Download - Jurnal Dinamika Hukum

Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk… 571Indonesia mengenai bentuk-bentuk agunan kreditsebagaimana tersebut di atas, belum diatur.Praktik perbankan Indonesia belum dapatmenerima hak kekayaan intelektual (HKI) sebagaiobjek jaminan fidusia. Sebagaimana dinyatakanoleh Dirjen Hak Kekayaan IntelektualDepartemen Hukum dan HAM, Andy N Sommengdalam acara pembukaan seminar yang diselenggarakanoleh Indonesian Intellectual PropertyAlumni Association bekerja sama dengan JapanPaten Office, bahwa sertifikat HaKI di luar negeri,sebagai agunan ke bank sudah berjalan. 12Perjanjian jaminan merupakan accesoirdari perjanjian kredit antara debitur dan kreditur.Dengan disepakatinya perjanjian kredit antarapengusaha (debitur) dan Bank selaku kreditur,maka terjadi hubungan hukum di manasebenarnya telah terjadi dua kepentingan yangsaling bertentangan (conflict of interest), yaitudi satu pihak debitur membutuhkan kredit denganmudah dan cepat, di lain pihak kreditur(bank) memerlukan kepastian dan pengamananterhadap pengembalian pelunasan utang melaluikredit dalam waktu yang tepat dengan objekkebendaan sebagai jaminan yang mudah dieksekusi,sedangkan hak kekayaan intelektual (HKI)merupakan kebendaan yang tidak berwujud sebagaiaset perusahaan (intangible asset) di manaeksistensi hak kekayaan intelektual belumada pengaturan hukumnya sebagai objek jaminan.Di samping itu juga kesulitan di dalammemprediksi nilai HKI pada waktu pemberiankredit maupun eksekusi HKI, apabila debiturwanprestasi.Berdasarkan latar belakang di atas, makapermasalahan yang akan dibahas dalam artikelini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimanakonsep HKI dalam perspektif collateral (agunan)?Kedua, bagaimana konsep HKI sebagai collateraldalam sistem jaminan fidusia di Indonesia?Pembahasan12Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha,Fungsi Serti-fikasi HaKI Sebagai Agunan Belum Berjalan,http://www.sentrakukm.com/index.php/direktorihaki/301Jumat, 22 Ja-nuari 2010, akses, 1 Desember2010Konsep HKI dalam Perspektif CollateralSecara historis konsep HKI sebagai objekjaminan lahir dan berkembang di negara baratyang sudah berjalan kepastian perlindunganHKInya. Pentingnya hak kekayaan intelektualdapat dijadikan objek jaminan (collateral) mengingatperkembangan dunia usaha di mana pemilikproduk sekaligus sebagai pemilik HKI padaproduk yang dihasilkannya sangat membutuhkanmodal dengan mengadakan perjanjian kreditdengan HKI sebagai objek jaminan.Menurut Deborah Schavey Ruff, Mayer,Brown & Platt (1999) penggunaan merek dagangsebagai jaminan atas pembiayaan yang amantelah menjadi pilihan yang menarik bagi peminjam.13 Merek dagang bagian dari HKI yang diakuidengan baik sering lebih menarik daripadajenis lain jaminan, karena biasanya ada risikokredit yang lebih rendah, yang menghasilkanbiaya yang lebih rendah pembiayaan, dan seringkali perjanjian jaminan merek dagang akanmemungkinkan peminjam untuk mengamankanpembiayaan tanpa perlu untuk mengubah strukturmodalnya. Dalam Institut Hukum Amerikadan Konferensi Nasional Komisaris pada UniformNegara Hukum yang diadopsi revisi Pasal 9dari Uniform Comercial Code tahun 1998, Amerikamenambahkan jenis baru dari jaminan yangdapat digunakan benda tidak berwujud (intangible)sebagai agunan (collateral). 14Sistem hukum jaminan yang objeknya terdiridari benda adalah sub sistem dari sistemhukum benda yang mengandung sejumlah asashukum kebendaan. Istilah benda sering diartikanharta kekayaan, dalam praktik bisnis lazimdisebut “property”atau komoditi”. Istilah bendamerupakan terjemahan dari kata zaak (Belanda).Beberapa ahli hukum memberikan pengertianbenda, bahwa benda adalah segala sesuatuyang dapat dimiliki dengan hak milikatau segala sesuatu yang dapat menjadi objek1314Deborah Ruff Schavey, Mayer, Brown, Platt, 1999,Navigating Uncharted waters taking security interest inUnited State Trademarks, http://www.securitization.net/knowledge/transactions/waters.asp, akses tgl 23sept 2011Lars S.Smith, “General Intangible or Comercial Tort:Moral Rights and State-Based Intellectual Property asCollateral Under U.C.C. Revised Article 9”, EmoryBankruptcy Developments Journal, Vol. 22 2005, hlm 95

