Tabel Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran

LAMPIRAN IIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER- 38 /PJ/2009, TENTANG BENTUKFORMULIR SURAT SETORAN PAJAKTABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN1. Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21KODEJENISJENIS SETORANKETERANGANSETORAN100 Masa PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak yang masih harusdisetor yang tercantum dalam SPT Masa PPhPasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelumdilakukan pemeriksaan.untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkansurat ketetapan pajak PPh Pasal 21.199 Pembayaran Pendahuluan skpPPh Pasal 21200 Tahunan PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak yang masih harusdisetor yang tercantum dalam SPT Tahunan PPhPasal 21.300 STP PPh Pasal 21 untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam Surat TagihanPajak (STP) PPh Pasal 21.310 SKPKB PPh Pasal 21 untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal21.311 SKPKB PPh Final Pasal 21Pembayaran Sekaligus AtasJaminan Hari Tua, UangTebusan Pensiun, dan UangPesangonuntuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh FinalPasal 21 pembayaran sekaligus atas JaminanHari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan UangPesangon.320 SKPKBT PPh Pasal 21 untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPhPasal 21.321 SKPKBT PPh Final Pasal 21Pembayaran Sekaligus AtasJaminan Hari Tua, UangTebusan Pensiun, dan UangPesangon390 Pembayaran atas SuratKeputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, PutusanBanding, atau PutusanPeninjauan Kembali401 PPh Final Pasal 21Pembayaran Sekaligus AtasJaminan Hari Tua, UangTebusan Pensiun, dan UangPesangon402 PPh Final Pasal 21 atashonorarium atau imbalan lainyang diterima Pejabat Negara,PNS, anggota TNI/POLRI danpara pensiunnya500 PPh Pasal 21 ataspengungkapan ketidakbenaran501 PPh Pasal 21 atas penghentianpenyidikan tindak pidanauntuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh FinalPasal 21 pembayaran sekaligus atas JaminanHari Tua, Uang Tebusan Pensiun dan UangPesangon.untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Keberatan,Putusan Banding atau Putusan PeninjauanKembali.untuk pembayaran PPh Final Pasal 21pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua,Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atashonorarium atau imbalan lain yang diterimaPejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI danpara pensiunnya.untuk kekurangan pembayaran pajak yang masihharus disetor yang tercantum dalam SPT PPhPasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.untuk kekurangan pembayaran pajak yang masihharus disetor yang tercantum dalam SPT PPhPasal 21 atas penghentian penyidikan tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44Bayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan ataspengungkapan ketidakbenaranpengisian SPT PPh Pasal 21511 Sanksi denda administrasiberupa denda atas penghentianpenyidikan tindak pidana dibidang perpajakanuntuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan, atas pengungkapanketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.untuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda, atas penghentian penyidikan tindak pidanadi bidang perpajakan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.2. Kode Akun Pajak 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22KODEJENISJENIS SETORANKETERANGANSETORAN100 Masa PPh Pasal 22 untuk pembayaran pajak yang harus disetoryang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukanpemeriksaan.untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkansurat ketetapan pajak PPh Pasal 22.199 Pembayaran Pendahuluan skpPPh Pasal 22300 STP PPh Pasal 22 untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal22.310 SKPKB PPh Pasal 22 untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPhPasal 22.311 SKPKB PPh Final Pasal 22 untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh FinalPasal 22.320 SKPKBT PPh Pasal 22 untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPhPasal 22.321 SKPKBT PPh Final Pasal 