J A K A R T A

MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA 

--------------------- 

RISALAH SIDANG 

PERKARA NOMOR 6/PHPU.D-VIII/2010 

PERIHAL 

PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 

UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA 

DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

ACARA 

PEMERIKSAAN PERKARA 

(I) 

J A K A R T A 

RABU, 12 MEI 2010 

www.sumbawanews.com

MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA 

-------------- 

RISALAH SIDANG 

PERKARA NOMOR 6/PHPU.D-VIII/2010 

PERIHAL 

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

PEMOHON 

- H. Andy Azisi Amien 

- Dirmawan 

TERMOHON 

KPUD Kabupaten Sumbawa Barat Ternate 

ACARA 

Pemeriksaan Perkara (I) 

Rabu, 12 Mei 2010, Pukul 10.50- 11.40 WIB 

Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, 

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 

SUSUNAN PERSIDANGAN 

1) M. Akil Mochtar (Ketua) 

2) Hamdan Zoelva (Anggota) 

3) Muhammad Alim (Anggota) 

Cholidin Nasir 

Panitera Pengganti 

www.sumbawanews.com 1

Pihak yang Hadir : 

Kuasa Hukum Pemohon: 

- Indra S 

- Achmar Ihsan 

- Nasrullah Nasution 

- Ramayanti 

Termohon : 

- KPUD Kabupaten Sumbawa 

Kuasa Hukum Termohon: 

- D.A. Malik 


SIDANG DIBUKA PUKUL 10.50 WIB 

1. KETUA : M. AKIL MOCHTAR. 

Sidang dalam Perkara Nomor 6/PHPU.D-VIII/2010 saya nyatakan 

dibuka dan terbuka untuk umum. 

KETUK PALU 3 X 

Saudara Pemohon, silakan untuk memperkenalkan diri dahulu, 

apakah Pemohon Prinsipal atau Kuasa Hukumnya. Saya persilakan. 

2. KUASA HUKUM PEMOHON : INDRA 

Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati Majelis Hakim 

Mahkamah Konstitusi. 

Pada kesempatan ini, kami selaku Kuasa Hukum mewakili 

Prinsipal yang sedang dalam perjalanan, saya Indra, S.H. Ada rekan saya 

ada Bapak Achmad Irsan Rangkuti, S.H., ada Bapak Nasrullah Nasution, 

S.H., ada Ibu Ramayanti, S.H. 

Kami dalam hal in sebagai Kuasa Hukum dari pasangan calon 

nomor urut 1 atas nama H. Andy Azisi dan Dirmawan. Sekian, Majeils. 


Saudara mewakili H. Andy Azisi Amin, S.E., M.Sc, ya? 

4. KUASA HUKUM PEMOHON : INDRA S.H. 

Ya. 


Dan Ir. Dirmawan. Keduanya pasangan calon kepala daerah? 

6. KUASA HUKUM PEMOHON : INDRA S.H. 

Nomor urut 1. 



Ya, di sini belum ada nomor urutnya, kuasanya. Kuasa, surat 

pembatalan, tanggapan jawaban, replik, duplik itu tidak ada di sini. 

Kesimpulan, bukti dan seterusnya. Oke. Kemudian dari Termohon? 

8. KUASA HUKUM TERMOHON: D.A MALIK 

Bismillahirahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih 

sebelumnya kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 

Yang Mulia. Bahwa kami atas nama D.A. Malik dari Lembaga Bantuan 

Hukum Nusa Tenggara Barat adalah sebagai Kuasa Hukum dari Pihak 

Termohon. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa 

Barat. Dan di sebelah kami ini adalah Ketua KPU dan 2 orang komisioner. 


Anggota KPU, ya? 


Anggota KPU. 


2 orang apa 1? 


2 orang. 


Satu lagi mana? Satu ketua, satu lagi anggotanya mana? Satu kan 

anggotanya? 


Ya. 


Yang dibelakang? Staf Saudara? 



Ya. 


Supaya jelas hadir di persidangan. Saudara ada Kuasanya? 


Ada, Majelis. 


KPU? 

Tolong. Pemberi Kuasa, di sini pemberi kuasanya perorangan atau 


Dalam kapasitas sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Sumbawa Barat. 


Ya, kalau begitu tanda tangannya nanti di belakang di cap ya. Ini 

pemberi kuasanya Umar Achmad, Sip., DA. Malik, S.H., lalu Amaryadi. 


Penerima Kuasa, Majelis. 


Oh, ya, Pemberi Kuasa Mohammad Rizal, S. Sos. Map. 


Ya, Ketua KPU. 


Tidak ada keterangan di sini, Pemberi Kuasa saja. Di sini di 

depannya bertindak dan untuk atas nama Komisi Pemilihan Umum. 


Pemberi Kuasa disebut di situ, ketua, cap, tanda tangan, ya, nanti 

diperbaiki selesai sidang. 

Baik, Saudara Pemohon, sebelum memulai persidangan ini, saya 

mengingatkan juga termasuk Termohon bahwa sengketa Pemilukada ini 

adalah perkara yang speedy trial, perkara cepat, yang penyelesian 

perkaranya dibatasi oleh waktu 14 hari kerja. 

Oleh karena itu, kepada Saudara-Saudara harus mengerti betul 

bagaimana proses ini. Jadi kalau Saudara mengajukan permohonan, 

buktinya siapkan, saksinya siapkan, demikian juga Termohon, apa yang 

bisa dijadikan bukti, siapa yang bisa jadi saksi itu Saudara lihat PMK 

(Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 15 Tahun 2008, ya? 

Jadi kita tidak akan memberikan toleransi jika saudara-Saudara 

tidak siap. Jadi Saudara harus mengerti betul. 

