V - 40
BAB V_Renc. Pola Ruang 1 H.40-49 - Pemerintah Kabupaten Ngawi BAB V_Renc. Pola Ruang 1 H.40-49 - Pemerintah Kabupaten Ngawi
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NGAWI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 - 2030 Laporan Akhir V - 40
- Page 2 and 3: RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) K
- Page 4 and 5: RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) K
- Page 6 and 7: RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) K
- Page 8 and 9: RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) K
- Page 10: RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) K
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)<br />
KABUPATEN NGAWI<br />
RENCANA TATA RUANG WILAYAH<br />
KABUPATEN NGAWI<br />
TAHUN 2010 - 2030<br />
Laporan Akhir V - <strong>40</strong>
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)<br />
KABUPATEN NGAWI<br />
5.2.2.7. Kawasan Peruntukan Pariwisata<br />
Kawasan peruntukan di Kabupaten Ngawi terdiri atas: kawasan<br />
pariwisata budaya, kawasan pariwisata alam dan kawasan pariwisata buatan.<br />
Adapun Kawasan pariwisata budaya dengan luas kurang lebih 1.597,48<br />
ha meliputi:<br />
a. Arca Banteng;<br />
b. Candi Pendem;<br />
c. Pertapaan jaka tarub;<br />
d. Petilasan Kraton Wirotho;<br />
e. Makam PH Kertonegoro dan Patih Ronggolono;<br />
f. Makam Patih Pringgokusum;<br />
g. Kediaman Krt. Radjiman Wedyadiningrat;<br />
h. Monumen Suryo;<br />
i. Pesanggrahan Srigati;<br />
j. Gunung Liliran;<br />
k. Musem Trinil; dan<br />
l. Benteng Van Den Bosch.<br />
Kawasan pariwisata alam dengan luas kurang lebih 12,50 ha, meliputi :<br />
a. Air Terjun Srambang;<br />
b. Gunung Liliran;<br />
c. Waduk Pondok;<br />
d. Bumi Perkemahan Selondo; dan<br />
e. Kebun teh Jamus.<br />
Kawasan pariwisata buatan, yaitu Tempat Pemandian Tawun.<br />
Selanjutnya juga bisa dikembangkan wisata religius dimana selain untuk<br />
minat rekreasi juga untuk minat spiritual adapun potensi wisata tersebut<br />
adalah Pesanggrahan Srigati dan Gunung Liliran.<br />
Diluar wisata ungulan tersebut juga banyak potensi lain yang bisa<br />
dikembangakan seperti obyek wisata Tempat Pemandian Tawun dimana<br />
konsepnya tidak hanya sebagai tempat hiburan, taman yang biasanya<br />
sebagai tempat untuk berekreasi, menghilangkan kepenatan dari rutinitas<br />
dapat juga difungsikan sebagai tempat untuk melakukan konservasi<br />
terhadap satwa langka. Selain itu ada objek wilata budaya antara lain: Arca<br />
Banteng, Candi Pendem, Pertapaan jaka tarub, Petilasan Kraton Wirotho,<br />
Makam PH Kertonegoro dan Patih Ronggolono, Makam Patih<br />
Pringgokusumo, Kediaman Krt. Radjiman Wedyadiningrat.<br />
Selain itu juga dikembangkan Desa wisata dengan menawarkan kehidupan<br />
petani yang masih alamiah dan sebisanya berdekatan dengan obyek wisata<br />
yang memiliki nilai jual tinggi. Adapun desa wisata yang dapat<br />
dikembangkan antara lain adalah: desa wisata Perkebunan Teh Jamus,<br />
Bumi Perkemahan Selondo, dengan memanfaatkan hortikultura dan ternak<br />
sapi serta pemandangan alam, dengan mengembangkan wisata alam, ritual,<br />
perkebunan.<br />
2. Arahan Pengembangan Pariwisata Regional (Yogyakarta – Bali) : Untuk<br />
arahan pengembangan pariwisata regional dapat dilihat dari potensi wisata<br />
yang berada di dekat jalur ateri misalnya Monumen Suryo, Pemandian<br />
Tawun, Benteng Ven Den Bosch, Musium Trinil, Waduk Pondok.<br />
3. Arahan Pengembangan Pariwisata Lokal :<br />
Pengembangan dan peningkatan lokasi-lokasi yang dapat diwisatakan<br />
Pengembangan pariwisata di Kabupaten Ngawi dikembangkan melalui<br />
pembentukan minat wisata wisata, yaitu :<br />
1. Pengembangan wisata di Kabupaten Ngawi dilakukan dengan membentuk<br />
wisata unggulan daerah antara lain adalah : Waduk Pondok, Monumen<br />