22 untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPhFinal Pasal 22.390 Pembayaran atas SuratKeputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, PutusanBanding atau PutusanPeninjauan Kembali401 PPh Final Pasal 22 atasPenebusan Migas403 PPh Final Pasal 22 atasPenjualan Barang yangTergolong Sangat Mewah500 PPh Pasal 22 ataspengungkapan ketidakbenaran501 PPh Pasal 22 atas penghentianpenyidikan tindak pidana510 Sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan ataspengungkapan ketidakbenaranpengisian SPT Masa PPh Pasal22untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Keberatan,Putusan Banding, atau Putusan PeninjauanKembali.untuk pembayaran PPh Final Pasal 22 atasPenebusan Migas.untuk pembayaran PPh Final Pasal 22 atasPenjualan Barang yang Tergolong SangatMewahuntuk kekurangan pembayaran pajak yang masihharus disetor yang tercantum dalam SPT MasaPPh Pasal 22 atas pengungkapanketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.untuk kekurangan pembayaran pajak yang masihharus disetor yang tercantum dalam SPT MasaPPh Pasal 22 atas penghentian penyidikantindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.untuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan, atas pengungkapanketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

4. Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23KODEJENISJENIS SETORANKETERANGANSETORAN100 Masa PPh Pasal 23 untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harusdisetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen,bunga, royalti, dan jasa) yang tercantum dalamSPT Masa PPh Pasal 23 termasuk SPTpembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.101 PPh Pasal 23 atas Dividen untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harusdisetor atas dividen yang dibayarkan kepadaWajib Pajak Badan dalam negeri yang tercantumdalam SPT Masa PPh Pasal 23.102 PPh Pasal 23 atas Bunga untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harusdisetor atas bunga (termasuk premium, diskontodan imbalan karena jaminan pengembalianutang) yang dibayarkan kepada Wajib Pajakdalam negeri yang tercantum dalam SPT MasaPPh Pasal 23.103 PPh Pasal 23 atas Royalti untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harusdisetor atas royalti yang dibayarkan kepadaWajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalamSPT Masa PPh Pasal 23.104 PPh Pasal 23 atas Jasa untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harusdisetor atas jasa yang dibayarkan kepada WajibPajak dalam negeri yang tercantum dalam SPTMasa PPh Pasal 23.199 Pembayaran Pendahuluan skpPPh Pasal 23untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkansurat ketetapan pajak PPh Pasal 23.300 STP PPh Pasal 23 untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23(selain STP PPh Pasal 23 atas dividen, bunga,royalti, dan jasa).301 STP PPh Pasal 23 atasDividen, Bunga, Royalti, danJasauntuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.310 SKPKB PPh Pasal 23 untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal23 (selain SKPKB PPh pasal 23 atas dividen,bunga, royalti dan jasa).311 SKPKB PPh Pasal 23 atasDividen, Bunga, Royalti, danJasauntuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.312 SKPKB PPh Final Pasal 23 untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh FinalPasal 23.320 SKPKBT PPh Pasal 23 untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPhPasal 23 (selain SKPKBT PPh Pasal 23 atasdividen, bunga, royalti, dan jasa).321 SKPKBT PPh Pasal 23 atasDividen, Bunga, Royalti, danJasauntuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPhPasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.322 SKPKBT PPh Final Pasal 23 untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPhFinal Pasal 23.390 Pembayaran atas SuratKeputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, PutusanBanding, atau PutusanPeninjauan Kembali401 PPh Final Pasal 23 atas BungaSimpanan Anggota Koperasiuntuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Keberatan,Putusan Banding, atau Putusan PeninjauanKembali.untuk pembayaran PPh Final Pasal 23 atasbunga simpanan anggota koperasi.