Nah untuk itu, saya persilakan Saudara menjelaskan pokok-pokok 

permohonan yang Saudara ajukan ini. Kemudian Saudara Termohon 

sudah menerima Permohonannya? Salinan permohonan sudah? 

26. KUASA HUKUM TERMOHON: D.A. MALIK 

Sudah Majelis. 

27. KETUA: M. AKIL MOCHTAR 

Sudah? Jawabannya juga sudah siap ? 


Sudah disiapkan. 


Ya, silakan Saudara Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok 

permohonan. 

Jadi kalau permohonan saudara sudah lama kita baca, tapi apa 

yang menjadi intinya, apa hal-hal yang bisa mendukung permohonan 

saudara sehingga permohonan ini layak untuk diperiksa, dikabulkan, 

atau tidak dikabulkan, silakan. 

30. KUASA HUKUM PEMOHON: INDRA. S. 

Ya, terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. 

Pada kesempatan ini, pertama kami mohonkan atas perubahan 

perbaikan dari pemohonan yang telah kami ajukan awal. jadi kami 

mohon izin untuk memberikan perbaikan dari permohonan awal yang 

telah kami berikan tanggal 6 lalu. Itu yang pertama Majelis, sebelum 

kami menguraikan pokok-pokok permohonan. 



Ya, perubahannya itu apakah perubahan seluruh permohonan 

atau ada bagian-bagian tertentu yang dilakukan perubahan? 


Perubahannya cukup mendasar Majelis dan hampir seluruhnya 

terjadi perbaikan dan perubahan. 


Ya, kalau nanti jadi permohonan baru lagi. Saudara (...) 


Mohon maaf Majelis, secara prinsip substansi tidak ada 

perubahan. Kami hanya memberikan penguatan dan pendalaman terkait 

dengan uraian-uraian yang telah kami sampaikan dalam permohonan 

awal. 

Jadi secara prinsip, struktur dan..., struktur dari permohonan yang 

telah kami ajukan tidak ada perubahan, tapi hanya ada pada 

pendalaman, uraian, dan analisis terhadap uraian-uraian awal yang telah 

kami berikan ketika tanggal 6 yang lalu. 


Ya, artinya memang prinsip perubahan masih bisa dimungkinkan 

ya, penjelasan permohonan dan perbaikan jika dipandang perlu. 

Makanya yang memandang perlu itu siapa kan gitu? Kalau dipandang 

tidak perlu, ya tidak perlu. 

Oleh sebab itu permohonan karena ini juga Pemohonnya juga 

harus menjawab beberapa hal, tentu ini ada konsekuensinya juga. 

Ya, tolong Saudara sampaikan permohonannya tolong diambil 

Panitera, nanti jawaban yang akan disampaikan oleh Termohon 

sepanjang ada hal-hal yang secara prinsip nanti perlu ditanggapi lagi 

nanti bisa juga disampaikan tambahan keterangannya. 


Sampaikan Pak..., Termohon juga ya. Itu yang asli semua. Ini. 



Silakan, apa yang menjadi dasar permohonan Saudara dengan 

dijelaskan? 


Baik, terima kasih Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang 

Mulia. Apa yang kami permohonkan dalam ini adalah adanya sebuah 

proses yang kami anggap menjadi bahan yang harus diselesaikan, dan 

dipecahkan, dan diadili di Mahkamah Konstitusi. 

Yang pertama adalah masalah terkait dengan pasangan calon 

bupati dan wakil bupati Sumbawa Barat yang sudah ditetapkan tanggal 2 

Maret 2010. Ini adalah kami melihat ada sebuah proses yang terjadi 

keberpihakan, dan kecurangan, dan mengabaikan asas-asas dalam 

proses Pemilihan Umum seperti yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2007. 

Dan pengabaian, penyimpangan, dan pelanggaran-pelanggaran 

tersebut, kami melihat begitu sistematis terjadi sejak awal proses 

Pemilukada di Sumbawa Barat, yaitu mulai dari proses tahap pencalonan 

dimana dalam hal ini..., ketika ada proses pencalonan kami melihat ada 

kandidat pasangan calon yang dalam hal ini pasangan calon nomor urut 

2, pada prinsipnya kami menilai tidak memenuhi kriteria Pasal 58 huruf 

C. 

Kenapa kami menilai seperti itu? Karena memang di sana (...) 


Pasal 58 huruf C Undang-undang nomor berapa? 


32 Tahun 2004, mohon maaf Majelis. 

Jadi ketika proses awal pencalonan, persoalan ini sebenarnya sudah 

muncul, yaitu persoalan gugatan yang disampaikan oleh publik, 

dipertanyakan oleh publik kepada Termohon. Terkait dengan status 

ijazah pasangan calon nomor urut 2. dan masalah ijazah ini mencuat 

ketika ada surat dari di Diknas Sumbawa yang menyatakan bahwasanya 

ijazah SRN yang menjadi ijazah yang dilampirkan dalam persyaratan 

calon pasangan nomor urut 2, di sini dinyatakan bahwasanya SRN tahun 

1968 sudah tidak lagi nomenklatur SRN, tapi nomenklaturnya sudah 

SDN. 

Ini menjadi pangkal awal dan proses ini sudah dipertanyakan oleh 

banyak pihak kepada Termohon karena banyak pihak dan kamipun 

sebagai Pemohon menilai bahwasanya pasangan calon nomor 2 tidak 


memiliki ijazah yang sah, tidak memiliki ijazah yang berlaku seperti apa 

yang disampaikan oleh dinas pendidikan Sumbawa pada saat itu. 