Suryo, Air Terjun Srambang, Musem Trinil, Benteng Van Den Bosch.<br />
<br />
<br />
Membentuk link wisata lokal<br />
Pengembangan aktivitas wisata yang lebih beragam beserta zonasizonasinya<br />
guna untuk menghindari titik konflik pengembangan:<br />
a. Utama yaitu sebagai wisata rekreasi, even wisata budaya dan juga<br />
sebagai pusat akomodasi wisata.<br />
Laporan Akhir V - 41
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)<br />
KABUPATEN NGAWI<br />
b. Pendukung yaitu sebagai wisata berbelanja dan juga sebagai kota<br />
transit.<br />
<br />
<br />
Pengembangan dan peningkatan fasilitas penunjang kegiatan wisata<br />
Peningkatan pelayanan jaringan air bersih, telepon dan pelayanan<br />
jaringan listrik.<br />
4. Pengembangan dan peningkatan promosi wisata<br />
5. Pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia dalam bidang<br />
kepariwisataan baik melalui penyuluhan maupun pelatihan<br />
6. Mengembangkan promosi wisata, kalender wisata dengan berbagai<br />
peristiwa atau pertunjukan budaya, kerjasama wisata, dan peningkatan<br />
sarana-prasarana wisata sehingga Kabupaten Ngawi menjadi salah satu<br />
tujuan wisata;<br />
7. Obyek wisata alam dikembangkian dengan tetap menjaga dan melestarikan<br />
alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;<br />
8. Tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam seperti<br />
menebang pohon;<br />
9. Menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah;<br />
10. Meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk<br />
menambah koleksi budaya.<br />
11. Merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain<br />
untuk keserasian lingkungan; serta<br />
12. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek<br />
wisata, dan daya jual/saing.<br />
Laporan Akhir V - 42
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)<br />
KABUPATEN NGAWI<br />
RENCANA TAT RUANG WILAYAH<br />
KABUPATEN NGAWI<br />
TAHUN 2010 - 2030<br />
Laporan Akhir V - 43
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)<br />
KABUPATEN NGAWI<br />
5.2.2.8. Kawasan Peruntukan Permukiman<br />
Kawasan permukiman pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua<br />
kelompok yakni permukiman permukiman perdesaan dan perkotaan. Luas<br />
kawasan permukiman di Kabupaten Ngawi secara keseluruhan adalah<br />
16.655,51 ha. Kawasan permukiman di biagi atas kawasan permukiman<br />
perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan.<br />
menjadi kaswasan terbangun. Pada kawasan ini diperlukan pembatasan<br />
pengembangan untruk kawasan terbangun.<br />
Pada kawasan permukiman perdesaan yang memiliki potensi sebagai<br />
penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai kawasan sentra produksi<br />
akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan.<br />
Selanjutnya beberapa komoditas yang memiliki prospek pengembangan melalui<br />
pengolahan akan dilakukan pengembangan industri kecil dengan membentuk<br />
A. Kawasan Permukiman Perdesaan<br />
Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk<br />
permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian,<br />
tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang,<br />
jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada.<br />
Secara fisiografis permukiman perdesaan di Kabupaten Ngawi terletak di<br />
pergunungan dan dataran tinggi, dataran rendah. Setiap lokasi memiliki<br />
karakter tersendiri dan memerlukan penanganan sesuai karakter masingmasing.<br />
sentra industri kecil.<br />
Kawasan perdesaan dapat berbentuk kawasan agropolitan, yang terdiri<br />
atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem<br />
produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang<br />
ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan<br />
sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Kawasan agropolitan di Kabupaten<br />