500 PPh Pasal 23 ataspengungkapan ketidakbenaran501 PPh Pasal 23 atas penghentianpenyidikan tindak pidana510 Sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan ataspengungkapan ketidakbenaranpengisian SPT Masa PPh Pasal23511 Sanksi denda administrasiberupa denda atas penghentianpenyidikan tindak pidana dibidang perpajakanuntuk kekurangan pembayaran pajak yang masihharus disetor yang tercantum dalam SPT MasaPPh Pasal 23 atas pengungkapanketidakbenaran (termasuk PPh Pasal 23 atasdividen, bunga, royalti, dan jasa) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), atau Pasal 8ayat (5) Undang-Undang KUP.untuk kekurangan pembayaran pajak yang masihharus disetor yang tercantum dalam SPT PPhPasal 23 atas penghentian penyidikan tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44Bayat (2) Undang-Undang KUP.untuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan, atas pengungkapanketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(3) dan Pasal 8 ayat (5)Undang-Undang KUP.untuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda, atas penghentian penyidikan tindakpidana di bidang perpajakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.5. Kode Akun Pajak 411125 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang PribadiKODEJENISJENIS SETORANSETORAN100 Masa PPh Pasal 25 OrangPribadi101 Masa PPh Pasal 25 OrangPribadi Pengusaha Tertentu199 Pembayaran Pendahuluan skpKETERANGANuntuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 OrangPribadi yang terutang.untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 OrangPribadi Pengusaha Tertentu yang terutang.untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkansurat ketetapan pajak PPh Orang Pribadi.PPh Orang Pribadi200 Tahunan PPh Orang Pribadi untuk pembayaran pajak yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SPT TahunanPPh Orang Pribadi termasuk SPT pembetulansebelum dilakukan pemeriksaan.300 STP PPh Orang Pribadi untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam STP PPh OrangPribadi.310 SKPKB PPh Orang Pribadi untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPhOrang Pribadi.320 SKPKBT PPh Orang Pribadi untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPhOrang Pribadi.390 Pembayaran atas SuratKeputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, PutusanBanding, atau PutusanPeninjauan Kembali500 PPh Orang Pribadi ataspengungkapan ketidakbenaran501 PPh Orang Pribadi ataspenghentian penyidikan tindakpidanauntuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Keberatan,Putusan Banding, atau Putusan PeninjauanKembali.untuk kekurangan pembayaran pajak yangmasih harus disetor yang tercantum dalam SPTPPh Orang Pribadi atas pengungkapanketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.untuk kekurangan pembayaran pajak yangmasih harus disetor yang tercantum dalam SPTPPh Orang Pribadi atas penghentian penyidikantindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan ataspengungkapan ketidakbenaranpengisian SPT PPh OrangPribadi511 Sanksi denda administrasiberupa denda atas penghentianpenyidikan tindak pidana dibidang perpajakanuntuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan, atas pengungkapanketidakbenaran pengisian SPT PPh OrangPribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5) Undang-UndangKUP.untuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda, atas penghentian penyidikan tindakpidana di bidang perpajakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.6. Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 BadanKODEJENISJENIS SETORANKETERANGANSETORAN100 Masa PPh Pasal 25 Badan untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badanyang terutang.untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkansurat ketetapan pajak PPh Badan.199 Pembayaran Pendahuluan skpPPh Badan200 Tahunan PPh Badan untuk pembayaran pajak yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SPT TahunanPPh Badan termasuk SPT pembetulan sebelumdilakukan pemeriksaan.300 STP PPh Badan untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam STP PPh Badan.310 SKPKB PPh Badan untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPhBadan.320 SKPKBT PPh Badan untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPhBadan.390 Pembayaran atas SuratKeputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, PutusanBanding, atau PutusanPeninjauan Kembali500 PPh Badan atas pengungkapanketidakbenaran501 PPh Badan atas penghentianpenyidikan tindak pidana510 Sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan ataspengungkapan ketidakbenaranpengisian SPT PPh Badan511 Sanksi denda administrasiberupa denda atas penghentianpenyidikan tindak pidana dibidang perpajakanuntuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Keberatan,Putusan Banding, atau Putusan PeninjauanKembali.untuk kekurangan pembayaran pajak yangmasih harus disetor yang tercantum dalam SPTPPh Badan atas pengungkapan ketidakbenaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.untuk kekurangan pembayaran pajak yangmasih harus disetor yang tercantum dalam SPTPPh Badan atas penghentian penyidikan tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44Bayat (2) Undang-Undang KUP.untuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan, atas pengungkapanketidakbenaran pengisian SPT PPh Badansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)dan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.untuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda, atas penghentian penyidikan tindakpidana di bidang perpajakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