572 Jurnal Dinamika HukumVol. 12 No. 3 September 2012hak milik. Konsep benda yang terdapat dalamPasal 499 KUHPerdata adalah tiap-tiap bendadan hak yang dapat menjadi objek dari hakmilik.Benda dalam arti ilmu pengetahuan hukumadalah segala sesuatu yang dapat menjadiobjek hukum. Sebagai salah satu hak kebendaan,dalam hak kekayaan intelektual terkandungdua hak, selain hak ekonomi yang bisa memberikankeuntungan dalam bentuk royalti, jugaterkandung hak moral (moral rights) yang selalumelekat pada pemiliknya. Hak ekonomi (economicrights) sifatnya bisa dialihkan atau dipindahkanpada orang lain (transferable), sehinggaorang lain sebagai penerima peralihan hak jugamendapatkan keuntungan ekonomi. 15Istilah hukum jaminan merupakan terjemahandari istilah security of law, zekerheidstelllingatau zekerheidsrechten. Dalam praktikperbankan istilah jaminan dan agunan dibedakan.Istilah jaminan mengandung arti sebagaikepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuanatau kesanggupan debitur untuk melaksanakankewajibannya, sedangkan agunan diartikansebagai barang atau benda yang dijadikanjaminan untuk melunasi utang nasabah debitur.Jaminan dalam perspektif Undang-undang No. 7Tahun 1992 sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 10 Tahun 1998 diartikansebagai “kayakinan atas itikad dan kemampuanserta keanggupan nasabah debitur untuk melunasiutangnya atau mengembalikan pembiayaandi-maksud sesuai yang diperjanjikan. 16 Pengertianjaminan terdapat dalam SK Direksi BankIndonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28Februari 1991, yaitu suatu keyakinan kreditur,bank atas kesanggupan debitur untuk melunasikredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkanpengertian agunan diatur dalam Pasal1 angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun1998 adalah jaminan tambahan yang diserahkan1516Agung Sujatmiko, “Perjanjian Lisensi Merek Terkenal”,Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 2, 2010, FakultasHukum UGM, hlm. 257,Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Nomor10 Tahun 1998: Mengingat bahwa agunan sebagai salahsatu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkanunsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan, agunan hanyadapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yangdibiayai dengan kredit yang bersangkutan,nasabah debitur kepada bank dalam rangkapemberian fasilitas kredit atau pembiayaanberd-asarkan Prinsip Syariah. Hukum jaminankebendaan adalah sub sistem dari hukum bendayang mengandung sejumlah asas hak kebendaan(real right), sedangkan hukum jaminan peroranganmerupakan sub sistem dari hukum perjanjianyang mengandung asas pribadi (personalright). Jaminan bersifat perorangan, atau jaminanpihak ketiga dalam bentuk penanggungan(borgtocht). Borgtocht diatur dalam B.W. bukuIII Bab XVII pasal 1820 s/d 1850. 17Pentingnya jaminan dalam perjanjiankredit bank adalah sebagai salah satu saranaperlindungan hukum bagi keamanan bank dalammengatasi risiko, agar terdapat suatu kepastianhukum nasabah debitur akan melunasi pinjamannya.Konsep hukum jaminan adalah adanyahubungan hukum antara debitur dan krediturdalam perjanjian pinjam meminjam seagai perjanjianpokok dan adanya objek jaminan sebagaiperjanjian acessoir (perjanjian tambahan).Dalam peraturan perundang-undangan, katakatajaminan terdapat dalam Pasal 1131 KUH-Perdata dan Pasal 1132 KUHPerdata, dan dalampenjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun1992 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun1998.Secara teoritis, HKI dapat dijadikan jaminanutang, karena HKI merupakan hak kebendaanyang bernilai ekonomi. Di dalam Pasal 40ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,Pasal 3 (ayat 2) UU Hak cipta, Pasal 66ayat (1) UU Paten, Pasal 5 ayat (1) UU Rahasia17Jaminan penanggungan hutang (Borgtocht) adalahjaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkanhubungan langsung dengan orang tertentu. Jaminanyang bersifat perorangan ini hanya dapat dipertahankanter-hadap debitor tertentu terhadap harta kekayaandebitor seumumnya. Perjanjian antara Kreditor denganPihak Ketiga (penanggung) dapat dilakukan dengan sepengetahuansi Debitor atau bahkan tanpa sepengetahuannya.Perjanjian jaminan Borgtocht bersifat accessoirartinya keberadaan jaminan ini tergantung padaperjanjian pokoknya yaitu perjanjian Kredit. Perjanjianjaminan Borgtocht hapus apabila perjanjian pokoknyahapus. Mengingat jaminan Borgtocht ini bersifat accessoirdan sebagai cadangan saja, maka seorang penanggung(Borg) diberikan hak istimewa yaitu hak yangdimiliki seorang Penanggung untuk menuntut agar hartakekayaan milik si berutang (Debitor) terlebih dahulu disitadan dijual atau dilelang. Jika hasil penjualan hartakekayaan debitor tidak cukup untuk melunasi hutangnya,kemudian baru harta kekayaan penanggung.

Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk… 573Dagang, Pasal 31 ayat (1) UU Desain Industri,Pasal 23 ayat (1) UU Desain Tata Letak Terpadu,merupakan ketentuan yang mengaturmengenai pengalihan hak yaitu dapat beralihatau dialihkan, karena pewarisan, hibah, wasiat,perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkanperaturan perundang-undangan. HKI termasukbenda bergerak yang tidak berwujud (Pasal499 KUHPerdata) dapat beralih atau dialihkankarena perjanjian tertulis. Perjanjian tertulisyang dimaksud adalah dapat ditafsirkan (diinterpretasikan)sebagai perjanjian jaminan denganobjek HKI.Konsep Penilaian HKI sebagai CollateralAda beberapa pendekatan untuk menilaiHKI sebagai objek jaminan. Shannon P.Pratt,Alina V. Naculit, 18 memberikan tiga ukuran dalammenilai HKI. Pertama, pendekatan pasar(market approach). Dalam pikiran Shannon P.Pratt, Alina V.Naculit pendekatan pasar menyediakankerangka kerja sistematis untuk memperkirakannilai aset tidak berwujud berdasarkananalisis penjualan aktual dan/atau transaksilisensi berwujud yang sebanding dengan objek.Kedua, Pendekatan pendapatan (incomeapproach). Pendekatan pendapatan menyediakankerangka kerja sistematis untuk memperkirakannilai aset tidak berwujud berdasarkankapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarangdan nilai masa depan. Nilai "pendapatanekonomi" akan berasal dari penggunaan, lisensi,atau penyewaan atas merk tersebut. Ketiga,pendekatan biaya (cost approach). Pendekatanbiaya menyediakan kerangka kerja sistematisuntuk memperkirakan nilai aset tidak berwujudberdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadandengan biaya yang akan dikeluarkan sebagaipengganti yang sebanding sebagaimanafungsi utilitas.Mendasarkan konsep penilaian di atas,terkait dengan penilaian HKI sebagai objek jaminanlebih mengarah pada pendekatan pendapatan,karena dengan metode pendapatan18Shannon P.Pratt, Alina V.Naculita, 2008, Valuing aBusiness The Analysis and Appraisal of Closely HeldCompanies, New York: Third Edition, Shannon PrattValuation, Inc, Copyright by The Mc-Graw HillCompanies, hlm. 367-369,memperkirakan nilai asset tidak berwujud (HKI)berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomiatau nilai sekarang dan nilai masa depan denganmelihat pada laporan keuangan suatu perusahaandi mana HKI masuk dalam aktiva tidakberwujud. Hal ini sejalan dengan pendapat EdwardM. Iacobucci dan Ralph A. Winter 19 bahwaassets securitization is the partial or completesegregation of a specific set of cash flowsfrom a corporation's other asset and the issuaceof securities based on these cash flows.Pendapat lain, dalam praktik akuntansikonservatisma menekankan bahwa investasi perusahaandalam Intellectual Capital yang disajikandalam laporan keuangan perusahaan, dihasilkandari peningkatan selisih antar nilai pasardan nilai buku. Jadi, jika misalnya pasarnyaefisien, maka investor akan memberikan nilaiyang tinggi terhadap perusahaan yang me-milikiintellectual capital lebih besar. Selain itu, jikaintellectual capital merupakan sumber dayayang terukur untuk peningkatan competitiveadvantages, maka intellectual capital memberikankontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan.20Hak Kekayaan Intelektual merupakan intangibleasset suatu perusahaan, diatur dalamPSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) No. 19(revisi 2000) tentang Aktiva Tidak Berwujud.Konsep aktiva sesuai dengan paragraf 08 PernyataanStandart Akuntasi Keuangan (PSAK) No.19 tahun 2000 adalah sumber daya yang dikendalikanoleh perusahaan sebagai akibat peristiwamasa lampau dan bagi perusahaan diharapkanakan menghasilkan manfaat ekonomis padamasa yang akan datang. Menurut PernyataanStandart Akuntasi Keuangan (PSAK) No. 19 (revisi2000) aktiva tidak berwujud adalah aktivanon-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidakmempunyai wujud fisik serta dimiliki untukdigunakan dalam menghasilkan atau menyerah-1920Edward M. Iacobucci dan Ralph A. Winter, “AssetSecuritization and Asymmetric Information”, Journal ofLegal Studies, Vol. 34 No. 1, Januari 2005, by Universityof Chicago Press, hlm.161,Zuliyati, Ngurah Arya, “Intellectual Capital dan KinerjaKeuangan Perusahaan”, Jurnal Dinamika Keuangan danPerbankan, Vol. 3 No. 1, Nopember 2011, hlm.116,

