PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMDA KABUPATEN SOLOK

LAMPIRAN- LAMPIRAN.LAMPIRAN 1PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU1. TAP MPR No. VIII/2001 tentang keterbukaan informasi bagi masyarakatdalam rangka partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 186 tahun 2002 tentangPETUNJUK PALAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASAKEPERLUAN PEMILIHAN UMUM.3. UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1999 tentang LARANGAN PRAKTEKMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.Pasal 22: ‘Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lainuntuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehinggadapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.’4. UNDANG-UNDANG No 20/2001 tentang: PEMBERANTASAN TINDAKPIDANA KORUPSI.PASAL 5 : Pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dgn suapPASAL 7 : Pemborong terkait dengan perbuatan curangPASAL 10 : Pegawai negeri atau orang yang diberi tugas menjalankansuatu jabatan umum dengan sengaja memalsu buku-bukuatau daftar-daftar khusus utk pemeriksaan administrasiPASAL11&12 : Pegawai negeri atau penyelenggara negara berkaitandengan menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atauwewenangnya5. UNDANG-UNDANG No. 30/2002 tentang KOMISI PEMBERANTASANTINDAK PIDANA KORUPSIPasal 15 : Perlindungan terhadap terhadap saksi yang melapormengenai terjadinya tindak korupsi49