7. Kode Akun Pajak 411127 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 26KODEJENISJENIS SETORANKETERANGANSETORAN100 Masa PPh Pasal 26 untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harusdisetor (selain PPh Pasal 26 atas dividen, bunga,royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT) yangtercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26101 PPh Pasal 26 atas Dividen untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harusdisetor atas dividen yang dibayarkan kepadaWajib Pajak luar negeri yang tercantum dalamSPT Masa PPh Pasal 26.102 PPh Pasal 26 atas Bunga untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harusdisetor atas bunga (termasuk premium, diskonto,premi swap dan imbalan sehubungan denganjaminan pengembalian utang) yang dibayarkankepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantumdalam SPT Masa PPh Pasal 26.103 PPh Pasal 26 atas Royalti untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harusdisetor atas royalti yang dibayarkan kepadaWajib Pajak luar negeri yang tercantum dalamSPT Masa PPh Pasal 26.104 PPh Pasal 26 atas Jasa untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harusdisetor atas jasa yang dibayarkan kepada WajibPajak luar negeri yang tercantum dalam SPT105 PPh Pasal 26 atas Laba setelahPajak BUTMasa PPh Pasal 26.untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harusdibayar atas laba setelah pajak BUT yangtercantum dalam SPT Tahunan PPh BUT.untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkansurat ketetapan pajak PPh Pasal 26.199 Pembayaran Pendahuluan skpPPh Pasal 26300 STP PPh Pasal 26 untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal26 (selain STP PPh Pasal 26 atas dividen,bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).301 STP PPh Pasal 26 atas Dividen,Bunga, Royalti, Jasa, dan LabaSetelah Pajak BUTuntuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal26 atas dividen, bunga, royalti, jasa, dan labasetelah pajak BUT.310 SKPKB PPh Pasal 26 untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPhPasal 26 (selain SKPKB PPh Pasal 26 atasdividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelahpajak BUT).311 SKPKB PPh Pasal 26 atasDividen, Bunga, Royalti, Jasa,dan Laba Setelah Pajak BUTuntuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPhPasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa, danlaba setelah pajak BUT.320 SKPKBT PPh Pasal 26 untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPhPasal 26 (selain SKPKBT PPh Pasal 26 atasdividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelahpajak BUT).321 SKPKBT PPh Pasal 26 atasDividen, Bunga, Royalti, Jasa,dan Laba Setelah Pajak BUT390 Pembayaran atas SuratKeputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, PutusanBanding, atau PutusanPeninjauan Kembaliuntuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPhPasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa, danlaba setelah pajak BUT.untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Keberatan,Putusan Banding, atau Putusan PeninjauanKembali.

500 PPh Pasal 26 ataspengungkapan ketidakbenaran501 PPh Pasal 26 atas penghentianpenyidikan tindak pidana510 Sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan ataspengungkapan ketidakbenaranpengisian SPT PPh Pasal 26511 Sanksi denda administrasiberupa denda atas penghentianpenyidikan tindak pidana dibidang perpajakanuntuk kekurangan pembayaran pajak yangmasih harus disetor yang tercantum dalam SPTPPh Pasal 26 atas pengungkapanketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.untuk kekurangan pembayaran pajak yangmasih harus disetor yang tercantum dalam SPTPPh Pasal 26 atas penghentian penyidikantindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.untuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan, atas pengungkapanketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 26sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.untuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda, atas penghentian penyidikan tindakpidana di bidang perpajakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.8. Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh FinalKODEJENISSETORAN199300310311312320321322390401402403JENIS SETORANKETERANGANPembayaran Pendahuluan skp untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkanPPh Finalsurat ketetapan pajak PPh Final.STP PPh Finaluntuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar/disetor yang tercantum dalam STP PPhFinal.SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat untuk pembayaran jumlah yang masih harus(2)dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh FinalPasal 4 ayat (2).SKPKB PPh Final Pasal 15 untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh FinalPasal 15.SKPKB PPh Final Pasal 19 untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh FinalSKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat(2)SKPKBT PPh Final Pasal 15SKPKBT PPh Final Pasal 19Pembayaran atas SuratKeputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, PutusanBanding, atau PutusanPeninjauan KembaliPPh Final Pasal 4 ayat (2) atasDiskonto/Bunga Obligasi danSurat Utang NegaraPPh Final Pasal 4 ayat (2) atasPengalihan Hak atas Tanahdan/atau BangunanPPh Final Pasal 4 ayat (2) atasPersewaan Tanah dan/atauBangunanPasal 19.untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh FinalPasal 4 ayat (2).untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh FinalPasal 15.untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh FinalPasal 19.untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Keberatan,Putusan Banding, atau Putusan PeninjauanKembali.untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atasdiskonto/bunga obligasi dan Surat Utang Negarauntuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atasPengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunanuntuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atasPersewaan Tanah dan/atau Bangunan.

