berwenang dan hasilnya terbukti Surat Tamat Belajar SR – Negeri 6 Tahun No.; 05/1986 atas nama Zulkifli Nomor Stanbuk 519 tanggal 30 Nopember 1968 (Obyek Sengketa) tersebut adalah sah secara hukum, sehingga DR. KH.. Zulkifli Muhadli, SH.MM., (Tergugat 6) ditetapkan secara resmi oleh KPU KSB sebagai salah satu calon Bupati pada Pemilukada 2010 di KSB karena telah memenuhi seluruh persayaratan calon sesuai ketentuan Pasal 38 Ayat (1) huruf : a s/d p dan Ayat (2) huruf: a s/d q, PP Nomor : 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Fakta hukum mana tambah menunjukkan kekaburan kedudukan hukum Penggugat dalam perkara in cassu. II. Eksepsi Tentang Daluarsa Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa karena diajukan lewat waktu dari 90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU PTUN Nomor : 5/1986. Terbukti obyek sengketa dikeluarkan pada tanggal 30 Nopember 1968 dan surat gugatan www.sumbawanews.com
3 dimasukkan/didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 14 Mei 2010, maka artinya obyek sengketa tersebut telah dikeluarkan 40 tahun 5 bulan 14 hari sejak diumurnkan/dikeluarkan oleh Tergugat 1, walaupun menurut pengakuan Para Penggugat obyek sengketa diketahui sejak tanggal 5 April 2010, namun tenggang waktu 90 hari itu menurut ketentuan Pasal 55 dimaksud harus dihitung sejak mulai diumumkannya/dikeluarkannya KTUN (obyek sengketa), bukan sejak diketahui oleh Para Penggugat, karena katagori dari pada obyek sengketa in cassu tidak ada kewajiban hukum Para Tergugat untuk memberitahukan kepada Para Penggugat ; III. Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formal Bahwa selain dari pada itu, gugatan Para Penggugat yang.melibatkan Ketua KPU Kabuapaten Sumbawa Barat (Tergugat 4), Ketua Panwaslukada Kabupaten Sumbawa Barat (Tergugat 5) dan DR. KH. Zulkilli Muhadli, SH.MM. secara pribadi (individu) selaku Tergugat 6 dalam perkara ini adalah cacat formal karena ; 1. Dalam sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, sedangkan KPU dan Panwaslukada Kabupaten Sumbawa Barat sebagai lembaga/instansi Tata Usaha Negara yang tidak ada hubungan sama sekali atau relevansinya dengan pengeluaran obyek sengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU PTUN ; 2. Selain itu juga dengan ikut digugat DR.KH. Zulkifli Muhadli, SH.MH., selaku pribadi (individu) dalam perkara in cassu, karena dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak diperbolehkan individu/perorangan menjadi tergugat, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 5/1968 PTUN Jo. UU No. 9/2004 Tentang Perubahan atas UU No.5/1968 PTUN yang mengatur tentang kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara, dimana telah ditetapkan secara limitatif bahwa yang boleh bertindak sebagai Penggugat adalah orang (individu) atau Badan Hukum Perdata sedangkan selaku Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; IV. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah didiskripsikan tersebut di atas, maka sudah terbukti surat gugatan Para Penggugat tertanggal 14 Mei 2010 terdapat cacat hukum karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, dan demi untuk efesiensi serta efektifitas waktu sesuai azas dalam persidangan dengan acara cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Para Tergugat mohon keada Majelis Hakim yang terhormat untuk mendiskualifikasikan gugatan Para Penggugat tersebut sebelum memeriksa pokok perkara dengan menjatuhkan putusan terlebih dahulu yang amarnya berbunyi "Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Nit Onvanklijk Varklaard)". www.sumbawanews.com
Page 1: Nomor : 49/SANAK/V/2010 Mataram, 26
Page 5: 5 I. DALAM EKSEPSI - Mengabulkan Ek

Nomor - Sumbawanews

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?