Dan ketika proses ini berpolemik, Termohon pada saat itu 

menanyakan, atau meminta fatwa, atau meminta konfirmasi Kementrian 

Pendidikan Nasional terkait dengan nomenklatur SRN tahun 1968. 

Yang menarik di sini, yang harus menjadi catatan buat kami yang 

menjadi catatan mendasar adalah ketika proses surat menyurat 

pertanyaan yang disampaikan Termohon kepada Mendiknas terkait 

dengan pengaduan, atau gugatan, atau permasalahan yang dimunculkan 

di masyarakat, ternyata Termohon tanpa menunggu dan tanpa 

mempertimbangkan surat dinas Sumbawa yang tahap pertama, ternyata 

Termohon dengan subjektivitasnya, dengan penuh memaksakan 

kehendaknya, menetapkan pasangan calon atas nama Zulkifli Muhadli 

dan Malarahman menjadi pasangan calon tetap dengan nomor urut 2. 

Yang perlu dicatat di sini adalah saat itu surat balasan atas 

pertanyaan dan konfirmasi dari Termohon belum dijawab atau belum 

mendapatkan jawaban klarifikasi Kementrian Pendidikan Nasional, tapi 

Termohon dengan memaksakan kehendaknya tetap menetapkan bakal 

pasangan calon Zulkifli Muhadli dan Malarahman sebagai pasangan calon 

tetap dengan nomor urut 2. 

Ini pokok awal yang mendasar karena kami menilai diknas 

Sumbawa telah menyatakan SRN tahun 1968 nomenklatur yang berlaku 

adalah SDN, bukanlah SRN. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 

menggunakan ijazah SRN. 

Waktu berjalan dan ketika proses penetapan sudah terjadi dan 

juga gugatan dari banyak pihak juga dilayangkan, baik ke Panwas, baik 

ke Termohon sendiri dipertanyakan atas penetapan pasangan calon 

nomor urut 2 sebagai pasangan calon tetap terkait dengan ijazah yang 

tidak sah dan tidak berlaku itu, tanggal 5 April Mendiknas menjawab 

surat dari Termohon atau surat awal ketika meminta konfirmasi atau 

penjelasan. 

Di sana Mendiknas, dalam hal ini Dirjen Manajemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah mempertegas dan memperkuat surat dari Diknas 

Sumbawa yang terdahulu bahwasanya di sana ditegaskan, tahun 1968 

nomenklatur yang berlaku adalah nomenklatur SDN bukanlah SRN. Ini 

yang menjadi dasar dan di sana juga di dalam surat dari Kementrian 

Pendidikan Nasional juga dijelaskan, spesifikasi blanko yang diberlakukan 

pada tahun 1968, spesifikasi dengan ukuran dan segala macamnya 

sudah kami sampaikan dalam bukti awal. 

Yang menjadi persoalan adalah ketika itu sudah disampaikan dan 

surat balasan dari Mendiknas juga sudah dilayangkan, ternyata 

Termohon tetap mengabaikan dan tidak memperdulikan penjelasan dan 

klarifikasi dari Kementrian Pendidikan Nasional tersebut. 

Padahal kita begitu sadar, begitu jelas, dan gamblang di sana 

diungkapkan, SRN tidak diberlakukan tahun 1968. Yang diberlakukan 

sejak tahun 1968 adalah SDN, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 


menggunakan ijazah SRN, yang kami duga palsu, dipalsukan, dan tidak 

sah, dan tidak bisa diberlakukan. Itu yang pertama Majelis, prinsip pokok 

awal. 

Yang kedua adalah persoalan kesalahan pelanggaran-pelanggaran 

yang dilakukan dan juga Pihak Terkait dalam hal ini pasangan calon 

nomor dua, kami melihat secara sistematis, massif, terstruktur, dan 

terencana. Kenapa seperti itu? Karena proses Pemilukada yang berjalan 

penuh dengan kecurangan, penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. 

Mulai proses kampanye awal dengan adanya pengerahan pegawai negeri 

sipil, dengan adanya penggunaan fasilitas negara, dalam hal ini mobil 

dinas untuk kampanye pasangan calon nomor urut 2, dan ini pun sudah 

kami pertanyakan, sudah kami persoalkan sejak awal, baik ke Panwas 

sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi 

Pemilukada dan proses ini dalam setiap kampanye pasangan calon 

nomor urut 2 terjadi. Ini pertama, masalah pengerahan PNS dan 

penggunaan fasilitas dinas. 

Selain itu juga ada tindakan tindakan yang dilakukan oleh Pihak 

Terkait dalam hal ini pasangan calon nomor 2 mengintimidasi para PNS 

untuk mendukung, untuk memilih dan seterusnya pasangan calon nomor 

2 dengan Ancaman dimutasi ke tempat tempat yang mungkin terpelosok 

dan seterusnya. Dan ini terjadi Majelis. Baik ketika masa kampanye 

ataupun masa tenang dan juga ada beberapa saksi kita yang termutasi 

ketika mereka tidak menjadi dan tidak mau mengikuti instruksi untuk 

memilih pasangan calon Nomor 2. 