404405406407408409410411413414415416417418419500PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atasBunga Deposito / Tabungan, Jasa bunga deposito/tabungan, jasa giro dan diskontoGiro dan Diskonto SBISBI.PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atasHadiah Undianhadiah undian.PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atasTransaksi Saham, Obligasi dan transaksi saham, obligasi dan sekuritas lainnya,sekuritas lainnya di Bursa. dan di Bursa.PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atasPenjualan Saham Pendiri penjualan Saham Pendiri.PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atasPenjualan Saham Milik penjualan saham milik Perusahaan ModalPerusahaan Modal Ventura Ventura.PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atasJasa Konstruksijasa konstruksi.PPh Final Pasal 15 atas Jasa untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasaPelayaran Dalam NegeriPPh Final Pasal 15 atas JasaPelayaran dan/atau PenerbanganLuar NegeriPPh Final Pasal 15 atasPenghasilan Perwakilan DagangLuar Negeripelayaran dalam negeri.untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasapelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 ataspenghasilan perwakilan dagang luar negeri.PPh Final Pasal 15 atas Pola untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas polaBagi Hasilbagi hasil.PPh Final Pasal 15 atas untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atasKerjasama Bentuk BOTkerjasama bentuk BOT.PPh Final Pasal 19 atas untuk pembayaran PPh Final Pasal 19 atasRevaluasi Aktiva Tetaprevaluasi aktiva tetap.PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas untuk Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2)Bunga Simpanan Anggota atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yangKoperasi yang Dibayarkan Dibayarkan kepada Orang Pribadikepada Orang PribadiPPh Final Pasal 4 ayat (2) ataspenghasilan dari transaksiderivatif yang diperdagangkan dibursaPPh Final Pasal 17 ayat (2c) ataspenghasilan berupa dividenuntuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) ataspenghasilan yang diterima dan/atau yang diterimadan/atau diperoleh orang pribadi atau badan daritransaksi derivatif yang diperdagangkan di bursauntuk pembayaran PPh Final Pasal 17 ayat (2c)atas dividen yang diterima atau diperoleh WajibPajak Orang Pribadi dalam negeri499 PPh Final Lainnya untuk pembayaran PPh Final lainnyaPPh Final atas pengungkapanketidakbenaran501510511PPh Final atas penghentianpenyidikan tindak pidanaSanksi administrasi berupa dendaatau kenaikan ataspengungkapan ketidakbenaranpengisian SPT PPh FinalSanksi denda administrasi berupadenda atas penghentianpenyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.untuk kekurangan pembayaran pajak yang masihharus disetor yang tercantum dalam SPT PPhFinal atas pengungkapan ketidakbenaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.untuk kekurangan pembayaran pajak yang masihharus disetor yang tercantum dalam SPT PPhFinal atas penghentian penyidikan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)Undang-Undang KUP.untuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan, atas pengungkapanketidakbenaran pengisian SPT PPh Finalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.atau untuk pembayaran sanksi administrasiberupa denda, atas penghentian penyidikantindak pidana di bidang perpajakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan ataspengungkapan ketidakbenaranpengisian SPT Masa PPNDalam Negeri511 Sanksi denda administrasiberupa denda atas penghentianpenyidikan tindak pidana dibidang perpajakanuntuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan, atas pengungkapanketidakbenaran pengisian SPT Masa PPNDalam Negeri sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.atau untuk pembayaran sanksi administrasiberupa denda, atas penghentian penyidikantindak pidana di bidang perpajakansebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat(2) Undang-Undang KUP.900 Pemungut PPN Dalam Negeri untuk penyetoran PPN dalam negeri yangdipungut oleh Pemungut.15. Kode Akun Pajak : 411212 untuk jenis pajak PPN ImporKODEJENISJENIS SETORANKETERANGANSETORAN100 Setoran Masa PPN Impor untuk pembayaran PPN terutang pada saatimpor