Nomor - Sumbawanews
Nomor - Sumbawanews
Nomor - Sumbawanews
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Nomor</strong> : 49/SANAK/V/2010 Mataram, 26 Mei 2010<br />
Lamp. : 1 (satu) gabung<br />
Perihal : Jawaban/Bantahan atas gugatan Penggugat<br />
Tertanggal 14 Mei 2010<br />
Kepada Yth.:<br />
Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim<br />
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram<br />
Perkara <strong>Nomor</strong> : 24/G/2010/PTUN.MTR.<br />
di –<br />
Mataram<br />
Dengan Hormat,<br />
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :<br />
1. H. MAHSAN, SH. M.Hum.<br />
2. AKMALUDIN, SH. MH.<br />
3. INA MAULINA.SH.<br />
4. AL MUZANNI, SHI.SH.<br />
5. SYAHRUL MUSTOFA, SH. MH<br />
<strong>Nomor</strong> 1 s/d 4 Advokat, nomor 5 Kandidat Advokat pada Kantor Advokat “SANAK”<br />
beralamat di Jln. Panca Usaha No. 22 C Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat,<br />
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal<br />
24 Mei 2010 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :<br />
1. Kepala Sekolah SD Negeri No. 05 Taliwang, berkedudukan di Taliwang,<br />
Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai ; --------- Tergugat 1 -------<br />
2. Kepala Dinas Dikpora Sumbawa Barat, berkedudukan di Taliwang, Kabupaten<br />
Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai ------------------- Tergugat 2 --------------<br />
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB, berkedudukan di Mataram, Kota Mataram,<br />
selanjutnya disebut sebagai ------------------------------ Tergugat 3 ---------------------------<br />
4. Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH.MM., beralamat di Jalan Undru No. 01 RT/RW<br />
01/01 Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,<br />
selanjutnya disebut sebagai ; ---------------------------- Tergugat 6 ----------------------<br />
Melawan :<br />
1. Ir. Busrah Hasan, pekerjaan Pensiunan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan<br />
Provinsi NTB. ;<br />
2. Mustakim Patawari, LM.STP., mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa<br />
Barat, keduanya sama beralamat di Jln. Angsa 1 No. 05 Pajang Timur – Mataram,<br />
Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai ; ---------------- Para Penggugat ------------<br />
Dengan ini Tergugat 1, 2, 3 dan 6 Jawaban/bantahan terhadap gugatan Penggugat<br />
tertanggal 14 Mei 2010, dengan dasar dan alasan yuridis sebagai berikut :<br />
DALAM EKSEPSI<br />
I. Eksepsi Legal Standing Penggugat Obscurlibel.<br />
www.sumbawanews.com
2<br />
1. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini<br />
adalah “Surat Tamat Belajar SR – Negeri 6 Tahun No.; 05/1986 atas nama<br />
Zulkifli <strong>Nomor</strong> Stanbuk 519 tanggal 30 Nopember 1968” yang dikeluarkan<br />
oleh Tergugat 1, mengetahui Tergugat 2, dan Tergugat 3 sebagai institusi<br />
hirarkis atasan dari Tergugat 1 ;<br />
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 3 UU No. 5<br />
tahun 1986 tentang PTUN, bahwa syarat utama seseorang /Badan hukum dapat<br />
mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara “ apabila<br />
kepentingannya dirugikan” sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata<br />
Usaha Negara (KTUN) dan KTUN tersebut “menimbulkan akibat hukum bagi<br />
orang atau badan Hukum Perdata” ;<br />
3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka nampak dengan jelas tidak<br />
ada hubungan/kepentingan hukum Para Penggugat yang dirugikan akibat<br />
dikeluarkannya KTUN (obyek sengketa) dimaksud, sebab obyek sengketa<br />
tersebut dikeluarkan dan diberikan khusus untuk kepentingan pribadi Zulkifli<br />
(Tergugat 6), atas dasar itu maka Para Penggugat tidak memiliki legal standing<br />
(kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara in cassu (legal<br />
standing Para Penggugat abscuurlibel) ;<br />
4. Bahwa selain itu, Penggugat sama sekali tidak memiliki kewenangan hukum<br />
baik secara litigasi maupun non litigasi untuk menguji dan menilai sah tidaknya<br />
Surat Tamat Belajar SR – Negeri 6 Tahun No.; 05/1986 atas nama Zulkifli<br />
<strong>Nomor</strong> Stanbuk 519 tanggal 30 Nopember 1968 (Obyek Sengketa) tersebut<br />