574 Jurnal Dinamika HukumVol. 12 No. 3 September 2012kan barang dan jasa, disewakan kepada pihaklainnya, atau untuk tujuan administratif. Aktivatidak berwujud antara lain ilmu pengetahuandan teknologi, desain dan implementasi sistematau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual,pengetahuan mengenai pasar dan merekdagang (termasuk merek produk/brand names).Menurut Scott J. Lebson, the collateralizationof Intellectual Property rights hasemerged from the fringes of intellectual assetmanagement and is now a major driver of commercialdecisions as to how an IP portfolioshould be cultivated. On account of their fixedand predictable format, statutory rights suchas patents, trade marks, and copyrights haveattracted most of the attention as means bywhich security is raised for a loan—but collateralizationis not limited to such rights. 21Mendasarkan pemikiran di atas, bahwaHak Kekayaan Intelektual yang merupakan intangibleasset dalam sebuah perusahaan, apabilaakan dijadikan collateral, harus di budayakandalam laporan keuangan perusahaan yang masukdalam aktiva tidak berwujud, sebagai saranauntuk mengetahui nilai asset perusahaankhususnya nilai hak kekayaan intelektual. Disamping itu dengan pemanfaatan dan pengelolaanIntellectual Capital yang baik oleh perusahaandapat membantu meningkatkan kinerjaperusahaan,yang berakibat nilai pasar perusahaanakan meningkat (marketable), sehinggamenjadi nilai tambah bagi perusahaan untukmendapatkan akses kredit perbankan.Konsep HKI sebagai Objek Jaminan dalam SistemJaminan FidusiaMemahami makna kemanfaatan hukumdan fungsi hukum pada dasarnya merupakanpengakajian tentang makna signifikan suatu peraturanhukum. Konsep hukum yang modernmemiliki fungsi untuk memberikan kepastianhukum dan perlindungan hukum akan berlakunyasuatu peraturan hukum. 222122Scott J. Lebson, “Trade secrets as collateral: a USperspective”, Journal of Intellectual Property Law &Practice, Vol. 2 No. 11, 2007, hlm. 726,Sri Mulyani, “Rekonstruksi Pemikiran Yuridis IntegralDalam Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan FidusiaBer-pilar Pancasila”, Jurnal Ilmiah Hukum dan DinamikaMelihat dari sisi fungsi hukum adalah bahwaperundang-undangan tentang Fidusia di atasmemiliki fungsi ganda (dual function). Di satupihak perundang-undangan tersebut berusahauntuk memerankan diri sebagai sarana “socialcontrol”, yakni mengukuhkan perkembanganhukum di dalam masyarakat yang sudah dipraktikkandalam jurisprudensi, tetapi di lain pihakjuga berusaha untuk mendorong masyarakatkhususnya pihak-pihak yang berkepentingan(melakukan social engineering) untuk menjunjungtinggi kejujuran melalui kepastian hukumantara lain melalui prosedur Pendaftaran JaminanFidusia, tidak hanya mengutamakan transaksipinjam-meminjam dengan proses yang dianggap sederhana, mudah dan cepat. 23Sampai saat ini pengaturan hukum yangjelas mengenai fidusia tetap relevan, karenaantara lain akan ber-kaitan dengan Indeks DayaSaing Global (World Competitiveness Index,World Economic Forum), yang di antara beberapaparameternya berkaitan dengan persoalanpersoalanhukum seperti: 24 Property Rights; JudicialIndependence; Burden of Governmentregulations; Corporate Ethics; Financial MarketSophistication; Ease of Access to Loans; Efficiencyin Legal Framework.Untuk keperluan penjaminan kredit, bentukpengalihan yang bisa digunakan dengan objekhak kekayaan intelektual adalah melaluiperjanjian jaminan. Adapun bentuk penjaminanyang paling tepat digunakan dalam hal ini adalahdengan menggunakan jaminan fidusia.Jaminan fidusia sebagai jaminan diberikan dalambentuk perjanjian memberikan pinjamanuang, kreditur mencantumkan dalam perjanjianitu bahwa debitur harus menyerahkan barangbarangtertentu sebagai jaminan pelunasan hutangpiutang. Dengan demikian hubungan hukumantara pemegang dan pemberi jaminanadalah hubungan perikatan, di mana pemegangjaminan (kreditur) berhak untuk menuntut pe-2324Masyarakat, Vol. 7 No. 2, April 2010 Fakultas HukumUNTAG Semarang, hlm. 1Muladi, Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalammeningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional, SeminarNasional “Problematika Dalam Pelaksanaan JaminanFidusia Di Indonesia:Upaya Menuju Kepastian Hukum)”,Fakultas Hukum USM, 16 Desember 2009, hlm. 3,Ibid, hlm. 2,

Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk… 575nyerahan barang jaminan dari debitur (pemberijaminan). 25Secara konseptual jaminan fidusia merupakanjaminan yang bersifat kebendaan, setelahbenda yang dibebani fidusia didaftarkandi Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi apabilabenda yang dibebani fidusia tidak didaftarkan,maka hak penerima fidusia yang timbul dariadanya perjanjian pembebanan fidusia, bukanmerupakan hak kebendaan, tetapi merupakanhak perorangan. 26 Teori fidusia yang menjadipedoman dalam tulisan ini adalah perjanjianpengalihan hak kepemilikan suatu benda atasdasar kepercayaan dengan ketentuan hak kepemilikanatas benda yang dialihkan itu tetapberada dalam penguasaan si pemilik benda.Fidusia sebagai salah satu jaminan merupakanunsur pengaman kredit bank, yang dilahirkandengan didahului oleh perjanjian kredit bank.Konstruksi ini menunjukkan bahwa perjanjianjaminan fidusia memiliki karakter accessoir,yang diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia( UU Nomor 42 Tahun 1999).Pasal 1 ayat (1) Undang-undang JaminanFidusia, menentukan bahwa yang dimaksudkandengan fidusia ialah pengalihan hak kepemilikansuatu benda atas dasar kepercayaan denganketentuan bagi benda yang hak kepemilikannyadialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilikbenda. Jaminan Fidusia merupakan hakjaminan atas benda bergerak baik yang berwujudmaupun yang tidak berwujud dan bendatidak bergerak khususnya bangunan yang tidakdapat dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimanadiatur dalam UU Nomor 4 tahun 1996yang tetap berada dalam penguasaan pemberifidusia sebagai agunan bagi pelunasan utangtertentu yang memberika kedudukan yang diutamakankepada penerima fidusia terhadapkreditor lainnya (Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).Jaminan Fidusia dilihat dari aspek hukummemberikan preferensi (hak didahulukan pelunasannya)dari kreditur lain (konkuren) sebagaiberikut. 27 Pertama, pemegang fidusia memilikihak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;kedua, pemegang fidusia mempunyai hakdidahulukan dalam hal untuk mengambil pelunasanpiutangya atas hasil eksekusi benda yangmenjadi objek jaminan fidusia; dan ketiga, pemegangfidusia mempunyai hak yang didahulukandengan tidak hapus karena adanya kepailitandan atau likuidasi.Berlakunya Undang-undang Nomor 42Tahun 1999 membawa perubahan bagi pengikatanjaminan fidusia yang telah ada sebelumnyayaitu diperolehnya kepastian hukum, baikbagi pihak kreditur maupun debitur, yang ditanggapioleh Bank dengan menerbitkan SuratEdaran No.00/HK/003 tanggal 23 Pebruari 2000perihal Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dibuatterpisah oleh Notaris, yang sebelumnya pembebananjaminan fidusia dilakukan secara dibawahtangan dan menjadi satu dalam FormulirAplikasi Kredit atau dalam Perjanjian Kreditpada bagian agunan. 28Kemajuan teknologi telah mendorong lahirnyahak-hak kekayaan intelektual (HKI) sebagaiagunan, yaitu hak-hak atas kekayaan intelektualyang timbul dan lahir karena kemampuansumber daya manusia. Hak Kekayaan Intelektualdapat berupa karya-karya di bidang ilmupengetahuan, seni sastra dan teknologi yang dilahirkandengan adanya daya kreativitas seseorangmenjadikan karya itu bernilai. Secaraumum Hak Kekayaan Intelektual dapat digolongkanke dalam: pertama, hak cipta dan hakyang berkaitan dengan hak cipta; kedua: Patendan paten sederhana; ketiga: merek dagang,merek jasa, nama dagang, indikasi asal danindikasi geografis; keempat: rahasia dagang;kelima: desain industri; dan keenam: (desainatas) tata letak sirkuit terpadu.2526Ahmad Zaini, “Dinamika Perkembangan Lembaga JaminanFidusia di Indonesia”, Jurnal Al Qalam, Vol.24,No.3, September-Desember 2007, hlm. 407,Betty Dina Lambok, “Akibat Hukum Persetujuan Tertulisdari Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untukMe-nyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada PihakKetiga”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26 No. 3, Juli2008, hlm.224,2728Lihat Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia,Markus Suryoutomo, Efektivitas Pelaksanaan UndangundangNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan FidusiaSe-bagai Agunan Kredit Bank, Jurnal Ilmiah Hukum danDinamika Masyarakat, Fakultas Hukum UNTAG Semarang,Vol. 6 No. 1 Oktober 2008, hlm. 36