BKP.untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkansurat ketetapan pajak PPN Impor.199 Pembayaran Pendahuluan skpPPN Impor300 STP PPN Impor untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam STP PPN Impor.310 SKPKB PPN Impor untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPNImpor.320 SKPKBT PPN Impor untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPNImpor.390 Pembayaran atas SuratKeputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, PutusanBanding, atau PutusanPeninjauan Kembali500 PPN Impor atas pengungkapanketidakbenaran501 PPN Impor atas penghentianpenyidikan tindak pidana510 Sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan ataspengungkapan ketidakbenaranpengisian SPT PPN511 Sanksi denda administrasiberupa denda atas penghentianpenyidikan tindak pidana dibidang perpajakanuntuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Keberatan,Putusan Banding, atau Putusan PeninjauanKembali.untuk kekurangan pembayaran pajak yangmasih harus disetor yang tercantum dalam SPTMasa PPN atas pengungkapan ketidakbenaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.untuk kekurangan pembayaran pajak yangmasih harus disetor yang tercantum dalam SPTMasa PPN atas penghentian penyidikan tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44Bayat (2) Undang-Undang KUP.untuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan, atas pengungkapanketidakbenaran pengisian SPT Masa PPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUPatau untuk pembayaran sanksi administrasiberupa denda, atas penghentian penyidikantindak pidana di bidang perpajakansebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat(2) Undang-Undang KUP.900 Pemungut PPN Impor untuk penyetoran PPN impor yang dipungut olehpemungut.

16. Kode Akun Pajak 411219 Untuk Jenis Pajak PPN LainnyaKODEJENISJENIS SETORANKETERANGANSETORAN100 Setoran Masa PPN Lainnya untuk pembayaran PPN Lainnya yang terutang.300 STP PPN Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam STP PPNLainnya.310 SKPKB PPN Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPNLainnya.320 SKPKBT PPN Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN390 Pembayaran atas SuratKeputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, PutusanBanding, atau PutusanPeninjauan Kembali500 PPN Lainnya ataspengungkapan ketidakbenaran501 PPN Lainnya atas penghentianpenyidikan tindak pidana510 Sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan ataspengungkapan ketidakbenaranpengisian SPT PPN511 Sanksi denda administrasiberupa denda atas penghentianpenyidikan tindak pidana dibidang perpajakan17. Kode Akun Pajak 411221 Untuk Jenis Pajak PPnBM Dalam NegeriKODEJENISJENIS SETORANSETORAN100 Setoran Masa PPnBM DalamNegeriLainnya.untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Keberatan,Putusan Banding, atau Putusan PeninjauanKembali.untuk kekurangan pembayaran pajak yangmasih harus disetor yang tercantum dalam SPTMasa PPN atas pengungkapan ketidakbenaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.untuk kekurangan pembayaran pajak yangmasih harus disetor yang tercantum dalam SPTMasa PPN atas penghentian penyidikan tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44Bayat (2) Undang-Undang KUP.untuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan, atas pengungkapanketidakbenaran pengisian SPT Masa PPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.atau untuk pembayaran sanksi administrasiberupa denda, atas penghentian penyidikantindak pidana di bidang perpajakansebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat(2) Undang-Undang KUP.KETERANGANuntuk pembayaran pajak yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPNDalam Negeri.199 Pembayaran Pendahuluan skpPPnBM Dalam Negeriuntuk pembayaran pajak sebelum diterbitkansurat ketetapan pajak PPnBM Dalam Negeri.300 STP PPnBM Dalam Negeri untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam STP PPnBMDalam Negeri.310 SKPKB Masa PPnBM DalamNegeri311 SKPKB PemungutPPnBM Dalam Negeri320 SKPKBT Masa PPnBM DalamNegeriuntuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBMDalam Negeri.untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBMDalam Negeri yang menjadi kewajibanpemungut.untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBMDalam Negeri.