Selain itu juga adanya kampanye terselubung yang dilakukan 

semasa hari tenang dengan memanggil para Pegawai Negeri Sipil yang 

dilakukan oleh Sekda dengan alasan pembinaan pegawai dan di sana di 

dalam forum itu begitu nyata , begitu tegas adanya pengarahan suara 

untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Dan juga adanya terjadinya 

money politics yang begitu terjadi merata hampir semua tempat, apakah 

dalam bentuk pemberian uang, pemberian sembako ataupun insentif lain 

yang diberikan oleh pasangan calon nomor urut 2 ataupun tim 

suksesnya, dalam rangka mempengaruhi, dalam rangka mengarahkan 

suara dari pemilih itu sendiri. Dan ini terjadi mulai dari proses hari 

tenang, mulai dari proses kampanye, hari tenang dan menjelang detik 

detik pemilihan. Baik berupa pemberian uang langsung ataupun janji 

janji berupa pembagian sapi, pembagian program koperasi tingkat RT 

dan seterusnya. Dan kami juga menemukan adanya money politics 

dalam bentuk menunggangi atau membuat kedok program dari Pemda 

yang dilakukan adanya program “Populis” ketika hari tenang dilakukan 

oleh pasangan calon nomor urut 2 dalam bentuk pengguliran dana 

bantuan koperasi berbasis RT sebesar 13 miliar dan itu RT dapat, 

dengan menggulirkan dana APBD. Dan ini kami anggap bentuk salah 

satu bentuk money politics dengan menunggangi dan menjadikan kedok 

program Pemda sebagai upaya mempengaruhi menggiring suara pemilih. 


Dan selain itu juga kami menemukan adanya pemilih ganda dan 

adanya pendukung dari pasangan calon nomor urut 2, memilih dua kali 

pemilihan di tempat yang berbeda. Dan juga banyaknya terjadi tidak 

terdaftarnya, yang dianggap sebagai basis pasangan calon nomor urut 1 

tidak terdaftar di DPT. Dan juga ada juga orang orang yang sudah 

terdaftar di DPT tetapi karena dia dianggap pendukung pasangan calon 

nomor urut 1, ternyata dia tidak mendapatkan surat undangan dan ini 

sudah kami protes, baik di tingkat TPS atau ke Panwas ternyata mereka 

tidak diperkenankan untuk memilih. 

Proses yang begitu banyak, kecurangan yang begitu sistematis 

yang terjadi sejak awal mulai dari proses pencalonan, mulai dari proses 

kampaye dan tahap pemungutan suara, ini kami melihat terjadi 

sistematis dan struktur yang dilakukan oleh.., baik oleh Termohon yang 

kami menilai begitu nyata, begitu memihak dan tidak adil 

memperlakukan pasangan calon, sehingga kami sebagai Permohon 

merasa dirugikan dan juga dilakukan oleh Pihak Terkait dengan tim 

suksesnya, dengan cara mempengaruhi pemilih yang jelas jelas 

melanggar Undang-Undang Nomor 32 ataupun Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2007. 

Prinsipnya yang permohonan yang kami ajukan seperti itu Majelis, 

dan uraian lebih panjang tentu sudah ada di dalam permohonan yang 

telah kami jilid dan telah kami berikan kepada Majelis yang terhormat. 

Sementara itu penjelasan awal kami Majelis, sebagai penjelasan 

awal pokok pokok yang kami ajukan. 

Terima kasih. 


Ya, baik tadi alasan alasan permohonannya sudah cukup panjang 

dasarnya kan begitu. Mulai dari ijazah palsu, pengerahan PNS, money 

politics baik barang maupun uang, tekanan, pembagian program 

Pemerintah pada minggu tenang, macam macamlah. 

Ada yang dilakukan tindak pidana, ada yang dilaporkan pidana tidak? 


Ada Majelis, kami setiap pelanggaran yang kami temukan di 

lapangan dengan data yang cukup dengan saksi yang cukup, dengan 

bukti yang cukup kami laporkan ke Panwas (…) 


Bukan, kalau misalnya orang mencoblos lebih dari satu kali itu, itu 

tindak pidana. Orang yang memberi uang, money politics itu juga tindak 

pidana Pemilu. Ada yang dilaporkan ke pihak berwajib tidak? Atau ada 

yang menjadi kasus tidak? 



Majelis, kami sudah melaporkan kepada pihak berwenang, dalam 

hal ini Panwas dan juga untuk ijazah kami laporkan kepada pihak Polres 

Sumbawa Barat. Dan proses ini ada beberapa kasus yang diproses 

sedang berlanjut ke tindak penyelidikan Polres Sumbawa Barat dan juga 

ada beberapa kasus yang terjadi di tingkat kecamatan tetapi kami 

melihat pihak Panwas tidak tanggap dan tidak memiliki sense of crisis 

dan juga tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. 


Ya, berapa Panwas di sana? 


Ada delapan kecamatan Majelis. 


Tidak, ada berapa Panwas? di Sumbawa Barat ini ada dua 

Panwas atau hanya satu saja Panwasnya? 


Satu Majelis. 


Kan ada Panwas yang dibentuk DPRD tidak ada di sana? 


Tidak ada. 


Bukan Sumbawa Barat ya? Kan ada juga Putusan Mahkamah 

Konstitusi yang 192 itu, di sana satu saja Pak? Yang dibentuk siapa? 

Termohonnya saja menjawab? Panwasnya dibentuk siapa? 


Dibentuk oleh Termohon, Majelis. 



Termohon ya? Sesuai dengan mekanisme undang undang itu. 


Sesuai dengan mekanisme undang-undang itu. 


Baik, itu alasan permohonan tadi sudah didengar. 

Sekarang saya kasih kesempatan kepada Termohon untuk 

menjawab hal-hal yang tadi disampaikan. 

Saya ingatkan bahwa sengketa ini, sengketa hasil Pemilu, jadi 

bahwa proses itu bisa mempengaruhi hasil. Tetapi intinya, hasilnya 

harus ada satu perhitungan juga yang menurut Pemohon tidak seperti 

itu adalah seperti ini, sehingga minta kepada Mahkamah Konstitusi 

menetapkan hasil yang benar itu adalah seperti ini. Kan kira kira seperti 

itu. 

