indonesia arbitration - Bani

Court Interventions In
International Arbitration -
Indonesia Experience
A b s t r A k
INDONESIA ARBITRATION - Quarterly Newsletter No. 4/2008
� M. Husseyn Umar
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU Arbitrase) menetapkan
bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para
pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri (PN)
dan PN wajib menolak penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui
arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu. Campur tangan PN dibatasi
untuk hal-hal tertentu, misalnya pengangkatan arbiter dalam hal para
pihak gagal mencapai kesepakatan dan adanya kebutuhan akan penyitaan
terhadap aset dalam putusan sela. Pembatalan putusan arbitrase hanya
dapat dilakukan untuk hal-hal yang menyangkut penggunaan dokumen
palsu, dokumen penting yang disembunyikan dan putusan berasal dari
hasil tipu muslihat.
UU Arbitrase ini tidak menetapkan aturan khusus untuk arbitrase
internasional. yakni putusan-putusan yang dibuat oleh lembaga arbitrase/
arbitrase adhoc yang berada di luar jurisdiksi Pemerintah RI atau putusan
arbitrase internasional yang diakui, yakni dari negara-negara yang
meratifikasi Konvensi New York 1958 dan tidak bertentangan dengan
kebijakan publik. Pasal 65 menetapkan bahwa hanya PN Jakarta Pusat
yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan
arbitrase internasional.
Selanjutnya, dalam UU Arbitrase, Indonesia tidak mengakomodasi
keseluruhan dari Artkel V Konvensi NY. Namun demikian, dalam putusan
perkara Karaha Bodas lawan Pertamina Mahkamah Agung (MA)
telah mengacu pada Artikel V tersebut, yang dapat ditafsirkan bahwa
pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan oleh
otorita yang berkompeten berdasarkan undang-undang di mana putusan
ditetapkan. Hal ini dapat diartikan bahwa pembatalan putusan dalam
Pasal 70 hanya diberlakukan untuk putusan-putusan yang ditetapkan di
Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi NY, umumnya