321 SKPKBT Pemungut PPnBMDalam Negeri390 Pembayaran atas SuratKeputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, PutusanBanding, atau PutusanPeninjauan Kembali500 PPnBM Dalam Negeri ataspengungkapan ketidakbenaran501 PPnBM Dalam Negeri ataspenghentian penyidikan tindakpidana510 Sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan ataspengungkapan ketidakbenaranpengisian SPT Masa PPNDalam Negeri511 Sanksi denda administrasiberupa denda atas penghentianpenyidikan tindak pidana dibidang perpajakanuntuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBMDalam Negeri yang menjadi kewajibanpemungut.untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Keberatan,Putusan Banding, atau Putusan PeninjauanKembali.untuk kekurangan pembayaran pajak yangmasih harus disetor yang tercantum dalam SPTMasa PPN Dalam Negeri atas pengungkapanketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.untuk kekurangan pembayaran pajak yangmasih harus disetor yang tercantum dalam SPTMasa PPN Dalam Negeri atas penghentianpenyidikan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.untuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan, atas pengungkapanketidakbenaran pengisian SPT Masa PPNDalam Negeri sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.atau untuk pembayaran sanksi administrasiberupa denda, atas penghentian penyidikantindak pidana di bidang perpajakansebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat(2) Undang-Undang KUP.900 Pemungut PPnBM Dalam Negeri untuk penyetoran PPnBM Dalam Negeri yangdipungut oleh pemungut.18. Kode Akun Pajak 411222 Untuk Jenis Pajak PPnBM ImporKODEJENISJENIS SETORANKETERANGANSETORAN100 Setoran Masa PPnBM Impor untuk pembayaran PPnBM terutang pada saatimpor BKP.untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkansurat ketetapan pajak PPnBM Impor.199 Pembayaran Pendahuluan skpPPnBM Impor300 STP PPnBM Impor untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam STP PPnBMImpor.310 SKPKB PPnBM Impor untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBMImpor.320 SKPKBT PPnBM Impor untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBMImpor.390 Pembayaran atas SuratKeputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, PutusanBanding, atau PutusanPeninjauan Kembali500 PPnBM Impor ataspengungkapan ketidakbenaran501 PPnBM Impor atas penghentianpenyidikan tindak pidanauntuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Keberatan,Putusan Banding, atau Putusan PeninjauanKembali.untuk kekurangan pembayaran PPnBM padasaat impor BKP atas pengungkapanketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.untuk kekurangan pembayaran PPnBM padasaat impor BKP atas penghentian penyidikan

510 Sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan ataspengungkapan ketidakbenaranpembayaran PPnBM pada saatimpor BKP511 Sanksi denda administrasiberupa denda atas penghentianpenyidikan tindak pidana dibidang perpajakantindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.untuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan, atas pengungkapanketidakbenaran pembayaran PPnBM pada saatimpor BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-UndangKUP.atau untuk pembayaran sanksi administrasiberupa denda, atas penghentian penyidikantindak pidana di bidang perpajakansebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat(2) Undang-Undang KUP.900 Pemungut PPnBM Impor untuk penyetoran PPnBM Impor yang dipungutoleh pemungut.19. Kode Akun Pajak 411229 Untuk Jenis Pajak PPnBM LainnyaKODEJENISJENIS SETORANKETERANGANSETORAN100 Setoran Masa PPnBM Lainnya untuk pembayaran PPnBM Lainnya yangterutang.300 STP PPnBM Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam STP PPnBMLainnya.310 SKPKB PPnBM Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBMLainnya.320 SKPKBT PPnBM Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM390 Pembayaran atas SuratKeputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, PutusanBanding, atau PutusanPeninjauan Kembali500 PPnBM Lainya ataspengungkapan ketidakbenaran501 PPnBM Lainnya ataspenghentian penyidikan tindakpidana510 Sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan ataspengungkapan ketidakbenaranpembayaran PPnBM Lainnya511 Sanksi denda administrasiberupa denda atas penghentianpenyidikan tindak pidana dibidang perpajakanLainnya.untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Keberatan,Putusan Banding, atau Putusan PeninjauanKembali.untuk kekurangan pembayaran PPnBM Lainnyaatas pengungkapan ketidakbenaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.untuk kekurangan pembayaran PPnBM lainnyaatas penghentian penyidikan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat(2) Undang-Undang KUP.untuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan, atas pengungkapanketidakbenaran pembayaran PPnBM Lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.atau untuk pembayaran sanksi administrasiberupa denda, atas penghentian penyidikantindak pidana di bidang perpajakansebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat(2) Undang-Undang KUP.