sebagai persyaratn calon Bupati pada Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat<br />
Tahun 2010, seperti didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya.<br />
Adapun lembaga yang memiliki otoritas kewenangan untuk itu adalah Komisi<br />
Pemilihan Umum Kabuapaten Sumbawa Barat (KPU KSB) dan hal itu telah<br />
dilakukan dengan cermat dan teliti melalui verifikasi/penelitian administrasi dan<br />
verifikasi factual kepada institusi yang berwenang dan hasilnya terbukti Surat<br />
Tamat Belajar SR – Negeri 6 Tahun No.; 05/1986 atas nama Zulkifli <strong>Nomor</strong><br />
Stanbuk 519 tanggal 30 Nopember 1968 (Obyek Sengketa) tersebut adalah<br />
sah secara hukum, sehingga DR. KH.. Zulkifli Muhadli, SH.MM., (Tergugat 6)<br />
ditetapkan secara resmi oleh KPU KSB sebagai salah satu calon Bupati pada<br />
Pemilukada 2010 di KSB karena telah memenuhi seluruh persayaratan calon<br />
sesuai ketentuan Pasal 38 Ayat (1) huruf : a s/d p dan Ayat (2) huruf: a s/d q, PP<br />
<strong>Nomor</strong> : 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan<br />
Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Fakta hukum mana<br />
tambah menunjukkan kekaburan kedudukan hukum Penggugat dalam perkara in<br />
cassu.<br />
II. Eksepsi Tentang Daluarsa<br />
Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa karena diajukan lewat waktu dari<br />
90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU PTUN <strong>Nomor</strong> : 5/1986. Terbukti<br />
obyek sengketa dikeluarkan pada tanggal 30 Nopember 1968 dan surat gugatan<br />
www.sumbawanews.com
3<br />
dimasukkan/didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal<br />
14 Mei 2010, maka artinya obyek sengketa tersebut telah dikeluarkan 40 tahun 5<br />
bulan 14 hari sejak diumurnkan/dikeluarkan oleh Tergugat 1, walaupun menurut<br />
pengakuan Para Penggugat obyek sengketa diketahui sejak tanggal 5 April 2010,<br />
namun tenggang waktu 90 hari itu menurut ketentuan Pasal 55 dimaksud harus<br />
dihitung sejak mulai diumumkannya/dikeluarkannya KTUN (obyek sengketa), bukan<br />
sejak diketahui oleh Para Penggugat, karena katagori dari pada obyek sengketa in<br />
cassu tidak ada kewajiban hukum Para Tergugat untuk memberitahukan kepada<br />
Para Penggugat ;<br />
III. Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formal<br />
Bahwa selain dari pada itu, gugatan Para Penggugat yang.melibatkan Ketua KPU<br />
Kabuapaten Sumbawa Barat (Tergugat 4), Ketua Panwaslukada Kabupaten<br />
Sumbawa Barat (Tergugat 5) dan DR. KH. Zulkilli Muhadli, SH.MM. secara pribadi<br />
(individu) selaku Tergugat 6 dalam perkara ini adalah cacat formal karena ;<br />
1. Dalam sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat adalah Badan atau<br />
Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan<br />
wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat<br />
oleh orang atau badan hukum perdata, sedangkan KPU dan Panwaslukada<br />
Kabupaten Sumbawa Barat sebagai lembaga/instansi Tata Usaha Negara yang<br />
tidak ada hubungan sama sekali atau relevansinya dengan pengeluaran obyek<br />
sengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU PTUN ;<br />
2. Selain itu juga dengan ikut digugat DR.KH. Zulkifli Muhadli, SH.MH., selaku<br />
pribadi (individu) dalam perkara in cassu, karena dalam sengketa Tata Usaha<br />
Negara tidak diperbolehkan individu/perorangan menjadi tergugat, sesuai<br />
ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 5/1968 PTUN Jo. UU No. 9/2004 Tentang<br />
Perubahan atas UU No.5/1968 PTUN yang mengatur tentang kedudukan<br />
hukum Penggugat dan Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara, dimana<br />
telah ditetapkan secara limitatif bahwa yang boleh bertindak sebagai Penggugat<br />
adalah orang (individu) atau Badan Hukum Perdata sedangkan selaku Tergugat<br />
adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;<br />
IV. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah didiskripsikan tersebut di atas,<br />
maka sudah terbukti surat gugatan Para Penggugat tertanggal 14 Mei 2010<br />
terdapat cacat hukum karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, dan demi untuk<br />