576 Jurnal Dinamika HukumVol. 12 No. 3 September 2012Penafsiran menurut analogi dalam hukumperdata, sering digunakan berhubung sifatnyayang pada umumnya hanya mengatur saja dantidak memaksa. 29 Penafsiran hak kekayaan intelektualsebagai objek jaminan fidusia, karenahak kekayaan intelektual termasuk benda bergerakyang tidak berwujud (immateriil). Olehkarena itu berdasarkan penafsiran secara analogi,hal tersebut dimungkinkan mengingat hakkekayaan intelektual sebagai bagian dari hukumbenda yaitu benda bergerak yang tidak berwujudmempunyai nilai (value) yang dapat beralihatau dialihkan karena perjanjian.Hak kekayaanintelektual masuk dalam ranah hukum benda.Hukum benda merupakan bagian dari HukumPerdata, asas-asasnya adalah absolut (mutlak),dapat dipertahankan terhadap siapapun juga,droit de suite (selalu mengikuti dimana punbenda berada), droit de preference (hak di dahulukanpelunasannya daripada kreditur lain),dapat dialihkan. Hak Kekayaan Intelektual termasukbenda bergerak yang tidak bertubuh(abstrak), mempunyai nilai (value) yang patutdiperhitungkan dalam lalu lintas perdaganganglobal hal ini dimungkinkan sebagai objek jaminanfidusia.Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkananalisis yang mendalam atas itikad baikdan kemampuan serta kesanggupan nasabah debituruntuk melunasi utangnya atau mengembalikanpembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan,sehingga bagi bank yang konservatifdapat menafsirkan bahwa kepastian pengembaliankredit disertai dengan jaminan. 30 Kewajibanmengikat benda sebagai agunan untuk fasilitaskredit dengan prinsip kehati-hatian yangdiatur dalam berbagai peraturan Bank Indonesiayang bersumber pada Pasal 29 Undang-undangNo.10 Tahun 1998, membuktikan bahwa pentingnyalembaga jaminan dalam pemberian kreditperbankan.2930Heru Hudaya, Penafasiran Dalam Hukum, UniversitasBorobudur, Jakarta, http://jurnal.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=14972&idc=21, hlm.62,akses tanggal 16 Juli 2012.Heru Soepraptomo, “Masalah Eksekusi Jaminan Fidusiadan Implikasi Lembaga Fidusia Dalam Praktik Perbankan”,Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26 No. 1, 2007, hlm. 50,Fungsi pendaftaran HKI menjadi pentingdan disyaratkan oleh undang-undang HKI, selainberguna sebagai alat bukti yang sah atas HKIyang terdaftar, pendaftaran HKI juga bergunasebagai dasar penolakan terhadap HKI yang samakeseluruhannya atau sama pada pokoknyayang dimohonkan oleh orang lain untuk barangatau jasa sejenis. Perlindungan hukum terhadapHKI diberikan melalui proses pendaftaranHKI.Sistem hukum jaminan fidusia dalam tulisanini terkait dengan substansi hukum jaminanfidusia dan struktur hukumnya memungkinkanpemanfaatan HKI untuk mengakses kreditperbankan. Pertama, konsep jaminan fidusia.Pasal 1 angka 1 UUJF: fidusia adalah pengalihanhak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaandengan ketentuan bahwa benda yanghak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaanpemilik benda; Pasal 1 angka 2 UUJF:jaminan fidusia adalah hak jaminan atas bendabergerak baik berwujud maupun tidak berwujudyang tetap dal penguasaan pemberi fidusia,sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu,yang memberikan kedudukan yang di-utamakankepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya;Pasal 1 angka 4 UU JF: benda adalah segalasesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan,baik berwujud maupun tidak berwujud, yangterdaftar maupun yang tidak terdaftar, yangbergerak maupun yang tidak dapat dibebanihak tanggungan atau hipotik.Kedua, pengikatan pembebanan. Pasal 4UUJF: jaminan fidusia merupakan perjanjianikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkankewajiban bagi para pihak untuk memenuhisuatu prestasi; Pasal 5 (1) UUJF: pembebananbenda dengan jaminan fidusia dibuatdengan akta notaris dalam bahasa Indonesiadan merupakan Akta Jaminan Fidusia; Pasal 6UUJF: akta jaminan fidusia memuat identitaspemberi dan penerima fidusia, data perjanjianpokok yang dijamin fidusia, uraian mengenaibenda yang menjadi objek jaminan fidusia,nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadiobjek jaminan fidusia; Pasal 8 UUJF; Pasal 9dan Pasal 10 UUJF.

Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk… 577Ketiga, pendaftaran jaminan fidusia. Pasal11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UU JaminanFidusia. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa,“Benda yang dibebani jaminan fidusia wajibdidaftarkan.” Pasal 12 ayat (1) menyatakanbahwa, “Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukanpada Kantor Pendaftaran Fidusia, di KanwilPropinsi; Pasal 13 - Pasal 18 UUJF. Keempat,Pengalihan Jaminan Fidusia: Pasal 19, 20, 21UUJF. Kelima, Eksekusi Jaminan Fidusia: Pasal29 s/d 34 UUJF.Dengan demikian, jika hak kekayaan intelektualakan dijadikan collateral dalam sistemhukum jaminan fidusia telah tersirat substansipembebanan, pengikatan dan pendaftaran HKIsebagai objek jaminan fidusia sebagaimanayang diharapkan dalam Sidang ke-13 UnitedNations Commision on International Trade Law(UNCITRAL) Working Group VI on Security Interest,secured transactions law 31 New York,19-23 Mei 2008, bahwa masing-masing negara diharapkan memiliki aturan HKI sebagai collateraldengan tidak melanggar ketentuan HKI yangtelah dimiliki masing-masing negara dan jugatidak boleh melanggar perjanjian internasionaldi bidang kekayaan intelektual yang telah dibuat antar negara.PenutupSimpulanKonsep HKI sebagai collateral bahwa hakkekayaan inteletual dapat dikatagorikan sebagaibenda bergerak yang tidak berwujud, yangmempunyai nilai ekonomi. Sertifikat hak kekayaanintelektual sebagai alat pembuktian yangkuat mengenai data fisik dan data yuridis yangtidak mewakili objek hanya subyek dari hakkekayaan intelektual tersebut, dan juga dilengkapiadanya perbuatan hukum tambahan yangterwujud dalam laporan keuangan perusahaanyang mempunyai hak kekayaan intelektual tersebut.Pengembangan hukum hak kekayaan intelektualsebagai collateral dimungkinkan denganpengikatan secara fidusia yang memberikan ke-pastian hukum dan perlindungan hukum bagipara pihak yang berkepentingan yang teraplikasidalam akta jaminan fidusia yang dibuat Notarisdan dilakukan pendaftaran di Kantor PendaftaranFidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial.Melalui lembaga jaminan fidusia tersiratkonsep HKI sebagai collateral terkait dengansubstansi pembebanan, pengikatan danpendaftaran HKI sebagai objek jaminan fidusiamengantisipasi berlakunya HKI sebagai collateralsecara internasional untuk mendapatkankredit perbankan di Indonesia.SaranDiharapkan kebijakan Bank Indonesia segeramembuat peraturan yang memberlakukanHKI sebagai collateral, agar masyarakat pelakubisnis yang mempunyai produk dengan HKInyadapat mengakes kredit perbankan dalam rangkamengembangkan usahanya yang membutuhkanmodal. Perlunya sosialisasi pada komunitas perbankan,bahwa HKI dapat dijadikan collateral,melalui sistem hukum jaminan fidusia, denganmemanfaatkan jasa penilai (affraisal), sehinggapenilaian HKI sebagai collateral lebih terbuka,pangsa pasar juga turut menentukan penilaianHKI, sehingga akan berguna pada waktu eksekusi,apabila debitur wanprestasiDaftar PustakaBachtiar, Maryati. “Pelaksanaan Hukum TerhadapMerek Terkenal (Well Known Merk)Dalam WTO-TRIPS Dikaitkan dengan Pengaturandan Praktiknya di Indonesia”. JurnalHukum Respublica. Vol. 6 No. 2 Tahun2007. Pekanbaru: FH Universitas LancangKuning;Faradz, Haedah. “Perlindungan Hak Atas Merek”.Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8 No.1Januari 2008. Purwokerto: FH UniversitasJenderal Soedirman;Hadiarianti, Venantia. “Konsep Dasar PemberianHak dan Perlindungan Hukum HKI”.Jurnal Gloria Juris. Vol. 8 No. 2 Mei-Juni2008. Jakarta: FH UNIKA Atma Jaya;Hudaya, Heru, “Penafasiran dalam Hukum”.Duta Kampus Borobudur. Jakarta: UniversitasBorobudur;31Secured transaction law adalah hukum yang berkenaandengan pengikatan hak kekayaan intelektual.