Dan beberapa alasan tadi itu mulai dari soal ijazah, itu proses 

semuanya itu, ya? Tahapan-tahapan kampanye yang mekanismenya 

sudah diatur menurut ketentuan undang undang ya? Money politcs, 

apalagi intimidasi. Termasuk penyelenggara yang tidak netral katanya 

tadi itu, itu kan alasan Pemohon ya? 


Ya. 


Ya, silakan dijawab. 


Ya, terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia. 

Bahwa setelah kami memperoleh permohonan Pemohon dan kami 

coba mempelajari, ternyata dari uraian permohonan Pemohon setebal 

enam halaman sesungguhnya tidak ada yang menjelaskan tentang 

penghitungan hasil suara, sebagaimana yang direkomendasikan oleh 

Pasal 1 ayat (8) Jo. Pasal 4 ayat (6), Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) Peraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Nah, sehingga dari 

beberapa pandangan atau uraian yang disampaikan oleh Pihak Pemohon 

sebagaimana panjang lebar tadi, bahwa itu sesungguhnya di luar 

kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu yang ingin kami sampaikan, itu 

yang pertama. 


Yang kedua, kalau kita baca dari uraian permohonan Pemohon 

pada poin 8 sampai poin 15, itu sesungguhnya menyangkut tentang 

pelanggaran dan atau penyimpangan-penyimpangan yang notabene 

adalah domain dari Panwaslu untuk menyingkapi. Nah, tetapi penting 

kami katakan di sini bahwa sesungguhnya ada kesan yang diuraikan oleh 

Pemohon, seakan akan bahwa tuduhan-tuduhan ini kemudian 

menjustifikasi, ini semacam menjastifikasi kepada Termohon bahwa ada 

semacam tindakan-tindakan yang masif dan tidak adil dan sebagainya. 

Padahal setiap problem-problem yang memang itu berkaitan dengan 

public, khususnya terkait dengan ijazah yang diduga palsu yang 

sebagimana diterangkan oleh Pemohon sesungguhnya Termohon sudah 

melakukan verifikasi baik faktual maupun administratif sebagaimana 

ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 

2008. 

Nah, dalam verifikasi, faktual yang coba dilakukan oleh Pihak 

Termohon, sesungguhnya memperoleh hasil, terutama tidak ada salah 

satu pihak yang menyatakan bahwa (…) 


Saudara Termohon, itu jawaban tertulis itu sudah ada? 


Sudah ada Majelis. 


Berapa rangkap? 


Ada dua belas rangkap. 


Ya, ambil dulu Panitera, satu kasih Pemohon sisanya bawa sini. 

Kemudian Saudara jelaskan pokok pokoknya, ya? 


Mohon maaf Majelis. kami tidak sempat jilid karena persoalan 

waktu, tadi terlambat. 



Ya, memang ini speedy trial tetapi jangan alasan tidak sempat. 


Ya Majelis. 


KPU itu bisa harus kerja cepat. Apalgi Saudara kan dapat bayaran 

kan? Jadi pengacara, jadi harus tepat. 


Siap, siap. 


Walaupun di sini beperkara tidak bayar. 


Ya, Majleis. 


Jadi , harus, ya soal jilid atau tidak itu soal Saudaralah, yang 

penting isinya. 


Ya, terima kasih Majelis. 


Pokok pokok yang disampaikan itu, ini kan sudah ada tertulis? 

Jadi bantahan yang dari Saudara nyata-nyata. Misalnya ijazah, terus 

verifikasi factual, sudah dilakukan administrasi, faktual sudah, tenggang 

waktunya sudah, karena ijzah itu bukan ijzah terakhir kan? 

Pendidikannya itu, makanya perlu verifikasi. 


Ya. 



Kan beda itu, Pilkada sama dengan Anggota DPR misalnya itu 

legislatif itu beda, ijazah terakhir. Ada orang yang tidak tamat SD tetapi 

bisa gelar doktor, macam-macam itu sekarang. 

Nah, Pilkada itu riwayat pendidikannya dicek satu ijazah, ya kan? 


Ya Majelis. 


Nanti itu dibuktikan. pembuktiannya dibuktikan, tetapi Saudara 

bantah dulu apa betul tidak itu? Katanya itu ijazahnya palsu kan begitu? 


Justru itu Majelis perlu kami tekankan bahwa kaitannya dengan 

ijazah, bahwa pihak Termohon sudah melakukan verifikasi baik faktual 

maupun administratif. Nah, dengan bersurat, baik kepada Dinas 

Pendidikan Kabupaten maupun provinsi. Bahkan pusat. 

Memang tidak dipungkiri bahwa setelah batas waktu masa 

penetapan. Nah, barulah kemudian ada surat dari Mendiknas, di mana 

itu pada tanggal 5. Tapi di dalam klausula surat yang dibuat oleh 

Mendiknas, sesungguhnya tidak ada secara tegas maupun menjelas 

menyatakan ijazah SRN kiai ini palsu sebagaimana tuduhan-tuduhan 

yang disampaikan oleh pihak Pemohon. Tapi (...) 


Gini, dari tadi SRN itu apa? SRN itu? 


Sekolah Rakyat Nasional. 


Nasional. 


Negeri, oh sory Sekolah Rakyat Negeri. 



Ada SDN, Sekolah Dasar Negeri. Saya dulu SDN, kalau Pak ini 

SRN ya? Pak ya masih SRN. Jadi supaya jelas gitu, ketika mau 

menyingkat SRN hakimnya sudah dengear oh SRN itu gitu. Bisa juga, 

apa namanya pengertiannya lain kan gitu? Jadi kita tegaskan dulu SRN 

adalah Sekolah Rakyat Negeri. SDN, Sekolah Dasar Negeri itulah samasama. 