efesiensi serta efektifitas waktu sesuai azas dalam persidangan dengan acara<br />
cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Para Tergugat mohon keada Majelis<br />
Hakim yang terhormat untuk mendiskualifikasikan gugatan Para Penggugat tersebut<br />
sebelum memeriksa pokok perkara dengan menjatuhkan putusan terlebih dahulu<br />
yang amarnya berbunyi "Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk<br />
seluruhnya (Nit Onvanklijk Varklaard)".<br />
www.sumbawanews.com
4<br />
Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut ini<br />
disampaikan jawaban dalam materi pokok perkara dari surat gugatan Para Penggugat<br />
tertanggal 14 Mei 2010 dengan dasar dan alasan serta argumentasi yuridis seperti<br />
terurai dalam pembahasan pokok perkara.<br />
DALAM POKOK PERKARA<br />
1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, dianggap termuat<br />
dan meniadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;<br />
2. Bahwa Tergugat 1,2,3 dan 6, menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat<br />
tertanggal 14 Mei 2010 tersebut, karena isinya tidak benar dan tidak mendasar,<br />
kecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat 1,2,3 dan 6 ;<br />
3. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Tamat Belajar SR – Negeri 6<br />
Tahun No.; 05/1986 atas nama Zulkifli <strong>Nomor</strong> Stanbuk 519 tanggal 30<br />
Nopember 1968 (Obyek Sengketa) yang telah dikuatkan/diketahui oleh pejabat<br />
yang berwenang yaitu Tergugat 2 dan Tergugat 3 selaku atasan Tergugat 1 dan<br />
Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB asli yang hilang atas nama ZULKIFLI<br />
tertanggal 15 April 2005 <strong>Nomor</strong>: 422/62/SDN 5/2005 (Obyek Sengketa) tersebut<br />
sudah tepat dan benar dikeluarkan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang<br />
berlaku (tunjukkan dasar hukumnya- Tergugat 1,2 dan 3 );<br />
4. Bahwa tidak benar obyek sengketa tersebut cacat yuridis sebagaimana didalilkan<br />
Para Penggugat di dalam surat gugatannya, akan tetapi obyek sengketa tersebut<br />
adalah benar menurut hukum karena dibuat sesuai prosedur dan ketentuan hukum<br />
yang berlaku baik dari aspek yuridis formal maupun dari aspek materiil serta<br />
didukung pula dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti autentik yang tak<br />
terbantahkan kebenarannya dengan argumentas yuridis sebagai berikut :<br />
5. Bahwa justru surat gugatan Para Penggugat yang terdapat keanehan, dimana<br />
petitum/tuntutan gugatan Penggugat didasarkan atas Pasal 53 ayat 1 UU No: 9<br />
Tahun 2004 (poin 9 gugatan), sementara dasar hukum yang harus dipergunakan<br />
untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan<br />
adalah semestinya UU PTUN No: 5 Tahun 1986, hal mana mengakibatkan petitum<br />
/ tuntutan dari Penggugat tersebut dengan sendirinya menjadi batal demi hukum<br />
(neilig) karenanya haruslah ditolak seluruhnya.<br />
6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat 1,2,3 dan 6 di<br />
tolak dan tidak perlu ditanggapi dengan detail, karena essensi persoalan telah<br />
tercover dalam jawaban di atas, ……………<br />
7. Berdasarkan atas segala hal yang telah terurai di atas, Tergugat 1,2,3 dan<br />
Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, berkenan menjatuhkan<br />
putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :<br />
www.sumbawanews.com
5<br />
I. DALAM EKSEPSI<br />
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1,2,3 dan 6 untuk seluruhnya;<br />
II. DALAM POKOK PERKARA<br />
a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, minimal dinyatakan<br />
tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk Verklaard / NO);<br />
b. Menyatakan sah menurut hukum Surat Tamat Belajar SR – Negeri 6<br />
Tahun No.; 05/1986 atas nama Zulkifli <strong>Nomor</strong> Stanbuk 519 tanggal 30<br />
Nopember 1968 (Obyek Sengketa)<br />
c. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul<br />
akibat perkara ini;<br />
d. Dan / atau memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan<br />
keadilan (Ex acquo at bono)<br />
Hormat Kuasa Hukum<br />
1. H. MAHSAN,SH.M.HUM 2. AKMALUDIN, SH.MH 3. INA MAULINA, SH<br />
4. ALMUZANNI, SHI.SH 5. SYAHRUL MUSTOFA, SH.MH<br />
www.sumbawanews.com