500 Bea Meterai atas pengungkapanketidakbenaran501 Bea Meterai atas penghentianpenyidikan tindak pidana510 Sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan ataspengungkapan ketidakbenaranpembayaran Bea Meterai511 Sanksi denda administrasiberupa denda atas penghentianpenyidikan tindak pidana dibidang perpajakanuntuk kekurangan pembayaran penjualan BeaMeterai atas pengungkapan ketidakbenaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.untuk kekurangan pembayaran penjualan BeaMeterai atas penghentian penyidikan tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44Bayat (2) Undang-Undang KUP.untuk pembayaran sanksi administrasi berupadenda atau kenaikan, atas pengungkapanketidakbenaran pembayaran penjualan BeaMeterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-UndangKUP.atau untuk pembayaran sanksi administrasiberupa denda, atas penghentian penyidikantindak pidana di bidang perpajakansebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat(2) Undang-Undang KUP.22. Kode Akun Pajak 411613 untuk Pajak Penjualan BatubaraKODEJENISJENIS SETORANKETERANGANSETORAN100 Pajak Penjualan Batubara untuk pembayaran Pajak Penjualan Batubara.300 STP Pajak Penjualan Batubara untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam STP Pajak310 SKPKB Pajak PenjualanBatubara320 SKPKBT Pajak PenjualanBatubara390 Pembayaran atas SuratKeputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, PutusanBanding, atau PutusanPeninjauan Kembali23. Kode Akun Pajak 411619 Untuk Pajak Tidak Langsung LainnyaPenjualan Batubara.untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PajakPenjualan Batubara.untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PajakPenjualan Batubara.untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Keberatan,Putusan Banding, atau Putusan PeninjauanKembali.KODEJENISJENIS SETORANSETORAN100 Setoran Masa Pajak TidakLangsung Lainnya300 STP Pajak Tidak LangsungLainnya310 SKPKB Pajak Tidak LangsungLainnya320 SKPKBT Pajak Tidak LangsungLainnya390 Pembayaran atas SuratKeputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, PutusanBanding, atau PutusanPeninjauan Kembali900 Pemungut Pajak TidakLangsung LainnyaKETERANGANuntuk pembayaran Pajak Tidak LangsungLainnya yang terutang.untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam STP Pajak TidakLangsung Lainnya.untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKB PajakTidak Langsung Lainnya.untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam SKPKBT PajakTidak Langsung Lainnya.untuk pembayaran jumlah yang masih harusdibayar yang tercantum dalam Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Keberatan,Putusan Banding, atau Putusan PeninjauanKembali.untuk penyetoran Pajak Tidak Langsung Lainnyayang dipungut oleh pemungut.

24. Kode Akun Pajak 411621 Untuk Bunga/Denda Penagihan PPhKODEJENISJENIS SETORANKETERANGANSETORAN300 STP atas Bunga Penagihan untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PPh.301 STP atas Denda Penagihan untuk pembayaran STP Denda Penagihan PPhPasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d)Undang-Undang KUP.25. Kode Akun Pajak 411622 Untuk Bunga/Denda Penagihan PPNKODEJENISJENIS SETORANKETERANGANSETORAN300 STP atas Bunga Penagihan untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PPN.PPN301 STP atas Denda Penagihan untuk pembayaran STP Denda Penagihan PPNPasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d)Undang-Undang KUP.26. Kode Akun Pajak 411623 Untuk Bunga/Denda Penagihan PPnBMKODEJENISJENIS SETORANSETORAN300 STP atas Bunga PenagihanKETERANGANuntuk pembayaran STP Bunga PenagihanPPnBM.PPnBM301 STP atas Denda Penagihan untuk pembayaran STP Denda PenagihanPPnBM Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d)Undang-Undang KUP.27. Kode Akun Pajak 411624 Untuk Bunga/Denda Penagihan PTLLKODEJENISJENIS SETORANKETERANGANSETORAN300 STP atas Bunga Penagihan untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PTLL.PTLL301 STP atas Denda Penagihan untuk pembayaran STP Denda PenagihanPPnBM Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d)Undang-Undang KUP.