Coba terus lanjut. 


Terkait pada poin 5 surat yang disampaikan Mendiknas itu pada 

pokoknya menyatakan bahwa apabila terbukti ada kecurangan yang 

dilakukan oleh sekolah dalam rangka mengeluarkan ijazah SRN itu, 

maka ini mesti dicabut. 

Nah tapi yang menjadi, yang menjadi fakta hukum hari ini bahwa 

justru sekolah maupun Diknas Kabupaten Gota menyatakan bahwa 

nomenklatur menyatakan bahwa SRN Tahun 1968 adalah masih ada, 

masih ada. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pihak Pemohon 

sebagaimana kami sampaikan tadi, sesungguhnya ini kami anulir 

kebenarannya, itu yang pertama. 

Yang kedua kembali kaitannya dengan persoalan ijazah. Bahwa 

sesungguhnya tidak ada Instansi maupun pihak yang terkait yang 

menyatakan bahwa ijazah SRN, salah satu pasangan calon nomor urut 2 

yaitu Zulkifli MUhadli adalah palsu, yang sebagaimana disampaikan oleh 

Pihak Pemohon. 

Nah, tapi dari beberapa uraian yang kami sampaikan yaitu bahwa 

sesungguhnya sebenarnya ya ingin kami katakan dalam rangka 

menghargai dan menghormati, apa yang disampaikan oleh Pemohon 

dalam permohonannya. Tapi yang jelas bahwa itu bukan menjadi 

kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah. ini yang mesti menjadi titik 

tekannya Majelis. Nah sehingga di dalam petitum kami, juga 

permohonan kami bahwa tetap menyatakan bahwa menolak apa yang 

disampaikan oleh Pihak Pemohon dalam uraian permohonannya pada 

tanggal 6 Mei 2010. 

Mungkin saya pikir itu Majelis kaitannya dengan substansi 

masalah ini. 

Terima kasih 


Ya, jadi isu pokoknya soal ijazah sudah dijawab kan gitu? Dan 

lain-lain hal dengan Saudara mengajukan eksepsi bukan kewenangan 

Mahkamah atau itu bahwa objek yang disengketakan di sini itu bukan 


menjadi objek sengketa PHPU. Sehingga dengan demikian Mahkamah 

tidak berwenang mengadili, gitu dong eksepsinya iya kan? 

Kalau tidak berwenang mengadili, apa ditolak, apa tidak dapat 

diterima? Tapi di permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi 

syarat formil, jawaban Termohon. 

Okelah ya? Kemudian hal-hal verifikasi sudah, ke sekolah sudah? 

Ke Diknas Kabupaten Kota sudah. Ijazahnya sah gak? 


Terakhir, sebenarnya ada semacam surat SP2AP dari pihak 

Kepolisian bahwa pihak Kepolisian Nusa Tenggara Barat telah melakukan 

uji laboratorium terhadap ijazah yang diduga palsu oleh Pemohon. 

Tetapi dalam hasilnya itu menyatakan bahwa benar ijazah itu. 

Itu Majelis Hakim. 


Bukan palsu begitu. 

Ya oke, itu soal jawab menjawab dan nanti tentu yang menuduh 

itu membuktikan, dalam pembuktian. 

Segala hal yang diungkapkan tadi, baik soal ijazah palsu, 

kecurangan, intimidasi, penyelenggaraan yang memihak ya? Itu harus 

Saudara buktikan. Dan demikian juga sebaliknya dari Termohon. 

Karena ini perkaranya cepat, apa Saudara Pemohon sudah siap 

buktinya dan di antaranya Saksi hari ini. 

Jadi begini ya Saksi dulu ya? Kita Saksi dulu. Saudara akan 

mengajukan Saksi berapa? 

88. KUASA HUKUM PEMOHON: 

Akan mengajukan saksi kurang lebih 12 orang Majelis. 


12 orang. 

Saksinya itu, apakah Saksi yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan Pemilukada? Artinya Saksi resmi? 


(...) 

Saksi kami akan menghadirkan sakti fakta, terkait dengan Uraian 



Beberapa permohonan, isu-isu yang Saudara mohonkan itu? 


Dan juga ada 2 orang saksi ahli yang sedang (...) 


Saksi Ahli? Ahli saya kira tidak perlu lah dalam Pemilukada ini. 

Tidak pernah orang dalam penyelenggaran sengketa Pemilu PHPU itu 

mau legislatif DPD, Presiden sekalipun gak pakai Saksi Ahli ya? Ini fakta 

yang mendukung dari dalil-dalil permohonan Saudara. Kecuali kalau 

pengujian permohonan undang-undang, nah itu memang pakai ahli. 

Tapi yang ada ini adalah Saksi Fakta dan bukti-bukti. Nah ini sangat 

penting untuk mendukung dalil-dalil permohonan Saudara kan gitu? 

Bagaimana mau dikatakan terstruktur, bagaimana disebut dengan 

Masif kan gitu? Bagaimana yang disebut dengan terencana itu, apakah 

sang bupatinya, yang sekarang menang incumbent? Nah mau 

merencanakan sesuatu, mau memerintahkan anak buahnya kemudian 

disebarkan ke seluruh TPS, sehingga itu disebut dengan terencana, 

masif dan terstruktur mulai dari kabupaten ke kecamatan sampai ke 

desa sampai ke TPS. Nah itu dibuktikan kalau tidak ya Saudara 

mengertilah sebagai penasihat hukum. Dan di sini kita harus 

membuktikan di sini. Oleh sebab itu Saksi 12 itu kita putuskan bahwa 

Saudara akan mengajukan Saksi 12 orang itu Saudara daftarnya harus 

masuk terlebih dahulu. Sebagaimana prosedur sini KTP-nya semua 

dilampirkan namanya, alamatnya masuk dulu ke Panitera. 

