Pembetulan Ketetapan Pajak - Catatan Perpajakan Indonesia

PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK, PENGURANGAN ATAUPENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DANPENGURANGAN ATAUPEMBATALAN KETETAPAN PAJAKPembetulan Ketetapan PajakApabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidakmengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib pajak, dapat dibetulkanoleh Direktur Jenderal pajak secara jabatan atau atas permohonan WajibPajak.Kesalahan atau kekeliruan Dalam Ketetapan Pajak Yang DapatDibetulkanRuang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas pada kesalahan ataukekeliruan dari :a. Kesalahan tulis, kesalahan penulisan nama, alamat, NPWP, nomor SuratKetetapan Pajak, Jenis Pajak, Masa atau Tahun Pajak dan tanggal jatuhtempo;b. Kesalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau perkalian danatau pembagian suatu bilangan;c. Kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan prosentase NormaPenghitungan Penghasilan Neto, penerapan sanksi administrasi,Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghitungan PPh dalam tahunberjalan, dan pengkreditan pajak.Ketetapan Pajak Yang Dapat DibetulkanKetetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan,antara lain:- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPBT);- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);- Surat Tagihan Pajak (STP);- Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan pajak;- Surat Keputusan Keberatan;- Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;- Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yangTidak Benar.Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar palinglama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktutersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusanmaka permohonan dianggap diterima.Permintaan Penjelasan/Pemberian Keterangan Tambahana. Untuk keperluan pengajuan permohonan, WP dapat memintapenjelasan/keterangan tambahan, dan Kepala KPP wajib menjawabnyasecara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan ataupemungutan.Catatan:WP harus tetap memperlihatkan jangka waktu pengajuan permohonan diatas.b. WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulissebelum surat keputusan atas permohonan diterbitkan.Lain-LainPerlu diperhatikan bahwa pengajuan permohonan tidak menunda kewajibanmembayar pajak.