578 Jurnal Dinamika HukumVol. 12 No. 3 September 2012Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,Deputi Bidang Pengembangandan Restrukturisasi Usaha, Fungsi SertifikasiHaKI Sebagai Agunan Belum Berjalan,http://www.sentrakukm.com/index.php/direktorihaki/301Jumat, 22 Januari2010, akses, 1 Desember 2010;Kotler dkk. 1997. The Marketing of Nations, AStrategic Approach to Building NationalWealth, New York: The Free Press;Lambok, Betty Dina. “Akibat Hukum PersetujuanTertulis dari Penerima Fidusia kepadaPemberi Fidusia untuk Menyewakan ObyekJaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga”.Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol.26No.3 Juli 2008. Bandung: FH UNPAR;Lebson, Scott J. “Trade secrets as collateral: aUS perspective”, Journal of IntellectualProperty Law & Practice, Vol. 2 No. 112007. United Kindom: Oxford UniversityPress;M, Edward Iacobucci dan RalphA.Winter. “AssetSecuritization and Asymmetric Information”.Journal of Legal Studies. Vol.34No.1 Januari 2005. Chicago: University ofChicago Press;Muladi. 2009. Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusiadalam meningkatkan PembangunanEkonomi Nasional, Seminar Nasional “Problematikadalam Pelaksanaan JaminanFidusia di Indonesia: Upaya Menuju KepastianHukum, Fakultas Hukum USM, 16Desember;Mulyani, Sri. “Rekonstruksi Pemikiran YuridisIntegral dalam Pembaharuan Sistem HukumJaminan Fidusia Berpilar Pancasila”.Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat.Vol. 7 No. 2 April 2010. Semarang:Fakultas Hukum UNTAG;P. Pratt Shannon, Alina V.Naculita. 2008. Valuinga Business The Analysis and Appraisalof Closely Held Companies, ThirdEdition. New York: Shannon Pratt Valuation.Inc;Ruff Schavey, Deborah, Mayer, Brown, Platt.1999. Navigating Uncharted waters takingsecurity interest in United StateTrademarks http://www.securitization.net/knowledge/transactions/waters.aspakses tgl 23 sept 2011;Smith, Lars S. “General Intangible or ComercialTort: Moral Rights and State-Based IntellectualProperty as Collateral UnderU.C.C. Revised Article 9”. Emory BankruptcyDevelopments Journal. Vol. 222005. Atlanta: Emory Law;Soepraptomo, Heru. “Masalah Eksekusi JaminanFidusia dan Implikasi Lembaga FidusiaDalam Praktik Perbankan”. Jurnal HukumBisnis. Vol. 26 No.1. 2007. Jakarta: YayasanPengembangan Hukum Bisnis;Sujatmiko, Agung. “Perjanjian Lisensi MerekTerkenal”. Jurnal Mimbar Hukum Vo.22No. 2 Tahun 2010.Yoygakarta: FakultasHukum UGM;Suryoutomo, Markus. “Efektivitas PelaksanaanUndang-undang Nomor 42 Tahun 1999tentang Jaminan Fidusia Sebagai AgunanKredit Bank”. Jurnal Ilmiah Hukum danDinamika Masyarakat. Vol.6.No.1 Oktober2008. Semarang: Fakultas HukumUNTAG;Syafrinaldi. “Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual”.Jurnal Hukum Respublika.Vol. 4 No.1 Tahun 2004. Pekanbaru: FHUniversitas Lancang Kuning;Tosato, Andrea. “Security Interest over IntellectualProperty”. Journal of IntellectualProperty Law & Practice. Vol.6 No.2Tahun 2011Zaini, Ahmad. “Dinamika Perkembangan LembagaJaminan Fidusia di Indonesia”.Jurnal Al Qalam, Vol.24 No.3 September-Desember 2007. Yogyakarta: IKIP Muhammadiyah;Zuliyati, Ngurah Arya. “Intellectual Capital danKinerja Keuangan Perusahaan”. JurnalDinamika Keuangan dan Perbankan. Vol.3No.1 Nopember 2011. Semarang: UniversitasStikubank.