Dan hari Senin, kita akan tunda ini hari Senin besok tanggal 

berapa hari Senin, tanggal 17 jam 10.00 WIB pagi, untuk mendengar 

keterangan Saksi dari Pemohon. Nah setelah itu baru bukti surat yang 

berhubungan dengan pokok permohonan ini, kita Saudara ajukan ya? 

Soalnya.., Saudara bawa tidak yang Ahli eh yang asli ini suratsurat 

ini? 


Kami bawa Majelis ini. Satu lagi konsekuensi dari perubahan ee 

perbaikan dari permohonan itu ada juga (...) 


Ada berkaitan dengan daftar bukti kan? 

Saudara harus susun lagi sesuai dengan perubahan permohonan. 

Nanti kita serahkan belakangan. 


Karena ini berkaitan dengan bukti yang dijadikan pegangan oleh 

hakim ya? Misalnya soal C1, C2-nya apa segala macam, nanti 

disiapkan juga bukti kontranya dan dari Termohon. Misalnya C1 yang dia 

persoalkan itu di mana? Kalau nanti berubah misalnya di apa namanya 

yang besar itu? Planonya, kalau diperlukan ya nanti dibawa itu jadi 

begitu pemeriksaan waduh di plano lain, di ini lain repot. Nah itu harus 

ada, asli atau setidak-tidaknya turunan dari yang asli. Karena banyak 

sengketa PHPU itu palsu-palsu semua, sehingga hakimnya juga sesat 

bikin putusannya karena barangnya yang dihadirkan palsu semua, baru 

nyalahkan MK. Oleh karena itu soal kita agak strict ini buktinya ya? 

Nah hari Senin bisa 12 saksi ? 


Mungkin ini Majelis, mengenai Saksi tadi kami akan mengajukan 

12. Tapi mungkin apakah dimaksud Saksi Ahli atau tidak. Karena ada 

Saksi yang kami hadirkan, beliau bukanlah Saksi Fakta tapi beliau orang 

yang akan menguraikan terkait dengan pekerjaan dan pengalaman dan 

keahliannya dalam proses Pemilukada. Dalam hal ini ketika terjadi 

indikasi pelanggaran di sistematis sudah ada laporan dan segala macam, 

ketika indikasi pelanggaran-pelanggaran tersebut dan tidak ada upaya 

yang jelas dari proses pelanggaran dan penyimpangan itu. Dan juga 

tidak adanya prosedural administratif dalam hal pencalonan yang tidak 

terpenuhinya kriteria Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

kami akan menampilkan Saksi yang akan menguraikan perspektif 

pengalaman dan keilmuan yang dimilikinya. 

Apakah ini termasuk Saksi Ahli? Apa Saksi Fakta , kami berharap 

Saksi ini bisa kami hadirkan. 


Ya jadi begini. Di MK ini ada Saksi, ada Ahli, sebutannya jelas ya? 

Kalau Ahli itu dalam PHPU karena ini sengketa hasil gak perlu. 

Kalau Saudara semua orang bisa membikin permohonan, semua bisa 

bilang ini terstruktur, meluas, semua bisa bilang dalam permohonan. 

Tapi bagaimana faktanya, Saudara yang buktikan? Karena ini 

pembuktian di sini sengketa PHPU ini, perselisihan namanya, 

perselisihan hasil Pemilu. Berselisih soal hasil, menurut Pemohon begini 

menurut Termohon begini, Mahkamah akan menentukan. 

Tapi dalam sengketa hasil itu ada proses yang Saudara nilai 

cacat. Silakan dibuktikan, di sini ahli juga kita menilai. Justru kita yang 

nilai masif. Kalau menurut ahli masif, MK tidak bilang tidak masif 

bagaimana? 

Nah, kita kan menllai proses juga, benar tidak? Asas-asas Pemilu 

yang disebutkan di dalam Undang Undang Dasar, Pasal 22 itu berjalan 


dan dijalankan dengan benar tidak? Itu Mahkamah Konstitusi yang 

menilainya nanti. 

Jadi menurut saya sia-sia, kalau Saudara hanya mengahdirkan 

orang yang memberikan keterangan seperti itu. Banyak pakarnya, 

banyak orang mengerti Pemilu. Bahkan kita juga pernah jadi pelakunya, 

karena pernah menjadi peserta Pemilukada, dulu. Pemilu Legislatif juga 

dulu. Jadi sudah tahu langsung, pengalaman, nakalnyapun tahu 

bagaimana. 

Nah, jadi yang penting Saudara membuktikan permohonan 

Saudara dengan Saksi. Kalau itu nanti, ya kita ya hakim bisa 

mengatakan ini Saksi tidak perlu ya? Tidak mendukung dengan 

permohonan Saudara, percuma juga keluar ongkos, juga buat Saksi itu. 

Jadi Saudara yang penting 12, hari Senin siapkan saksinya. Fakta, 

kalau bisa, yang mendukung permohonan Saudara. Kalau ngomongnya 

ke barat ke timur tidak perlulah. Capek kita mendengar orang ngomong 

banyak, kalau di sini setiap hari kalau sidang. Mulai dari Prof. Dr. dalam 

negeri sampai luar negeri kita pun dengar di sini. 

Yang penting itu faktanya, benar tidak permohonann ini? 

Kemudian Termohon mengajukan bukti juga Saksi. 