Ngawi adalah Kecamatan Karangannyar dengan ditunjang Kecamatan Geneng,<br />
Widodaren, mantingan, Kedunggalar dan Pitu. Luas kawasan permukiman<br />
perdesaan di Kabupaten Ngawi kurang lebih 11.038,47 ha.<br />
Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah<br />
pegunungan dan dataran tinggi kegiatan, pengembangan permukiman<br />
diarahkan pada pertanian tanaman keras, perkebunan dan sebagian<br />
hortikultura, dan pariwisata. Kawasan ini terdapat di Kecamatan Jogorogo,<br />
Geneng, Karangannyar, Sine, Ngrambe dan Kendal. Pada kawasan ini<br />
perkembangan permukiman harus diarahkan membentuk cluster dengan<br />
pembatasan pengembangan permukiman pada kawasan lindung.<br />
Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah,<br />
umumnya memiliki kegiatan pertanian sawah, tegal, kebun campur, termasuk<br />
peternakan dan perikanan darat. Sebagian besar permukiman perdesaan yang<br />
terletak pada dataran rendah memiliki kondisi tanah yang subur. Lahan kosong<br />
yang terletak pada tengah permukiman dan sepanjang jalan utama merupakan<br />
kawasan yang rawan perubahan pengunaan lahan dari kawasan pertanian<br />
B. Kawasan Permukiman Perkotaan<br />
Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang dominasi<br />
kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan<br />
orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Kawasan<br />
permukiman perkotaan di Kabupaten Ngawi merupakan bagian dari kawasan<br />
perkotaan dengan perkembangan dan kondisi yang sangat beragam, dengan<br />
rencana pengembangan kawasan ini kurang lebih 6.559,17 ha dari luas wilayah<br />
kabupaten.<br />
Terkait dengan permukiman perkotaan di Kabupaten Ngawi, rencana<br />
penataan dan pengembangannya sebagai berikut :<br />
1. Seiring dengan pengembangan Perkotaan Ngawi sebagai ibukota<br />
Kabupaten, maka permukiman di perkotaan Ngawi ini akan meningkat<br />
pesat, sehingga perlu peningkatan kualitas permukiman melalui<br />
Laporan Akhir V - 44
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)<br />
KABUPATEN NGAWI<br />
penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat,<br />
penyediaan perumahan baru, dan penyediaan Kasiba-Lisiba Berdiri Sendiri.<br />
Pada setiap kawasan permukiman disediakan berbagai fasilitas yang<br />
memadai sehingga menjadi permukiman yang layak dan nyaman untuk<br />
dihuni;<br />
2. Pengembangannya adalah untuk permukiman dengan kepadatan rata-rata<br />
tinggi, dan sebagian kawasan dapat digunakan untuk kawasan siap bangun<br />
yang sudah ditentukan lokasi dan luasannya yaitu di Kecamatan Ngawi<br />
seluas 80 Ha.<br />
3. Permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan<br />
pengembangannya adalah untuk perumahan dan fasilitas pelengkapnya<br />
sehingga menjadi permukiman yang nyaman dan layak huni;<br />
4. Pada permukiman perkotaan yang padat dilakukan peningkatan kualitas<br />
lingkungan permukiman perkotaan melalui perbaikan jalan lingkungan dan<br />
jalan setapak, saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana<br />
lingkungan, pembangunan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan pelayanan<br />
air bersih;<br />
5. Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan<br />
penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan jaringan<br />
drainase dan pematusan, pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan<br />
sistem sanitasi yang baik. Kawasan opermukiman baru harus menghindari<br />
pola enclove; serta<br />
2. Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan<br />
dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;<br />
3. Perkotaan besar dan menengah penyediaan permukiman selain disediakan<br />
oleh pengembang dan masyarakat, juga diarahkan pada penyediaan<br />
Kasiba/Lisiba Berdiri Sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan<br />
pengembangan perumahan secara vertikal;<br />
4. Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan<br />
dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster<br />
permukiman disediakan ruang terbuka hijau;<br />
5. Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui<br />
pembentukan pusat pelayanan kecamatan;<br />
6. Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana<br />
permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;<br />
7. Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan<br />
dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang<br />
produktif sebagai basis kegiatan usaha;<br />
8. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan<br />
dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil.<br />
9. Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis<br />
pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat,<br />
serta pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya perdesaan di kawasan pesisir<br />
dikembangkan pada basis ekonomi perikanan dan pengolahan hasil ikan;<br />
6. Pada kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama/kuno,<br />
bangunan tersebut harus dilestarikan dan dipelihara; Selanjutnya<br />
bangunan dapat dialihfungsikan asalkan tidak merusak bentuk dan kondisi<br />
bangunannya.<br />
Rencana pengelolaan kawasan permukiman antara lain meliputi :<br />
1. Secara umum kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat<br />
menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif,<br />
serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;<br />
5.2.2.9. Kawasan Peruntukan Lainnya<br />
Kawasan peruntukan lainnya ini adalah kawasan peternakan yang<br />
banyak berkembang dan mempunyai potensi untuk dikembangan di Kabupaten<br />
Ngawi.<br />
Pengembangan Breeding Centre yang dapat berfungsi sebagai lokomotif<br />
penggerak pertumbuhan dan perkembangan di bidang peternakan, yang<br />
dilokasikan di Kecamatan Sine, Jogorogo, Kendal, Paron, Mantingan, Ngawi,<br />
Laporan Akhir V - 45
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)<br />
KABUPATEN NGAWI<br />
Kedungggalar, Padas, Widodaren, Ngrambe, Pitu, Padas, Bringin, Karanganyar,<br />
Karangjati, Geneng, Pangkur, Kedunggalar, Kasreman, untuk ternak besar<br />
seperti sapi potong dan sapi perah . Sedangkan untuk pengembangan ternak<br />
kecil (ayam ras, ayam buras/kampung) pendistribusian sudah cukup merata<br />
pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi dan setiap<br />
penduduk rata-rata memiliki ternak ini meskipun dalam jumlah kecil.<br />
Melihat populasi yang ada dan lokasi penyebaran ternak sapi kereman<br />
manunjukkan banyaknya masyarakat yang memilih usaha dibidang ini. Potensi<br />
lahan yang cukup luas merupakan salah satu modal dasar untuk menjalankan<br />
usaha di sektor peternakan. Hingga saat ini kebutuhan pangan yang berasal<br />
dari ternak masih jauh untuk dapat memenuhi baik kebutuhan lokal maupun<br />
nasional.Untuk dapat meng-antisipasi kebutuhan pangan ternak, maka perlu<br />
terobosan untuk melakukan kerjasama pengadaan pakan ternak.<br />
komersial ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar susu segar. Sehingga<br />
dipasaran tidak tersedia susu segar. Maka Sapi Perah memiliki prospek<br />
investasi yang sangat cerah. Pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten<br />
Ngawi adalah:<br />
1. Sentra ternak sapi perah di Kecamatan Kasreman<br />
2. Ternak unggulan: Kecamatan Karangjati, Kendal, Kasreman, Sine, Bringin.<br />
3. Kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat<br />
distribusi pakan ternak;<br />
4. Kawasan ternak unggas banyak tersebat di permukiman penduduk harus<br />
dipisahkan dari permukiman penduduk untuk mencegah penyebaran<br />
penyakit ternak seperti flu burung; serta<br />
5. Peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil<br />
ternak, seperti pembuatan industri pengolah hasil ternak, mengolah kulit,<br />
dan industri lainnya.<br />
Adapun arahan pengelolaan peternakan di Kabupaten Ngawi diarahkan sebagai<br />
berikut:<br />
1. Meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan<br />
padang penggembalaan, dan pada beberapa bagian dapat menyatu dengan<br />
kawasan perkebunan atau kehutanan;<br />
2. Kawasan peternakan dalam skala besar dikembangkan pada lokasi<br />
tersendiri, diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi<br />
Gambar 5.13<br />
Salah satu jenis ternak besar yang ada di Kabupaten Ngawi<br />
pakan ternak;<br />
3. Mengembangkan sistem inti - plasma dalam pengembangan peternakan;<br />
4. Mengolah hasil ternak sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi;<br />
Melihat populasi sapi perah yang jumlahnya sedikit, sementara lahan<br />
yang ada utamanya didaerah selatan ( kaki Gunung Lawu) bisa dikembangkan<br />
usaha ternak sapi perah. Kebutuhan susu sapi segar selama ini relatif kurang<br />
dan disuplai dari luar daerah antara lain Madiun.<br />
5. Pengembangan ternak unggulan yang dimiliki oleh daerah yaitu komoditas<br />
ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif; serta<br />
6. Ternak unggas dan ternak lain yang memiliki potensi penularan penyakit<br />
pada manusia harus dipisahkan dari kawasan permukiman;<br />
Sapi perah merupakan penghasil susu segar yang banyak diminati oleh<br />
masyarakat. Selama ini belum banyak budidaya ternak Sapi Perah yang secara<br />
Laporan Akhir V - 46
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)<br />
KABUPATEN NGAWI<br />
5.2.2.10 . Kawasan Pertahanan Keamanan<br />
Di Kabupaten Ngawi terdapat kawasan pertahan dan keamanan yang<br />
meliputi Kawasan Komando Distrik Militer beserta seluruh jajarannya di tingkat<br />
Koramil, kawasan Artileri Medan 12 dan tempat latihan kemiliteran.<br />
Tabel 5.4<br />
Rencana Luas Kawasan Budidaya di Kabupaten Ngawi<br />
No Rencana Pola Ruang Luas (Ha) %<br />
RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA<br />
1 Kawasan peruntukan hutan produksi 34.979,00 35,00%<br />
2 Kawasan hutan rakyat 14.135,43 10,91%<br />
3 Kawasan peruntukan pertanian 0,00%<br />
a. Peruntukan pertanian pangan berkelanjutan 41.523,00 21,03%<br />
b. Peruntukan tegalan<br />
c. Peruntukan pertanian lahan kering 9.188,21 7,09%<br />
d. Peruntukan holtikultura 5.621,20 4,34%<br />
4 Kawasan peruntukan perkebunan 10.788,68 8,32%<br />
5 Kawasan peruntukan perikanan 0,00%<br />
a. Peruntukan perikanan tangkap (perairan umum) 1.351,00 1,04%<br />
b. Peruntukan budidaya perikanan 22,95 0,02%<br />
c. Peruntukan kawasan pengolahan ikan 0,00 0,00%<br />
6 Kawasan peruntukan pertambangan 0,00%<br />
a. Peruntukan mineral dan batu bara 0,00 0,00%<br />
b. Peruntukan minyak dan gas bumi 0,00 0,00%<br />
c. Peruntukan panas bumi 0,00 0,00%<br />
d. Peruntukan air tanah di kawasan pertambangan 0,00 0,00%<br />
7 Kawasan peruntukan industri 0,00%<br />
a. Peruntukan industri besar 0,00 0,00%<br />
b. Peruntukan industri sedang 0,00 0,00%<br />
c. Peruntukan industri rumah tangga 1.628,27 1,26%<br />
8 Kawasan peruntukan pariwisata 0,00%<br />
a. Peruntukan pariwisata budaya 1.597,48 1,23%<br />
b. Peruntukan pariwisata alam 12,50 0,01%<br />
c. Peruntukan pariwisata buatan 0,00 0,00%<br />
9 Kawasan peruntukan permukiman 0,00%<br />
a. Peruntukan permukiman perkotaan 6.559,17 5,06%<br />
b. Peruntukan permukiman perdesaan 11.038,47 8,52%<br />
10 Kawasan peruntukan lainnya 0,00 0,00%<br />
102.597,58 79,17%<br />
Sumber : Hasil Rencana<br />
Dari kondisi lapangan yang ada, diperlukan upaya dalam memecahkan<br />
konflik melalui penerapan sistem pertanian konservasi (SPK), yaitu sistem<br />