Untuk hari Senin, kalau memang diberikan waktu kita juga akan 

mengajukan Saksi. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwa tadi 

permohonan Pemohon ada sedikit perubahan. 


Ya, itu nanti di bagian akhir pada saat kesimpulan. Saudara bisa 

ditanggapi langsung sesuai dengan kesimpulan nanti terakhir, setelah 

selesai pemeriksaan Saksi, kesimpulan. 

Dalam kesimpulan itulah Saudara, kan Saudara sudah menjawab 

ada beberapa bagian yang di dalam perbaikan permohonan itu belum, 

Saudara jawab kemudian berdasarkan fakta yang terungkap di sidang 

juga. 

Jadi saya ingatkan ini perkara dibatasi waktu 14 hari kerja. Jadi 

kita tidak bisa main-main. Saudara datang ke sini gak minta suruh bayar 

itu tidak. Saudara datang tepat waktu siapkan bukti, kalalu memang 

betul itu seperti itu kita akan putus seperti itu, kalau tidak, tidak. 

Tidak usah bawa mutiara dari sana buat sogok hakim, tidak ada 

itu. Mending Saudara datang tepat waktu ya? 

Kalau bisa? Bisa tidak? 

Begini, kalau Saudara hanya dua belas. Hari itu juga kita akan 

dengar untuk Termohon saksinya. Kan Termohon kan tidak banyak, 

apalagi saksinya. Kalau ada TPS dibilang persoalkan di sini Kecamatan 

Rang Ene 50 yang milih. tetapi tidak disebutkan. Kecamatan Nelut 1000 


pemilih, Sengkang 700, Jereweh 600. Cuma dimana TPS, TPS itu kan, 

mungkin ada PPK dan segala macam, yang berkaitan dengan itu ya kita. 

Hadirkan di sini, kita dengar dia sebagai pihak penyelenggara Pemilu 

juga ya? 


Ya Majelis. 


Senin bisa? Bisa ya? 

Ini kan libur banyak, kita kan mau ke NTB ini, libur soalnya. 

Sumbawa dekat lagi ya? 

Jadi selesai Saksi-Saksi, pembuktian surat, pemeriksaan selesai 

dan kita akan putuskan begitu. Walaupun 14 hari, kalau bisa selesai 

seminggu ya seminggu. 

Cukup ya? Jadi dengan catatan hari Senin Jam 10.00 pihak-pihak 

tidak dipanggil lagi, dengan kewajiban Pemohon membawa Saksi 12, 

Termohon juga dipersiapkan 


Siap Majelis. 


Seberapa adanya ya? 


Izin bicara satu lagi Majelis. 


Ya, apalagi 


Kami ada Saksi Fakta yang menjadi pelaku langsung dan menjadi 

pihak yang menerangkan langsung terkait dengan status yang kami 

persoalkan. 



Apa itu diantaranya? 


Dalam hal ini adalah Dinas Sumbawa, Dinas Pendidikan Sumbawa 

yang memberikan penjelasan awal yang terkait dengan tidak berlakunya 

SRN. 


Dinas itu Kepala Dinasnya? 


Ya, Kepala Dinas dan juga Kepala Sub yang terkait dengan 

masalah ijazah. 


Ya, Saudara hadirkan. Kalau dia instansi Pemerintah ya, silakan. 


Kami ada terkendala Majelis. Karena ini buat kami Saksi yang 

sangat mendasar. Kendalanya adalah dengan adanya permohonan dari 

pihak dinas untuk ada surat resmi dari.., panggilan surat resmi dari 

Mahkamah Konstitusi. 


Oh tidak bisa. 

Jadi begini saja, suruh dia bersaksi di Mataram sana. Hubungi di 

Fakultas Hukum Unra, bisa kita periksa dari sini, kalau dia mau bersaksi, 

video conference ya? Tetapi dia suruh hadir di sana, kita di sini, Anda di 

sini kita sumpah, kita bisa langsung ya? Itu, tetapi kalau kita minta ya 

kita kan menengahi selisih perselisihan Saudara-Saudara kan? Ya itulah 

gunanya Saudara bisa mengajukan bukti dan Saksi dan segala macam. 

Karena itu mendukung dalil permohonan Saudara, kalau dia bisa 

membuktikan sebaliknya, tidak palsu kan satu ini. Nanti Mahkamah 

Konstitusi baru berpikir, apakah untuk bisa menentukan. Kalau soal 

keyakinan kan itu tidak perlu disampaikan kepada Saudara. 

Saudara buktikan, di sana membantah kita menarik kesimpulannya nanti 

seperti apa? 

Kalau memang mau itulah yang bisa kita bantu, tidak bayar itu 

video conference-nya. Hubungi saja sana, hari Senin, bisa? 


Seperti itulah kalau Saudara mau mangajukan lobilah dia. Kalau 

kita tidak bisa manggil. Oke, cukup? 

Matikan mic-nya masih mau ngomong atau cukup ya? 

Baik, sekali lagi saya ulangi sidang ini ditunda hari Senin, jam 10 

pagi, tanggal 17. Pihak-pihak tanpa dipanggil lagi dengan kewajiban 

membawa Saksi 12, jangan nanti ditambah-tambah lagi, kurang boleh, 

tapi kalau tambah tidak bisa. Makannya saya bilang berapa saksinya? 12 

ya 12. Di sini berapa siapkan. Ya? 

Dengan demikian Perkara Nomor 6/PHPU.D-VIII/2010 saya 

nyatakan ditutup. 

KETUK PALU 3X 

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.40 WIB 

Jakarta, 14 Mei 2010 

Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan 

Kasianur Sidauruk

J A K A R T A

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?