pertanian yang mengintegrasikan teknik konservasi tanah dan air dalam sistem<br />
pertanian.<br />
Tabel 5.5.<br />
Jenis Konflik dan Alternatif Pemecahannya<br />
NO JENIS<br />
ALTERNATIF PEMECAHAN<br />
KONFLIK<br />
1 Permukiman<br />
dengan<br />
kawasan<br />
lindung<br />
2 Kebun dengan<br />
kawasan<br />
Lindung<br />
3 Tegal dengan<br />
kawasan<br />
Lindung<br />
Penduduk disekitar hutan harus dilibatkan dalam<br />
pemeliharaan dan pengelolaan hutan sehingga<br />
merasa ikut memiliki;<br />
Membatasi secara tegas pertumbuhan areal<br />
pemukiman, diikuti pengawasan yang ketat; serta<br />
Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan<br />
dan kawasan lindung.<br />
Membatasi secara tegas pertumbuhan areal kebun<br />
disertai pengawasan yang ketat;<br />
Melibatkan petani kebun dalam pengelolaan dan<br />
pemeliharaan hutan;<br />
Mengusahakan petani agar menanam tanaman<br />
tahunan (perkebunan) disertai tindakan konservasi<br />
yang intensif agar fungsi lindung tetap terpelihara;<br />
serta<br />
Agroforestry dan pembuatan hutan kemasyarakatan.<br />
Membatasi secara tegas pertumbuhan areal tegal,<br />
disertai pengawasan yang ketat;<br />
Melibatkan petani dalam pemeliharaan dan<br />
pengelolaan hutan disekitarnya;<br />
Laporan Akhir V - 47
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)<br />
KABUPATEN NGAWI<br />
NO<br />
JENIS<br />
ALTERNATIF PEMECAHAN<br />
C. Kawasan Khusus Pengembangan Sektor Informal<br />
KONFLIK<br />
Kawasan khusus pengembangan sektor informal meliputi penyediaan<br />
<br />
Menerapkan sistem pertanian konservasi dalam<br />
PKL bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat marginal/ menengah<br />
budidaya pertanian ditanah tegal;<br />
kebawah di perkotaan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh tiap wilayah<br />
<br />
Mengganti jenis tanaman yang dibudidaya dan<br />
perkotaan masing-masing kecamatan adalah, minimal menyediakan lahan<br />
tanaman semusim menjadi tanaman tahunan dalam<br />
seluas 5 % sebagai pusat perdagangan sektor informal yang dipenuhi oleh<br />
jangka waktu panjang/bertahap; serta<br />
negara. Sedangkan developer untuk perumahan dengan skala besar di<br />
4 Sawah dengan<br />
<br />
<br />
Agroforestry dan membuat hutan kemasyarakatan.<br />
Membatasi dengan tegas pertumbuhan areal sawah<br />
kemudian hari, dipersyaratkan untuk mengalokasikan lahan untuk kawasan<br />
khusus pengembangan sektor informal ini minimal seluas 1 hingga 2 Ha.<br />
kawasan<br />
dikawasan hutan tersebut;<br />
Lindung<br />
Melibatkan petani dalam pemeliharaan dan<br />
penelolaan hutan sehingga merasa ikut memiliki;<br />
<br />
Dalam jangka panjang, secara bertahap tanah sawah<br />
dialih fungsikan menjadi tanah perkebunan dan<br />
hutan kemasyarakatan (konservasi sawah bersifat<br />
khusus untuk areal sawah di kawasan hutan; serta<br />
<br />
Agroforestry secara bertahap pada tanah sawah<br />
tersebut.<br />
Dalam penanganan konflik penggunaan tanah menggunakan kombinasi<br />
teknik sipil dan vegetatif. Metode yang digunakan adalah:<br />
1. Pembuatan teras : Teras kridit (kemiringan 3 - 10 %), teras gulud (Tgl)<br />
kemiringan 10 - 50 %, teras bangku (Tbk) kemiringan 10 - 30 %, teras<br />
Kebun (TBn) kemiringan 30 - 50 %, teras individu (Tin) kemiringan 30 - 50<br />
%; dan<br />
2. Penggunaan vegetatif dalam konservasi tanah adalah : penanaman<br />
tanaman penutup tanah (TPT), penempatan/ mengatur penanaman dalam<br />
jalur (strip cropping), pergiliran anaman (pt), penggunaan tanaman penguat<br />
teras (ptp), Agroforestry (Agf), hutan kemasyarakatan (Hkm).<br />
Laporan Akhir V - 48
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)<br />
KABUPATEN NGAWI<br />
RENCANA TATA RUANG WILAYAH<br />
KABUPATEN NGAWI<br />
TAHUN 2010 – 2030<br />
RENCANA POLA RUANG WILAYAH<br />
5.8<br />
Laporan Akhir V - 49